MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mulai mempercepat penerapan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Barito Kuala di Aula Mufakat, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Herman Susilo. Dalam arahannya, ia menilai sistem manajemen talenta berbasis aplikasi menjadi langkah penting untuk menciptakan penilaian kinerja ASN yang lebih objektif dan terukur.

Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pengisian jabatan, tetapi juga sebagai sarana membangun lingkungan kerja yang profesional, sehat, dan produktif.

“Manajemen talenta harus mampu menjadi dasar dalam melihat prestasi, kompetensi, dan potensi pegawai secara tepat,” ujar Herman Susilo.

Ia menegaskan, penerapan manajemen talenta memiliki sejumlah manfaat strategis, mulai dari menciptakan penilaian yang adil, mendorong ASN bekerja lebih optimal, hingga menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

Selain itu, penerapan sistem tersebut juga diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan profesional.

Herman Susilo berharap pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara dapat mempercepat pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Barito Kuala sehingga selaras dengan kebijakan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Barito Kuala, H. Samson, perwakilan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, Kabag Hukum Setda, serta Tim Percepatan Manajemen Talenta. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola, Aris Saputera, bertindak sebagai Pembina Apel di halaman Kantor Bupati Barito Kuala pada Senin (6/4/2026).

Dalam amanatnya, Aris Saputera menyampaikan apresiasi atas kinerja para pegawai dan memaparkan beberapa agenda strategis terkait pelayanan publik serta kebijakan internal pemerintah daerah.

Terkait tugas pokok dan fungsi Diskominfo, Aris menyoroti kendala teknis pada aplikasi Smart Presensi yang kerap mengalami perlambatan (lelet) pada hari Senin dan Jumat akibat lonjakan trafik pengguna secara bersamaan.

“Saat ini tim Bidang E-Gov sedang melakukan pengembangan dan pembaruan sistem. Kedepannya, aplikasi SP tidak hanya tersedia bagi pengguna Android, tetapi juga akan segera hadir di platform iOS (iPhone) untuk memudahkan seluruh ASN,” ujar Aris.

Sebagai solusi sementara, ia menyarankan ASN untuk mencoba menggunakan operator seluler alternatif guna menjaga kestabilan koneksi saat melakukan absensi.

Diskominfo juga telah menyelesaikan penguatan infrastruktur jaringan di akhir Maret lalu dengan memasang hampir 150 titik Access Point di berbagai SKPD, rumah jabatan, dan fasilitas umum.

Kedepannya, sistem Wi-Fi akan disederhanakan menjadi dua identitas (SSID) utama yakni “Pemkab Batola” Jaringan publik yang terkoneksi otomatis di seluruh area perkantoran tanpa perlu memasukkan kata sandi berulang kali dan “Kominfo_[Nama SKPD]” Jaringan khusus untuk menunjang produktivitas ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Aris juga sampaikan bahwa Pemkab Batola juga akan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebesar 50% bagi staf (kecuali pejabat eselon II dan III).

Beberapa poin penting terkait kebijakan ini:
• Absensi Ketat: ASN wajib melakukan absensi melalui aplikasi SP dengan titik koordinat rumah masing-masing.
• Standby: ASN dilarang berada di pusat perbelanjaan atau tempat wisata selama jam kerja dan wajib sigap saat dihubungi pimpinan.
• Pengecualian: Kebijakan WFH tidak berlaku bagi SKPD pelayanan publik seperti BPBD, Dukcapil, Dinas Kesehatan, DLH, Pendidikan, dan PTSP.

Menutup amanatnya, Aris mengingatkan implementasi Peraturan Menteri Kominfo mengenai perlindungan anak di ranah digital. Mulai 28 Maret lalu, pemerintah pusat telah memulai proses pembatasan akses terhadap beberapa platform media sosial dan game (seperti YouTube, TikTok, hingga Roblox) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

“Kami meminta bantuan para orang tua, khususnya ASN, untuk lebih ketat mengawasi penggunaan gawai pada anak. Mari kita manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan aman bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi memulai tahapan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Tahun 2026. Acara pembukaan yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Selidah Marabahan pada Senin (6/4/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Kuala, Moch Aziz, S.Sos, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada DPA Kesbangpol 2026, Perpres No. 51 Tahun 2022, serta Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022.

