BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah dengan menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin, Senin (20/4/2026) malam.

Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, hadir langsung dalam forum tersebut sebagai representasi dukungan pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Seminar dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan BPKP, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kredibel.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Sementara itu, Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutannya berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan di daerah.

Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, antara lain anggota BPK RI Fathan Subchi, Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan Prof Hafizh Ansyari, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fahruddin.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelantikan pengurus wilayah dan cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2025–2030, serta penyerahan penghargaan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya mendorong peningkatan cakupan imunisasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Melalui Dinas Kesehatan, digelar Rapat Koordinasi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang berlangsung pada 15–16 April di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat capaian imunisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, menegaskan bahwa imunisasi memiliki peran vital dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Menurutnya, anak yang tidak mendapatkan imunisasi lebih rentan terserang penyakit sekaligus berpotensi menularkan kepada anak lainnya.

“Anak yang tidak diimunisasi lebih mudah sakit dan bisa menjadi sumber penularan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari berbagai organisasi perempuan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala, Hj. Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan program imunisasi di daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan imunisasi diberikan secara lengkap sesuai tahapan usia.

“Imunisasi adalah bentuk perlindungan bagi anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, menyoroti pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program. Ia menilai, pendekatan yang berbeda perlu dilakukan agar target yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan cakupan imunisasi di wilayah Barito Kuala.

Dalam kegiatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada lima puskesmas dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap tertinggi. Puskesmas Tabunganen menempati posisi pertama dengan capaian 95 persen, disusul Berangas (83 persen), Tabukan (80 persen), Barambai (79 persen), dan Anjir Pasar (69 persen).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa imunisasi merupakan hak dasar setiap anak untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti campak, polio, dan difteri. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di Kalimantan Selatan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel atau “Rumah Banjar” di Banjarmasin, usai pelaksanaan Salat Jumat (17/4/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Salah satu poin utama yang disorot yakni mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut.

Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap transparansi penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka turut menolak penggusuran lahan yang melibatkan aparat TNI terhadap warga di Sidomulyo.
Isu lingkungan dan sumber daya alam turut menjadi perhatian.

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal, memberantas mafia tanah, serta menghentikan berbagai bentuk pencemaran lingkungan.

Tak hanya itu, penetapan Taman Nasional Meratus juga menjadi salah satu poin penolakan dalam aksi tersebut.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyampaikan bahwa pihak legislatif pada prinsipnya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, semua tuntutan yang disampaikan akan ditampung dan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, perwakilan dari sejumlah instansi direncanakan hadir untuk menerima massa aksi, di antaranya dari Korem 101/Antasari, Polda Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak pengelola program MBG di tingkat provinsi.

Dari unsur DPRD Kalsel, penerimaan massa dijadwalkan dilakukan oleh Wakil Ketua H Kartoyo dan HM Alpiya Rahman. Sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK diketahui tengah mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Sementara itu, aparat dari Polda Kalsel telah bersiaga sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA di kawasan Rumah Banjar guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggelar forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dampak bencana terhadap ketahanan pangan daerah, Selasa (14/4/2026), di Banjarmasin.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Suripno Sumas, bersama Sekretaris Komisi II H Jahrian.

Dalam pertemuan ini, DPRD mengevaluasi berbagai kejadian bencana sepanjang 2025 sekaligus merumuskan strategi penanggulangan untuk tahun 2026.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada ancaman banjir, tetapi juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kemarau panjang.

Berdasarkan pemaparan Kepala BMKG Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, wilayah Kalimantan Selatan berpotensi mengalami musim kemarau hingga enam bulan, dimulai pada Mei dan mencapai puncak pada Juli hingga Agustus.

Menghadapi kondisi tersebut, petani diimbau untuk menyesuaikan pola tanam dengan memulai penanaman padi lebih awal. Langkah ini dinilai penting agar masa panen tidak terganggu saat puncak kemarau terjadi.

Di sisi lain, pihak pengelola proyek bendungan di Kalsel menyebutkan bahwa ketersediaan air pada awal musim kemarau masih relatif aman untuk mendukung aktivitas pertanian.

Berbeda dengan wilayah Jawa dan Bali yang cenderung mengalami kekeringan lebih cepat, sejumlah bendungan di Kalsel masih mampu mengalirkan air untuk kebutuhan irigasi.

Selain itu, keberadaan bendungan juga dinilai berperan penting dalam mengurangi risiko banjir.

Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki sejumlah infrastruktur penampungan air, termasuk Bendungan Riam Kanan di Kabupaten Banjar serta fasilitas serupa di Tapin dan Balangan yang berfungsi sebagai pengendali banjir sekaligus penunjang sektor pertanian.

