PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menggelar apel gabungan rutin di halaman Kantor Bupati Murung Raya, Senin (8/6/2026). Apel dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus, dan diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Murung Raya.

Dalam kesempatan tersebut, Sarwo Mintarjo menyampaikan sejumlah arahan Bupati Heriyus terkait agenda prioritas pemerintah daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan seluruh perangkat daerah.

Salah satu agenda yang menjadi fokus adalah persiapan penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Palangka Raya dan UIN Palangka Raya yang akan ditempatkan di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM Puruk Cahu, sehingga kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara optimal.

Menjelang pelaksanaan Sinode Umum ke-XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang, seluruh perangkat daerah diminta memastikan kesiapan penginapan, sarana pendukung, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya guna mendukung kelancaran kegiatan berskala besar tersebut.

Dalam arahannya, Pj. Sekda juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran permukiman yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia meminta seluruh pihak untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran.

Perhatian lainnya turut diberikan terhadap penanganan kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah titik yang dinilai penting untuk menjaga kelancaran transportasi, distribusi barang, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Seluruh ASN diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, bekerja secara profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sarwo saat menyampaikan arahan Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah serta menggunakan media sosial secara bijak, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis di tengah masyarakat.

Melalui apel gabungan tersebut, Pemkab Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui zoom meeting, Senin (8/6/2026).

Bertempat di ruang zoom meeting Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Murung Raya, kegiatan strategis ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna, yang hadir secara resmi mewakili Bupati Murung Raya Heriyus.

Rapat rutin skala nasional yang diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.M.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026 yang menunjukkan bahwa seluruh atau 38 provinsi di Indonesia saat ini tengah mengalami inflasi tahunan (year-on-year) per Mei 2026, di mana untuk wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah tercatat menempati posisi angka inflasi tertinggi yang menyentuh 4,56 persen.

Guna meredam andil inflasi dari sektor pangan yang diprediksi akan terdampak oleh perubahan cuaca, pertemuan ini mengulas secara rinci Strategi Antisipasi Dampak Musim Kemarau melalui tiga pilar utama, yaitu langkah antisipasi prabencana melalui penguatan infrastruktur air, langkah adaptasi saat kemarau lewat penerapan pola tanam hemat air dan varietas padi tahan kering, serta langkah mitigasi risiko berupa optimalisasi pompa air darurat dan klaim asuransi tani.

Merespons dinamika data tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan penegasan kuat dan menginstruksikan agar seluruh kepala daerah bersikap proaktif, turun langsung ke lapangan, serta tanggap melakukan intervensi pasar guna memantau pergerakan harga komoditas pokok secara berkala di wilayah masing-masing agar dampak kekeringan tidak memicu lonjakan harga yang tidak terkendali.

Selain berfokus pada agenda pengendalian inflasi daerah serta kesiapan logistik pertanian dalam menghadapi musim kemarau panjang, rangkaian kegiatan pertemuan virtual nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kali ini juga turut dirangkaikan dengan agenda Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi komoditas unggulan di daerah. (asd/kb).

Anggota BPD Ainul Yakin : “Ikam tahu haja kalu rumahku, orang Hulu Sungai kada babukahan”

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com.– Rapat mediasi terkait polemik penghapusan program insentif di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan menjadi ruang mencari solusi dan titik temu, justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dalam rapat mediasi yang digelar di Kantor Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (9/6/2026).

Hasil rapat disampaikan bahwa program insentif yang selama ini menjadi salah satu program unggulan desa tidak lagi dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut disebut karena adanya keterbatasan anggaran serta kebijakan pemangkasan anggaran yang harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa.

Namun suasana mediasi yang semestinya berlangsung kondusif dan mengedepankan musyawarah dikabarkan sempat memanas.

Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lumbah, Ainul Yakin, disebut melontarkan pernyataan bernada keras kepada seorang wartawan yang hadir dalam forum tersebut.

“Ingat ai kalu rumah, orang Hulu Sungai kada bebukahan,” ucapnya kepada wartawan yang berada di lokasi mediasi tersebut.

Ucapan tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak mencerminkan semangat dialog yang seharusnya dibangun dalam forum mediasi.

Terlebih, wartawan yang hadir menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dan menyampaikan perkembangan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak menilai, dalam situasi yang tengah sensitif, seluruh peserta mediasi semestinya dapat menahan diri dan mengedepankan etika komunikasi agar proses penyelesaian masalah tidak berkembang menjadi konflik baru.

Polemik insentif yang sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat kini semakin mendapat perhatian. Selain menyangkut penghentian program insentif, muncul pula isu ketidakharmonisan di internal lembaga desa yang disebut-sebut berdampak pada dinamika hubungan antaranggota.

Forum mediasi sejatinya menjadi sarana mencari solusi dan membangun kesepahaman bersama, bukan ruang untuk melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun rasa tidak nyaman bagi pihak lain, termasuk insan pers.

Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan sesuai fakta. Karena itu, setiap pihak diharapkan dapat menghormati tugas jurnalistik yang dijalankan wartawan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, polemik terkait penghentian program insentif serta dinamika yang terjadi dalam rapat mediasi dan menunggu langkah penyelesaian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. (tim/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Dinas Ketahanan Pangan Murung Raya gelar Gerakan Pangan Murah di halaman kantor Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Senin (8/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Sekretaris Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, Rony Paska mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk meningkatnya biaya distribusi.

Gerakan Pangan Murah yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok bersubsidi, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, kopi, teh dan mie instan.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat tampak antusias memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya H. Johansyah, S.E.,M.I.P, mengapresiasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Perum Bulog, Senin (8/6/2026).

Menurut Johansyah, kegiatan pasar murah merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi dampak inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.