“Seleksi ini bukan sekadar baris-berbaris, melainkan upaya membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta kecintaan yang mendalam terhadap tanah air,” ujar Moch Aziz.

Seleksi tahun ini diikuti oleh 164 peserta yang terdiri dari 73 Putra dan 91 Putri. Para peserta merupakan siswa-siswi terbaik dari jenjang SLTA sederajat (SMA, SMK, MA, dan Pondok Pesantren) di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 6 hingga 10 April 2026, bertempat di Aula Selidah dan Lapangan 5 Desember Marabahan.

Untuk menjaga objektivitas, tim penilai melibatkan berbagai unsur profesional, antara lain:
1. Administrasi & Hukum: Badan Kesbangpol & Bagian Hukum Setda.
2. Kesamaptaan & PBB: KODIM 1005 Barito Kuala & POLRES Barito Kuala.
3. Kesehatan: Tim Dokter dan Perawat.
4. Kepribadian & Bakat: Psikolog dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara resmi membuka kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa bangga atas antusiasme para pelajar yang ikut serta.

“Kalian adalah sumber daya manusia potensial. Persiapkan fisik dan mental kalian dengan baik. Saya yakin kalian mampu melewati tahapan ini dengan hasil yang memuaskan untuk membawa nama baik Barito Kuala di tingkat provinsi maupun nasional,” pesan H. Bahrul Ilmi.

Beliau juga menitipkan pesan khusus kepada tim seleksi agar bekerja secara profesional dan ketat sesuai aturan yang berlaku demi mendapatkan bibit unggul yang berkualitas.

Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesbangpol, para Kepala Sekolah, guru pembimbing, serta orang tua yang telah memberikan izin bagi anak-anaknya untuk berproses menjadi calon pemimpin bangsa.

Dengan dimulainya seleksi ini, diharapkan para peserta dapat menjadikan momen ini sebagai pengalaman berharga dalam memantapkan jati diri sebagai putra-putri terbaik daerah di masa depan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Barito Kuala dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi serta melakukan sharing informasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Barito Kuala, termasuk membahas tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkades secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Mujiburrahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menyukseskan Pilkades.

Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya, Pilkades memiliki kesamaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu), baik dari sisi tahapan, pelaksanaan, maupun mekanisme penanganan permasalahan.

“Melalui kunjungan ini, kami melakukan sharing terkait Pilkades, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi gugatan dalam proses pemilihan kepala desa nantinya,” ujarnya.

Selain itu, panitia Pilkades tingkat Kabupaten Barito Kuala juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades, akan dibentuk panitia pengawas di tingkat kecamatan, dengan camat di lingkup Kabupaten Barito Kuala sebagai pengarah dalam pengawasan jalannya proses pemilihan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala, Rusdiansyah, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPMD dalam membangun komunikasi dan koordinasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas PMD beserta jajaran yang telah berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Barito Kuala dalam rangka silaturahmi dan diskusi terkait pelaksanaan Pilkades di 25 desa,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa KPU siap memberikan dukungan dan masukan konstruktif berdasarkan hasil sharing yang telah dilakukan, khususnya terkait tahapan kegiatan dan penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkades.

“Mudah-mudahan masukan yang kami berikan dapat menyempurnakan landasan hukum, terutama Peraturan Bupati Barito Kuala, demi kelancaran seluruh tahapan Pilkades, termasuk dalam menghadapi kemungkinan adanya gugatan hukum pada tahap akhir,” tambahnya.

Rusdiansyah juga berharap agar pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan dengan aman, damai, sukses, dan lancar.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Syaifi, turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPMD beserta jajaran.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dalam rangka persiapan menuju Pilkades Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Bawaslu terbuka untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi terkait tahapan Pilkades,” tuturnya.

Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilkades ke depan dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan integritas.

“Kami berharap Pilkades Tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala dapat terlaksana secara jujur, adil, dan bermartabat sesuai dengan harapan bersama,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas, sehingga pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala, Zulkipli Yadi Noor, memimpin Rapat Koordinasi Pengurus LPTQ Kabupaten Barito Kuala bersama Panitia Bidang Musabaqah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Selidah, Marabahan, pada Jumat (3/4/2026).

Dalam arahannya, Zulkipli Yadi Noor menekankan komitmen Kabupaten Barito Kuala untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), meskipun menghadapi keterbatasan, khususnya terkait fasilitas penginapan bagi kafilah.

