PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pulang Pisau Suprapto menilai rencana penggabungan dan penataan perangkat daerah bisa berjalan efektif, efisien serta tepat fungsi dan ukuran dengan menerapkan konsep miskin struktur kaya fungsi.

“Fraksi Golkar berpandangan penataan perangkat daerah harus menyesuaikan visi, misi, serta program prioritas pemerintah daerah agar sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” kata Suprapto di Pulang Pisau, Senin.

Fraksi Golkar menegaskan dukungan terhadap prinsip penataan organisasi perangkat daerah dengan konsep miskin struktur kaya fungsi, sepanjang semua urusan dapat terbagi secara jelas, serta mendukung revisi Perda untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami menilai revisi Perda ini penting dibahas agar menghasilkan peraturan daerah yang rasional, proporsional, efektif, serta efisien demi kepentingan masyarakat Pulang Pisau,” ucapnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti juga persoalan belum optimalnya sinergi pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, serta permasalahan kepegawaian yang masih perlu perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan publik berjalan lebih maksimal.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Mastuni mengungkapkan bahwa pihaknya berharap perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat membuat kelembagaan berfungsi lebih optimal serta efisien.

“Kami berharap perubahan Perda ini benar-benar meningkatkan pelayanan publik secara efektif, sehingga masyarakat Pulang Pisau dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan kelembagaan yang disusun,” ungkap Mastuni.

Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Pulang Pisau Dewi Sartika juga menyampaikan Fraksi PPP pada prinsipnya menerima raperda tersebut dan siap membahasnya dalam rapat gabungan dengan pihak eksekutif sesuai agenda resmi.

“Kami memberikan sejumlah saran, diantaranya penyusunan dokumen Raperda yang lebih lengkap agar dapat dipelajari tiap fraksi lebih awal sehingga kualitas produk hukum daerah dapat lebih terjamin,” jelas Dewi Sartika.

Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya regulasi daerah tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan. Pihaknya menekankan perhatian pada pemeliharaan fasilitas publik, termasuk perawatan lampu hias di kawasan Jalan Rey II.

“Banyak lampu-lampu di Jalan Abel gawei yang sudah tidak berfungsi dan perlu segera diperbaiki, karena selain faktor estetika juga berkaitan dengan kenyamanan serta keamanan masyarakat yang melintasi kawasan tersebut,” tambahnya.

Fraksi NasDem Gerakan Indonesia Raya melalui juru bicaranya Dwi Erlina menyampaikan perangkat daerah harus dapat berfungsi lebih efektif agar pelayanan masyarakat semakin optimal, sejalan dengan tujuan pembentukan organisasi daerah.

“Kami dapat menerima pidato pengantar Raperda ini dan siap membahas lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi serta eksekutif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” kata Dwi Erlina.

Fraksi PKB dan PAN DPRD Pulang Pisau yang disampaikan Juru Bicara Hernal Ikis, menekankan penyesuaian nomenklatur sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 penting demi reformasi birokrasi.

“Kami menyambut baik penyederhanaan nomenklatur organisasi perangkat daerah karena menunjukkan keseriusan pemerintah membangun kebijakan berbasis data yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya.

Fraksi PKB dan PAN juga menilai sektor prioritas seperti pertanian, pariwisata, serta UMKM membutuhkan riset dan inovasi yang terencana, sehingga organisasi perangkat daerah harus memiliki arah kerja jelas sesuai kebutuhan daerah.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengarahkan riset dan inovasi pada sektor prioritas, sehingga dapat memberi dampak signifikan bagi perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau,” terang Hernal Ikis.

Fraksi PKB dan PAN menekankan pentingnya indikator keberhasilan setelah restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Evaluasi rutin, audit independen, serta laporan kinerja tahunan dinilai perlu dilakukan secara transparan. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Intinya, para wakil rakyat sepakat penataan ulang kelembagaan harus diarahkan pada efisiensi, efektivitas, serta peningkatan pelayanan publik.

Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Suprapto, menilai rencana penggabungan dinas dan penataan perangkat daerah akan berjalan optimal jika menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi. “Penataan perangkat daerah harus menyesuaikan visi, misi, serta program prioritas pemerintah daerah agar sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Suprapto, Senin (25/8/2025).

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya revisi Perda untuk menghasilkan regulasi yang rasional, proporsional, dan efisien. Selain itu, Golkar menyoroti lemahnya sinergi antar-perangkat daerah, ketertiban administrasi, serta persoalan kepegawaian yang dinilai masih perlu perhatian serius agar pelayanan publik lebih maksimal.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Mastuni berharap perubahan perda mampu menjadikan kelembagaan daerah lebih ramping namun efektif. “Perubahan ini harus benar-benar meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat Pulang Pisau bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan kelembagaan yang disusun,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara Dewi Sartika pada prinsipnya menerima raperda tersebut dan siap membahasnya bersama eksekutif. Namun ia mengingatkan agar penyusunan dokumen raperda lebih lengkap sehingga dapat dipelajari fraksi sejak awal. PPP juga menyoroti persoalan fasilitas publik, termasuk perawatan lampu hias di Jalan Rey II yang banyak tidak berfungsi.

“Selain estetika, kondisi itu juga menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat,” ujarnya. Fraksi NasDem-Gerindra melalui Dwi Erlina menyatakan perangkat daerah harus diarahkan agar lebih efektif dan fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat. NasDem pun menerima pengantar raperda untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi.

Adapun Fraksi PKB-PAN yang disampaikan Hernal Ikis menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagai bagian dari reformasi birokrasi. “Penyederhanaan nomenklatur OPD menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan berbasis data yang relevan dengan tantangan zaman,” tegasnya.

PKB-PAN juga menilai sektor prioritas seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM harus mendapat perhatian serius melalui riset serta inovasi terencana. Hernal menambahkan, setelah restrukturisasi OPD, evaluasi kinerja harus dilakukan secara transparan melalui audit independen dan laporan tahunan yang akuntabel.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Pulang Pisau sepakat bahwa penataan kelembagaan daerah mutlak dilakukan. Namun, hasil akhirnya harus benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Senin (25/8/2025), terasa penuh ketegangan. Sejumlah fraksi secara lantang menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Inti dari seluruh pandangan itu jelas: birokrasi Pulang Pisau harus segera ditata ulang. Struktur kelembagaan yang gemuk dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Yang dibutuhkan adalah perangkat daerah yang ramping, gesit, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Suprapto, menegaskan rencana penggabungan dinas harus dilakukan dengan prinsip miskin struktur, kaya fungsi. Menurutnya, setiap langkah penataan harus sejalan dengan visi, misi, serta program prioritas Pemkab Pulang Pisau.

“Regulasi baru ini harus rasional, proporsional, dan efisien. Jangan sampai hanya menjadi formalitas tanpa hasil. Yang kita inginkan adalah birokrasi yang melayani rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Suprapto.

Golkar juga menyoroti lemahnya sinergi antar-OPD, carut-marut administrasi, hingga persoalan kepegawaian. Semua itu, katanya, harus dibenahi jika Pulang Pisau ingin melompat lebih jauh dalam pelayanan publik.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Mastuni menekankan bahwa perubahan perda ini harus melahirkan struktur yang tidak hanya ramping, tetapi juga efektif.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar janji efisiensi, tapi tidak merasakan manfaat nyata. Reformasi kelembagaan harus membawa pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan manusiawi,” ujarnya dengan nada serius.

Fraksi PPP lewat Dewi Sartika pada prinsipnya menerima raperda, namun mengingatkan agar dokumen penyusunan lebih lengkap sejak awal. Ia juga menyoroti masalah fasilitas publik, terutama lampu hias di Jalan Rey II yang banyak mati.

