MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara resmi menyerahkan bantuan sarana budidaya ikan kepada masyarakat pembudidaya di Desa Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara, Kamis (10/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di Jalan Handil Daham ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Bantuan yang diberikan merupakan bagian dari program ketahanan pangan daerah, dengan tujuan mendorong produktivitas sektor perikanan budidaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Ria Khairatie, dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan terdiri atas:

Benih ikan patin sebanyak 45.000 ekor

Pakan apung No.1 sebanyak 900 kg

Pakan apung No.2 sebanyak 900 kg

Pakan apung No.3 sebanyak 2.250 kg

Pakan tenggelam sebanyak 7.500 kg

Bupati H. Bahrul Ilmi dalam sambutannya menekankan pentingnya keseriusan dalam mengelola bantuan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Penyerahan sarana budidaya ikan ini diharapkan memberi manfaat bagi kita semua. Ini adalah langkah awal yang semoga menjadi pijakan menuju langkah-langkah berikutnya yang berkesinambungan. Budidaya ikan, khususnya patin, memerlukan perhatian penuh, terutama dalam hal pemberian pakan secara tepat dan penyortiran setelah dua bulan masa pemeliharaan. Saya mengajak seluruh pembudidaya untuk fokus dan menjadikan program ini sebagai contoh yang baik di tengah masyarakat. Jika berhasil, insyaallah ke depan akan kita tambah lagi,” ujar Bupati.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Camat Anjir Muara, Kepala Desa Anjir Muara Kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), penyuluh perikanan Kabupaten Barito Kuala, serta masyarakat pembudidaya ikan setempat. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan sektor perikanan sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala akan terus melakukan pendampingan teknis secara berkelanjutan guna memastikan pemanfaatan bantuan dapat berjalan optimal dan memberi hasil yang signifikan bagi penerima manfaat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar acara Kick Off Pembentukan Desa “Semangat Baja” (Semua Masyarakat Sehat, Bangun Jamban) Menuju Kabupaten Barito Kuala Sehat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, yang sekaligus memberikan arahan di Aula Selidah, Kamis (10/7/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menyoroti pentingnya percepatan pembangunan sanitasi lingkungan, mengingat tantangan di Indonesia masih cukup besar, yakni 90% penduduk harus memiliki akses terhadap sanitasi layak dan 15% di antaranya harus menggunakan sanitasi aman. Untuk itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional STBM,” jelas Bahrul.

Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, lanjutnya, Kabupaten Barito Kuala meluncurkan Program Unggulan SEMANGAT BAJA yang merupakan akronim dari “Semua Masyarakat Sehat, Bangun Jamban”. Program ini menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, serta dunia usaha dan sektor swasta (CSR).
Salah satu kegiatan konkret dari program ini adalah pelatihan tukang di desa-desa untuk membangun jamban, baik jenis jamban keluarga maupun jamban tripicon.

Bupati juga menyoroti urgensi program ini, mengingat capaian sanitasi layak di Barito Kuala baru mencapai 71,05%, dan baru 21% desa yang berstatus Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

“Diharapkan, Program Semangat Baja ini mampu meningkatkan cakupan sanitasi, memperluas cakupan desa SBS, menurunkan prevalensi stunting, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Sehat. Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan apresiasi tinggi atas program ini, serta berharap pelaksanaannya bisa mempercepat peningkatan akses sanitasi masyarakat,” ujar Bahrul.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan dan plakat dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada PT Adaro Indonesia, atas dukungan dan partisipasinya dalam peningkatan akses sanitasi melalui inovasi Semangat Baja di wilayah Barito Kuala.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, para Pimpinan SKPD, perwakilan PT Adaro Indonesia, seluruh camat se-Barito Kuala, Kepala Puskesmas, serta Ketua Asosiasi Kepala Desa Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

1. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rivkal Fakhruri mengikuti Upacara Peringatan Hari Bhayangkara, di Halaman Mapolresta Banjarmasin, Selasa (1/7/2025). Kegiatan dipimpin Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi itu berlangsung khidmat. Turut hadir Walikota H Muhammad Yamin HR, Sekda Ikhsan Budiman, Forkopimda Banjarmasin, dan beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemko
Banjarmasin.