Ia menyampaikan bahwa panitia tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. Informasi dari Pengurus LPTQ, Abdurahman, menyebutkan bahwa solusi penginapan telah disiapkan melalui rumah-rumah warga di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, beberapa kabupaten lain dimungkinkan juga memilih alternatif penginapan di Banjarmasin.

“Panitia tidak membatasi pilihan tersebut, karena masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam memberikan fasilitas terbaik bagi kafilahnya, guna menjaga kenyamanan dan konsentrasi selama mengikuti perlombaan,” ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Ketua Umum LPTQ berpesan kepada seluruh panitia untuk terus menjaga koordinasi dan memperkuat kolaborasi dalam setiap tahapan persiapan.

“Tidak ada pencapaian besar tanpa koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.

Pelaksanaan MTQ Nasional XXXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 direncanakan akan berlangsung pada 18 hingga 26 Juni 2026, dengan Kabupaten Barito Kuala sebagai tuan rumah. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) bergerak cepat merespons kebijakan nasional terkait fleksibilitas kerja aparatur negara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, memimpin rapat koordinasi terbatas bersama para Asisten, Inspektur, serta jajaran Kepala SKPD terkait di Ruang Rapat Sekda, Kamis (2/4/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN, yang menginstruksikan penerapan skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) mulai 1 April 2026.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan menerapkan pembagian kerja yang seimbang demi menjaga produktivitas.

“Keputusan rapat menetapkan komposisi 50:50, yakni 50 persen pegawai bekerja di kantor (WFO) dan 50 persen bekerja dari rumah (WFH). Meski bekerja dari rumah, ASN wajib mengisi daftar hadir elektronik, mengisi E-Kinerja, dan melaporkan aktivitas kerja secara berkala,” tegas Sekda.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Batola juga mengambil langkah efisiensi ekstrem dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, baik untuk perjalanan dalam maupun luar daerah. Bahkan, akan diterbitkan edaran khusus yang mendorong ASN menggunakan sepeda motor atau sepeda guna mengurangi penggunaan mobil dinas.

Guna memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu, pemerintah menetapkan sejumlah jabatan dan unit layanan strategis tidak diberlakukan WFH. Sektor-sektor ini wajib tetap menjalankan tugas di kantor atau lapangan (100% WFO), antara lain:
• Pejabat Struktural: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas), Camat, Lurah, dan Kepala Desa.
• Keamanan & Kedaruratan: BPBD dan Satpol PP.
• Layanan Kebersihan: Dinas Lingkungan Hidup (khusus bagian pengelolaan sampah).
• Layanan Publik & Perizinan: Disdukcapil, DPMPTSP, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
• Kesehatan & Pendidikan: Rumah Sakit, Unit Pelayanan Kesehatan, serta Unit Layanan Pendidikan.
• Pendapatan & Keuangan: Unit Layanan Pendapatan (BP2RD dan BPKAD).

Kebijakan WFH yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini bukan sekadar relaksasi, melainkan bagian dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pola kerja ini, diharapkan seluruh ASN semakin terbiasa dengan digitalisasi layanan publik, sehingga birokrasi menjadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien.

Setiap Kepala SKPD kini diminta segera menyusun daftar pembagian tugas (shift) antara pegawai yang menjalankan WFO dan WFH untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Setara. Kegiatan berlangsung di Aula Bahalap, pada Kamis (2/4/2026).

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Kuala ini merupakan langkah krusial dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen, serta memberikan kepastian operasional bagi Klinik Utama Setara ke depannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, memberikan penekanan pentingnya kesepakatan mengenai status kelembagaan ini. Menurutnya, proses ini telah melalui perjalanan panjang hingga koordinasi ke tingkat kementerian di Jakarta demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Apapun bentuk lembaganya, tujuan utamanya adalah agar klinik ini bisa maksimal memberikan pelayanan di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan,” ujar Sekda

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Netty Hartati, SKM., MPH, memaparkan materi terkait transformasi Klinik Utama Setara menjadi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan penataan aspek kelembagaan perangkat daerah.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam finalisasi ini antara lain, pertama Status Fasilitas Kesehatan yakni meskipun secara kelembagaan berbentuk UPTD Balai, fungsi pelayanannya tetap beroperasi sebagai Klinik Utama sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Kedua, kerja sama BPJS meliputi Perubahan nomenklatur menjadi UPTD Balai secara redaksional aman dan tidak menghambat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, selama izin operasional klinik dan syarat karedensial tetap terpenuhi.

