JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (BPSDM Kemendagri RI) yang melaksanakan orientasi bagi wakil rakyat yang terpilih pada Pemilihan Umum legislatif, Februari 2024.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel H Muhammad Alpiya Rakhman mengemukakan itu, Jumat (27/9/2024) usai mengikuti orientasi bagi wakil rakyat provinsinya oleh BPSDM Kemendagri di Jakarta. Menurut dia, para narasumber sangat berkompeten dan bahan materi yang mereka sampaikan kan pun mampu memotivasi serta menggugah semangat para anggota Dewan peserta orientasi

“Apalagi lebih banyak berdiskusi sehingga lebih interaktif sehingga akan lebih mantap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedewanan,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.

Pasalnya, menurut Alpiya atau calon Wakil Ketua DPRD Kalsel itu, materi-materi pada orientasi tersebut sangat relevan, mengupas hal-hal mendasar dari tugas dan fungsi, hingga hal-hal menyangkut isu-isu global lain.

“Oleh karena itu, pada prinsipnya anggota DPRD Kalsel siap mengimplementasikan pengetahuan serta ilmu yang telah kami dapatkan dalam orientasi,” demikian Alpiya Rakhman. Orientasi peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2024 – 2029 oleh BPSDM Kemendagri di Jakarta tersebut, 23 – 27 September 2024.

Keanggotaan DPRD Kalsel 2024 – 2029 yang berjumlah 55 orang terdiri dari Partai Golkar 13, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 10, Gerindra tujuh serta Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing enam orang.

Selain itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Demokrat masing-masing tiga orang, serta seorang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP yang kelak akan menjadi fraksi gabungan. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) dalam menjamin kesehatan seluruh masyarakat di daerah setempat kembali menuai prestasi. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon, Kamis (8/8/2024).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat UHC.

Dalam acara tersebut, Maruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Di usianya yang ke 22, kabupaten yang memiliki julukan Kota Emas tersebut menjadi salah satu kabupaten termuda di wilayah Kalimantan Tengah yang sukses mencapai UHC setelah berhasil mengintegrasikan Program Kartu Mura Sehat (KMS) ke dalam Program JKN pada tahun 2018 dan konsisten mempertahankan UHC hingga saat ini.

Berdasarkan data per 1 Agustus 2024, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Murung Raya mencapai 100 persen dari 117.877 jiwa total penduduk sedangkan peserta yang berstatus aktif sebanyak 113.660 jiwa (96,42”6).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.64/ jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan, jelas Ghufron.

la juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya termasuk bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk dapat mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN.

Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Daerah yang telah mencapai UHC, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, hingga Presiden International Social Security Association (ISSA). (asd/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC), atas keberhasilan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai cakupan kepesertaan lebih dari 95% pada Program JKN dari total jumlah penduduk. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, pada acara UHC Award Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap penghargaan yang telah diberikan kepada setiap daerah. Sahbirin mengatakan penghargaan ini merupakan hadiah bagi masyarakat Kalsel yang telah turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Program JKN di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penghargaan ini merupakan persembahan bagi Masyarakat Kalsel dan sebagai hadiah juga bagi Provinsi Kalimantan Selatan yang memasuki Hari Jadi ke-74 di bulan ini,” ucap Sahbirin. Sabirin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan karena telah berkomitmen dalam menyukseskan Program JKN di masing-masing wilayahnya.

“Saya harap seluruh Kabupaten/Kota dapat terus konsisten mengawal penyelenggaraan Program JKN di daerahnya, karena program ini ada untuk kebaikan masyarakat di dalamnya,” harap Sahbirin.

Kepala Cabang Banjarmasin Asmar yang turut hadir dalam acara UHC Awards tersebut menyampaikan apresiasi capaian dan komitmen yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja Cabang Banjarmasin dalam memastikan masyarakatnya tercover dalam jaminan kesehatan.

“Apresiasi penuh terhadap seluruh Pemerintah Daerah yang telah mendapat predikat UHC atas tercapainya lebih dari 95% penduduk yang terdaftar menjadi peserta JKN. Untuk wilayah kerja Cabang Banjarmasin dari 7 kabupaten/kota yang ada, 5 yang telah mendapatkan predikat UHC.” Ungkap Asmar.