Melalui forum ini, DPRD Kalsel berharap sinergi antarinstansi dapat diperkuat guna menghadapi tantangan bencana sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan di daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Peluang pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan dinilai cukup menjanjikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan termasuk pertanian dan perkebunan.

Menurut Suripno, rencana pengembangan komoditas kelapa genjah di daerah ini patut mendapat dukungan. Ia menyebut tanaman tersebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan jenis kelapa lainnya.

“Produktivitas kelapa genjah lebih tinggi dibanding kelapa dalam maupun varietas lokal, bahkan melampaui kelapa hibrida,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Selain produktivitas, masa panen tanaman ini juga tergolong panjang. Ia mengungkapkan, kelapa genjah mampu berproduksi minimal selama 50 tahun dan bisa mencapai hingga 70 tahun.

Melihat prospek tersebut, Suripno bahkan mulai menyiapkan langkah pribadi dengan menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk ditanami kelapa genjah. Ia berencana menekuni usaha perkebunan tersebut di masa mendatang.

“Insya Allah tahun ini mulai saya tanami,” katanya.

Dari sisi ekonomi, ia memperkirakan hasil yang diperoleh cukup menggiurkan. Dengan lahan satu hektare, potensi pendapatan bisa mencapai sekitar Rp10 juta setiap kali panen yang berlangsung rutin tiap pekan.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI telah merancang program pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada tahun 2026 seluas 1.100 hektare.

Program tersebut akan difokuskan di Kabupaten Barito Kuala seluas 600 hektare dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 500 hektare. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Alih-alih menggenjot tarif pajak dan retribusi, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan mengambil arah berbeda membenahi sistem dari hulunya.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, penertiban tata kelola dan penggalian potensi dinilai lebih penting daripada sekadar menaikkan angka tarif.

Ketua Pansus I, Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa langkah terburu-buru menaikkan tarif justru berisiko membebani masyarakat. Ia menyebut, prioritas saat ini adalah menyisir potensi pendapatan daerah yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

“Kita susuri dulu potensi yang ada. Memang butuh waktu, tapi itu lebih baik agar semua aset bisa dimaksimalkan untuk menambah PAD,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Pansus I menemukan pendekatan berbeda. Di provinsi tersebut, optimalisasi pajak dilakukan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan, keterlibatan hingga tingkat pemerintahan paling bawah menjadi salah satu kunci keberhasilan penggalian potensi, termasuk dari sektor kendaraan bermotor.

Menurut Yani, praktik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak harus identik dengan kenaikan tarif. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan pelayanan dan kepuasan wajib pajak justru mampu mendorong kepatuhan secara alami.

“Kalau masyarakat merasa dilayani dengan baik, kepatuhan itu akan tumbuh sendiri,” katanya.

Pandangan serupa juga disampaikan pihak Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur. Kepala Bidang Pajak, Krisna Bimasakti, menyebut bahwa strategi mereka berfokus pada peningkatan pendapatan yang sah tanpa memicu keresahan publik.
Hasilnya, bukan hanya pendapatan yang meningkat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Anggota Pansus I DPRD Kalsel, Umar Sadik, melihat hal itu sebagai pelajaran penting. Ia menyoroti bagaimana layanan yang cepat dan transparan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak.

“Kalau pelayanan cepat, masyarakat merasa apa yang mereka bayar kembali dalam bentuk layanan. Itu yang membuat mereka lebih patuh,” ungkapnya.

Dari rangkaian kunjungan tersebut, Pansus I DPRD Kalsel menarik kesimpulan tegas kenaikan tarif bukanlah jalan utama. Justru penataan sistem, pemanfaatan aset, dan perbaikan layanan publik menjadi fondasi yang akan diperkuat dalam perubahan perda yang tengah digodok.

Pendekatan ini dianggap sebagai strategi jangka panjang lebih sunyi, namun berpotensi menghasilkan dampak yang jauh lebih berkelanjutan bagi keuangan daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pengundian Grand Prize tahap pertama Nur Sulaiman Community (NSC) digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Honda Peduli UMKM ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman bersama istri, Ketua BKOW Kalsel Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi yang juga Penasehat NSC, serta putera-puteri mereka.

Sebelum pengundian dimulai, Wakil Gubernur Hasnuryadi bersama istri menyempatkan diri mengunjungi stand UMKM di area teras Mahligai Pancasila. Keduanya tampak membeli berbagai produk makanan dan minuman yang dipamerkan oleh pelaku usaha binaan NSC.