Ketiga, Persyaratan Tenaga Medis, setiap tenaga medis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku.
Terakhir, Tata Kelola Keuangan yakni Pembentukan UPTD ini juga menjadi syarat awal untuk mendorong penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di masa depan agar pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pelayanan ini lebih fleksibel.

FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait untuk sinkronisasi regulasi, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi Setda Batola, Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan beserta jajaran, Direktur Klinik Utama Setara beserta jajaran. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menerima audiensi dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan, pada Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barito Kuala.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah desa dan dusun yang masih membutuhkan akses listrik.

Manager PLN UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sharing dan koordinasi terkait dukungan pembangunan listrik desa di Kabupaten Barito Kuala.

Ia menjelaskan bahwa secara rasio desa, wilayah Kota Marabahan telah mencapai 100 persen elektrifikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa dusun yang memerlukan dukungan pembangunan jaringan listrik.

“Pada tahun ini, kami telah melaksanakan pembangunan di tiga dusun di wilayah Tamban, yaitu di Handil Sekata, kemudian di Antar Raya kec. Marabahan, serta di Patih Selera, Kec. Belawang. Pembangunan tersebut telah selesai dilaksanakan dan kami laporkan kepada Bapak Bupati,” ujar Winardi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PLN juga tengah merencanakan pembangunan lanjutan, khususnya di wilayah Tabukan. Melalui audiensi ini, pihaknya berharap adanya komunikasi aktif dengan pemerintah daerah terkait data dan informasi wilayah yang masih belum terjangkau listrik.

“Kami berharap apabila masih terdapat dusun atau daerah yang belum menikmati listrik, dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan dukungan pembangunan yang lebih optimal demi kemajuan Kabupaten Barito Kuala,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program yang diinisiasi oleh PT PLN (Persero) dalam upaya pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terpencil.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mendukung sepenuhnya gagasan dari PLN. Masih ada beberapa desa atau dusun yang belum terjangkau listrik, dan tentu kami berharap seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat fasilitas listrik secara merata,” ungkap Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah strategis PLN dalam mewujudkan pemerataan layanan kelistrikan di seluruh wilayah.

“Sebagai pemerintah daerah, kami mendukung penuh upaya ini dan berharap program pembangunan listrik desa dapat terus berlanjut serta terwujud dengan baik demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya penanganan persoalan sampah terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Wali Kota Banjarmasin pada Rabu (2/4/2026), yang dihadiri oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Wali Kota Banjarmasin H. M Yamin dan Bupati Banjar H. Saidi Mansyur.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah sepakat bahwa penanganan sampah memerlukan kesiapan anggaran yang matang, termasuk belanja modal serta regulasi yang jelas. Langkah ini dinilai penting guna mencegah timbulnya persoalan sosial di tengah masyarakat akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal.

Bupati Banjar menegaskan pentingnya menghadirkan proyek pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurutnya, program yang dirancang tidak boleh bersifat jangka pendek, melainkan harus mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala mengungkapkan bahwa proses perizinan yang panjang, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menjadi salah satu tantangan dalam percepatan penanganan sampah. Meski demikian, ia menekankan perlunya langkah awal yang konkret agar penumpukan sampah tidak terus terjadi.

Dalam diskusi juga mengemukakan gagasan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai, sebagaimana konsep yang didorong pemerintah pusat. Sampah diharapkan tidak lagi menjadi limbah semata, melainkan dapat diolah menjadi bahan baku maupun sumber energi yang ramah lingkungan.

Para kepala daerah juga mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk bekerja lebih intensif dalam memetakan titik-titik lokasi permasalahan sampah. Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bahan koordinasi lanjutan, termasuk rencana pertemuan bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian.

Selain itu, dibutuhkan keseriusan seluruh Kepala Daerah dalam mendorong pengembangan “waste to energy” sebagai solusi strategis pengelolaan sampah modern.

Wali Kota Banjarmasin dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar upaya bersama ini dapat mewujudkan daerah yang lebih bersih dan asri. “Ini demi tujuan bersama, agar memberikan dampak yang baik dan positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antar daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dan hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. (adv/kb).