Lebih lanjut asmar menerangkan, Kelima daerah itu yaitu Kota Banjarbaru yang mencapai cakupan kepesertaan sebanyak 98,82%, Kabupaten Banjar sebanyak 97,07persen, Kabupaten Tanah Laut sebesar 100%, Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 100% dan Kabupaten Barito Kuala sebesar 99,46 persen.

Tentunya harapan kami, langkah yang telah diambil setiap kabupaten/kota yang telah mendapat predikat UHC dapat memotivasi daerah-daerah lainnya untuk turut mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN sehingga kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Asmar juga menyampaikan dengan penghargaan yang diperoleh itu, ada peningkatan kualitas Pelayanan, tidak hanya di fasilitas kesehatan saja, tetapi juga dari pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Sehingga Pelayanan yang didapat oleh masyarakat dapat semakin baik, mudah dan jelas.

Sebelumnya Ma’ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucap Mohammed Azman.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen,” terang Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. “Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.

“Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.

“Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama,” kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.

“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN,” tandas Ghufron.

Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. “Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” kata Ghufron.

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.

“Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN,” tutup Ghufron. (adv/kb).

BALI, onlinekoranbarito.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara (Sekwa Barut) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Peranan Protokol dan Humas dalam Menunjang Efektivitas Kinerja DPRD”. Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 24-27 Juni 2024 diikuti sebanyak 19 orang peserta di Hotel J4 Legian Bali.

Pada acara pembukaan dipimpin oleh Drs Edwin Tuah, yang juga merupakan pimpinan dari Sekretariat DPRD Barito Utara. Dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai strategi protokol untuk membangun komunikasi yang efektif dalam lingkungan DPRD.

“Kegiatan bimtek ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan baru bagi peserta, sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan mendukung terciptanya komunikasi yang lebih efektif di lingkungan DPRD Kabupaten Barito Utara,” kata Edwin Tuah.

Materi utama disampaikan oleh Anak Agung Rai Kartini, yang merupakan ahli dalam bidang strategi protokol. Kartini memberikan wawasan tentang teknik-teknik komunikasi yang efektif dalam memperkuat hubungan antar-anggota DPRD serta masyarakat.

Materi selanjutnya, disampaikan oleh Dr I Made Mahadi Sanatana, yang memberikan materi tentang “Publik Speaking dalam Kehumasan”.

Dr Sanatana yang telah memiliki pengalaman luas dibidang komunikasi publik memberikan tips dan trik tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam berbicara di depan publik serta strategi efektif untuk menyampaikan pesan dengan jelas. (adv/kb).

SEMARANG, onlinekoranbarito.com – Pj Bupati Barito Utara bersama Pj Ketua TP PKK Barito Utara Marsiana Muhlis menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 31 tahun 2024 di Semarang Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024).

Dalam menghadiri kegiatan itu Pj Bupati Muhlis juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Barito Utara. Kegiatan Harganas dilaksanakan di Lapangan Pancasila Simpang Lima Kota Semarang Jawa Tengah.

Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 31 tahun 2024 jatuh pada tanggal 29 Juni 2024. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Harganas 2024 mengusung tema ‘Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas’.

Puncak peringatan Harganas ke-31 dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Kepala BKKBN RI, Gubernur/Pj Gubernur/Bupati, Pj Bupati dan Walikota, Pj Walikota serta Ketua TPPS se Indonesia.

Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis mengatakan Pemkab Barito Utara berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti arahan Menko PMK RI.

“Kabupaten Barito Utara terus melaksanakan tindakan nyata dalam intervensi penurunan stunting, hal ini sudah terlihat dengan angka prevelansi stunting di kabupaten Barito Utara saat ini 15,6 persen,” kata Pj Bupati Muhlis.

Pj Bupati Muhlis juga berharap kedepannya dengan komitmen, sinergi dan kerja keras bersama pihak untuk terus menurunkan prevelansi angka stunting di wilayah Kabupaten Barito Utara sehingga Kabupaten Barito Utara bisa bebas dari kasus stunting atau zero stunting.

“Barito Utara akan terus meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia juga sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah setempat, Pemerintah Kabupaten Barito Utara sudah mengcover keikutsertaan BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Barito Utara,” imbuhnya.

Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan Harganas ke 31 ini mempunyai makna penting bagi bangsa ini, karena kembali diingatkan peran vital keluarga dalam membangun bangsa dan tema “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas” merupakan komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia”.

