JAKARTA, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhidin meraih prestasi membanggakan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Lantai 11 Ciputra World, Senin (13/4/2026).

Dalam ajang bergengsi tersebut, Gubernur Muhidin menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2026 dengan medali Golden Trophy. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H. Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalsel.

Sekdaprov Kalsel hadir didampingi Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel Firmansyah, serta Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor.

Penghargaan ini diberikan atas peran dan kontribusi Gubernur Kalimantan Selatan dalam membina serta mendukung peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Perkreditan Rakyat, sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik dan berprestasi.

Top Pembina BUMD merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membina dan mendukung BUMD dalam meningkatkan kinerja, tata kelola perusahaan, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penilaian juga mencakup aspek inovasi, pencapaian kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.

Selain penghargaan kepada Gubernur Muhidin, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin juga menerima penghargaan sebagai Top CEO BUMD 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kado istimewa menjelang peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Syarifuddin berharap penghargaan tersebut dapat mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

Ajang TOP BUMD Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi terhadap BUMD di seluruh Indonesia yang dinilai memiliki kinerja baik serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menghadirkan Dermaga Pasar Terapung Air Tawar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Fathul Jannah dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita di dermaga, Sabtu (11/4/2026).

Turut hadir dalam peresmian tersebut Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI Restu Gunawan, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, Forkopimda Kalsel, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin.

Keberadaan Dermaga Pasar Terapung di TMII ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melestarikan warisan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan pariwisata Banua ke tingkat nasional.

Dalam prosesi penandatanganan prasasti, Gubernur H. Muhidin didampingi jajaran Forkopimda Kalsel, di antaranya Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BIN Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, Kepala BNN Brigjen Pol. Asep Taufik, Danlanal Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, serta Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa kehadiran Dermaga Pasar Terapung di TMII menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan budaya sungai Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas.

“Dengan kehadiran dermaga ini di TMII, kita berharap masyarakat dari berbagai daerah dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya sungai Kalimantan Selatan sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu simpul penting warisan budaya sungai di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, budaya pasar terapung telah berlangsung sejak masa Kesultanan Banjar, ketika sungai menjadi jalur utama transportasi, interaksi sosial, hingga aktivitas perdagangan masyarakat. Hingga kini, tradisi tersebut masih dapat disaksikan di kawasan wisata budaya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi ikon pariwisata Kalimantan Selatan.

Melalui kehadiran dermaga di TMII, Pemprov Kalsel ingin menghadirkan gambaran budaya sungai kepada masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat identitas budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.
Gubernur juga berharap keberadaan dermaga tersebut dapat menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih jauh Kalimantan Selatan, bahkan mendorong mereka berkunjung langsung ke daerah tersebut.

Ia juga mengajak Bupati dan Wali Kota se-Kalsel serta seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk turut meramaikan kawasan Pasar Terapung TMII dengan berbagai kegiatan budaya dan promosi daerah.

Apresiasi turut disampaikan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Restu Gunawan. Ia menilai pengembangan budaya pasar terapung merupakan contoh konkret pemanfaatan budaya daerah yang berpotensi diusulkan sebagai warisan budaya dunia.

“Ke depan kita berharap ada warisan budaya tak benda dari Kalimantan Selatan yang bisa diusulkan ke UNESCO,” ujarnya.

Usai peresmian, Gubernur H. Muhidin bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj. Fathul Jannah berkesempatan membeli buah dan kue yang dijual oleh para pedagang jukung atau “Acil wan Paman” di pasar terapung.

Ketua TP PKK Provinsi Kalsel juga mengunjungi stand UMKM dan Dekranasda yang ditampilkan di kawasan TMII Jakarta.

Kegiatan yang mengusung tema “Pesona Pasar Terapung, Lestarikan Budaya, Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan, dan Perkuat Hilirisasi Industri Kreatif Banua” ini turut didukung melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Kalsel.

Selain peresmian, acara juga diramaikan berbagai rangkaian kegiatan budaya, seperti pertunjukan seni tradisional Banjar, simulasi pasar terapung, pameran produk UMKM, kuliner khas Banua, pameran kerajinan, fashion show Wastra Banua, hingga pemutaran silent cinema. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meraih penghargaan nasional sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan pembinaan pengelolaan sampah di daerah.

Penghargaan diserahkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman yang mewakili Gubernur Muhidin, bersama empat bupati dari kabupaten di Kalimantan Selatan yang turut meraih apresiasi dalam pengelolaan sampah.

Rakornas tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025 dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah)”, serta dihadiri sejumlah pejabat nasional sebagai keynote speaker, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Wakil Menteri Desa Riza Patria.

Kegiatan nasional ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima dan menyebut capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengelolaan lingkungan.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Kalimantan Selatan bersama seluruh kabupaten dan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas sampah,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Adapun kabupaten di Kalimantan Selatan yang turut menerima penghargaan yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah nasional. Ia mengungkapkan Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat sampah dengan produksi mencapai sekitar 141 ribu ton per hari.

Menurutnya, target pengelolaan sampah nasional pada 2026 ditetapkan sebesar 63 persen, meningkat dari capaian saat ini sekitar 25 persen.

