MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kematian massal ikan budidaya di Sungai Barito membuat puluhan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, mengalami kerugian besar. Rabu (28/01/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyalurkan bantuan bagi para pembudidaya yang terdampak.

Wakil Ketua I DPRD Batola, Harmuni, mengatakan sejumlah warga dan pembudidaya ikan datang langsung ke kantor DPRD untuk menyampaikan keluhan mereka terkait kerugian akibat kematian ikan secara massal di Sungai Barito.

“Warga tadi datang ke sini menyampaikan kerugian yang mereka alami. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat,” ujar Harmuni usai menggelar pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas penyebab kematian ikan tersebut.

Politisi PPP Batola itu menjelaskan, persoalan tersebut sudah dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Batola dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala DKPP Batola Suwartono Susanto mengungkapkan, berdasarkan hasil pendataan sementara, sedikitnya 25 Pokdakan terdampak akibat kejadian tersebut. Kelompok pembudidaya yang mengalami kerugian tersebar di Kecamatan Marabahan, Bakumpai, serta sebagian wilayah Kecamatan Kuripan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel serta tim dari Balai Perikanan Air Tawar Mandiangin. Mereka juga sudah turun langsung ke lapangan, dan kami sudah mengajukan proposal bantuan,” jelas Suwartono.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Batola Sugimin menyampaikan, ikan yang mati masih dapat dikonsumsi selama kondisi tubuh ikan masih segar dan belum membusuk.

Terpisah, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Batola Nizirni menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Batola menggunakan air baku dari Sungai Barito, di antaranya Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Wanaraya, dan Anjir. Sementara itu, wilayah Alalak menggunakan sumber air baku dari Sungai Pinang.

Pemerintah daerah saat ini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab pasti kematian ikan tersebut, sekaligus mencari langkah penanganan agar kejadian serupa tidak kembali merugikan para pembudidaya ikan di wilayah Batola. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, mengusulkan agar bonus bagi atlet paralympic disamakan dengan bonus yang diterima atlet Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD Batola dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Batola.

Kepala Disporbudpar Batola H. Sirpan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi keberadaan dan prestasi para atlet NPC yang telah mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat internasional.

“Hari ini kami melakukan pertemuan bersama Komisi II DPRD Batola dan NPC untuk membahas perkembangan olahraga paralympic di daerah. Kami sangat bangga karena atlet NPC Batola atas nama Fauzi berhasil meraih dua medali, yaitu emas dan perak pada ajang ASEAN Para Games di Thailand tahun 2026,” ujarnya di DPRD Batola, Rabu (28/01/2026).

Menurut Sirpan, dalam pertemuan tersebut NPC Batola menyampaikan harapan agar para atlet paralympic mendapatkan perhatian yang sama, termasuk dalam hal pemberian bonus prestasi.

“Kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah dan DPRD, khususnya Komisi II, para atlet NPC juga bisa mendapatkan penghargaan yang setara karena mereka telah membawa nama baik daerah,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini menjadi salah satu pertimbangan. Hal itu menyusul adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp260 miliar.

“Kondisi ini tentu menjadi perhitungan bagi pemerintah daerah. Meski begitu, kami berharap ada solusi terbaik agar harapan para atlet tetap bisa terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Batola Hasimudin mengungkapkan bahwa NPC Batola sebelumnya telah mengajukan anggaran bonus untuk para atlet paralympic. Namun, saat penetapan anggaran, jumlah yang disetujui hanya sekitar 50 persen dari usulan.

Karena itu, pihak NPC meminta DPRD Batola untuk kembali memperjuangkan tambahan anggaran tersebut melalui APBD Perubahan.

“Mereka berharap bonus atlet NPC bisa setara dengan atlet KONI. Kami akan membicarakan hal ini dengan bupati agar bisa mendapatkan perhatian,” ujar Hasimudin.