“Salah satu tantangan utama dihadapi Indonesia adalah masalah stunting (tengkes), yang telah mengalami penurunan selama satu dekade sebesar 15,7 persen atau rata-rata 1,57 persen per tahun. Angka tersebut masih jauh dari target 14 persen di tahun 2024, sehingga perlu strategi dalam menurunkan stunting tersebut,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Selain itu jelasnya untuk meningkatkan derajat hidup, peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan keluarga sehat berkualitas dapat dimulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita, akses air minum dan sanitasi layak.

Menko PMK Muhadjir Effendy usai acara puncak Harganas mengatakan target stunting 14 persen  pada tahun 2024 ini merupakan target ambisius, namun ini akan dilihat pada akhir tahun mendatang.

“Saat ini sedang dilakukan pengukuran dan intervensi stunting di seluruh Indonesia, pengukuran balita sudah mencapai 92,29 persen hingga diharapkan dapat tercapai 100 persen hingga akhir Juni ini. Hasil pengukuran terhadap balita ini, akan menjadi patokan dan titik tolak penanganan stunting tersebut,” ujar Muhadjir Effendy.(adv/kb).

SURABAYA, onlinekoranbarito.com –  Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Barito Utara Drs Jufriansyah, siap mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh semua peserta Proyek Perubahan PKN Tingkat II angkatan II tahun 2024, Rabu (26/6/2024).

Hal ini dikatakan Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah saat menjadi mentor 3 (tiga) pejabat eselon II Kabupaten Barito Utara dalam penyampaian Laporan Seminar Implementasi Proyek Perubahan PKN Tingkat II angkatan II tahun 2024, di BPSDM Provinsi Jawa Timur.

“Kami siap mendukung kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh semua peserta untuk bisa terus berlanjut, dan diharapkan dari segi implementasi dapat terus meningkat dari bulan ke bulan, khususnya untuk jangka menengah dan jangka panjangnya perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi antar para stakeholder dan perangkat daerah di Kabupaten Barito Utara,” kata Jufriansyah.

Adapun ketiga pejabat tersebut adalah Inspektur Barito Utara H Rakhmat Muratni, dengan Laporan Proyek Perubahan yang mengangkat judul “Pengawalan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal Melalui Audit Berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara”.

Kepala BappedaLlitbang Kabupaten Barito Utara, Edy Kusumajaya, dengan judul “Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan melalui penetapan data kemiskinan yang akurat di Kabupaten Barito Utara”.

Dan Kepala BKPSDM Barito Utara Hj Sri Hartati, menyampaikan Laporan Proyek Perubahan dengan judul “Strategi Kebijakan Merit Sistem melalui Assesment ASN di Kabupaten Barito Utara” yang di paparkan di depan penguji Prof Dr Bagong Suyatno, Coach Ismail.

Dalam tanggapannya, penguji Dr Bagong Suyatno, Coach Ismail mengatakan, bahwa sangat mengapresiasi cara ketiga peserta dalam menampilkan data yang sudah dioalah dalam bentuk bagan dan video yang menjadikan sebuah laporan. “Sehingga hal itu menjadi lebih baik dan menjadi mudah untuk di mengerti,” kata dia. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Presiden Joko Widodo menganugerahi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terkait keberhasilan mengendalikan inflasi pada 2023. Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan itu saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 dan TPID Award 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).

“Setiap saya ke daerah, hal utama yang saya tanyakan adalah tentang inflasi dan bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah itu,” kata Jokowi melalui video “Youtube” Sekretariat Presiden, Jumat (14/6/2024). Saat ini, Presiden Jokowi menyebutkan kondisi inflasi terkendali pada angka 2,84 persen, dan jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu sangat jauh berbeda pada angka 9,6 persen.

“Namun harus tetap hati-hati, Sekjen PBB telah mengeluarkan peringatan bahwa dunia menuju pada neraka iklim, suhu akan mencapai rekor tertinggi pada lima tahun ke depan,” ujar Presiden. Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi berbagai dampak perubahan iklim itu dimulai dari sekarang.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan TPID Award 2024 yang diterima merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam upaya mengendalikan inflasi.

“Semua pihak terlibat bekerja sama untuk mengendalikan inflasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas penghargaan TPID Award 2024 ini,” ujar Sahbirin.