Hasnuryadi yang juga bertindak sebagai penasihat NSC menyampaikan dukungan penuh terhadap perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan. Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas upaya pelaku UMKM untuk berusaha mandiri melalui usaha masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi berharap kegiatan yang digagas Nur Sulaiman Community dapat terus berjalan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana, Diana Rosiana, menjelaskan bahwa NSC awalnya terbentuk dari kelompok pengajian kaum perempuan yang digagas Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan penyelenggaraan senam bersama yang mendapat perhatian masyarakat, hingga akhirnya turut membina pelaku UMKM bekerja sama dengan berbagai pihak.

Saat ini, UMKM binaan NSC telah mencapai sekitar 60 unit usaha dan masih terus bertambah. Selain itu, NSC juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan, seperti pengajian majelis taklim, khataman Al-Qur’an, senam sehat, hingga aksi sosial lainnya.

Pada kesempatan tersebut, panitia mengundi grand prize utama berupa satu paket umrah yang berhasil dimenangkan oleh Yusi Rahmawati, warga Jalan Pramuka Kompleks Kayu Manis, Banjarmasin.

Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya seperti kulkas, mesin cuci, kompor gas, rice cooker, kipas angin, setrika, mukena, jilbab, hingga produk perawatan kulit.

Kupon undian diperoleh masyarakat melalui transaksi belanja di stand UMKM, dengan ketentuan setiap pembelian senilai Rp50 ribu mendapatkan satu kupon undian.

Kegiatan juga dimeriahkan berbagai hiburan, mulai dari kesenian Madihin hingga tarian daerah yang menambah semarak suasana acara. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan pergeseran jabatan di lingkup pejabat pimpinan tinggi pratama. Sebanyak tujuh pejabat resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam prosesi yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Rabu (25/3/2026) siang.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR. Ia menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan kinerja pemerintahan.

Menurut Yamin, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan organisasi agar roda birokrasi dapat berjalan lebih optimal.

“Penyesuaian ini diharapkan mampu mendorong kinerja yang lebih efektif sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Para pejabat diminta tidak hanya fokus pada tugas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan terobosan dan solusi terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Yamin menekankan bahwa sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan kota. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi sekat-sekat sektoral yang menghambat kinerja pemerintahan.

“Kolaborasi harus dikedepankan. Semua perangkat daerah harus memiliki visi yang sama demi kemajuan kota,” tegasnya.

Wali Kota juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan menunjukkan kinerja terbaik sejak awal masa tugas.

Berikut daftar pejabat yang mengalami rotasi jabatan:

1. Ikhsan Budiman, sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah kini dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Digitalisasi Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik.
2. H. Muhammad Isa Ansari, dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja beralih menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan SDM.
3. Dr. Machli Riyadi, dari Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
4. Dr. H. Lukman Fadlun, sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini mengisi posisi Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
5. Ahmad Muzaiyin, dari Kepala Satpol PP diamanahkan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Alive Yoesfah Love, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup kini menjabat Staf Ahli Bidang Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan Hidup.
7. Ichrom Muftezar, dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Langkah rotasi ini diharapkan menjadi dorongan baru bagi peningkatan kinerja birokrasi sekaligus mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas di Kota Banjarmasin. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melaksanakan khataman Al-Qur’an bersama pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Taman 232, kompleks kediaman pribadi di Jalan Lingkar Dalam Kota Banjarmasin, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah ulama dan tokoh agama. Sebelum khataman, terlebih dahulu dilaksanakan salat Isya dan Tarawih berjamaah yang juga dihadiri Kepala Kementerian Agama Kalsel H. Muhammad Tambrin, para Tenaga Ahli Gubernur, serta undangan lainnya.

Khataman Al-Qur’an dipandu qari Fahrurrazi yang juga menjabat Kepala Biro Setdaprov Kalsel, bersama Iwan Fadillah dan Abdurrahman dari tim tadarusan. Kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Al-Fatihah oleh Gubernur H. Muhidin, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an secara bersama hingga doa khatam.
Usai kegiatan, Gubernur H. Muhidin menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembacaan 30 juz Al-Qur’an yang telah dilaksanakan sejak malam pertama Ramadan.

“Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan tadarus yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel ini bertujuan agar Al-Qur’an menjadi bagian dari aktivitas selama bulan Ramadan.

Khataman Al-Qur’an sendiri merupakan tradisi sebagai bentuk rasa syukur setelah menyelesaikan pembacaan 30 juz, sekaligus upaya memuliakan Al-Qur’an, menanamkan kecintaan terhadap kitab suci, serta memohon keberkahan.
Sebagai bagian dari kearifan lokal, Gubernur juga membagikan nasi ketan atau lakatan kepada para peserta yang hadir. (adv/kb).