Menurutnya, para atlet paralympic juga merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah berjuang membawa nama daerah di ajang olahraga internasional sehingga layak mendapatkan apresiasi yang setara. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (28/01/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah, karena RTRW akan menjadi dokumen utama yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala selama dua dekade ke depan.

Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan, Raperda RTRW merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata ruang wilayah yang tertib, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Raperda RTRW ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memastikan penataan ruang wilayah berjalan secara terarah. Peraturan daerah ini nantinya menjadi dasar hukum dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan tata ruang di daerah,” ujar Bahrul Ilmi.

Menurutnya, keberadaan RTRW sangat penting untuk mengatur pengembangan wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta menyelaraskan pembangunan lintas sektor, sehingga pertumbuhan daerah dapat berjalan seimbang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batola atas dukungan serta kerja sama yang diberikan selama proses pembahasan hingga Raperda tersebut dapat disetujui bersama.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batola yang telah memberikan perhatian dan kontribusi pemikiran dalam setiap tahapan pembahasan hingga Raperda ini dapat disepakati bersama,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, penetapan RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah maupun investor dalam memanfaatkan ruang wilayah secara bijak.

Dengan adanya RTRW tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain persetujuan Raperda RTRW, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati menjelaskan, perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Rapat paripurna ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkab Barito Kuala dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah melalui regulasi yang berpihak pada tata kelola wilayah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batola mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023–2053 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Batola yang digelar di Gedung DPRD Batola, Rabu (28/01/2026).

Kepala DLH Batola Abdi Maulana mengatakan, Raperda RPPLH nantinya akan menjadi pedoman penting bagi arah pembangunan daerah sekaligus sebagai dasar pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di Batola.

“Perda ini nantinya akan dijadikan pedoman dalam pembangunan dan pengawasan agar seluruh kegiatan pembangunan tetap berwawasan lingkungan,” ujar Abdi Maulana usai rapat.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen RPPLH membutuhkan proses panjang karena harus dilengkapi dengan kajian akademik dan berbagai tahapan analisis lingkungan.

Menurutnya, proses penyusunan dokumen tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan akhirnya rampung pada 2025.

“Alhamdulillah penyusunan sudah selesai dan mudah-mudahan bisa segera ditetapkan menjadi perda,” jelasnya.

Abdi menambahkan, keberadaan RPPLH sangat penting karena setiap daerah diwajibkan memiliki dokumen tersebut sebagai dasar kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan adanya perda ini nantinya, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, mulai dari pembangunan perumahan, kawasan industri hingga kegiatan usaha lainnya, harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Batola Sarifuddin mengatakan, draf Raperda RPPLH yang diajukan DLH Batola bersama Bagian Hukum Setda Batola masih akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.

“Draf raperda ini tentu akan kami kaji bersama, termasuk meminta masukan dari dinas-dinas lain yang memiliki keterkaitan, seperti BPBD dan instansi terkait lainnya,” katanya.

Sarifuddin mengapresiasi langkah DLH Batola yang menginisiasi Raperda RPPLH tersebut. Menurutnya, regulasi ini sangat penting sebagai landasan pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Raperda ini sangat strategis, karena menjadi acuan dalam penataan pembangunan perumahan, perusahaan, kawasan industri dan kegiatan lainnya agar tetap berwawasan lingkungan,” pungkasnya. (adv/kb).

Kunjungan tersebut bertujuan studi komparatif penerapan Jejaring Digital Komunitas Informasi Masyarakat (JEDI-KIM) dan Aplikasi Digitalisasi PencatatanTamu (DIGANTA).

“Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua DPRD Batola Nomor: 33/2025, tanggal 22 Oktober 2025,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batola Saleh dalam siaran pers.

Menurut Saleh, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mempelajari strategi dan inovasi Diskominfosantik Bartim dalam membangun jejaring informasi publik berbasis komunitas melalui JEDI-KIM serta digitalisasi layanan tamu pemerintahan melalui aplikasi DIGANTA.

“Kami sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Diskominfosantik Bartim. Dua program ini bisa menjadi contoh baik dan semoga dapat kami adopsi di Kabupaten Batola ke depan,” ungkap Saleh.

