MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperkuat sinergi antarperangkat daerah melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data Kependudukan. Kegiatan yang melibatkan 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini berlangsung di Aula Selidah, Kamis (23/4/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para pimpinan SKPD, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala, H. Arief Wisuda Wardana, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.

Ia menjelaskan bahwa data yang dikelola Disdukcapil memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan. Pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri tertanggal 30 Maret 2026.

“Melalui PKS ini, SKPD dapat mengakses sembilan elemen data kependudukan melalui web portal, mulai dari Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, hingga alamat,” ucap Arief. Adapun 13 SKPD tersebut terdiri dari 9 SKPD baru yang melaksanakan PKS dan 4 SKPD yang melakukan perpanjangan karena pergantian kepala instansi.

Dalam sambutannya, Sekda Batola H. Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa data kependudukan adalah “jantung” dari seluruh pelayanan publik. Tanpa data yang akurat, program yang dirancang tidak akan membuahkan hasil maksimal bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin PKS hanya menjadi dokumen pajangan di lemari arsip saja. Optimalkan data tersebut untuk validasi bantuan sosial, peningkatan PAD melalui pajak, hingga sinkronisasi data Dapodik,” tegas Sekda.

Secara khusus, Sekda menginstruksikan 5 dari 9 SKPD baru untuk segera menjalankan pemanfaatan data sesuai peruntukannya:
– Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: Validasi penerima hibah sarana perikanan.
– RSUD H. Abdul Aziz: Percepatan verifikasi data pasien BPJS UHC agar masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi berkas.
– Bapperida: Verifikasi status kemiskinan dan perencanaan pembangunan.
– Dinas Nakertrans: Verifikasi data penerima jaminan sosial ketenagakerjaan DBH Sawit dan pekerja rentan.
– BKPP: Sinkronisasi NIK dan NIP untuk merapikan database kepegawaian ASN.

Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan sistem dan data. Ia meminta Dinas Kominfo memberikan dukungan infrastruktur penuh melalui jaringan tertutup VPN (Virtual Private Network) sesuai mandat undang-undang demi mencegah kebocoran data dan menjamin kelancaran teknis.

“Akses sudah dibuka, kuncinya ada di tangan bapak dan ibu sekalian. Pemanfaatan data ini akan menjadi salah satu indikator kinerja yang akan saya pantau secara berkala,” tutup Zulkipli.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi penandatanganan kerja sama antara Disdukcapil dengan para kepala SKPD yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala (Batola), Herman Susilo, secara resmi membuka kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur pendidikan dibangun oleh tenaga ahli yang kompeten.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas PUPR Batola, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksanaan dan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalsel dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalsel.

Dalam sambutannya, Herman Susilo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Bina Konstruksi atas terselenggaranya sertifikasi ini. Ia menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Pemkab Batola untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Fasilitas ini meliputi asrama, ruang kelas, hingga laboratorium. Mengingat fungsinya yang krusial, pembangunannya harus memenuhi standar kualitas terbaik. Sertifikasi ini adalah wujud nyata komitmen kita meningkatkan kompetensi pekerja lokal,” ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah fondasi utama menuju Visi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di tengah tantangan geografis Barito Kuala, ketersediaan tenaga terampil menjadi kunci utama pembangunan yang berkualitas.
Sertifikasi ini mendesak dilakukan agar:
1. Meningkatkan daya saing pekerja lokal di tengah meningkatnya nilai investasi sektor konstruksi.
2. Menjamin mutu produk konstruksi yang tepat guna dan berhasil guna melalui tiga unsur utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
3. Memenuhi standar keamanan, sehingga bangunan sekolah nantinya aman, nyaman, dan tahan lama bagi para siswa.

Sebelum menutup sambutannya, Wakil Bupati berpesan kepada para peserta agar mengikuti uji kompetensi dengan sungguh-sungguh demi menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Kepada panitia, ia meminta agar proses asesmen dilakukan secara objektif untuk melahirkan tenaga konstruksi yang benar-benar andal.