2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, saat melaksanakan reses di Komplek PWI Blok F jalur 2 RT. 30 RW. 03 Kelurahan Sungai Andai.

3. DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Tingkat I Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025, Jumat (7/4/2025).

4. Unsur Pimpinan DPRD menerima dokumen Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dari Walikota Banjarmasin.

5. DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna Tingkat II Persetujuan Bersama Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin Tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin.

6. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, H Harry Wijaya, H Mathari dan M Isnaini menerima dokumen Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin Tahun 2025 dari Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR.

7. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PKB H Zainal Hakim ST serap aspirasi di daerah pemilihannya (Dapil) Banjarmasin Utara, di Jalan Blok Jati RT. 64 RW. 04 Kelurahan Sungai Andai terkait perbaikan insfrastruktur dan masalah pendidikan masih menjadi primadona usulan masyarakat.

8. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri menerima silaturahmi, kepengurusan baru Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (IKMABAN), di ruangan rapat mini Gedung DPRD Kota Banjarmasin.

9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir, terus perjuangkan aspirasi warga Banjarmasin saat reses di Banjarmasin Barat, di Kedai 99 Trisakti Banjarmasin.

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyampaikan dua dokumen penting dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Barito Kuala. Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, hadir langsung dan menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Sidang Lantai III DPRD, pada Rabu (9/7/2025).

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala dan turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah yang diwakilkan, staf ahli, asisten pemerintah, para Kepala SKPD, Camat, Lurah, serta insan media.

Dalam sambutannya, Bupati Barito Kuala menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD atas dukungan dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama pada 2 Juli 2025.

“Rancangan perubahan APBD ini mencakup program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harapkan seluruhnya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjamin kesinambungan pembangunan,” ujar Bupati.

Adapun struktur anggaran dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.908.154.035.438,00 (satu triliun sembilan ratus delapan miliar seratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Selanjutnya, Bupati juga memaparkan Ranperda RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029, yang disusun sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dr. H. Bahrul Ilmi dan Herman Susilo, dalam kepemimpinan lima tahun ke depan.

Visi pembangunan daerah yang diusung adalah: “Mewujudkan Batola SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas.”

Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi strategis:
1. Memperkokoh SDM yang religius, berkarakter, dan berbudaya luhur.
2. Mendorong kemandirian ekonomi melalui wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri berbasis inovasi.
3. Mengembangkan konektivitas wilayah dan infrastruktur berkelanjutan sebagai pendukung Ibu Kota Nusantara.
4. Meningkatkan pelayanan publik melalui pendidikan unggul, kesehatan komprehensif, dan tata kelola pemerintahan digital.
5. Mewujudkan ketangguhan wilayah melalui mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Ranperda RPJMD ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, serta melalui tahapan konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, hingga musrenbang dan reviu lembaga terkait.

“Dokumen RPJMD ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra masing-masing SKPD dan sekaligus menjadi dasar hukum dalam menyusun program dan indikator kinerja pembangunan daerah,” jelas Bupati.

Selain memuat arah kebijakan daerah, RPJMD juga mengintegrasikan isu nasional seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta isu regional KALSEL BEKERJA dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Di akhir sambutannya, Bupati Barito Kuala menyampaikan harapan agar seluruh fraksi DPRD dapat memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut agar dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami sangat mengharapkan saran, pendapat, dan persetujuan dari DPRD atas kedua Ranperda ini demi terwujudnya pembangunan Batola yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyepakati sebanyak 84 pasal dalam pembahasan akhir pada rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengembangan kota layak anak (KLA). “Sudah kita sepakati bersama pihak pemerintah kota sebanyak 84 pasal pada rapat finalisasi Raperda tersebut,” ujar Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin Husaini, Selasa (8/7/2025).

