MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya menuntaskan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Seluruh fraksi di DPRD menyatakan setuju, menandai babak baru bagi daerah untuk melaju pada tahapan pengadaan dan pelaksanaan program pembangunan yang telah lama disiapkan.

“Untuk hari ini, pembahasan anggaran 2026 sudah dibahas dan diterima oleh anggota dewan. Jadi sudah selesai,” tegas Bupati Barito Utara Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sunadie Y Tingang, Ketua DPRD Mery Rukaini, dan Sekda Muhlis usai paripurna, Jumat (28/11/2025).

Pernyataan itu bukan sekadar formalitas. Rampungnya pembahasan APBD membuka pintu bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bergerak lebih jauh. Mesin birokrasi kini dipacu agar tahapan pengadaan tidak kembali tersendat.

Meski beberapa proses teknis termasuk kajian ekologis masih menunggu finalisasi, pemerintah daerah memilih tidak menunggu waktu terbuang percuma. “Kita ekologi dulu, ekologi pastilah. Namun sambil menunggu itu, tim eksekutif sudah bersiap melakukan proses pengadaan. Intinya, jalan saja dulu,” ujar Shalahuddin, menandaskan komitmen percepatan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap, dengan selesainya pembahasan APBD 2026, seluruh agenda pembangunan dapat segera bergulir, mengejar target-target yang telah ditetapkan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya untuk menata arah pembangunan daerah pada 2026 dengan pijakan yang kuat dan terukur. Pernyataan itu disampaikan Bupati Barito Utara, Shalahuddin, dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 pada Rapat Paripurna, Jumat (28/11/2025).

“Pemerintah daerah berkomitmen menentukan prioritas pembangunan tahun 2026 dengan empat poin utama yang menjadi landasan kita bergerak,” tegas Bupati Shalahuddin di hadapan unsur legislatif. Empat pilar yang dimaksud mencakup Mengutamakan pelayanan publik yang benar-benar memberi dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran, memastikan perencanaan dan belanja daerah tepat sasaran, Memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga setiap tahapan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Mengoptimalkan sinergi antara perangkat daerah dan DPRD demi percepatan pembangunan.

Dengan nada tegas, Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak menunda penyusunan rencana operasional. “Setiap rupiah harus memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Tidak boleh ada program yang berjalan tanpa arah, tidak terukur, atau sulit dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kuat dalam pelaksanaan APBD 2026. Menurutnya, koordinasi dengan DPRD, Inspektorat, dan lembaga terkait akan diperdalam agar seluruh program berjalan tepat waktu dan sesuai target.

“Pengawasan ketat bukan sekadar prosedur, tetapi kunci untuk mencegah pemborosan dan meminimalkan risiko penyimpangan. Kepercayaan publik adalah harga yang harus terus dijaga,” katanya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang dinilainya telah menunjukkan semangat kemitraan selama pembahasan APBD berlangsung. Ucapan terima kasih juga diarahkan kepada TAPD dan semua perangkat daerah yang bekerja keras hingga seluruh proses dapat dituntaskan.

“Kerja sama legislatif dan eksekutif adalah modal penting untuk mewujudkan Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan,” ungkapnya. Mengakhiri pidatonya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar menjadi instrumen percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Mari kita kawal, kita awasi, dan kita pastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” serunya. Rapat Paripurna ditutup dengan harapan bahwa APBD 2026 mampu menjadi pondasi kuat bagi langkah besar Barito Utara menuju masa depan yang lebih cerah.

“Masukan, koreksi, dan kritik konstruktif dari para anggota dewan sangat memperkaya perumusan kebijakan. Ini membantu kita menetapkan prioritas yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Shalahuddin. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Shalahuddin, menegaskan bahwa setiap masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan napas penting dalam proses penyempurnaan kebijakan fiskal dan arah pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini, Senin (24/11/2025).

“Seluruh masukan fraksi sangat berarti. Ini bukan sekadar catatan, tetapi kompas yang menuntun arah pembangunan Barito Utara ke depan,” ujar Shalahuddin dengan penuh penekanan. Dalam forum resmi yang berlangsung dinamis tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan kritis, rekomendasi, dan dorongan konstruktif.

Secara umum, seluruh fraksi dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran dan TAPD. “Pemerintah daerah tetap memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. APBD harus menjadi dokumen yang hidup, yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Terkait sorotan Fraksi Partai Demokrat mengenai pengurangan defisit anggaran, Shalahuddin memastikan pemerintah siap melakukan pembahasan teknis lanjutan untuk mencapai struktur anggaran yang sehat dan berimbang.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total anggaran. “Anggaran sebesar ini menjadi bukti komitmen kami membangun jalan, jembatan, pelayanan air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga pelosok desa,” ujarnya.

