MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Di usia yang baru menginjak 4 bulan, Bayi M. Nazhan Qamil sudah harus menghadapi ujian berat yang bahkan tak sanggup dibayangkan banyak orang dewasa. Bayi asal Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala ini kini berpacu dengan waktu demi menyelamatkan jantung kecilnya yang bermasalah sejak lahir.

Perjalanan panjang penuh harap telah dilalui. Dari Puskesmas Bakumpai, Nazhan dirujuk ke RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Namun keterbatasan fasilitas membuat harapan kembali diuji. Ia kemudian dibawa ke RS Ulin Banjarmasin, hingga akhirnya dokter memastikan satu hal yang tak bisa ditunda: operasi jantung harus segera dilakukan di Jakarta.

Harapan pun tertuju ke Rumah Sakit Harapan Kita. Di sanalah satu-satunya peluang besar bagi Nazhan untuk bertahan hidup.

Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, secercah cahaya datang. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Baznas mengulurkan bantuan, memastikan perjuangan kecil ini tidak berjalan sendiri.

Namun jalan menuju kesembuhan ternyata tak semulus harapan. Saat hendak diberangkatkan ke Jakarta pada 16 April 2026, detik-detik menegangkan terjadi di bandara. Napas Nazhan tiba-tiba tersengal, sesak datang dan pergi, membuat semua yang mendampingi diliputi kecemasan.

Keberangkatan pun terpaksa ditunda.

Rekomendasi dari pihak KKP Bandara mengharuskan adanya pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis serta penggunaan oksigen berstandar medis selama penerbangan. Tanpa itu, perjalanan bisa menjadi sangat berisiko bagi nyawa kecilnya.

Tak ingin mengambil risiko, Dinas Kesehatan Batola bergerak cepat. Pada sore harinya, Nazhan langsung dibawa ke RS Siloam Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Rencana pun disusun ulang, termasuk mencari maskapai yang mampu menyediakan oksigen sesuai kebutuhan medis.

Di balik semua ini, doa dan harapan terus mengalir. Seluruh tim medis, pemerintah daerah, hingga keluarga, kini menaruh satu harapan yang sama—agar Nazhan bisa segera menjalani operasi dan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih panjang.

Karena bagi bayi sekecil Nazhan, setiap detik adalah perjuangan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya mendorong peningkatan cakupan imunisasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Melalui Dinas Kesehatan, digelar Rapat Koordinasi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang berlangsung pada 15–16 April di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat capaian imunisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, menegaskan bahwa imunisasi memiliki peran vital dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Menurutnya, anak yang tidak mendapatkan imunisasi lebih rentan terserang penyakit sekaligus berpotensi menularkan kepada anak lainnya.

“Anak yang tidak diimunisasi lebih mudah sakit dan bisa menjadi sumber penularan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari berbagai organisasi perempuan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala, Hj. Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan program imunisasi di daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan imunisasi diberikan secara lengkap sesuai tahapan usia.

“Imunisasi adalah bentuk perlindungan bagi anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, menyoroti pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program. Ia menilai, pendekatan yang berbeda perlu dilakukan agar target yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan cakupan imunisasi di wilayah Barito Kuala.

Dalam kegiatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada lima puskesmas dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap tertinggi. Puskesmas Tabunganen menempati posisi pertama dengan capaian 95 persen, disusul Berangas (83 persen), Tabukan (80 persen), Barambai (79 persen), dan Anjir Pasar (69 persen).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa imunisasi merupakan hak dasar setiap anak untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti campak, polio, dan difteri. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Kelurahan Pelambuan melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) kepada masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas.

Bantuan pangan yang disalurkan bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perum Bulog. Setiap penerima memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk periode Februari–Maret 2026.

Lurah Pelambuan, Junaidi, S.Hut., turun langsung mendampingi Wakil Pimpinan Bulog Wilayah Kalimantan Selatan beserta jajaran Bulog Kota Banjarmasin guna memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran.

Pihak kelurahan juga menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog, RT/RW, serta seluruh pihak yang turut mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

Proses penyaluran bantuan berlangsung tertib dan lancar dengan tetap mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan.
Diharapkan bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata serta meringankan beban ekonomi masyarakat di Kelurahan Pelambuan. (Rachmad).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi buka acara sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala di Aula Mufakat, Rabu (15/4/2026).

Turut memberikan sambutan dalam acara tersebut adalah Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertahanan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim FPRD Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala.

Bupati Batola, H. Bahrul Ilmi, dalam sambutannya menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan sosialisasi RTRW. “Raperda ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang tertib, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.”

Beliau juga menekankan pentingnya regulasi ini bagi daerah. “Tata ruang ini sangat penting buat kita, khususnya Kabupaten Barito Kuala. Kita juga merasa bersyukur, Alhamdulillah, bahwa di Kalimantan Selatan, Pemerintah juga sangat mengapresiasi terbitnya Peraturan Daerah ini,” tuturnya.

