MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kecamatan Marabahan menggelar Rembuk Stunting tingkat kecamatan pada Jumat (20/6/2025) di Aula Mufakat, Kabupaten Barito Kuala.

Camat Marabahan Dewi Ariani, dalam laporannya menegaskan pentingnya sinergi semua pihak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat.

“Stunting harus ditangani bersama. Kami berharap semua pihak bisa memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barito Kuala Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi, saat membuka acara menyampaikan bahwa rembuk stunting ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap masa depan generasi bangsa.

“Stunting berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas anak di masa depan. Karena itu, pencegahannya harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong sehingga kita dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberian gizi seimbang, sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, serta pemantauan kesehatan anak secara rutin.

Mewakili Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Barito Kuala, Kepala Dinas Kominfo Hery Sasmita memaparkan data cakupan kunjungan ke posyandu dan rencana aksi penanggulangan stunting di Kecamatan Marabahan.

“Saat ini fokus utama pemerintah adalah pencegahan. Data menunjukkan masih ada sejumlah bayi yang tidak dibawa ke Posyandu desa. Ini menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Hery mengajak seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk menyampaikan rencana aksi nyata yang akan dijalankan di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dipandu Hery, masing-masing Kepala Desa dan Lurah maju kedepan menyampaikan rencana aksi pencegahan stunting yang akan dilaksanakan.

Saperti halnya Desa Karya Maju yang menyusun berbagai program seperti Permata Bunda (program susu dan telur untuk balita), pemantauan Posyandu, pemberian doorprize untuk meningkatkan kunjungan posyandu, makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak, sosialisasi gizi keluarga, rembuk stunting tingkat desa, serta peningkatan fasilitas Posyandu.

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Batola Hj. Herwina Zulkipli Yadi Noor turut katakan DWP Batola telah ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten, Ia juga harapkan DWP dapat terus berkontribusi dalam penanganan stunting.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen kesepakatan rembuk stunting kecamatan Marabahan dari Ketua TP PKK kabupaten, ketua DWP Kabupaten, Ketua DWP Kecamatan, Ketua TP PKK kecamatan, perwakilan Kapolsek kecamatan, perwakilan Danramil, Kepala Puskesmas, kepala KUA Marabahan, Kordinator penyuluh KB Marabahan, pendamping desa Marabahan dan perwakilan kepala desa se-kecamatan Marabahan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 bertempat di Grand Emerald Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin pada Jumat (20/06/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, yang juga bertindak sebagai narasumber dalam dua sesi utama. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah, camat dari seluruh kecamatan di Barito Kuala, asisten, staf ahli, dan Tim Ahli Pemerintah Daerah.

Dalam keterangannya seusai kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan daerah.

“Hari ini kita melaksanakan Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Fokus pembahasan mencakup tata kelola perencanaan, baik di tingkat kabupaten melalui RPJMD maupun di tingkat SKPD melalui Renstra. Di akhir sesi, juga disampaikan materi mengenai inovasi daerah. Saya kira ini sangat bermanfaat dalam rangka memperbaiki kualitas dokumen perencanaan kita. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan pelaksanaan pembangunan pun akan berjalan lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa kualitas dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra, akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh serta komitmen dari seluruh perangkat daerah agar proses perencanaan benar-benar terarah dan berbasis pada kebutuhan serta potensi daerah.

Selain sosialisasi kebijakan teknis, kegiatan ini juga memuat sesi penguatan terhadap inovasi pembangunan daerah, yang menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap seluruh jajaran perangkat daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga visioner, terukur, dan berdampak langsung bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati H. Bahrul Ilmi, menghadiri acara Syukuran Lahan Brigade Pangan bertajuk “Pangan Lestari” yang diselenggarakan di Desa Jejangkit Muara pada Kamis (19/6/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan pentingnya pengelolaan air untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa penggunaan mesin tanam yang disesuaikan dengan kondisi air menjadi kunci keberhasilan tanam di wilayah tersebut.

“Ketika kita menanam menggunakan mesin, itu berarti kita harus memastikan kondisi air sesuai kebutuhan. Jika air dapat kita kendalikan, maka proses tanam menjadi lebih mudah dan hasilnya maksimal. Sebaliknya, jika curah hujan tinggi dan tidak terkendali, bisa menyebabkan lahan terendam dan tanaman mati,” jelasnya.

Sebagai solusi, Bupati menggagas pembangunan tanggul seluas 5 hektare untuk mengatur sistem irigasi secara lebih baik. “Kita akan bangun tanggul dan sistem pembuangan air yang teratur, sehingga ke depan kita tidak lagi bergantung pada musim. Setelah panen, kita langsung olah tanah, lakukan pembusukan selama seminggu, dan bisa langsung tanam kembali,” tambahnya.