Ia menekankan pentingnya pengoperasian fasilitas pengelolaan sampah di daerah serta peningkatan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus dihentikan paling lambat pada 2029.

Saat ini tercatat masih terdapat 481 TPA di Indonesia yang menggunakan sistem open dumping. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal.

Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.
Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.

2. Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.

3. Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah.

4. Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.

5. Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. (***)

BANTEN, onlinekoranbarito.com – Provinsi Banten resmi menjadi pusat sejarah media digital nasional. Hal ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Museum Media Siber Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang, Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Minggu (8/2/26).

Prosesi bersejarah ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, didampingi Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs. Firdaus, M.Si. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Banten dan Kota Serang, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar, S.H., Ketua SMSI Banten Lesman Bangun, Ketua PWI Banten Rian Nopandra, Wakil Ketua Dewan Pers M. Jazuli dan Yogi, serta ratusan pengurus SMSI se-Indonesia.

Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, dalam laporannya menyampaikan bahwa rangkaian HPN 2026 di Banten berjalan dengan sukses dan monumental. Ia melaporkan bahwa sehari sebelumnya telah diresmikan Monumen SMSI di Cilegon, dan hari ini pembangunan museum dimulai sebagai pelengkap legasi pers di Banten.

“Kami melaporkan perjalanan HPN di Banten berjalan baik. Setelah Monumen di Cilegon, hari ini kita bangun Museum di Serang. Kami mohon arahan dan dukungan dari Pak Wagub dan Dewan Pers agar fasilitas ini menjadi kebanggaan sekaligus penggerak kemajuan Provinsi Banten,” ujar Lesman Bangun.

Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa museum ini adalah yang pertama di Indonesia dan dipersembahkan khusus untuk Banten. Rencananya, gedung ini akan dibangun dua lantai, lantai pertama sebagai museum literasi media, dan lantai kedua sebagai Balai Wartawan.

“Museum adalah bukti peradaban, sementara wartawan adalah penulis peradabannya. Tanpa jembatan masa lalu menuju masa depan ini, kita tidak akan mampu menyongsong masa depan dengan baik. Di tengah gempuran AI dan perubahan industri media, museum ini akan menjadi pengingat identitas kita sebagai insan pers,” tutur Firdaus.

Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Banten yang sangat responsif. “Hanya dalam waktu singkat setelah kami sampaikan gagasan ini, Pak Gubernur dan Pak Wagub langsung merespons dengan meratakan lahan ini. Ini adalah bukti Banten sangat mendukung kemerdekaan dan kemajuan pers,” tambahnya.

Wakil Ketua Dewan Pers, M. Jazuli, mengapresiasi keberanian SMSI membangun museum di tengah pergeseran drastis industri media dari cetak ke siber. Menurutnya, meski teknologi berkembang pesat, prinsip etika dan jurnalisme manusia tidak akan bisa digantikan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan (AI).

“Dewan Pers sangat bangga, SMSI sebagai organisasi dengan anggota terbanyak sedunia memilih Banten sebagai lokasi museum siber pertama. Teknologi bisa berubah, tapi integritas dan etika yang akan kita abadikan di museum ini adalah nilai yang abadi. Kemitraan Pemprov Banten dengan media dalam proyek ini adalah teladan nasional,” ungkap M. Jazuli.

Sedangkan Wagub Banten Dalam sambutannya yang penuh kehangatan dan humor, Wagub Dimyati menekankan pentingnya museum ini sebagai simbol kemajuan peradaban digital di Tanah Jawara. Ia juga secara terbuka menantang pengurus SMSI untuk segera mengajukan bantuan pendanaan melalui APBD demi kelancaran pembangunan fasilitas publik tersebut.

Baca Juga HPN 2026, Wartawan Se-Indonesia Ekspedisi Budaya dan Sejarah Banten
Wagub Dimyati sempat berseloroh mengenai filosofi “bagi-bagian” rezeki sebagai pejabat publik. Ia menyatakan telah memberikan bantuan awal sebesar Rp 10 juta secara pribadi, sebagaimana yang ia lakukan saat agenda SMSI di Pandeglang. Namun, untuk skala museum, ia mendorong SMSI menempuh jalur formal pemerintahan.

“Museum ini untuk kepentingan orang banyak, manfaatnya besar. Segera ajukan bantuan dari pemerintah, terutama dari APBD. Selama ini banyak media mengajukan untuk kepentingan perusahaan, nah museum ini adalah kep

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” pada Rabu, 14 Januari 2026, bertempat di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.

Simposium nasional yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk mendiskusikan kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif, di tengah meningkatnya biaya politik dan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.

Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Menurutnya, dalam Demokrasi Pancasila, substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi ukuran penting.

Prof. Yuddy menilai, pada masa sebelum reformasi—termasuk era pemerintahan Presiden Soeharto—mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, meski tetap perlu dikritisi agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan. “Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. Ia menilai bahwa persoalan utama Pilkada hari ini bukan sekadar langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.