“Itu bukan sekadar estetika, tapi soal kenyamanan bahkan keamanan warga. Pemerintah jangan tutup mata pada hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Fraksi NasDem-Gerindra melalui Dwi Erlina menegaskan bahwa perangkat daerah hasil restrukturisasi harus benar-benar diarahkan pada peningkatan pelayanan masyarakat.

“Kami sepakat raperda ini dibahas lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi. Namun ingat, tujuan utamanya adalah efektivitas, bukan sekadar mengganti nama dinas,” katanya. Sementara itu, Fraksi PKB-PAN lewat Hernal Ikis menekankan pentingnya penyesuaian nomenklatur sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.

“Penyederhanaan nomenklatur OPD adalah bukti keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi berbasis data dan relevan dengan tantangan zaman. Jangan hanya formalitas di atas kertas,” serunya.

Ia juga menegaskan sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM harus dipacu lewat riset dan inovasi. Evaluasi pasca restrukturisasi pun, kata Hernal, harus dilakukan secara transparan lewat audit independen dan laporan akuntabel.

Dari seluruh pandangan fraksi, satu pesan mengemuka: Pulang Pisau tidak bisa lagi menunda penataan kelembagaan. Rakyat menuntut pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan transparan.

Restrukturisasi perangkat daerah ini bukan sekadar teknis birokrasi, tetapi menyangkut masa depan pelayanan masyarakat. Hasil akhirnya diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan mendorong kesejahteraan rakyat Pulang Pisau. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tandean Indra Bela mengatakan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Program besar ini perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak agar berjalan sesuai target,” kata Tandean Indra Bela di Pulang Pisau, Rabu.

Tandean menyampaikan Koperasi Merah Putih ini adalah program besar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat sehingga perlu komitmen bersama untuk memastikan implementasinya sesuai dengan arah kebijakan nasional.

“Meski dirancang dengan konsep yang kuat, pelaksanaan program tersebut di lapangan pasti menemui berbagai kendala teknis maupun non-teknis,”

Ia menegaskan faktor kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan koperasi ini di masa mendatang.

“Sering menjadi tantangan adalah kesiapan pengelola di lapangan, tanpa dukungan SDM yang handal, maka sebesar apapun programnya sulit memberikan dampak yang nyata,” ucapnya.

Tandean juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengalaman tersebut, paparnya, harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dalam menjalankan program koperasi nasional ini.

“Pengalaman di BUMDes harus menjadi cermin agar kita lebih hati-hati, jangan sampai program yang tujuannya baik justru gagal karena lemahnya sistem pengelolaan,” lanjut Tandean.

Dirinya juga menekankan integritas dan dedikasi dari para pengurus koperasi adalah kunci penting, mereka tidak hanya dituntut memahami teknis manajemen, tetapi juga harus dapat dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat yang bergabung dalam koperasi.

“Pengurus koperasi tidak hanya butuh keahlian, tetapi juga kejujuran, jika kepercayaan masyarakat hilang, maka koperasi ini sulit berkembang dan manfaatnya tidak dapat dirasakan,” ungkap Tandean.

Pendampingan dari pemerintah daerah, papar Tandean, maupun pihak terkait sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar mampu menjalankan koperasi dengan baik.

“Kita tidak bisa melepas masyarakat begitu saja tanpa pembinaan, karena mereka membutuhkan arahan agar koperasi berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.