Mengenai belum dicantumkannya komponen SiLPA, ia menegaskan bahwa hal itu disebabkan belum terbitnya regulasi resmi pemerintah pusat terkait batas maksimal defisit APBD. Adapun penyertaan modal daerah telah diselesaikan dalam perubahan APBD 2024 sesuai ketentuan.

Kepada Fraksi Karya Indonesia Raya, Shalahuddin menegaskan kembali prinsip partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan serta efektif dan efisien dalam penyusunan APBD. Ia juga menyampaikan bahwa alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 mencapai Rp1,57 triliun, berdasarkan pemberitahuan resmi Kementerian Keuangan.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Bupati memastikan bahwa pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, dan infrastruktur dasar menjadi fokus pemerintah pada 2026. Ia juga menekankan komitmen pemerintah memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan mutu layanan publik, serta menekan ketimpangan sosial.

Kepada Fraksi PKB, Shalahuddin menjelaskan langkah strategis peningkatan PAD melalui inovasi digital, optimalisasi pajak, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemerintah menegaskan kembali komitmen terhadap alokasi pendidikan minimal 20 persen, penguatan sektor kesehatan, percepatan konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembenahan basis data penerima bantuan sosial.

Pada penghujung rapat, Bupati kembali menekankan pentingnya sinergi. “Kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci agar pembangunan berjalan tepat arah, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Barito Utara,” tutupnya. Rapat paripurna kemudian diakhiri dengan harapan bersama agar pembahasan APBD 2026 berjalan lancar hingga tahap penetapan sesuai jadwal. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Di tengah padatnya agenda studi banding di Yogyakarta, rombongan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menyempatkan diri menyambangi Asrama Mahasiswa Barito Utara. Kunjungan yang berlangsung Selasa (11/11/2025) itu berubah menjadi momen penuh kehangatan dan motivasi, ketika para wakil rakyat bertemu langsung dengan putra-putri daerah yang sedang menempuh pendidikan di kota pelajar tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi semangat mahasiswa yang tetap tekun menuntut ilmu meski jauh dari kampung halaman,” ujar anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan terus berkomitmen mendukung kebutuhan pendidikan dan pengembangan SDM Barito Utara.

Menurut Taufik, mahasiswa yang merantau mengemban amanah besar sebagai calon pemimpin masa depan daerah. “Kami bangga melihat semangat adik-adik mahasiswa. Teruslah belajar, karena kalian adalah harapan Barito Utara,” tegasnya.

Anggota DPRD lainnya, Suparjan Efendi, menambahkan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan jembatan untuk memperkuat komunikasi dan mendengar langsung aspirasi mahasiswa.

“Kami ingin mengetahui kebutuhan mereka secara konkret agar dukungan pemerintah lebih tepat sasaran. Kami berharap mahasiswa Barito Utara di Yogyakarta menjaga nama baik daerah, fokus belajar, dan nantinya kembali membangun tanah kelahiran,” ujarnya.

Suasana dialog berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. Para mahasiswa menyampaikan berbagai masukan terkait pengelolaan fasilitas asrama dan kegiatan pembinaan, yang langsung direspons positif oleh para anggota dewan.

Kedatangan rombongan DPRD disambut hangat oleh Ketua Asrama, Gesi Muji Wardana, dan Pembina Asrama, Indrayana Sandy. Mereka mengaku kunjungan tersebut menjadi suntikan energi bagi seluruh penghuni asrama.

“Kunjungan ini benar-benar menjadi penyemangat bagi mahasiswa kami. Mereka merasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah daerah. Kami berharap sinergi ini terus terjalin demi kemajuan pendidikan putra-putri Barito Utara,” kata Sandy.