Bupati berharap, pola pertanian tiga kali panen dalam setahun bisa diterapkan secara luas di Kabupaten Barito Kuala. “Ini harus kita tunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa program ini berjalan baik. Dimulai dari satu lokasi, kita kembangkan secara berkelanjutan hingga tercapai 80% lahan pertanian di Batola. Jika itu tercapai, maka kita bisa menanam dan panen terus,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kabupaten Barito Kuala, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda Kabupaten Barito Kuala, perwakilan Kementerian Pertanian di Kalimantan Selatan, serta Kepala Dinas TPH Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 melaksanakan kunjungan pembelajaran ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini merupakan tahapan studi lapangan peserta pelatihan, khususnya dalam menggalilesson learnberbasis solusi kreatif dan advokasi dari unit kerja instansi pemerintah.

Widya Iswara Utama BPSDMD Kalsel, Rahmadi, menyampaikan bahwa tahapan advokasi ini merupakan salah satu tahapan dari proses pembelajaran studi lapangan.

“Kegiatan hari ini merupakan tahapan ekspos advokasi, yaitu penyampaian hasil analisis dan rekomendasi peserta kepada instansi yang menjadi objek studi,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan pada rangkaian pelatihan ini, peserta melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan, setelah itu peserta diharuskan menyusun laporan yang berisi temuan dan desain solusi yang telah dirancang. Pada hari ini, peserta mempresentasikan hasil temuannya secara lisan dan tertulis.

“Hal ini bertujuan agar peserta mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk saran dan solusi terhadap permasalahan organisasi berdasarkan pendekatan kreatif dan inovatif,” ujar Rahmadi.

Kegiatan ini diikuti oleh 8 peserta yang tergabung dalam satu kelompok, terdiri atas perwakilan dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang hadir untuk menyampaikan advokasi. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 I tahun 2025 di Aula Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan sambutan baik dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir.

“Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Ia menyampaikan harapan agar kegiatan kunjungan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi peserta dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adaptif dan inovatif di tempat tugas masing-masing,” tutupnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 8 peserta yang tergabung dalam satu kelompok, terdiri atas perwakilan dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang hadir untuk menyampaikan advokasi. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan upacara pembukaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, Sulkan bahwa pelatihan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pengelolaan keungan daerah yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakaan tata kelola Pemerintahan yang baik demi mewujudkan tata kelola yang transparan, lebih akuntabel, efektif dan efisien, ini akan berdampak langsung terhadap kualitas program, kegiatan, dan capaian pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tata kelola keuangan daerah harus menjadi perhatian serius, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.

“Artinya, selama 13 tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah di Kalsel telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,” tambahnya.

Sulkan juga menjelaskan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini merupakan agenda rutin tahunan yang secara konsisten diselenggarakan oleh BPSDMD. Tujuannya adalah untuk menyegarkan pengetahuan ASN, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang terus berubah.

“Pelatihan ini penting karena kualitas SDM pemerintahan harus terus ditingkatkan, dan regulasi keuangan daerah terus berkembang. Dengan pelatihan berkelanjutan, kompetensi ASN di bidang keuangan akan terus meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulkan mengaitkan pelatihan ini dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi. Salah satu indikatornya adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah berada di peringkat A, dan ditargetkan naik menjadi AA.

“Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menekankan dan terus mendorong agar nilai SAKIP Provinsi Kalsel bisa ditingkatkan menjadi AA. Ini artinya kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi,” tegasnya

Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 16 hingga 20 Juni 2025, dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan ASN perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel memproyeksikan sebanyak 6.287 orang agar bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Mereka merupakan tenaga non ASN yang telah tercatat dalam database BKN pada tahun 2022 lalu, dan pernah mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024 tahap I dan II, tetapi tidak dinyatakan lolos.

Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi mengatakan, hasil proyeksi tersebut didapat dari data peserta yang mendaftar CASN dan mengikuti seleksi hingga tahapan seleksi kompetensi hingga selesai.

“Jadi, pada hari Rabu lalu kita laksanakan zoom metting untuk melaksanakan sosialisasi penyusunan Bezzeting ASN dan usulan formasi prioritas tahun 2025 bersama seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk melihat kondisi data kepegawaian per tanggal 31 Desember 2024. Ini juga berkaitan dengan upaya kita dalam penyelesaian pengusulan PPPK Paruh Waktu,” kata Mashudi, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Mashudi menambahkan, berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 16 tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan menuntaskan penyusunan dan pemetaan PPPK paruh waktu. Untuk itu, melalui Bezzeting ini pihaknya, melakukan penyesuaian kebutuhan ASN di setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Untuk target kita harapkan secepatnya. Namun, pada Bulan Juli nanti kita akan panggil lagi semua SKPD untuk penyelarasan data Bazzeting ASN ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Mashudi menuturkan, melalui Rapat Bazzeting tersebut pihaknya juga telah membahas rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Ini masih rencana kita, apabila nanti usulan kita diterima oleh KemenPAN-RB. Disini kita menggunakan skema usia, yang artinya apabila ada PPPK paruh waktu yang hampir memasuki usia purna tugas, mereka akan kita prioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tukasnya. (adv/kmf/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala, Zulkipli Yadi Noor, menghadiri kegiatan Visitasi Pengampuan Pelayanan Prioritas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Barito Kuala Harmuni, Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dr. Aan Widhi Anningrum, serta Ketua Tim Pengampuan KIA dari RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Puji Anindia. Dilaksanakan di Aula Bahalap, Marabahan (16/6/2025)

Dalam sambutannya, Sekda Zulkipli Yadi Noor menekankan pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau kesehatan ibu dan anak ini tidak kita perhatikan, maka kualitas SDM yang lahir juga tidak akan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar RSUD H. Abdul Aziz Marabahan bisa menjadi rumah sakit yang tidak hanya unggul secara fisik, namun juga dari sisi pelayanan.

