MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menghadiri kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah bersama Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya yang dilaksanakan pada Selasa (10/2/2026) bertempat di Aula Selidah Marabahan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Rangkaian kegiatan diawali dengan tabuhan dan syair-syair Islami yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Selanjutnya sambutan camat yang diwakili oleh Camat Marabahan, penyerahan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta bantuan CSR dari Bank Kalsel kepada Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Barito Kuala, ceramah agama, pembacaan doa, buka puasa bersama, dan ditutup dengan pelaksanaan Sholat Magrib berjamaah.

Dalam sambutannya, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa momentum bulan suci Ramadhan merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Safari Ramadhan tahun ini memiliki konsep yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini beberapa kecamatan dikumpulkan di Marabahan untuk melaksanakan kegiatan bersama, sedangkan pada tahun sebelumnya pemerintah daerah yang berkunjung langsung ke kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Menurutnya, pola tersebut dilakukan secara bergantian agar seluruh masyarakat dapat merasakan kebersamaan serta melihat langsung kegiatan yang dilaksanakan di ibu kota kabupaten.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar Kabupaten Barito Kuala senantiasa dijauhkan dari marabahaya dan bencana. Selain itu, ia juga berharap agar bangsa Indonesia selalu diberikan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan.

“Semoga negara kita Indonesia selalu damai dan sejahtera. Kita juga mendoakan agar para pemimpin bangsa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah untuk memimpin negara,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bupati H. Bahrul Ilmi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan pemerintah daerah masih terdapat kekurangan.

Kegiatan Safari Ramadhan ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat di bulan suci Ramadhan.

Kegiatan Safari Ramadhan ini turut dihadiri perwakilan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Kuala, yakni Dandim 1005/Batola, Plh. Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Ketua TP PKK Kabupaten Barito Kuala, perwakilan Kepala Bank Kalsel Cabang Marabahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para tamu undangan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meresmikan kawasan wisata bawah Jembatan Barito yang berada di wilayah Barito Kuala, Kamis sore (5/2/2026).

Peresmian dilakukan dengan prosesi pemotongan pita bersama Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi dan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Iwan Fitriady, yang sekaligus menandai dibukanya kawasan tersebut sebagai destinasi wisata baru bagi masyarakat.

Usai peresmian, Gubernur Muhidin meninjau area Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menjadi bagian dari kawasan wisata tersebut. Ia juga sempat naik ke lantai dua bangunan baru untuk menikmati panorama senja di sekitar Jembatan Barito.

Dalam keterangannya, Muhidin menyampaikan bahwa kawasan wisata tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas sekitar 1,5 hektare.

“Hari ini kita meresmikan bangunan RTH di bawah Jembatan Barito bersama Bupati Barito Kuala sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat setempat,” ujarnya.

Peresmian tersebut juga menandai penggunaan perdana fasilitas yang baru selesai dibangun. Pada kesempatan itu, Gubernur turut menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya kawasan wisata tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan kawasan wisata tersebut, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Kawasan wisata bawah Jembatan Barito menawarkan ruang publik terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas. Di lokasi tersebut tersedia fasilitas bermain anak di area ruang terbuka hijau, serta bangunan yang disiapkan untuk restoran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kawasan ini dapat menjadi destinasi wisata alternatif bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.

“Silakan masyarakat datang dan menikmati fasilitas yang telah disediakan,” ajak Muhidin.

Dengan hadirnya kawasan wisata ini, diharapkan mampu mendorong pengembangan pariwisata daerah sekaligus menjadi ruang rek.
reasi baru bagi masyarakat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kasus dugaan pencurian yang sempat viral di Jalan Trans Kalimantan Anjir Km 20, Kabupaten Barito Kuala akhirnya terungkap. Pasangan suami istri (pasutri) terduga pelaku diamankan aparat di kawasan Binuang, Jumat (13/2/2026) sore.

Peristiwa terjadi Rabu (11/2/2026) saat korban didatangi seorang pria berinisial AAS bersama istrinya NU. Keduanya diduga berpura-pura menumpang berteduh dan salat di rumah warga kawasan Anjir.

Setelah itu korban menyadari uang tunai sekitar Rp6 juta hilang. Sempat beredar kabar perhiasan emas dan berlian senilai Rp100 juta juga raib, namun belakangan dipastikan tidak benar.

Diketahui AAS merupakan oknum habib asal Pasuruan dan berdomisili di Kompleks Citra Pesona Mandiri Asri I, Landasan Ulin Timur, Banjarbaru.

Mewakili habaib di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, Habib Salim bin Muhammad Nunci Alkaf menegaskan pihaknya tidak mentolerir tindakan tersebut.

Ia membenarkan pelaku merupakan oknum habib, namun menegaskan perbuatannya tidak mencerminkan ajaran habaib.

“Kami mengutuk keras perbuatan tersebut. Kami tidak melindungi pelaku dan langsung menyerahkan kepada Kepolisian untuk diproses sesuai hukum,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Ia juga menyebut istri pelaku bukan dari kalangan habaib dan penangkapan terjadi berkat koordinasi dengan aparat.