Menurut Bupati, keberadaan Perda RTRW ini sangat krusial bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan kepastian hukum pemanfaatan ruang, memperkuat pengawasan, mencegah terjadinya masalah, serta menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Peraturan daerah ini akan menjadi dasar hukum untuk perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah di Kabupaten Barito Kuala, terutama dalam pembangunan, perizinan, dan pengendalian lahan,” tambah beliau.

Kepala Dinas PUPR Barito Kuala menjelaskan bahwa penetapan RTRW ini mencakup pengaturan tata ruang daerah dengan luasan kurang lebih 242.672 hektar. Materi pokok yang diatur meliputi Struktur Ruang yang terdiri dari sistem pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana prasarana. Kemudian, Pola Ruang yang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan Perda RTRW secara simbolis oleh Bupati Barito Kuala kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Wakil Bupati Batola, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekda Batola, Dinas PUPR Kabupaten Batola, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Barito Kuala sukses menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) tahun 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Selidah, Marabahan, pada Rabu (15/4/2026).

Agenda utama Muscablub kali ini adalah pemilihan Ketua Kwartir Cabang Barito Kuala guna melanjutkan kepengurusan yang sedang berjalan. Proses pemilihan berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila, yakni melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan hasil keputusan bersama seluruh peserta musyawarah, menetapkan Kakak Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Barito Kuala.

Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, dalam sambutannya menyampaikan rasa optimisme yang tinggi terhadap masa depan kepramukaan di Bumi Ije Jela. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang tulus dan kerja keras adalah kunci utama untuk membawa Pramuka Batola ke tingkat yang lebih tinggi.

“Saya yakin hal ini bisa terwujud jika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Keberhasilan berawal dari keyakinan yang kuat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu dan mendorong kesuksesan Gerakan Pramuka di daerah ini,” ujar H. Bahrul Ilmi.

Beliau juga berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, Gerakan Pramuka Barito Kuala dapat terus berkembang pesat, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjadi wadah pembentukan karakter dan moral bagi generasi muda di Kabupaten Barito Kuala.

Penetapan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi penguatan struktur organisasi dan peningkatan prestasi kepramukaan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Sosial bersama Tim Pokja Sekretariat menggelar rapat koordinasi intensif guna mematangkan persiapan sosialisasi program “Sekolah Rakyat”. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial pada Selasa (14/4/2026) ini berfokus pada penyusunan strategi komunikasi agar program peningkatan akses pendidikan ini dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat luas.

Rapat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap program tersebut. Tim Pokja Sekretariat menekankan bahwa strategi sosialisasi yang efektif dan menyeluruh sangat diperlukan dengan melibatkan lintas sektor serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, Dahtiar Fajar, menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan kali ini adalah memantapkan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Agenda rapat hari ini yaitu persiapan tentang sosialisasi rekrutmen Sekolah Rakyat,” ujar Dahtiar Fajar.

Sosialisasi akan dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu Pertama, Sosialisasi Langsung untuk menjangkau masyarakat di 17 kecamatan dengan format pertemuan tatap muka di aula yang melibatkan 40 peserta per kecamatan. Kedua, Sosialisasi di Lingkungan Sekolah untuk menyasar satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, MI, hingga MTs. Ketiga, Sosialisasi Digital & Non-Digital untuk Pemanfaatan media sosial, video edukasi, platform online, serta alat peraga seperti spanduk dan brosur.

Keanggotaan Pokja Sosialisasi ini melibatkan kolaborasi instansi yang luas, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Kementerian Agama Barito Kuala, hingga tim teknis seperti PKH Barito Kuala. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara resmi memulai tahapan demokrasi tingkat desa dengan menyelenggarakan acara Pencanangan Hari Pemungutan Suara Pilkades Serentak dan Pilkades Antar Waktu (PAW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Selidah Marabahan pada Selasa, 14 April 2026.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati, Bawaslu, Kepala Dinas PMD serta para kepala SKPD terkait dan tamu undangan lainnya.

Prosesi pencanangan dilakukan secara modern melalui pemindaian telapak tangan digital pada layar LED besar. Diiringi hitung mundur menampilkan visual pengumuman resmi bahwa hari pemungutan suara akan jatuh pada 07 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan bagi masa depan desa. Ia berharap proses Pilkades ini mampu melahirkan sosok pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan warganya.

“Kita mencari pemimpin yang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Sehingga jika terpilih, dia bisa mengayomi masyarakat dengan baik dan harapan-harapan masyarakat bisa terwujud,” ujar Bupati dalam pidatonya.

Beliau juga mengingatkan bahwa Kepala Desa adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. “Keluhan dan kebutuhan masyarakat itu larinya ke Kepala Desa dulu. Jadi, jangan sampai ketika sudah terpilih, justru lupa dan mengabaikan masyarakatnya,” tegasnya.