Kegiatan studi komparatif itu, harap dia, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Sementara, Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPRD Batola.

“Kami merasa terhormat atas kehadiran rekan-rekan DPRD Batola. Silakan menggali informasi lebih jauh tentang penerapan JEDI-KIM dan DIGANTA yang kami kembangkan di Bartim,” ujar Dwi.

Rombongan DPRD Batola dipimpin Saleh selaku Ketua Komisi III didampingi para anggota komisi Syarif Faisal, Nanang Kaderi, Suparman, H. Murjani, Akhmad Bani dan Jauhar Arif.

Rombongan tersebut disambut hangat Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto bersama Sekretaris Dinas Limer, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Wayan Cakre, Kepala Bidang E-Government Fredisen Madianu, serta jajaran pegawai Diskominfosantik Bartim. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) Harmuni mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) mendirikan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.

“Kami sangat mendukung upaya Pemkab Batola mendirikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Batola.” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurut dia, keberadaan Sekolah Rakyat tersebut di Kabupaten Batola memberikan dampak positif bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi daerah.
“Semoga upaya Pemkab Batola untuk mendirikan Sekolah Rakyat bisa terealisasi, sehingga bermanfaat bagi daerah,” demikian tegasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) Hasimudin mengusulkan, menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) perlu menggelar pasar murah di tiap ibukota kecamatan se- Batola.

“Mestinya perlu diadakannya pasar murah dari Pemkab Batola menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 sebagai upaya menstabilkan harga barang pokok dan menekan inflasi,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, jelas Hasimudin, pasar murah dapat membantu meringankan warga Batola di akhir tahun, walaupun tidak menyentuh semua warga.

“Kami berharap dinas terkait bisa menggelar pasar murah di akhir tahun 2025 ini, agar harga stabil dan inflasi bisa ditekan,” demikian pintanya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) kini memiliki Aplikasi E-Baelang. Aplikasi tersebut dibuat sejak Tahun 2023 sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kabupaten/Kota dan Instansi pemerintah se-Indonesia atau umum lainnya, sehingga daftar kehadiran tamu berkunjung ke DPRD Batola dapat di ketahui dan disusun secara sistematis.

“E-Baelang dibuat untuk memfasilitasi tamu berkunjung ke DPRD Batola dengan memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran pencatatan kunjungan secara terstruktur melalui sistem aplikasi.” ujar Sekretaris DPRD Batola M Haris Isroyani, Sabtu (06/12/2025).

“Jadwal Kunjungan tamu ke DPRD Batola, Senin : 08.00 sampai 12.00 – 14.00 sampai 16.00, Selasa : 08.00 sampai 12.00 – 14.00 sampai 16.00, Rabu : 08.00 sampai 12.00 – 14.00 sampai 16.00, Kamis : 08.00 sampai 12.00 – 14.00 sampai 16.00 dan Jumat : 08.00 sampai 10.30 atau bisa dilihat di Link Website Baelang : https://baelang.baritokualakab.info,” terang M Haris Isroyani. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) Muhammad Budiman akan menyampaikan proposal budidaya Kelapa Genjah ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan-RI) untuk di kembangkan di Bumi Ije Jela.

“Dalam waktu dekat kami akan mengantarkan proposal budidaya Kelapa Genjah ke Kementan-RI,” ujar Kader DPC PPP Batola, Rabu (03/12/2025).

Muhammad Budiman berharap, dengan dukungan Bupati Batola H Bahrul Ilmi dan Dandim, rencana tersebut bisa terwujud, sehingga pengembangan Kelapa Genjah tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain masalah tersebut, pria ramah ini, juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah karena telah membangunkan jalan dan jembatan dibangun pemerintah provinsi dan kabupaten, khusus di Kecamatan Barambai.

“Kami berterimakasih dan senang sekali atas pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga mendapatkan respon positif dari masyarakat,” demikian tutupnya. (adv/kb).