“Kami merasa tercoreng dan memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini,” tambahnya.

Kedua terduga pelaku dijemput tim Macan Bahalap Satreskrim Polres Batola pada dini hari dan kini ditahan di Polres Barito Kuala untuk proses hukum.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Barito Kuala AKP Marum membenarkan penanganan kasus tersebut.

“Dalam laporan, hanya uang Rp6 juta yang hilang. Perhiasan senilai Rp100 juta tidak benar, karena masih ditemukan terselip,” tegasnya.

Kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. (eka/kb). 

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kematian massal ikan budidaya di Sungai Barito membuat puluhan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, mengalami kerugian besar. Rabu (28/01/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyalurkan bantuan bagi para pembudidaya yang terdampak.

Wakil Ketua I DPRD Batola, Harmuni, mengatakan sejumlah warga dan pembudidaya ikan datang langsung ke kantor DPRD untuk menyampaikan keluhan mereka terkait kerugian akibat kematian ikan secara massal di Sungai Barito.

“Warga tadi datang ke sini menyampaikan kerugian yang mereka alami. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat,” ujar Harmuni usai menggelar pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas penyebab kematian ikan tersebut.

Politisi PPP Batola itu menjelaskan, persoalan tersebut sudah dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Batola dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala DKPP Batola Suwartono Susanto mengungkapkan, berdasarkan hasil pendataan sementara, sedikitnya 25 Pokdakan terdampak akibat kejadian tersebut. Kelompok pembudidaya yang mengalami kerugian tersebar di Kecamatan Marabahan, Bakumpai, serta sebagian wilayah Kecamatan Kuripan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel serta tim dari Balai Perikanan Air Tawar Mandiangin. Mereka juga sudah turun langsung ke lapangan, dan kami sudah mengajukan proposal bantuan,” jelas Suwartono.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Batola Sugimin menyampaikan, ikan yang mati masih dapat dikonsumsi selama kondisi tubuh ikan masih segar dan belum membusuk.

Terpisah, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Batola Nizirni menjelaskan bahwa beberapa wilayah di Batola menggunakan air baku dari Sungai Barito, di antaranya Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Wanaraya, dan Anjir. Sementara itu, wilayah Alalak menggunakan sumber air baku dari Sungai Pinang.

Pemerintah daerah saat ini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab pasti kematian ikan tersebut, sekaligus mencari langkah penanganan agar kejadian serupa tidak kembali merugikan para pembudidaya ikan di wilayah Batola. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, mengusulkan agar bonus bagi atlet paralympic disamakan dengan bonus yang diterima atlet Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD Batola dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Batola.

Kepala Disporbudpar Batola H. Sirpan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi keberadaan dan prestasi para atlet NPC yang telah mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat internasional.

“Hari ini kami melakukan pertemuan bersama Komisi II DPRD Batola dan NPC untuk membahas perkembangan olahraga paralympic di daerah. Kami sangat bangga karena atlet NPC Batola atas nama Fauzi berhasil meraih dua medali, yaitu emas dan perak pada ajang ASEAN Para Games di Thailand tahun 2026,” ujarnya di DPRD Batola, Rabu (28/01/2026).

Menurut Sirpan, dalam pertemuan tersebut NPC Batola menyampaikan harapan agar para atlet paralympic mendapatkan perhatian yang sama, termasuk dalam hal pemberian bonus prestasi.

“Kami berharap dengan dukungan pemerintah daerah dan DPRD, khususnya Komisi II, para atlet NPC juga bisa mendapatkan penghargaan yang setara karena mereka telah membawa nama baik daerah,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini menjadi salah satu pertimbangan. Hal itu menyusul adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp260 miliar.

“Kondisi ini tentu menjadi perhitungan bagi pemerintah daerah. Meski begitu, kami berharap ada solusi terbaik agar harapan para atlet tetap bisa terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Batola Hasimudin mengungkapkan bahwa NPC Batola sebelumnya telah mengajukan anggaran bonus untuk para atlet paralympic. Namun, saat penetapan anggaran, jumlah yang disetujui hanya sekitar 50 persen dari usulan.

Karena itu, pihak NPC meminta DPRD Batola untuk kembali memperjuangkan tambahan anggaran tersebut melalui APBD Perubahan.

“Mereka berharap bonus atlet NPC bisa setara dengan atlet KONI. Kami akan membicarakan hal ini dengan bupati agar bisa mendapatkan perhatian,” ujar Hasimudin.

Menurutnya, para atlet paralympic juga merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah berjuang membawa nama daerah di ajang olahraga internasional sehingga layak mendapatkan apresiasi yang setara. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (28/01/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah, karena RTRW akan menjadi dokumen utama yang mengatur perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala selama dua dekade ke depan.

Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan, Raperda RTRW merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata ruang wilayah yang tertib, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Raperda RTRW ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memastikan penataan ruang wilayah berjalan secara terarah. Peraturan daerah ini nantinya menjadi dasar hukum dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan tata ruang di daerah,” ujar Bahrul Ilmi.

