Magelang, onlinekoranbarito.com – Sebanyak 479 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan retret penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 15–19 April 2026.

Dari total 557 undangan yang disebarkan kepada Ketua DPRD se-Indonesia, turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H.

Retret ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan serta menyinkronkan peran legislatif daerah dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk implementasi Asta Cita pemerintah.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta menerima pembekalan materi komprehensif dari para narasumber di lingkungan Lemhannas RI. Materi yang disampaikan mencakup pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman terkait sejarah perjuangan bangsa, dinamika geopolitik global dan nasional, konsep ketahanan nasional, serta penguatan kepemimpinan nasional.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperdalam wawasan kebangsaan sekaligus memperkuat koordinasi antar pimpinan DPRD di berbagai daerah.

“Kegiatan ini memberikan ruang yang sangat berharga untuk memperkuat perspektif kebangsaan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta menciptakan sinergi yang lebih erat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, peran DPRD tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat di daerah.

“Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara selaras di daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal,” tegasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperteguh komitmen bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ketahanan nasional dan kepemimpinan, kami optimistis dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan daerah dan nasional,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Murung Raya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka studi banding terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Murung Raya Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan menyerap masukan dan strategi dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPJ 2025 yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna.

Anggota DPRD Murung Raya dari Partai Persatuan Pembangunan, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengatakan bahwa studi banding ini tidak sekadar mencari referensi, tetapi juga memastikan DPRD dapat menyikapi LKPJ kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Studi banding ini menjadi dasar bagi kami untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan kuat, serta memastikan pembahasan LKPJ dilakukan secara cermat dan teliti sebelum disampaikan dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Ia menilai Surabaya sebagai daerah yang tepat untuk menjadi rujukan, khususnya dalam pengelolaan birokrasi yang efektif dan berbasis sistem terintegrasi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Panja mendapatkan paparan terkait penerapan sistem “satu peta, satu data” yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan, baik yang telah berjalan maupun yang direncanakan.

“Melalui sistem ini, seluruh program dapat terpantau secara terintegrasi sehingga memudahkan perencanaan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil studi banding, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat di Kabupaten Murung Raya ke depan. Pertama, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui penguatan sistem dan kompetensi. Kedua, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Ketiga, penggalian potensi sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Ia berharap hasil kunjungan ke DPRD Kota Surabaya dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Murung Raya.

Kunjungan studi banding tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rejikinnor, didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Murung Raya lainnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga budaya, lingkungan, serta melestarikan tradisi di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.

Menurut Rumiadi, budaya dan lingkungan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan daerah. Jika keduanya dijaga bersama, Murung Raya diyakini mampu tumbuh sebagai daerah yang berdaya saing dan berkeadilan lintas generasi.

Ia menegaskan, upaya pelestarian tidak dapat bertumpu pada satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pendidik, pelaku usaha, hingga masyarakat desa perlu bersinergi dalam satu gerak langkah.

“Budaya hidup karena dipraktikkan, bukan sekadar disimpan dalam arsip. Alam lestari karena dirawat setiap hari, bukan diabaikan,” ujar Rumiadi, jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak memastikan kebijakan berpihak pada pelestarian, anggaran dialokasikan secara tepat, serta partisipasi masyarakat terus diperkuat. Tanpa gotong royong, upaya pelestarian hanya akan menjadi wacana.

Rumiadi juga menawarkan tiga langkah konkret. Pertama, menghidupkan kembali sanggar budaya serta memperkuat muatan lokal di sekolah, agar nilai-nilai seperti tutur lisan, tari, musik, dan ritual adat dapat diwariskan kepada generasi muda.

Kedua, menetapkan kawasan lindung berbasis kearifan lokal dengan melibatkan damang, mantir adat, serta komunitas penjaga hutan, sungai, dan sumber mata air.

Ketiga, mengintegrasikan agenda budaya dengan ekowisata dalam kalender pariwisata daerah, sehingga pelestarian budaya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya seniman, pelaku UMKM, dan desa penyangga.

Dari sisi fungsi pengawasan dan penganggaran, Rumiadi menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya dan lingkungan.

Ia menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan kegiatan budaya berbasis komunitas, luas tutupan hutan yang terjaga, serta penurunan titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan.

“Data menjadi kompas dalam setiap kebijakan. Dengan data yang akurat, setiap rupiah dari APBD dapat memberikan dampak nyata bagi kelestarian,” tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi yang dibangun harus berkelanjutan, terstruktur, dan terukur, bukan sekadar seremoni. Ketika pemerintah menghadirkan regulasi, legislatif mengawal anggaran, lembaga adat menjaga nilai-nilai budaya, dan masyarakat berperan aktif, maka Murung Raya akan tetap lestari secara ekologis dan kaya secara kultural.