Kunjungan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama, menegaskan bahwa hubungan antara mahasiswa perantauan dan pemerintah daerah terus terjalin erat demi masa depan Barito Utara yang lebih maju. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Semangat olahraga dan kebersamaan kembali menggema di Kabupaten Barito Utara. Event Batara Cup Open Tenis Meja Tahun 2025 secara resmi dibuka oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, yang diwakili oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Eveready Noor, pada Jumat (24/10/2025) pukul 15.30 WIB di Aula SMP Negeri 1 Muara Teweh.
Terkait hal tersebut Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jiham Nur turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Event Batara Cup Open 2025. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendorong semangat generasi muda dalam bidang olahraga serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat.
Dikatakannya, kegiatan ini menjadi ajang penting dalam membangkitkan gairah olahraga tenis meja di Barito Utara serta menjadi sarana pencarian atlet berbakat yang diharapkan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kami di DPRD tentu mendukung penuh kegiatan positif seperti Batara Cup Open ini. Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menanamkan nilai-nilai sportivitas bagi generasi muda,” ujar Jiham Nur, Minggu (26/10/2025).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan terus berupaya mendorong pengembangan fasilitas olahraga dan kegiatan pembinaan atlet agar prestasi olahraga di Barito Utara semakin meningkat.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja, tetapi terus berkelanjutan dan semakin besar di tahun-tahun mendatang. Dari ajang lokal seperti inilah cikal bakal atlet berprestasi lahir,” tambahnya.
Acara pembukaan berlangsung meriah dan penuh semangat, diwarnai dengan antusiasme peserta dan dukungan masyarakat. Diharapkan melalui Batara Cup Open 2025, olahraga tenis meja di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan semakin maju, berprestasi, dan menjadi kebanggaan masyarakat Barito Utara.
Sebelumnya, dalam sambutan tertulis Bupati H Shalahuddin yang dibacakan oleh Eveready Noor, disampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan olahraga tersebut yang diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pengembangan prestasi bagi atlet lokal.
“Tenis meja bukan hanya sekadar olahraga menyehatkan jasmani, tetapi juga membentuk pribadi yang disiplin, jujur, tangguh, dan pantang menyerah. Melalui kegiatan seperti ini, kita belajar menghargai lawan, menjunjung tinggi aturan, dan memperkuat kebersamaan,” ujar Eveready Noor membacakan sambutan Bupati.
Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, perwakilan KONI Barito Utara, jajaran PTMSI Kabupaten Barito Utara, para peserta turnamen, insan media, serta undangan lainnya. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – DPRD Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang rapat paripurna, Senin (20/10/2025).
Adapun ketiga raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan, Raperda tentang Kepemudaan, dan Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyampaian tiga Raperda inisiatif ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, sekaligus bentuk komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ketiga raperda ini kami hadirkan sebagai wujud nyata komitmen DPRD untuk memberikan payung hukum yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga sebagai bagian dari fungsi kami dalam membentuk peraturan daerah yang berkualitas,” tegas Hj. Mery Rukaini.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran Pemerintah Daerah atas sambutan serta tanggapan terhadap raperda tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam menghasilkan peraturan yang implementatif dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Kami yakin keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi, tetapi juga sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Ketua DPRD juga menegaskan bahwa raperda tentang penghargaan pendidikan diharapkan dapat mendorong motivasi dan kualitas dunia pendidikan di daerah.
Sementara itu, raperda tentang kepemudaan menjadi langkah strategis dalam memberdayakan potensi generasi muda. Adapun raperda tentang bantuan hukum ditujukan untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin.
Menutup sambutannya, Hj Mery Rukaini mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kerja sama dan komitmen dalam menghadirkan produk hukum yang berpihak pada rakyat.
“Mari kita terus berkolaborasi dan berkomitmen menghadirkan peraturan daerah yang aspiratif, responsif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran OPD dan insan pers. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM menyambut baik penyelenggaraan Gathering Badan Usaha Tahun 2025 yang digelar oleh BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Senin (20/10/2025), di Gedung Balai Antang.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan badan usaha dari berbagai wilayah sekitar seperti Kabupaten Murung Raya, -Barito Selatan, dan Barito Timur. Kegiatan gathering Badan Usaha tahun 2025 tersebut mendapat perhatian dari anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani.
Anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, juga turut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian badan usaha terhadap pentingnya perlindungan jaminan kesehatan bagi para pekerja.
“Saya sangat mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh atas inisiasi kegiatan ini. Gathering seperti ini penting sebagai ruang dialog dan komunikasi antara badan usaha dan BPJS. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung JKN,” ujar politisi Partai PDI Perjuangan DPRD Barito Utara ini.
Menurutnya, keterlibatan aktif badan usaha sangat diperlukan untuk memastikan seluruh pekerja mendapat haknya dalam perlindungan kesehatan. “Pekerja adalah aset berharga. Memberikan perlindungan kesehatan kepada mereka bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan,” tambahnya.
Naruk juga berharap ke depan, kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM yang masih belum optimal dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN.
“Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak yang konkret dalam peningkatan kepesertaan JKN dan kesejahteraan tenaga kerja di Barito Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara, HM Mastur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“JKN bukan hanya sekadar jaminan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan sosial yang memungkinkan pekerja bekerja dengan tenang, produktif, dan sejahtera,” ujar Mastur. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – Persoalan perizinan PT Lautan Hutan Lestari (LHL) kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Barito Utara dan Pemkab Barito Utara yang digelar di ruang rapat DPRD, Senin (13/10/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj Mery Rukaini.
Sementara ditempat terpisah, H Suparjan Efendi Anggota DPRD kabupaten Barito Utara dari Komisi III mengungkapkan bahwa DPRD akan memanggil pihak PT LHL serta para pejabat yang menjabat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara pada tahun 2018, tahun saat izin persetujuan lingkungan PT LHL diterbitkan.
“Kita akan panggil pejabat dinas Lingkungan Hidup saat itu (2018), yang kini masih aktif sebagai ASN. Walaupun Kepala Dinas-nya sudah meninggal, tapi pejabat dibawah kadis masih ada dan juga kita akan meminta keterangan dari seluruh pihak terkait,” ujar H Suparjan Efendi anggota Komisi III DPRD Barito Utara.
Lebih lanjut, ia menyebutkan adanya dugaan kuat pemalsuan dalam dokumen persetujuan lingkungan yang dikeluarkan tahun 2018. Bahkan, nomor register yang digunakan dalam surat tersebut diketahui bukan diperuntukkan untuk perizinan lingkungan, melainkan untuk pengangkatan kepala sekolah TK atau PAUD, berdasarkan keterangan dari Kabag Hukum Setda.
“Informasi dari bagian hukum, nomor register itu untuk pengangkatan kepala sekolah, tapi dipakai oleh oknum untuk menerbitkan izin lingkungan. Ini harus diusut tuntas,” tegas H Ajan panggilan akran Suparjan Efendi.
Dikabarkan pihak perusahaan PT LHL sendiri mengklaim bahwa mereka menggunakan jasa konsultan untuk mengurus perizinan. Konsultan inilah yang diduga menjalin komunikasi dengan oknum yang menerbitkan izin bermasalah tersebut. Namun, identitas pihak yang terlibat masih terus didalami hingga saat ini.
“Apakah perusahaan yang menipu atau mereka juga jadi korban penipuan oleh konsultan dan oknum penerbit izin? Itu yang akan kita telusuri dalam RDP selanjutnya,” tambah Suparjan.
Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum di wilayah Barito Utara, untuk segera menyelidiki proses pemberian izin lingkungan kepada PT LHL yang diduga bermasalah.
RDP ini menjadi langkah awal DPRD dalam membongkar carut-marutnya perizinan yang berpotensi merugikan daerah dan menyalahi aturan perundang-undangan. Karena bukan tidak mungkin masih ada perusahaan perusahaan yang kekerja tidak sesuai ijin yang mereka miliki. (adv/kb).

