Kunjungan tersebut bertujuan studi komparatif penerapan Jejaring Digital Komunitas Informasi Masyarakat (JEDI-KIM) dan Aplikasi Digitalisasi PencatatanTamu (DIGANTA).

“Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan jadwal kegiatan DPRD bulan November 2025 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua DPRD Batola Nomor: 33/2025, tanggal 22 Oktober 2025,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batola Saleh dalam siaran pers.

Menurut Saleh, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk mempelajari strategi dan inovasi Diskominfosantik Bartim dalam membangun jejaring informasi publik berbasis komunitas melalui JEDI-KIM serta digitalisasi layanan tamu pemerintahan melalui aplikasi DIGANTA.

“Kami sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Diskominfosantik Bartim. Dua program ini bisa menjadi contoh baik dan semoga dapat kami adopsi di Kabupaten Batola ke depan,” ungkap Saleh.

Kegiatan studi komparatif itu, harap dia, dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Sementara, Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPRD Batola.

“Kami merasa terhormat atas kehadiran rekan-rekan DPRD Batola. Silakan menggali informasi lebih jauh tentang penerapan JEDI-KIM dan DIGANTA yang kami kembangkan di Bartim,” ujar Dwi.

Rombongan DPRD Batola dipimpin Saleh selaku Ketua Komisi III didampingi para anggota komisi Syarif Faisal, Nanang Kaderi, Suparman, H. Murjani, Akhmad Bani dan Jauhar Arif.

Rombongan tersebut disambut hangat Kepala Diskominfosantik Bartim Dwi Aryanto bersama Sekretaris Dinas Limer, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Wayan Cakre, Kepala Bidang E-Government Fredisen Madianu, serta jajaran pegawai Diskominfosantik Bartim. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kota Banjarmasin. Karena itu, Kelurahan Pelambuan bersama seluruh masyarakat berkomitmen untuk mendukung penuh program tersebut.

Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, Kelurahan Pelambuan dan warganya terus berupaya mengutamakan kebersihan serta menjaga keindahan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan alat pemotong rumput kepada 69 Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Pelambuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (12/12/25).

Bantuan diberikan secara bertahap. Pada tahap pertama disalurkan 40 unit alat pemotong rumput kepada 40 RT, dan tahap kedua sebanyak 29 unit kepada 29 RT yang tersisa. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Pelambuan.

Lurah Pelambuan, Junaidi S.Hut, berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu warga dalam membersihkan dan menjaga keindahan lingkungan di wilayah masing-masing.

“Bantuan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengatasi pertumbuhan rumput liar yang sering menjadi masalah di sekitar permukiman,” ujar Junaidi.

Ia menambahkan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bukti nyata dukungan Kelurahan Pelambuan terhadap kerja sama masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, asri, dan sehat.

Sementara itu, Ketua RT 19 Pelambuan, Rachmad, salah satu penerima bantuan pada tahap kedua, menyampaikan terima kasih kepada Lurah Pelambuan. Ia menegaskan bahwa mesin pemotong rumput tersebut akan digunakan dan dirawat dengan baik untuk menjaga kebersihan serta keindahan wilayahnya. (Rahmad).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK menyampaikan apresiasi yang tinggi atas digelarnya kegiatan Doa Bersama untuk Bencana Alam yang dilaksanakan Polda Kalimantan Selatan di Auditorium Polda Kalsel pada Selasa (9/12/2025) Pagi.

Menurut Supian HK, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan empati bersama terhadap masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah mengalami musibah bencana alam.

Ia menilai doa bersama lintas elemen ini penting sebagai bentuk solidaritas kebangsaan sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

“Doa bersama ini adalah wujud solidaritas dan empati. Ketika bencana terjadi, kita sebagai bangsa harus bersatu, saling menguatkan, dan memberikan dukungan moral maupun spiritual.” ujar Supian HK

Kegiatan yang menghadirkan penceramah Dr. H. Das’ad Latif tersebut turut dihadiri pejabat Polda Kalsel dan undangan dari berbagai instansi.