“Pelayanan yang baik menjadi prioritas, meskipun tantangannya tidak ringan. Misalnya, dalam hal perbaikan poli, meski ada efisiensi dan pemotongan anggaran hingga 50%, kita tetap berupaya mempertahankannya demi pelayanan yang optimal,” tegasnya.

Ia mengapresiasi kehadiran Tim Pengampuan dari RSUD Ulin Banjarmasin dan menyambut baik kolaborasi yang dibangun guna meningkatkan mutu pelayanan KIA di Barito Kuala.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Barito Kuala, Harmuni, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. DPRD, menurutnya, akan terus melakukan pengawasan dan mendorong alokasi anggaran yang memadai.

“DPRD Barito Kuala sangat mendukung penuh kegiatan ini, karena tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan KIA di Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.

Ketua Tim Pengampuan KIA RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Puji Anindia, dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Kesehatan, RSUD H. Abdul Aziz Marabahan saat ini masih tergolong sebagai rumah sakit pada tingkat madya.

“Tingkat madya ini penting, bukan hanya dari kelengkapan fasilitas, tapi juga proses pelayanan. Pelayanan KIA sangat erat kaitannya dengan bidang bedah, anestesi, penyakit dalam, hingga rehabilitasi medis. Sinergi antardepartemen ini sangat penting untuk peningkatan mutu pelayanan,” jelas dr. Puji.

Kegiatan ini diharapkan dengan kolaborasi ini dapat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Barito Kuala. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Ke-18 dalam rangka penandatangan berita acara persetujuan bersama terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024. Paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Ketua DPRD beserta Anggota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda Pimpinan SKPD, Instansi Vertikal, para Camat serta para Kabag Setda, dilaksanakan di Ruang Sidang Lt.III DPRD Kabupaten Barito Kuala, Senin (16/6/2025).

Penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun 2024, merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. Dengan persetujuan ini; evaluasi pertanggungjawaban APBD, yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kab. Barito Kuala tahun 2024, siap diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Bahrul Ilmi dalam sambutannya mengatakan dari kebijakan dan realisasi pemanfaatan anggaran, Barito Kuala tahun 2024, khususnya manfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi anggaran pendapatan yang mencapai 105,10%. Dan realisasi penggunaan anggaran sisa lebih pembiayaan atau silpa tahun 2024 adalah sebesar Rp 195.224.794.885,53.

“Nilai silpa juga menunjukan terminalisasi arus kas per 31 Desember 2024 yang berasal dari seluruh aktifitas pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2024; sehingga berdasarkan neraca keuangan per 31 Desember 2024; kekayaan pemerintah Kab. Barito Kuala yang dimiliki dan dikuasai sampai dengan 31 Desember 2024; yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya; mencapai nilai sebesar Rp3.340.711.353.706,36 ; yang secara totalitas akan menjadi modal bagi pembangunan di Kab. Barito Kuala selanjutnya” katanya.

Ia juga menambahkan pendapatan daerah terbesar yang diterima pemerintah Kab. Barito Kuala adalah dana-dana transfer daerah yang diterima dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2025, akan tetap didominasi dana-dana transfer daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten juga terus mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik terhadap sistem dan cara pemungutannya maupun perluasan obyek pengenaan retribusi dan pajak daerah. Kedua Kebijakan anggaran belanja daerah yang bermuara pada pengelolaan keuangan daerah yang efisien, akan berdampak pada perencanaan anggaran yang wajib tepat kegiatan, tepat jumlah anggaran dan tepat kewenangan.

“Selain itu perlu saya tegaskan bahwa anggaran daerah wajib memberikan kinerja, yakni kinerja dengan indikator terukur. Demikian pula alokasi dan proyeksi penganggaran untuk setiap belanja; wajib dalam koridor perencanaan anggaran yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiga kebijakan pembiayaan daerah dilakukan terhadap kewajiban pemerintah daerah pada perubahan APBD tahun 2025, dengan menggunakan anggaran Silpa 2024 dan tetap difokuskan pada pelayanan masyarakat secara langsung. Nilai APBD pada Rancangan KUPA dan PPAS perubahan tahun 2025, untuk sementara diperkirakan sebesar : Rp 1.855.448.111.269,00. Dari kebijakan anggaran sebagaimana telah saya uraikan, memberikan makna bahwa pengelolaan anggaran, senantiasa harus dilakukan secara profesional, terencana, legal dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, sesuai Standar Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini mutlak harus dilaksanakan dan dipenuhi sehingga tahun-tahun berikutnya kinerja keuangan pemerintah Kab. Barito Kuala tetap dalam posisi saat ini, yakni. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” tegasnya. (adv/kb).