Menurut Prof. Albertus, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan aspek kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. “Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si, menyampaikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena bersumber langsung dari rakyat.

Namun demikian, Prof. Taufiqurokhman mengakui bahwa diskursus pemilihan melalui DPRD patut dibahas secara objektif, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.

Simposium Nasional SMSI ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Diskusi ini menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespo

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Senin, 5 Januari 2026.

Guna melaksanakan program-program yang dicanangkan, lanjut Prof. Yuddy Chrisnandi, memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat. Oleh karena itu, Gubernur idealnya adalah orang-orang pilihan Presiden yang memiliki kemampuan managerial birokrasi, leadership yang tangguh serta sejalan dengan presidennya.

“Gubernur adalah pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, Gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden yang dalam penetapannya cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan Presiden, adalah sosok yg acceptable di wilayahnya,” jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

“Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya,” tutupnya. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Ada harapan baru Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber. Salah satu harapannya yang diperjuangkan selama Oktober- Desember 2025 adalah menjadikan Podcast sebagai media institusi pers.

Apa keuntungan Podcast menjadi pers? Podcast selama ini bekerja pada ruang yang gelap, tidak ada regulasi yang mengaturnya. Tidak ada perlindungan hukum. Selalu dihantui pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mari kita lihat Pasal 1 ayat (2) UU ITE: Transaksi Elektronik
adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Apa yang dilarang dalam UU ITE itu? Larangannya adalah secara sengaja melakukan hasutan kebencian.

Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU ITE, berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi
orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Karena Podcast merupakan media non-pers berbasis elektronik, maka kesalahan yang dibuat dikenakan hukuman yang berasal dari pasal UU ITE yang menakutkan. Telah terjadi kriminalisasi orang-orang yang bersuara kritis lewat podcastnya.

“Podcast Rudi S. Kamri dikriminalisasi karena mengangkat kasus Korupsi 16,5 triliun. Kasus korupsinya dibiarkan, pengritiknya dijerat pidana ITE. Fenomena Pembungkaman dan kriminalisasi pada orang-orang kritis yang menyuarakan kritikannya lewat media baru harus dilindungi secara hukum,” kata Prof Henri Subiakto, guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya yang menjadi narasumber dalam rangkaian dialog nasional SMSI di Jakarta, Desember 2025.

Konten podcast memang rawan dipidanakan dengan pasal-pasal UU ITE. Kanal Podcast dapat disita sebagai barang bukti.

Hingga kini, Podcast belum diatur secara jelas. Belum ada mekanisme koreksi dan hak jawab yang harus dilakukan di dalam Podcast.

Sementara itu Podcast juga rawan disalah-gunakan antara lain untuk propaganda, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus beberapa kali dalam dialog mengatakan, Podcast muncul dan berkembang sebagai salah satu media baru yang paling dinamis.

Podcast menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, biaya produksi yang relatif rendah, serta format komunikasi yang personal, dialogis, serta mendalam.

“Podcast sekarang menjadi medium yang diminati masyarakat, narasumber, dan pakar dari berbagai bidang. SMSI sebagai organisasi perusahaan pers siber,
memandang penting untuk merespons perkembangan ini secara strategis, terukur, dan
bertanggung jawab demi menjaga kualitas demokrasi, kebebasan pers, serta kepastian hukum bagi pelaku media baru,” kata Firdaus dalam suratnya tertanggal 20 Desember 2025 yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat.

Surat yang ditandatangani Firdaus dan dan Makali Kumar (Sekretaris Jenderal SMSI) ditembuskan kepada Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, mantan Wakil Presiden RI, selaku Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH. CREL, Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat.

Firdaus sangat berharap Podcast menjadi media pers platform baru yang diakui oleh Dewan Pers. Ia meyakini pengakuan dan pengaturan Podcast sebagai media pers merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi, kebebasan pers, dan tanggung jawab jurnalistik di era digital.

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Rabu (19/11/2025). Forum ini menjadi ajang konsolidasi terbesar yang mempertemukan para kepala daerah dan pengambil kebijakan kepegawaian se-Indonesia.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Rakornas Kepegawaian 2025 merupakan momentum penting untuk memperkuat manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar semakin berbasis data, lincah, dan responsif terhadap dinamika sektor publik, mulai dari ketahanan pangan, pelayanan sosial, hingga percepatan transformasi digital.

“Rakornas tahun ini menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan data talenta ASN juga menjadi fokus utama untuk percepatan mobilitas talenta yang adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan program strategis bangsa,” ujarnya.

Kehadiran Bupati Heriyus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang kepegawaian. Pemerintah daerah juga didorong untuk menerjemahkan agenda nasional Asta Cita ke dalam kebijakan dan program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik arahan Kepala BKN. Penguatan SDM aparatur adalah kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Heriyus.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Murung Raya, Patusiadi, yang turut mendampingi Bupati, menyampaikan bahwa Rakornas 2025 mengusung tema ‘ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita’. Tema tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi arah kebijakan manajemen ASN dalam mendukung percepatan delapan agenda besar pembangunan nasional yang termuat dalam Asta Cita. (asd/kb).