Connect with us

Umum

Batola Maksimalkan Tangani Stunting dan Kemiskinan Eksktrem

Published

on

MARABAHAN, koranbarito.com – Penjabat Bupati Barito Kuala, Mujiyat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berusaha maksimalkan menangani stunting, mengendalikan inflasi dan menekan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. “Stunting telah mengalami penurunan sekitar 11,43 persen, inflasi telah ditangani dengan baik dan kemiskinan ekstrem ditangani dengan pelaksanaan bedah rumah mencapai ratusan buah rumah,” ujar Mujiyat, Sabtu (21/10/2023).

Menurut dia, kemajuan pada bidang pertanian Batola menjadi lumbung pangan nasional juga dapat mengatasi inflasi. “Selama delapan bulan bekerja ada 12 penghargaan diterima Pemkab Batola. Artinya dalam satu bulan ada lebih dari satu penghargaan diterima, berarti kinerja Pemkab Batola sudah baik” ungkap Mujiyat.

Dia berharap, semua data yang disajikan dapat disinkronkan dan diharmonisasikan bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin membaik. Sekretaris Daerah Kabupaten Batola H Zulkipli Yadi Noor sangat mengapresiasi penyajian data bersama karena Pemkab Batola dapat mengetahui jika masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga lebih cepat diperbaiki.

“Hakikatnya adalah kinerja Pj Bupati Batola merupakan kinerja kami semua. Kami di sini dengan sepenuh hati melaksanakan program kegiatan yang diamanahkan,” ungkapnya. Acara “Zoom Meeting” Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti langsung Penjabat Bupati Batola Mujiyat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Zulkipli Yadi Noor dan seluruh pimpinan SKPD di Banjarmasin.

Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Nantinya, kinerja tersebut akan dievaluasi kembali pada triwulan keempat di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI.

Kegiatan tersebut diisi dengan arahan dan bimbingan dari narasumber Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berasal dari Inspektur 1-4 dan para Auditor Madya. Dalam acara itu, tim Kemendagri memberikan masukkan kepada Pemkab Batola tentang data-data telah dikirimkan sebelumnya kepada narasumber.

Data tersebut bakal digunakan saat pertanggungjawaban LPJ Penjabat Bupati Batola dapat berjalan lancar dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. (adv/kb).

 

 

Kalsel

Insentif TPA/TPQ Desa Sungai Lumbah Ditiadakan, Muncul Polemik Pengalihan Anggaran untuk Infrastruktur

Published

on

Pakai peci putih Sulaiman sapaan akrab M. Jaya bersama Suriani, Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak (Batola) di kediaman kades setempat.

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Program insentif TPA/TPQ Al-Qur’an yang selama ini menjadi salah satu visi dan misi Pemerintah Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kembali menjadi sorotan publik.

Program yang telah berjalan selama beberapa tahun tersebut dikabarkan tidak lagi dianggarkan pada Tahun 2026 dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Darmo sapaan akrab Baseri salah seorang Mantan Kepala Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak sewaktu di Kantor Redaksi Koran Barito di Komplek Batola Residence

Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk program insentif masyarakat kini dialokasikan untuk pembangunan gorong-gorong serta peningkatan jalan di RT 5 Desa Sungai Lumbah.

Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, program insentif tersebut telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu program yang dikenal luas oleh warga desa.

Menanggapi persoalan tersebut, mantan Kepala Desa Belandean Muara, Baseri atau yang akrab disapa Darmo, turut angkat bicara. Menurutnya, program yang telah berjalan dan menjadi bagian dari kebijakan desa tidak bisa begitu saja dihilangkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Menurut saya, tidak bisa menghilangkan insentif begitu saja. Kecuali ada Peraturan Bupati yang mengatur penghapusan program tersebut. Itu pun harus melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Pengalihan anggaran juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan,” ujarnya saat berkunjung ke Kantor Redaksi di Komplek Batola Residence Blok H Site III, Nomor 17, Handil Pinang II, Kecamatan Alalak, Senin (8/6/2026) sore.