Kalsel menjadi provinsi kinerja terbaik pengendalian inflasi di tingkat regional se-Kalimantan. Penghargaan yang sama juga diterima Jawa Tengah untuk regional Jawa-Bali, Sulawesi Tenggara untuk regional Sulawesi, Kepulauan Riau untuk regional Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat untuk regional Nusa Tenggara-Papua. (adv/kb).

JAWA TIMUR, onlinekoranbarito.com – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup serta perumahan rakyat uji komparasi terkait program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Provinsi Jawa Timur (Jatim).

“Kita mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menangani RTLH antara lain dengan studi komparasi sebagai perbandingan dan buat bahan masukkan,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah, Rabu (12/6/2024). Ia menerangkan Komisi III DPRD Kalsel menyasar studi komparasi ke Jatim, karena provinsi itu tergolong baik menjalankan program RTLH.

“Kita berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Banua pada berbagai aspek, seperti rehabilitasi RTLH serta mitigasi bencana dan lainnya,” ujar Abidinsyah.

Abidinsyah mengungkapkan Kalsel termasuk salah satu daerah di Indonesia yang rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor sehingga perlu menjalankan program rehabilitasi atau renovasi rumah relatif lebih baik dan tahan terhadap bencana agar  mengurangi kerugian dan kerusakan.

“Alhamdulillah, kita mendapat banyak masukkan dari Kota Surabaya yang dapat mempercepat pencapaian target dengan memperkuat fungsi pengawasan,” ujar Abidiansyah. Abidiansyah menuturkan DPRD Provinsi Kalsel mengupayakan agar Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana lebih untuk biaya perbaikan per rumah yang dilengkapi sanitasi.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jatim Akmarawita Kadir menuturkan Pemerintah Kota Surabaya menggulirkan program bedah rumah tidak layak huni “Tutilahu”. Kadir menerangkan program tersebut berjalan sudah sejak lama dan terus berkelanjutan di Kota Surabaya.

“Di Surabaya, Alhamdulillah lancar jadi rata-rata lebih dari 1.000 unit per tahun, namun masih kurang karena masih banyak yang membutuhkan. Jadinya Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah pusat agar lebih efektif pelaksanaannya,” tutur Kadir. (adv/kb).

JAWA BARAT, onlinekoranbarito.com – Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggali informasi tentang pengelolaan “desa cerdas” di Provinsi Jawa Barat (Jabar). “Ternyata Desa Cerdas itu berkaitan dengan desa digital, bukan hanya terkait internet saja,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Siti Noortita Ayu Febria Roosita, Selasa (11/6/2024).

Roosita mencontohkan Komisi I DPRD Kalsel mengunjungi sejumlah kerja sama dengan Dinas Kominfo, Pembangunan Masyarakat dan Desa (PMD,) dan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Namun, Roosita menggarisbawahi dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebesar Rp130 juta per desa.

“Jadi selain dari pemerintah pusat, seluruh desa di Jabar juga mendapatkan bantuan tanpa kecuali. Hal tersebut bakal kita sampaikan agar bisa menjadi perhatian Pemprov Kalsel,” ucapnya.

Menurut dia, Roosita menuturkan DPRD Kalsel akan mengawali pengajuan peraturan daerah (Perda) inisiatif dan mendorong Pemprov Kalsel membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menunjang perwujudan desa cerdas seperti Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas PMD Provinsi Jabar Nisa Avianty menguraikan desa cerdas merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur Jabar periode 2018-2023.

“Sebagaimana visi misi Gubernur Jabar terkait gerakan membangun desa yang kemudian ditetapkan melalui Pergub Nomor 51 Tahun 2023, perubahan eksistensi dari Pergub Nomor 8 Tahun 2022 tentang Gerbang Desa,” ucap Nisa.

Nisa menjelaskan pelaksanaan desa cerdas melalui desa digital dengan misi “Desa digital membawa semangat smart village” yaitu desa yang berpikiran cerdas untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik dengan ditandai “smart living”, “smart ekonomic” dan elemen lain. Nisa menambahkan penerapan desa digital harus didukung beberapa regulasi.

“Ide kita yang dilakukan dan di rasakan berhasil di Jabar, yaitu Pergub terkait Gerbang Desa menjadi alat orkestrasi yang bisa mengkolaborasikan dengan seluruh perangkat daerah yang memang dikomandoi DPM Desa,” tutur Nisa. Diketahui, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel uji komparasi desa cerdas ke Provinsi Jabar pada 10-12 Juni 2024. (adv/kb).