Setelah membuka acara secara resmi, Herman Susilo didampingi jajaran undangan lainnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembuatan Sekolah Rakyat untuk memantau perkembangan di lapangan. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin turut memusnahkan ratusan lembar uang palsu dalam kegiatan Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Kalsel di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).

Sebanyak 463 lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu hasil temuan tahun 2024 dan 2025 dimusnahkan menggunakan mesin penghancur sebagai bentuk komitmen pemberantasan kejahatan pemalsuan uang.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antarinstansi yang tergabung dalam Forum Botasupal Kalsel, yakni BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejati Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Selatan.

Gubernur H. Muhidin menegaskan, keberadaan Forum Botasupal diharapkan mampu menekan hingga memberantas peredaran uang rupiah palsu di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupiah palsu dapat diberantas. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dengan menerapkan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang,” ujarnya.

Ia menekankan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

“Pemberantasan uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, tetapi tanggung jawab bersama lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan,” tegasnya.

Menurut Muhidin, penandatanganan nota kesepahaman menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta mempercepat respons dalam penanganan kasus di lapangan.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

Ia menjelaskan, peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

“Dalam perspektif intelijen, peredaran uang palsu merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan Forum Botasupal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat terkait uang palsu.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPR RI Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, serta sejumlah pejabat Forkopimda dan instansi vertikal lainnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi mengoperasikan Klinik Utama Setara yang berlokasi di kawasan Handil Bakti, Kecamatan Alalak. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan selubung papan nama serta pemotongan tumpeng oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Rabu (22/4/2026)

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, Kepala BPJS Kesehatan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta para camat terkait.

Dalam sambutannya, H. Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa kehadiran klinik tersebut menjadi solusi atas kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Alalak. “Selama ini, warga setempat kerap harus dirujuk ke RS Ansari Saleh karena keterbatasan fasilitas kesehatan yang lebih dekat, sehingga memerlukan waktu tempuh yang cukup jauh,” sebutnya.

Ia menegaskan, dengan beroperasinya Klinik Utama Setara, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih cepat dan terjangkau tanpa harus keluar daerah. Pemerintah daerah pun berharap fasilitas ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sistem rujukan di wilayah Barito Kuala.

Sementara itu, penanggung jawab klinik, dr. Yancy Cristiana menjelaskan bahwa Klinik Utama Setara telah dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan, di antaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, poli umum, poli gigi, laboratorium, serta poli spesialis kebidanan dan kandungan yang telah beroperasi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depan, klinik ini juga berencana menambah layanan poli spesialis anak yang ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026, setelah proses perizinan praktik dokter selesai.

Dengan hadirnya Klinik Utama Setara di bawah naungan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, diharapkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Alalak, semakin meningkat dan merata, serta mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkoba. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Batola yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, saat membuka Kejuaraan Bulutangkis Antar-SKPD dan Instansi Vertikal di Gedung Ije Jela, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang digagas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Barito Kuala ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan program “Barito Kuala Bersinar” (Bersih Narkoba) Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Sekda Zulkipli menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya membangun fisik yang sehat, tetapi juga memperkuat silaturahmi antarpegawai. Kami berharap ke depan kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin sekaligus melahirkan atlet berprestasi dari tingkat kecamatan hingga kabupaten,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Sementara itu, Kepala BNNK Barito Kuala, Iskandar Adam, selaku ketua pelaksana melaporkan bahwa kejuaraan yang digelar selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 April 2026, diikuti sebanyak 105 peserta. Rinciannya, 27 pasangan ganda putri dan 78 pasangan ganda putra.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pengadilan Negeri dan PBSI Batola, serta didukung secara swadaya oleh sejumlah instansi dan sektor perbankan.

“Kejuaraan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam semangat Batola Bersinar. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini,” ungkapnya.

Acara pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Batola, di antaranya Kepala Kementerian Agama, Sekretaris DPRD, serta para kepala dinas dari berbagai SKPD, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kominfo, serta undangan lainnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten Barito Kuala berlangsung meriah dan sarat makna. Kegiatan yang digelar pada Selasa (21/4/2026) itu dirangkai dengan pertemuan rutin empat bulanan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menghadirkan semangat baru bagi para kader perempuan.