Dengan nada kecewa, Darmo bahkan mempertanyakan alasan penghapusan program yang selama ini telah berjalan di desa.

“Kalau memang insentif masyarakat bisa dihilangkan begitu saja, bagaimana dengan insentif kepala desa. Program yang sudah berjalan seharusnya dikaji secara matang sebelum dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Suriani, memberikan pandangan berbeda. Ia menjelaskan bahwa di wilayahnya program serupa tidak pernah dianggarkan karena bukan termasuk aset desa.

“Kami di sini tidak menganggarkan insentif tersebut karena bukan merupakan aset desa,” jelasnya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala belum memberikan keterangan resmi. Wartawan telah berupaya menghubungi pihak dinas untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait aturan penghapusan maupun pengalihan program tersebut.

Namun, upaya konfirmasi yang diarahkan kepada kepala bidang terkait belum mendapatkan respons. Pesan yang disampaikan juga belum memperoleh jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Polemik ini pun menambah daftar pertanyaan mengenai arah kebijakan penggunaan anggaran desa di Sungai Lumbah. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Namun di sisi lain, penghentian program insentif yang telah lama berjalan juga menimbulkan harapan akan adanya penjelasan yang transparan agar tidak memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. (tim/kb). 

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

Mahyono Dorong Ormas di Murung Raya Perkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Organisasi

Published

on

By


PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperkuat kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas) agar semakin berdaya dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Anggota DPRD Murung Raya, Mahyono, mengatakan keberadaan ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat.

“Kami berharap organisasi kemasyarakatan mampu berperan aktif mendukung program pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi,” ujar Mahyono, Senin (8/6/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Murung Raya itu menegaskan pentingnya membangun karakter organisasi yang mandiri, kritis, inovatif, dan sportif. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan upaya mendukung visi dan misi Murung Raya HEBAT menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam menyongsong Murung Raya Emas 2030.

Selain itu, Mahyono mengingatkan seluruh organisasi kemasyarakatan agar mengelola dana hibah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap seluruh ormas di Kabupaten Murung Raya dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan roda organisasi sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendapat kepercayaan publik.

“Dengan tata kelola yang baik, saya yakin ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Murung Raya yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

Johansyah: Perubahan Anggaran Harus Dorong Pemerataan Pembangunan di Murung Raya

Published

on

By

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah, menegaskan bahwa perubahan anggaran daerah harus menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Menurutnya, perubahan anggaran tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka dalam APBD, tetapi juga harus mampu memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.

“Mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat, semuanya harus berjalan secara beriringan dan berkelanjutan,” ujar Johansyah kepada wartawan di Kantor DPRD Murung Raya, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Murung Raya akan fokus mengawal aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan regulasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Johansyah juga menilai dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pembahasan rancangan perubahan APBD bersama DPRD dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah guna memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan, kami berharap perubahan anggaran ini dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan Murung Raya yang lebih maju, merata, dan sejahtera,” tandasnya. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

DPRD Murung Raya Minta Penerangan Jalan di Puruk Cahu Ditingkatkan, Jembatan Merdeka Jadi Prioritas

Published

on

By

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kawasan dalam Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, menjadi perhatian anggota DPRD Murung Raya, Gunawan. Ia meminta dinas teknis terkait untuk meningkatkan pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan, terutama di titik-titik yang masih gelap pada malam hari.

Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Jembatan Merdeka yang dinilai minim penerangan sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun kecelakaan lalu lintas.

Gunawan mengatakan, keberadaan lampu penerangan jalan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus membantu menekan potensi tindak kriminalitas serta kecelakaan di jalan raya.

“Kami mengimbau dinas terkait agar lebih memfokuskan penempatan maupun pemasangan jaringan PJU di kawasan Kota Puruk Cahu dan sekitarnya yang masih minim penerangan. Jembatan Merdeka juga perlu menjadi salah satu prioritas untuk dipasangi lampu penerangan yang memadai,” kata Gunawan saat ditemui awak media di Puruk Cahu, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman yang belum memiliki fasilitas penerangan jalan yang memadai. Beberapa di antaranya berada di Jalan Veteran dan sejumlah lingkungan permukiman penduduk di dalam kota.