Ia berharap dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat khususnya di Pulang Pisau. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Tandean Indra Bela, menegaskan pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu program strategis nasional yang diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Program besar ini perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak agar berjalan sesuai target,” ujar Tandean, Rabu (20/8/2025). Menurutnya, Koperasi Merah Putih merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar implementasinya sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Meski demikian, Tandean mengingatkan pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari kendala, baik teknis maupun non-teknis. Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). “Sebesar apa pun programnya, tanpa dukungan SDM yang handal, sulit memberikan dampak nyata. Pengelola di lapangan harus benar-benar siap,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pengalaman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kerap bermasalah. Pengalaman itu, katanya, harus menjadi bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang. “Jangan sampai program yang tujuannya baik justru gagal karena lemahnya sistem pengelolaan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Tandean menekankan pentingnya integritas dan dedikasi para pengurus koperasi. Selain memahami teknis manajemen, mereka harus dapat dipercaya dalam mengelola keuangan anggota. “Keahlian saja tidak cukup, harus ada kejujuran. Kalau kepercayaan masyarakat hilang, koperasi ini sulit berkembang,” tegasnya.

Tandean juga mendorong pemerintah daerah memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat tidak bisa dilepas begitu saja tanpa pembinaan. “Mereka perlu arahan agar koperasi berjalan sesuai tujuan. Dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di Pulang Pisau,” pungkasnya. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Dwi Saksono memaknai peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa syukur kepada para pendahulu yang telah berjuang merebut kemerdekaan sehingga setiap warga negara memiliki kewajiban menghargai dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia merdeka.

“Kita harus mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang tanpa pamrih,” kata Dwi Saksono di Pulang Pisau, Jum’at.

Dwi Saksono menambahkan perayaan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan bentuk penghormatan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Semangat tersebut harus terus hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kegiatan formal maupun dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Maka dari itu setiap tanggal 17 Agustus harus kita peringati sebagai bentuk penghormatan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti peran generasi muda dalam menjaga semangat kemerdekaan. Dirinya menjelaskan, perkembangan zaman membawa berbagai pengaruh yang bisa menggeser nilai-nilai kebangsaan. Penting bagi anak muda untuk membentengi diri dari hal-hal negatif dengan tetap berpegang pada pedoman negara.

“Saya berpesan untuk semakin mendalami makna kemerdekaan, memupuk rasa cinta kepada tanah air dengan tetap berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila. Jangan lupa jasa para pahlawan, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan,” tuturnya.

Legislator ini berharap peringatan Hari Kemerdekaan dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang.

“Semangat para pahlawan hendaknya menjadi inspirasi untuk membangun Pulang Pisau yang lebih maju dan Indonesia yang semakin kuat di masa depan,” demikian Dwi Saksono. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Dalam gema peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Dwi Saksono, mengajak seluruh rakyat untuk menundukkan kepala sejenak, mengenang jasa para pahlawan yang rela mengorbankan darah dan nyawa demi tegaknya merah putih.

“Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pemberian, tapi hasil dari perjuangan panjang yang ditempa oleh pengorbanan tanpa pamrih. Kita wajib menghargai dan mensyukuri warisan suci ini,” tegas Dwi Saksono dengan suara bergetar penuh semangat, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, 17 Agustus bukan sekadar tanggal di kalender atau upacara rutin tiap tahun. Lebih dari itu, hari kemerdekaan adalah momentum sakral, tanda bahwa bangsa ini lahir dari perlawanan, dari tekad bulat yang tak pernah padam meski dihadang penderitaan.

“Setiap detik perayaan kemerdekaan adalah doa, penghormatan, sekaligus janji kita kepada para pendahulu: bahwa api perjuangan tak akan padam, akan terus menyala di dada generasi penerus,” lanjutnya.

Dwi Saksono juga mengingatkan betapa pentingnya generasi muda menjaga bara semangat kemerdekaan di tengah derasnya arus globalisasi. Anak bangsa, katanya, harus tetap berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 agar tidak tercerabut dari akar kebangsaan.

“Cintailah tanah air dengan sepenuh hati. Jangan pernah melupakan jasa para pahlawan. Hanya dengan persatuan, Indonesia akan tetap berdiri tegak, sebesar apa pun badai yang menghadang,” ujarnya penuh penekanan.

Legislator ini berharap, peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi momentum kebangkitan baru. Bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menyalakan kembali tekad membangun daerah dan bangsa.