Menurutnya, keberadaan RTRW sangat penting untuk mengatur pengembangan wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta menyelaraskan pembangunan lintas sektor, sehingga pertumbuhan daerah dapat berjalan seimbang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batola atas dukungan serta kerja sama yang diberikan selama proses pembahasan hingga Raperda tersebut dapat disetujui bersama.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batola yang telah memberikan perhatian dan kontribusi pemikiran dalam setiap tahapan pembahasan hingga Raperda ini dapat disepakati bersama,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, penetapan RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah maupun investor dalam memanfaatkan ruang wilayah secara bijak.

Dengan adanya RTRW tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain persetujuan Raperda RTRW, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bupati menjelaskan, perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui perubahan regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Rapat paripurna ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkab Barito Kuala dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah melalui regulasi yang berpihak pada tata kelola wilayah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batola mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023–2053 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Batola yang digelar di Gedung DPRD Batola, Rabu (28/01/2026).

Kepala DLH Batola Abdi Maulana mengatakan, Raperda RPPLH nantinya akan menjadi pedoman penting bagi arah pembangunan daerah sekaligus sebagai dasar pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di Batola.

“Perda ini nantinya akan dijadikan pedoman dalam pembangunan dan pengawasan agar seluruh kegiatan pembangunan tetap berwawasan lingkungan,” ujar Abdi Maulana usai rapat.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen RPPLH membutuhkan proses panjang karena harus dilengkapi dengan kajian akademik dan berbagai tahapan analisis lingkungan.

Menurutnya, proses penyusunan dokumen tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan akhirnya rampung pada 2025.

“Alhamdulillah penyusunan sudah selesai dan mudah-mudahan bisa segera ditetapkan menjadi perda,” jelasnya.

Abdi menambahkan, keberadaan RPPLH sangat penting karena setiap daerah diwajibkan memiliki dokumen tersebut sebagai dasar kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan adanya perda ini nantinya, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, mulai dari pembangunan perumahan, kawasan industri hingga kegiatan usaha lainnya, harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Batola Sarifuddin mengatakan, draf Raperda RPPLH yang diajukan DLH Batola bersama Bagian Hukum Setda Batola masih akan dibahas lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.

“Draf raperda ini tentu akan kami kaji bersama, termasuk meminta masukan dari dinas-dinas lain yang memiliki keterkaitan, seperti BPBD dan instansi terkait lainnya,” katanya.

Sarifuddin mengapresiasi langkah DLH Batola yang menginisiasi Raperda RPPLH tersebut. Menurutnya, regulasi ini sangat penting sebagai landasan pembangunan daerah yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Raperda ini sangat strategis, karena menjadi acuan dalam penataan pembangunan perumahan, perusahaan, kawasan industri dan kegiatan lainnya agar tetap berwawasan lingkungan,” pungkasnya. (adv/kb).

Kunjungan tersebut bertujuan studi komparatif penerapan Jejaring Digital Komunitas Informasi Masyarakat (JEDI-KIM) dan Aplikasi Digitalisasi PencatatanTamu (DIGANTA).

“Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua DPRD Batola Nomor: 33/2025, tanggal 22 Oktober 2025,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batola Saleh dalam siaran pers.

Menurut Saleh, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mempelajari strategi dan inovasi Diskominfosantik Bartim dalam membangun jejaring informasi publik berbasis komunitas melalui JEDI-KIM serta digitalisasi layanan tamu pemerintahan melalui aplikasi DIGANTA.

“Kami sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Diskominfosantik Bartim. Dua program ini bisa menjadi contoh baik dan semoga dapat kami adopsi di Kabupaten Batola ke depan,” ungkap Saleh.

Kegiatan studi komparatif itu, harap dia, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Sementara, Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPRD Batola.

“Kami merasa terhormat atas kehadiran rekan-rekan DPRD Batola. Silakan menggali informasi lebih jauh tentang penerapan JEDI-KIM dan DIGANTA yang kami kembangkan di Bartim,” ujar Dwi.

Rombongan DPRD Batola dipimpin Saleh selaku Ketua Komisi III didampingi para anggota komisi Syarif Faisal, Nanang Kaderi, Suparman, H. Murjani, Akhmad Bani dan Jauhar Arif.

Rombongan tersebut disambut hangat Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto bersama Sekretaris Dinas Limer, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Wayan Cakre, Kepala Bidang E-Government Fredisen Madianu, serta jajaran pegawai Diskominfosantik Bartim. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola) Harmuni mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) mendirikan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.

“Kami sangat mendukung upaya Pemkab Batola mendirikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Batola.” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurut dia, keberadaan Sekolah Rakyat tersebut di Kabupaten Batola memberikan dampak positif bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi daerah.
“Semoga upaya Pemkab Batola untuk mendirikan Sekolah Rakyat bisa terealisasi, sehingga bermanfaat bagi daerah,” demikian tegasnya. (adv/kb).