“Masih banyak kawasan yang minim penerangan, khususnya di wilayah Kota Puruk Cahu. Kami berharap pada tahun anggaran berjalan, kawasan-kawasan yang selama ini belum terjangkau PJU dapat segera dipasang lampu penerangan,” ujarnya.

Politisi tersebut menambahkan, penerangan jalan yang memadai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko tindak pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi pada malam hari.

“Dengan adanya PJU yang memadai, potensi terjadinya curanmor maupun kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Karena itu, kami berharap Dinas Perhubungan dapat memprioritaskan kawasan-kawasan yang masih minim penerangan,” pungkasnya. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

DPRD Murung Raya Dukung Peningkatan Kualitas PAUD untuk Wujudkan Generasi Unggul

Published

on

By

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Barlin, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul sejak dini.

Menurut Barlin, pendidikan anak usia dini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan perkembangan psikologis anak. Karena itu, ia menilai peningkatan kualitas layanan PAUD harus menjadi perhatian bersama.

“Kami dari DPRD Murung Raya sangat mendukqung upaya mewujudkan PAUD yang berkualitas serta mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak yang lebih memperhatikan perkembangan anak secara psikologis,” ujar Barlin, Senin (8/6/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga berharap Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan PAUD, termasuk melalui fasilitasi program dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

Menurutnya, dukungan tersebut penting dalam rangka mempersiapkan generasi muda Murung Raya yang memiliki daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

“PAUD perlu terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Yang paling penting, upaya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, terutama Pemerintah Daerah Murung Raya,” katanya.

Barlin juga mengapresiasi pelaksanaan Gebyar PAUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Murung Raya. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini.

“Gebyar PAUD merupakan langkah positif untuk menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Kegiatan seperti ini perlu terus didorong dan diimbangi dengan berbagai program edukatif lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan anak,” tandasnya. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

DPRD Murung Raya Dorong Pemkab Optimalkan Potensi Daerah untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Published

on

By

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya untuk terus menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan lokal.

Anggota DPRD Murung Raya, Akhirudin, mengatakan bahwa pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan hortikultura memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam mendukung kemandirian pangan daerah.

“Semakin banyak potensi daerah yang berhasil digali dan dikembangkan, maka akan semakin kuat ketahanan pangan kita. Selain itu, juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah,” kata Akhirudin, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, potensi yang dimiliki Murung Raya perlu dikembangkan secara merata di seluruh kecamatan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Ia menegaskan, upaya pengembangan sektor pangan tidak hanya dilakukan melalui program yang dikelola pemerintah, tetapi juga harus dibarengi dengan dukungan terhadap usaha-usaha masyarakat yang telah berjalan.

“Pemerintah perlu memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha masyarakat, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan maupun hortikultura. Dengan begitu, usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah,” ujarnya.

Akhirudin menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengembangkan berbagai sektor produktif tersebut. Melalui kolaborasi yang baik, potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan Murung Raya.

“Artinya, dalam mengembangkan setiap usaha yang ada, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat agar hasilnya lebih maksimal,” tandasnya. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

DPRD Murung Raya Minta Pemda Prioritaskan Perbaikan Sekolah dan Infrastruktur di Pelosok

Published

on

By


PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Fahriadi, meminta Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan, agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, terutama di wilayah pelosok.

Menurut Fahriadi, masih banyak bangunan sekolah di daerah terpencil yang kondisinya sudah lapuk termakan usia dan tidak lagi layak digunakan sebagai sarana belajar mengajar.

“Kami meminta Dinas Pendidikan dapat memperhatikan kondisi sekolah yang sudah tidak layak agar segera dilakukan perbaikan,” tegas Fahriadi, Jumat (8/6/2026).