Menurut dia, ada penyesuaian penting dalam Raperda ini, yakni pembedaan penggunaan istilah pelindungan dan perlindungan. “Kita bedakan secara tegas. Kalau menyangkut kegiatan pemenuhan hak anak, kita pakai kata “pelindungan”. Tapi kalau menyangkut tempat atau sarana, adalah “perlindungan”. Ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, kata Husaini, Raperda ini merupakan revisi peraturan daerah nomor 15 tahun 2015, di mana kepentingannya untuk membawa Kota Banjarmasin menjadi kota layak anak kategori paripurna. Karena kota ini, sudah mendapatkan berpredikat kota layak anak kategori Nindya sejak 2022 dan 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Dia pun memastikan, pasal per pasal pada Raperda ini sudah dicermati agar tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. “Kita cermati pasal demi pasal. Termasuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat,” ujar Husaini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin Ramadhan menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan pembentukan Raperda tersebut dengan 84 pasal. Menurut dia, pasal demi pasal yang dituangkan dalam aturan ini memperkuat komitmen Pemkot Banjarmasin terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur Kementerian PPPA.

“Mulai dari hak hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bermain, sampai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua diakomodir,” paparnya. Ramadhan menambahkan, aturan ini dibuat juga untuk memperkuat indikator pencapaian Banjarmasin menuju predikat kota layak anak kategori utama atau paripurna.

“Kita sudah punya ruang bermain ramah anak, taman yang ramah anak, fasilitas menyusui di kantor-kantor yang ramah anak. Aturan ini tinggal memperkuat dasar hukumnya,” ujarnya. (adv/hms/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) H. Suripno Sumas sosialisasikan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau lebih dikenal dengan program bedah rumah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (7/7/25).

Dalam sosialisasi Propemperda Raperda, Perda dan Perundang-undangan yang bertempat di jalan Meratus RT 16 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, H. Suripno sosialisasikan Program Bedah Rumah dari Gubernur Kalimantan Selatan.

H. Suripno menerangkan bahwa
Peraturan daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap pelaksanaan program pemerintah daerah, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Perda membantu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan program, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan serta membantu meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait program secara jelas,” terang Suripno.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terkait bedah rumah, atau lebih tepatnya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dilanjutkan pada 2025 untuk 50 rumah yang tidak layak huni dengan fokus pada perbaikan struktur bangunan, atap, lantai, dan sanitasi dasar.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kondisi rumah dengan pagu 20 juta untuk setiap unit rumah yang difokuskan pada rehabilitasi bukan bedah rumah secara keseluruhan.” jelas Suripno.

Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab serta mendapat sambutan yang antusias dari sebagian warga Banjarmasin Tengah dan sebagian warga Banjarmasin Barat. (Rahmad/kb).

TAMIANG LAYANG, onlinekoranbarito.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Barito Timur menggelar acara syukuran sederhana di Sekretariat PWI Bartim, Senin (7/7/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar wartawan lintas organisasi di wilayah Barito Timur.

Syukuran ini digagas oleh Sekretaris PWI Bartim, M. Jaya yang akrab disapa Fir’aun Banjar.

Berawal dari kepeduliannya melihat kondisi kantor sekretariat PWI yang sebelumnya kurang terawat. Dengan inisiatif pribadi, ia berbenah dan memperbaiki lingkungan sekretariat, dibantu oleh beberapa orang di luar anggota PWI.

“Kita ingin Sekretariat PWI ini menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh wartawan. Semoga rekan-rekan betah dan semakin kompak dalam menjaga marwah PWI,” ucap M. Jaya yang memiliki ciri khas dari jurnalis lain yakni memakai rompi hitam berkalong khas dayak dan berambut gondrong berwarna kuning.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Bartim, AKP M. Saipul, perwakilan Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Timur, serta sejumlah wartawan dari berbagai media lokal.

Ketua PWI Bartim, Agutinus Bole malo melalui Sekretarisnya, M. Jaya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar syukuran, tetapi juga menjadi ajang mempererat solidaritas antar jurnalis tanpa memandang latar belakang organisasi.

“Kita semua adalah wartawan. Tidak penting dari organisasi mana. Yang utama adalah menjaga etika, profesionalisme, dan komitmen bersama dalam membangun daerah,” tegas Agustinus.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Bartim AKP M. Saipul mengapresiasi inisiatif PWI Bartim dan menilai kegiatan seperti ini sangat positif untuk memperkuat sinergi antara wartawan dan institusi.