“Semoga Pulang Pisau semakin maju, dan Indonesia kian perkasa di masa depan. Karena perjuangan para pahlawan harus kita bayar dengan karya, pengabdian, dan persatuan,” tutupnya dengan lantang. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Tandean Indra Bela meminta ada sinergi antara damang dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat untuk memperkuat terciptanya ketertiban dan keharmonisan di kabupaten setempat. (31/7/2025).

“Sinergitas antara damang dan pemerintah perlu diperkuat demi ketertiban dan keharmonisan,” kata Tandean Indra Bela di Pulau Pisau, Kamis.

Tandean mengatakan peran damang sangat strategis, begitu juga dengan peran mantir. Ia mengungkapkan, banyak persoalan di masyarakat yang justru lebih dulu ditangani oleh damang dan mantir sebelum sampai ke aparat pemerintah.

“Kadang-kadang persoalan-persoalan antar keluarga, antar masyarakat yang belum sampai ke aparatur pemerintah seperti RT, kepala desa, dan bahkan aparat hukum, biasanya bisa lebih dulu diselesaikan oleh damang dan mantir di lapangan,” ucapnya.

Legislator dari Partai Golkar ini menekankan dengan peran strategis tersebut, maka para Damang dinilai memiliki posisi penting di tengah masyarakat dalam menangani berbagai persoalan sosial yang muncul.

Tandean menyebut bahwa Damang dan Mantir tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal.

“Harapan kita, mereka juga mengambil peran, berkontribusi untuk ikut juga menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat,” lanjutnya.

Keberadaan damang dan mantir, papar Tandean, dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam mengelola kehidupan sosial yang beragam dan dinamis.

Tandean menambahkan, sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga adat sangat dibutuhkan agar pengelolaan pemerintahan masyarakat bisa dilakukan secara bersama-sama.

“Peran strategis mereka itulah saya pikir pemerintah pun perlu mendukung, perlu bersinergi dengan mereka,” katanya.

Ia berharap seluruh komponen masyarakat dapat mengambil bagian, termasuk para pemangku adat, demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera di Kabupaten Pulang Pisau. (adv/kb).

PULANG PISAU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tandean Indra Bela mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau, seraya mengingatkan semua pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana.

“Kita cukup prihatin dengan musibah yang terjadi di RSUD, kita juga kaget dengan musibah ini,” kata Tandean Indra Bela, Jumat (25/7/2025). Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi pengingat kepada semua pihak bahwa tingginya kerentanan bencana, khususnya di musim kemarau ini.

“Memang kita tidak menginginkan hal seperti ini terjadi, apalagi di musim-musim kemarau seperti sekarang ini yang sangat panas dan rawan kebakaran,” tambahnya. Tandean mengatakan, bencana kebakaran tidak hanya mengancam permukiman masyarakat, tetapi juga fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan lingkungan perkantoran.

Ia mengingatkan bahwa kebakaran bisa menimpa siapa saja dan instansi mana saja, terlebih sekarang ini sudah mulai terdeteksi titik-titik api di kawasan hutan dan lahan di wilayah tersebut. Terkait insiden di RSUD Pulang Pisau, papar Tandean, pihaknya meminta manajemen rumah sakit agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan agar layanan kesehatan tidak terganggu.

Ia mengatakan keyakinannya bahwa pihak rumah sakit di bawah kepemimpinan dr Muliyanto Budihardjo mampu mengendalikan situasi dengan baik. “Saya percaya rumah sakit bisa dan mampu bersama dr Muliyanto bersama manajemen mengkondisikan hal ini,”ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa pihak RSUD tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa RSUD Pulang Pisau merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik di bidang kesehatan. “Pihak RSUD harus tetap memastikan operasional berjalan secara maksimal,” ucapnya.

Ia juga mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau yang masih berlangsung beberapa bulan ke depan. (adv/kb).