Politisi Partai NasDem itu menekankan bahwa perbaikan ruang kelas dan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menciptakan kenyamanan bagi siswa maupun tenaga pendidik dalam menjalankan proses belajar mengajar.

Ia menilai peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah terpencil, merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Murung Raya.

Selain sektor pendidikan, Fahriadi juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperhatikan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan maupun desa.

Menurutnya, sejumlah jembatan saat ini mengalami kerusakan dan lapuk, sementara beberapa ruas jalan juga berlubang sehingga memerlukan perawatan dan perbaikan untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

“Jembatan dan jalan merupakan akses vital bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada perhatian dan perawatan secara berkala agar mobilitas warga tidak terganggu,” ujarnya.

Fahriadi berharap pemerintah daerah dapat menjadikan perbaikan fasilitas pendidikan dan infrastruktur dasar sebagai prioritas pembangunan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

DPRD Murung Raya juga mengajak seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di daerah. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

DPRD Murung Raya Minta Pemkab Prioritaskan Pemeliharaan Jalan Antar Kecamatan

Published

on

By

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno, ST, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui dinas terkait agar lebih memperhatikan pemeliharaan infrastruktur jalan, khususnya akses jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Menurut Sutrisno, kondisi jalan yang terpelihara dengan baik sangat penting untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan, jalan penghubung antar kecamatan merupakan jalur yang setiap hari digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari aktivitas perdagangan, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, hingga akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan.

“Seluruh akses jalan penghubung antar kecamatan merupakan jalur yang aktif digunakan masyarakat. Karena itu, pemeliharaan jalan harus menjadi perhatian agar mobilitas warga tetap lancar dan kegiatan ekonomi dapat berjalan optimal,” ujar Sutrisno, Senin (8/6/2026).

Politisi Gerindra tersebut menambahkan, selain menunjang perekonomian daerah, pemeliharaan jalan juga penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang rusak berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menghambat aktivitas masyarakat.

“Kami harapkan pemeliharaan akses jalan antar kecamatan dapat terus diperhatikan demi kenyamanan masyarakat serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Sutrisno berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkala, sehingga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Murung Raya tetap terjaga dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (asd/kb).

Continue Reading

DPRD Kabupaten Murung Raya

DPRD Murung Raya: Keterbatasan Anggaran Harus Diimbangi Penggunaan yang Tepat Sasaran

Published

on

By

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas menjadi tantangan serius bagi pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengatakan situasi tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah sekaligus masyarakat untuk tetap menjaga optimisme dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan dan pembangunan. Yang terpenting adalah memastikan setiap anggaran yang tersedia digunakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.

“Seminim apa pun anggaran yang dikelola oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD), apabila digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran pada skala prioritas, maka masyarakat tetap dapat merasakan manfaatnya. Sebaliknya, anggaran yang besar pun tidak akan memberikan kepuasan apabila tidak dikelola dengan baik,” ujar Johansyah.

Ia menjelaskan, sejak pertengahan 2025 sejumlah perusahaan yang selama ini menjadi mitra pembangunan daerah memilih memindahkan operasionalnya ke luar daerah. Selain itu, beberapa perusahaan lainnya juga belum memberikan kepastian terkait kelanjutan aktivitas usahanya di Murung Raya.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kontribusi terhadap PAD serta berkurangnya aktivitas ekonomi yang selama ini turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Karena itu, Johansyah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penetapan skala prioritas oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun maupun menjalankan program kerja. Menurutnya, anggaran yang terbatas harus difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan kondisi fiskal saat ini, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan program prioritas,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mendukung pembangunan daerah dengan menyebarkan informasi yang positif dan edukatif melalui media sosial.

Menurut Johansyah, penyebaran informasi yang konstruktif dapat membantu menjaga optimisme masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

“Peran masyarakat sangat penting. Mari bersama-sama menyampaikan informasi yang membangun agar semangat untuk memajukan daerah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan yang ada,” pungkasnya. (asd/kb).

Continue Reading

Populer