“Pembangunan sejati adalah yang tumbuh dari akar tradisi dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (asd/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Upaya menekan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala mulai menunjukkan hasil konkret. Empat desa berhasil mencatatkan capaian membanggakan dengan status nol stunting selama tiga bulan berturut-turut, sekaligus mengantarkan mereka menerima apresiasi dari pemerintah daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Apresiasi Desa Peduli Stunting yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Barito Kuala, di Balai Desa Panca Karya, Kecamatan Alalak, Kamis (16/04/2026).

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, ditegaskan bahwa penanganan stunting bukan sekadar program seremonial, melainkan tanggung jawab kolektif lintas sektor.

“Ini bukan hanya soal capaian atau penghargaan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama demi masa depan generasi. Mulai dari keluarga, desa, hingga pemerintah pusat harus bergerak bersama,” tegasnya.

Kepala DP2KBP3A Batola, dr. Hj. Azizah Sri Widari, M.P.H., menyebut penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata desa dalam menurunkan stunting secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa indikator tiga bulan tanpa kasus stunting bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja serius di lapangan.

“Empat desa ini mampu mempertahankan nol stunting selama Oktober hingga Desember 2025. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari kolaborasi kuat antara pemerintah desa dan masyarakat,” ujarnya.

Secara khusus, Desa Panca Karya disebut menjadi contoh menonjol. Desa ini bahkan mampu menjaga angka nol stunting lebih dari satu tahun, menunjukkan konsistensi dan keseriusan dalam upaya pencegahan.

“Ini luar biasa. Artinya ada kesadaran kolektif yang terbangun. Peran kepala desa, kader, hingga masyarakat sangat menentukan,” tambahnya.

Empat desa yang menerima apresiasi tersebut yakni Desa Panca Karya (Kecamatan Alalak), Desa Karang Buah dan Desa Karang Dukuh (Kecamatan Belawang), serta Desa Bandar Karya (Kecamatan Tabukan).

Masing-masing desa memperoleh penghargaan berupa sertifikat dan insentif sebesar Rp5 juta sebagai bentuk dukungan sekaligus motivasi untuk mempertahankan capaian tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemicu bagi desa-desa lain untuk memperkuat komitmen dalam percepatan penurunan stunting. Dukungan kebijakan dan pendanaan, menurut Wakil Bupati, akan terus diupayakan demi mewujudkan target desa bebas stunting secara menyeluruh.

“Kalau semangatnya sudah ada, pemerintah tinggal memperkuat. Ini bukan kerja singkat, tapi investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Di usia yang baru menginjak 4 bulan, Bayi M. Nazhan Qamil sudah harus menghadapi ujian berat yang bahkan tak sanggup dibayangkan banyak orang dewasa. Bayi asal Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala ini kini berpacu dengan waktu demi menyelamatkan jantung kecilnya yang bermasalah sejak lahir.

Perjalanan panjang penuh harap telah dilalui. Dari Puskesmas Bakumpai, Nazhan dirujuk ke RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Namun keterbatasan fasilitas membuat harapan kembali diuji. Ia kemudian dibawa ke RS Ulin Banjarmasin, hingga akhirnya dokter memastikan satu hal yang tak bisa ditunda: operasi jantung harus segera dilakukan di Jakarta.

Harapan pun tertuju ke Rumah Sakit Harapan Kita. Di sanalah satu-satunya peluang besar bagi Nazhan untuk bertahan hidup.

Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, secercah cahaya datang. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Baznas mengulurkan bantuan, memastikan perjuangan kecil ini tidak berjalan sendiri.

Namun jalan menuju kesembuhan ternyata tak semulus harapan. Saat hendak diberangkatkan ke Jakarta pada 16 April 2026, detik-detik menegangkan terjadi di bandara. Napas Nazhan tiba-tiba tersengal, sesak datang dan pergi, membuat semua yang mendampingi diliputi kecemasan.

Keberangkatan pun terpaksa ditunda.

Rekomendasi dari pihak KKP Bandara mengharuskan adanya pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis serta penggunaan oksigen berstandar medis selama penerbangan. Tanpa itu, perjalanan bisa menjadi sangat berisiko bagi nyawa kecilnya.

Tak ingin mengambil risiko, Dinas Kesehatan Batola bergerak cepat. Pada sore harinya, Nazhan langsung dibawa ke RS Siloam Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Rencana pun disusun ulang, termasuk mencari maskapai yang mampu menyediakan oksigen sesuai kebutuhan medis.

Di balik semua ini, doa dan harapan terus mengalir. Seluruh tim medis, pemerintah daerah, hingga keluarga, kini menaruh satu harapan yang sama—agar Nazhan bisa segera menjalani operasi dan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih panjang.