MUARA TEWEH, onlinekoranbarito.com – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan perusahaan PT EBA dan PT BBC terkait dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan, Selasa (7/10/2025) di ruang rapat DPRD Barito Utara.
Rapat yang dipimpin oleh H Taufik Nugraha, S.Kom, dihadiri tujuh anggota DPRD Barito Utara serta perwakilan dari pihak eksekutif dan perwakilan perusahaan PT EBA Indra Bayu Saputra dan perwakilan PT BBC Supiannor.
Agenda RDP ini difokuskan pada pembahasan pengelolaan lingkungan serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembukaan lahan dan pembuangan limbah pertambangan.
Dalam rapat tersebut, H Taufik Nugraha menegaskan bahwa DPRD Barito Utara bersama pemerintah daerah akan terus mengawasi operasional perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
“Kami meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara agar menyampaikan paparan terkait pengelolaan lingkungan dan memastikan aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” tegas Taufik Nugraha.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD bersama dinas teknis akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi terdampak, khususnya di wilayah Trinsing, untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan ketentuan lingkungan.
Selain itu, DPRD meminta agar PT EBA dan PT BBC menyampaikan data teknis serta dokumen terkait, seperti AMDAL, izin pembuangan limbah cair dan B3, serta laporan kegiatan lingkungan kepada pemerintah daerah.
“Kami ingin ada keterbukaan data dan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semua pihak harus bekerja sama agar aktivitas ekonomi berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan alam,” tambahnya.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Barito Utara tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya penataan jarak pembuangan limbah tambang dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan kegiatan tambang. (adv/kb).