Marabahan yang dikenal sebagai “Bumi Ije Jela” dipercaya menjadi tuan rumah, sekaligus ajang silaturahmi dan penguatan peran PKK dalam pembangunan daerah.

Rombongan TP PKK Provinsi Kalsel bersama para ketua dan pengurus kabupaten/kota disambut hangat melalui penampilan Tari Bakantan dan Tari Mahelat Lebo yang memikat.

Ketua TP PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi, menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan tersebut.

Ia menilai momentum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang strategis untuk berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi program.

“Melalui kegiatan ini, kita diharapkan semakin bersemangat dalam memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh kader untuk terus bergerak aktif dan adaptif dalam menjalankan program kerja, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai pengingat pentingnya peran perempuan dalam berbagai lini kehidupan.

“Semangat Kartini harus diwujudkan melalui aksi nyata. Perempuan memiliki peran sentral sebagai pilar keluarga sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun berpesan agar perempuan Kalsel terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan kreatif, tanpa meninggalkan nilai budaya dan keagamaan.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pembacaan sejarah singkat R.A. Kartini, serta sejumlah aksi sosial seperti penyaluran bantuan sembako, santunan bagi ibu hamil dan menyusui, hingga penayangan video ucapan Hari Kartini dari seluruh ketua TP PKK kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian doorprize yang menambah keakraban antar pengurus PKK, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah dengan menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin, Senin (20/4/2026) malam.

Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, hadir langsung dalam forum tersebut sebagai representasi dukungan pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Seminar dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan BPKP, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kredibel.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Sementara itu, Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutannya berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan di daerah.

Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, antara lain anggota BPK RI Fathan Subchi, Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan Prof Hafizh Ansyari, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fahruddin.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelantikan pengurus wilayah dan cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2025–2030, serta penyerahan penghargaan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pendidikan menggelar sosialisasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026, Senin (20/4/2026), di Gedung Serbaguna Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).

Kegiatan ini diikuti seluruh satuan pendidikan penerima dana BOSP dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga pendidikan kesetaraan.

Tercatat sebanyak 731 satuan pendidikan menerima BOSP tahun ini, terdiri dari 383 PAUD, 275 SD, 62 SMP, dan 11 satuan pendidikan masyarakat.

Sebanyak 1.462 peserta hadir, terdiri dari kepala satuan pendidikan dan bendahara sekolah yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan anggaran di tingkat sekolah.

Sosialisasi diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan penyampaian materi terkait kebijakan, regulasi, serta teknis pengelolaan dana BOSP.

Narasumber berasal dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Tim Pengelola BOSP Dinas Pendidikan yang memberikan pemahaman menyeluruh, termasuk aspek pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo menegaskan pentingnya pemahaman regulasi agar pengelolaan dana berjalan tepat sasaran.

“Dana BOSP harus benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan dan fasilitas belajar mengajar. Pengelolaannya juga harus rapi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan dana BOSP semakin transparan dan akuntabel sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Selain itu, kendala administratif yang selama ini menghambat penyaluran dan pemanfaatan dana diharapkan dapat diminimalisir. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dirangkai dengan workshop finalisasi pengisian evaluasi mandiri KLA Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bahalap, Senin (20/04/2026).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Barito Kuala yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Wahyu Adibawono, S.Hut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas capaian daerah yang dinilai menunjukkan tren positif.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, Kabupaten Barito Kuala berhasil meraih predikat Kategori Madya dengan nilai 668,17. Pencapaian tersebut ditopang peningkatan signifikan di sejumlah klaster, terutama pada Klaster Kelembagaan yang naik dari 56 persen menjadi 69,5 persen, serta Klaster I terkait hak sipil dan kebebasan yang melonjak dari 45 persen menjadi 73,91 persen.

Menurutnya, capaian itu bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di daerah. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi indikator pada masing-masing klaster.

“Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita optimistis predikat Madya dapat ditingkatkan menjadi Nindya pada penilaian berikutnya,” ujarnya. (adv/kb).