Karena bagi bayi sekecil Nazhan, setiap detik adalah perjuangan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya mendorong peningkatan cakupan imunisasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Melalui Dinas Kesehatan, digelar Rapat Koordinasi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang berlangsung pada 15–16 April di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat capaian imunisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, menegaskan bahwa imunisasi memiliki peran vital dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Menurutnya, anak yang tidak mendapatkan imunisasi lebih rentan terserang penyakit sekaligus berpotensi menularkan kepada anak lainnya.

“Anak yang tidak diimunisasi lebih mudah sakit dan bisa menjadi sumber penularan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari berbagai organisasi perempuan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala, Hj. Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan program imunisasi di daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan imunisasi diberikan secara lengkap sesuai tahapan usia.

“Imunisasi adalah bentuk perlindungan bagi anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, menyoroti pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program. Ia menilai, pendekatan yang berbeda perlu dilakukan agar target yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan cakupan imunisasi di wilayah Barito Kuala.

Dalam kegiatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada lima puskesmas dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap tertinggi. Puskesmas Tabunganen menempati posisi pertama dengan capaian 95 persen, disusul Berangas (83 persen), Tabukan (80 persen), Barambai (79 persen), dan Anjir Pasar (69 persen).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa imunisasi merupakan hak dasar setiap anak untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti campak, polio, dan difteri. (adv/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda), Andri Raya, memimpin rapat koordinasi dalam rangka persiapan Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta rombongan.

Rapat tersebut yang dilaksanakan di aula A kantor Bupati Murung Raya, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan guna memastikan kesiapan seluruh pihak terkait dalam mendukung kelancaran agenda kunjungan yang dijadwalkan akan berlangsung pada selasa (14/4/2026), dengan rangkaian kegiatan di wilayah hukum Polres Murung Raya.

Dalam arahannya, Asisten III Setda Kab. Murung Raya, Andri Raya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, baik dari sisi penyambutan, pengamanan, maupun fasilitas pendukung lainnya.

“Kami memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, sehingga kegiatan kunjungan kerja Wakapolda Kalteng dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar sesuai agenda yang telah disusun,” ungkapnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Usai menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zona III di Sampit, Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, tidak berlama-lama mengikuti rangkaian seremoni.

Ia langsung bertolak ke Jakarta untuk menjalankan agenda strategis pemerintahan daerah yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi pembangunan.

Di ibu kota, Rahmanto Muhidin didampingi Asisten II Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan pertemuan penting dengan sejumlah pejabat terkait di tingkat nasional.

Mereka duduk satu meja bersama Direktur BUMD, BMD, BLUD Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, Direktur Transfer Daerah Nasrun, S.H., M.A, serta Direktur Perencanaan Anggaran Rikie, S.STP., M.Si, pada Rabu (15/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas langkah strategis Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam rencana pendirian dua perusahaan daerah (Perusda).

Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Rahmanto menegaskan, di tengah padatnya agenda politik, kepentingan daerah tetap menjadi prioritas utama, termasuk dalam memperjuangkan kebijakan strategis di tingkat nasional demi kemajuan Murung Raya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kecamatan Barito Tuhup Raya (Batura) bersama Tim Penggerak PKK Kecamatan bergerak cepat menekan angka stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Satu Atap Desa Dirung Sararong, belum lama ini.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 12 ibu hamil dan 32 balita menerima bantuan susu khusus sebagai langkah nyata pencegahan dan penanganan stunting di wilayah kecamatan.

Camat Barito Tuhup Raya, Sularno, S.Pd., M.Si., yang hadir didampingi Sekretaris Camat Yousef Karel Sitinjak, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan realisasi program TP PKK Kabupaten Murung Raya.

“Pembagian susu ini disalurkan melalui TP PKK Kecamatan untuk memastikan intervensi gizi sampai ke desa-desa, salah satunya Desa Dirung Sararong, guna menekan kasus stunting di wilayah kita,” ujar Sularno.

Selain memberikan bantuan, Sularno juga mengedukasi para orang tua agar memperhatikan asupan gizi anak secara mandiri di rumah. Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran keluarga dalam menjaga pola makan sehat.

Sularno juga menyoroti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Menurutnya, selain gizi, pendidikan berkualitas harus menjadi perhatian agar anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Anakmu adalah masa depanmu. Selain gizi, pendidikan juga harus diperhatikan agar anak-anak Desa Dirung Sararong mampu membawa kemajuan bagi desa di masa depan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Desa Dirung Sararong, Nopen Hartawan, menegaskan komitmen pemerintah desa dalam memerangi stunting. Ia menyebutkan bahwa pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2025.

“Kami berharap bantuan ini bermanfaat dan Desa Dirung Sararong bisa bebas dari stunting. Kami juga meminta kader posyandu bekerja maksimal dalam melayani warga, khususnya memantau tumbuh kembang anak,” pungkasnya. (asd/kb).