Ia menilai kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini perlu menjadi perhatian bersama agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Program pasar murah ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi,” ujar Johansyah.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Murung Raya ini mengatakan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Perum Bulog perlu terus diperkuat guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Menurutnya, selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pelaksanaan pasar murah juga menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah serta upaya mempertahankan daya beli masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga berperan menjaga kestabilan ekonomi daerah,” katanya.

Johansyah berharap program pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya, termasuk kecamatan dan desa-desa yang berada di daerah terpencil.

“Kami berharap program seperti ini terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program yang telah disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya serta mendukung berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Menurut Johansyah, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Perum Bulog, dan masyarakat menjadi kunci penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau serta ketersediaan pangan tetap terjaga. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekorabarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno, S.T, menyambut baik pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Perum Bulog, Senin (8/6/2026).

Menurut Sutrisno, kegiatan tersebut merupakan langkah positif Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau di tengah tekanan inflasi.

Ia menilai pasar murah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama saat terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi warga.

“Program pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya subsidi harga kebutuhan pokok, masyarakat tentu sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Sutrisno panggilan akrap Apen.

Politisi Gerindra mengatakan, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Perum Bulog dalam menyediakan bahan pokok bersubsidi merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan gejolak harga di pasaran.

“Kerja sama seperti ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Ini juga menjadi salah satu upaya nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” katanya.

Sutrisno berharap program pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kecamatan hingga desa-desa terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.

“Harapan kita kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan di pusat kota, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang akses terhadap kebutuhan pokok masih terbatas. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Murung Raya,” tuturnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program yang disediakan pemerintah secara bijak serta mendukung berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Sutrisno optimistis sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Bulog, dan seluruh elemen masyarakat akan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. (asd/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Program insentif TPA/TPQ Al-Qur’an yang selama ini menjadi salah satu visi dan misi Pemerintah Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kembali menjadi sorotan publik.

Program yang telah berjalan selama beberapa tahun tersebut dikabarkan tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2026 dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Darmo sapaan akrab Baseri salah seorang Mantan Kepala Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak sewaktu di Kantor Redaksi Koran Barito di Komplek Batola Residence

Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk program insentif masyarakat kini dialokasikan untuk pembangunan gorong-gorong serta peningkatan jalan di RT 5 Desa Sungai Lumbah.

Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, program insentif tersebut telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu program yang dikenal luas oleh warga desa.

Menanggapi persoalan tersebut, mantan Kepala Desa Belandean Muara, Baseri atau yang akrab disapa Darmo, turut angkat bicara. Menurutnya, program yang telah berjalan dan menjadi bagian dari kebijakan desa tidak bisa begitu saja dihilangkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Menurut saya, tidak bisa menghilangkan insentif begitu saja. Kecuali ada Peraturan Bupati yang mengatur penghapusan program tersebut. Itu pun harus melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Pengalihan anggaran juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan,” ujarnya saat berkunjung ke Kantor Redaksi di Komplek Batola Residence Blok H Site III, Nomor 17, Handil Pinang II, Kecamatan Alalak, Senin (8/6/2026) sore.

Dengan nada kecewa, Darmo bahkan mempertanyakan alasan penghapusan program yang selama ini telah berjalan di desa.

“Kalau memang insentif masyarakat bisa dihilangkan begitu saja, bagaimana dengan insentif kepala desa. Program yang sudah berjalan seharusnya dikaji secara matang sebelum dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Suriani, memberikan pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa di wilayahnya program serupa tidak pernah dianggarkan karena bukan termasuk aset desa.

“Kami di sini tidak menganggarkan insentif tersebut karena bukan merupakan aset desa,” jelasnya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala belum memberikan keterangan resmi. Wartawan telah berupaya menghubungi pihak dinas untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait aturan penghapusan maupun pengalihan program tersebut.

Namun, upaya konfirmasi yang diarahkan kepada kepala bidang terkait belum mendapatkan respons. Pesan yang disampaikan juga belum memperoleh jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Polemik ini pun menambah daftar pertanyaan mengenai arah kebijakan penggunaan anggaran desa di Sungai Lumbah. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Namun di sisi lain, penghentian program insentif yang telah lama berjalan juga menimbulkan harapan akan adanya penjelasan yang transparan agar tidak memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. (tim/kb). 

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperkuat kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas) agar semakin berdaya dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Anggota DPRD Murung Raya, Mahyono, mengatakan keberadaan ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat.

“Kami berharap organisasi kemasyarakatan mampu berperan aktif mendukung program pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi,” ujar Mahyono, Senin (8/6/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Murung Raya itu menegaskan pentingnya membangun karakter organisasi yang mandiri, kritis, inovatif, dan sportif. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung visi dan misi Murung Raya HEBAT menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam menyongsong Murung Raya Emas 2030.

Selain itu, Mahyono mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan agar mengelola dana hibah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap seluruh ormas di Kabupaten Murung Raya dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan roda organisasi sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendapat kepercayaan publik.

“Dengan tata kelola yang baik, saya yakin ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Murung Raya yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah, menegaskan bahwa perubahan anggaran daerah harus menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Menurutnya, perubahan anggaran tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka dalam APBD, tetapi juga harus mampu memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.

“Mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat, semuanya harus berjalan secara beriringan dan berkelanjutan,” ujar Johansyah kepada wartawan di Kantor DPRD Murung Raya, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Murung Raya akan fokus mengawal aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan regulasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Johansyah juga menilai dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pembahasan rancangan perubahan APBD bersama DPRD dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah guna memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan, kami berharap perubahan anggaran ini dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan Murung Raya yang lebih maju, merata, dan sejahtera,” tandasnya. (asd/kb).