Dengan diluncurkannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Barito Kuala dapat menyambut pesta demokrasi desa dengan antusiasme tinggi demi kemajuan desa yang lebih baik di masa depan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, memimpin langsung Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang digelar pada Senin, (13/4/2026), di Aula Mufakat Marabahan.

Dalam rapat yang dihadiri para camat, lurah, serta UPTD puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala tersebut, Sekda menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam keterangannya usai memimpin rapat, H. Zulkipli Yadi Noor menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Rapat ini kita laksanakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil SKM, baik tahun 2024 maupun 2025. Kita ingin melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta apa saja faktor yang memengaruhinya,” ujarnya.

Sekda menjelaskan bahwa terdapat dua fokus utama dalam evaluasi tersebut. Pertama, menganalisis tren Indeks Kepuasan Masyarakat dari berbagai unit pelayanan seperti kecamatan, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kedua, mengkaji sembilan unsur penilaian dalam SKM guna mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, apabila terdapat penurunan pada indeks maupun unsur penilaian, maka perlu dilakukan penelusuran mendalam untuk mengetahui penyebabnya serta merumuskan langkah perbaikan yang tepat.

“Kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga menggali apa yang menjadi penyebab turunnya nilai pada unsur tertentu. Dari situ kita tentukan langkah perbaikan agar ke depan pelayanan publik semakin baik dan memenuhi harapan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari upaya menghadirkan peran negara secara nyata di tengah masyarakat.

“Pelayanan publik yang baik mencerminkan kehadiran negara. Oleh karena itu, kita harus terus berbenah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan,” tambahnya.

Melalui evaluasi yang dipimpin langsung oleh Sekda ini, diharapkan seluruh penyelenggara layanan publik di Kabupaten Barito Kuala dapat semakin meningkatkan kinerja, inovasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala, Akhdiyat Sabari, bertindak sebagai Pembina Upacara di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Senin (13/4/2026).

Dalam amanatnya, Akhdiyat Sabari menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kualitas infrastruktur yang tersedia.

“Alhamdulillah, pada visi-misi Bupati, Bapak Bahrul Ilmi dan Pak Herman, infrastruktur tetap menjadi bagian utama. Kali ini infrastruktur yang ingin saya sampaikan adalah tentang jalan,” ujarnya.

Akhdiyat memaparkan bahwa jalan yang ditangani oleh Kabupaten Barito Kuala mencapai 750 km. Namun, saat ini masih terdapat 560 km jalan yang berstatus belum mantap. Standar layanan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi idealnya memiliki parameter kecepatan minimal 60 km per jam.

“Masih ada kurang lebih 560 km yang belum bisa kita tangani dengan baik. Untuk itu, saya selaku pimpinan Dinas PUPR memohon maaf. Mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih baik,” ucap Akhdiyat.

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus menerima arahan dari Bupati mengenai pentingnya meningkatkan kualitas jalan di tengah tanggungan beban jalan yang belum mantap. Menurutnya, ketika target 560 km tersebut masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), hal itu menjadi hipotesis yang harus dijawab dengan peningkatan kualitas sebagai antitesisnya.

“Jika dua parameter ini digabungkan, maka terjadilah yang disebut dengan intermati perbolik. Titik pertemuan antara kualitas dan panjang jalan yang bisa ditangani dengan dasar garis X berupa biaya, di situlah terbuka peluang untuk inovasi. Bapak Bupati juga memberikan pertimbangan untuk menggunakan galam kacapuri sebagai upaya menghubungkan garis tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Akhdiyat mengapresiasi arahan pimpinan dan membuka peluang diskusi bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan inovasi tersebut, termasuk kolaborasi dengan Bapperida.

Selain inovasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, mulai dari alat, bahan, hingga manajemen. Salah satu kebutuhan mendesak saat ini adalah ahli hukum kontrak, oleh karena itu Ia menawarkan kepada ASN Pemkab Batola untuk bergabung di DPUPR.

“Dinas PU sampai saat ini belum memiliki ahli hukum kontrak. Untuk itu, kami membuka peluang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berminat bekerja di bidang infrastruktur untuk bisa kami rekrut dan latih. Lulusan Sarjana Hukum maupun Sarjana Ekonomi bisa bergabung jika berminat membuka cakrawala kerja yang lebih menantang,” tambahnya.

Mengakhiri amanatnya, Akhdiyat menegaskan bahwa Dinas PUPR masih memerlukan banyak tenaga ahli di bidang konstruksi sipil, khususnya spesialisasi jalan, jembatan dan bangunan.

“Kepada Bapak dan Ibu yang memiliki latar belakang Sarjana Teknik Sipil, baik itu Teknik Sipil Kering maupun Teknik Sipil Basah, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami di Dinas PUPR,” pungkasnya. (adv/kb).