“Syukuran ini adalah wujud nyata kebersamaan dan kekeluargaan di kalangan insan pers. Semoga kolaborasi ini terus terjalin untuk menghadirkan informasi yang sehat dan membangun kepercayaan publik,” tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan, Kasat Intelkam AKP Saipul turut menyumbangkan sejumlah kursi untuk mendukung fasilitas di kantor sekretariat PWI Bartim dan air mineral dalam bentuk kemasan botol.

Menariknya, seluruh biaya pembenahan kantor dan pelaksanaan acara syukuran ini ditanggung secara pribadi oleh M. Jaya, tanpa menggunakan dana organisasi. (Sahdiah/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com -Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) menggelar kegiatan kolaborasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, bertempat di Aula Bahalap, Senin (7/7/2025).

Acara turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, para Asisten Sekda, para Pimpinan SKPD, serta perwakilan dari UPZ Bakti Bersama Hasnur Grup, Yayasan Hasnur Center, dan Baznas.
Laporan kegiatan disampaikan oleh Plt. Kepala DP3APPKB, Dra. Hj. Auliany, sementara paparan program disampaikan oleh Sekda.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Herman Susilo menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencegah stunting sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan hanya program dari pusat maupun kabupaten. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan program ini dengan penuh cinta dan kepedulian.

“Kalau kita berbicara dengan cinta dan kerelaan, maka kita akan bekerja dengan semangat dan tanpa pamrih. Anak-anak yang terdampak stunting adalah tanggung jawab kita bersama, layaknya anak-anak kita sendiri yang perlu kita didik dan perhatikan,” ujarnya.

Herman juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap jumlah kasus stunting yang masih cukup tinggi di Barito Kuala.

“Dari data yang ada, terdapat lebih dari seribu anak yang mengalami stunting. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan program ini, memperhatikan langkah-langkah evaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan sesuai harapan,” tambahnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program ini, seraya berharap agar usaha mereka mendapatkan keberkahan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh UPZ Bakti Bersama Hasnur Grup Yayasan Hasnur Center kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, serta pemberian Piagam Penghargaan atas partisipasi sebagai Orang Tua Asuh dalam gerakan ini. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyetujui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan yang disodorkan Pemerintah Kota Banjarmasin. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, Sabtu (5/7/2025), menyampaikan seluruh fraksi di DPRD Kota Banjarmasin menyetujui pembahasan Raperda tersebut pada 2025.

“Sudah disepakati pada rapat paripurna dewan hari ini, seluruh fraksi menerima Raperda tersebut,” ujarnya. Menurut dia, pembuatan aturan ini penting untuk mendukung Astra Cita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pada 2045 akan ada bonus demografi.

“Ini berawal dari daerah karena pemerintah pusat mencanangkan itu, untuk kesiapan daerah menghadapi usia produktif yang akan berlimpah,” ujarnya. Rikval menyampaikan, pembahasan Raperda ini akan banyak melibatkan dan masukan berbagai pihak, sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan dan diwujudkan.

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan, Pemkot Banjarmasin mengajukan Raperda ini sebagai upaya untuk menyiapkan pemuda pemimpin masa depan. Menurut dia, pemuda di Kota Banjarmasin harus memahami akan aturan-aturan yang tidak hanya untuk menjaga diri mereka, namun juga untuk pengembangan kreativitas dan inovasi mereka agar lebih aktif terlibat diberbagai pembangunan daerah.

“Pemkot Banjarmasin butuh pemuda-pemudi yang aktif dan kreatif untuk mewujudkan Banjarmasin maju sejahtera,” paparnya. Yamin menyatakan, pemuda sangat penting untuk terlibat dalam pembangunan kota yang sudah berusia hampir setengah abad ini.

“Karenanya kami sangat prioritas untuk membuat aturan ini, tidak hanya keterlibatan namun juga untuk kemajuan dan kemandirian pemuda masa depan,” demikian katanya. (adv/hms/kb).