Supian HK mengatakan, inisiatif Polda Kalsel ini patut dijadikan contoh karena tidak hanya mengedepankan tugas keamanan, tetapi juga memperkuat peran sosial dan spiritual di tengah masyarakat.

Ia juga berharap agar melalui kegiatan ini tumbuh semangat kebersamaan untuk saling membantu dan mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tertimpa bencana. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam masa evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana program kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (9/12/2025).

Dalam pembahasan program 2026, salah satu agenda yang menjadi perhatian Komisi III adalah rencana pembangunan stadion internasional. Sejumlah aspek teknis dan perencanaan dibahas bersama secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menjelaskan bahwa jarak lokasi rencana pembangunan stadion menjadi salah satu hal yang harus dievaluasi.

“Pihak PUPR tadi menjelaskan bahwa jarak yang direncanakan kurang lebih 6 km dari bandara. Secara teori, jarak minimal seharusnya 15 km,” ujarnya.

Kimmi, sapaan akrab Mustaqimah menambahkan. Dari hasil pemaparan Dinas PUPR, aspek ketinggian bangunan dan kesesuaian tata ruang dinyatakan aman. Meskipun, beberapa hal teknis lainnya masih perlu pendalaman.

“kata PUPR dalam rapat tadi, terkait ketinggian bangunan dan aspek teknis lainnya aman, Mungkin nanti akan ada RDP atau rapat lanjutan terkait hal tersebut, dan pihak PUPR menyampaikan akan melakukan kolaborasi kembali untuk mendalaminya,” tambahnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam masa evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana program kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (9/12/2025).

Dalam pembahasan program 2026, salah satu agenda yang menjadi perhatian Komisi III adalah rencana pembangunan stadion internasional. Sejumlah aspek teknis dan perencanaan dibahas bersama secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menjelaskan bahwa jarak lokasi rencana pembangunan stadion menjadi salah satu hal yang harus dievaluasi.

“Pihak PUPR tadi menjelaskan bahwa jarak yang direncanakan kurang lebih 6 km dari bandara. Secara teori, jarak minimal seharusnya 15 km,” ujarnya.

Kimmi, sapaan akrab Mustaqimah menambahkan. Dari hasil pemaparan Dinas PUPR, aspek ketinggian bangunan dan kesesuaian tata ruang dinyatakan aman. Meskipun, beberapa hal teknis lainnya masih perlu pendalaman.

“kata PUPR dalam rapat tadi, terkait ketinggian bangunan dan aspek teknis lainnya aman, Mungkin nanti akan ada RDP atau rapat lanjutan terkait hal tersebut, dan pihak PUPR menyampaikan akan melakukan kolaborasi kembali untuk mendalaminya,” tambahnya. (adv/kb).

Banjarmasin, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Johansyah, S.E., M.I.P., menghadiri pelantikan Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) se-Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Sabtu (06/12/2025) malam. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN ICDN, Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW ICDN Kalsel. Prosesi pelantikan juga diikuti oleh para pengurus ICDN dari 12 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Hasnuryadi menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia menegaskan bahwa konsolidasi organisasi menjadi langkah awal dalam memperkuat peran ICDN di Kalimantan Selatan.

“Konsolidasi akan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran ICDN di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya persatuan serta pelestarian lingkungan hidup, merujuk pada pengalaman banjir besar 2021 yang menjadi pelajaran penting mengenai kerusakan alam.

Sementara itu, Ketua Umum DPN ICDN, Ir. Dr. Willy M. Yoseph, menegaskan bahwa ICDN merupakan wadah strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus pelestarian kearifan lokal Dayak.

“ICDN adalah tempat menyatukan pemikiran. Kita memperjuangkan SDM Dayak sekaligus menjaga pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan,” katanya.

Usai pelantikan, Johansyah menyampaikan ucapan selamat kepada Hasnuryadi dan mengapresiasi suksesnya acara tersebut.

“Semoga kepemimpinan beliau mampu memperkuat konsolidasi organisasi dan membawa ICDN semakin berperan dalam pemberdayaan masyarakat Dayak,” ujarnya.

Johansyah menilai ICDN memiliki peran penting dalam memperkuat jaringan pemikiran serta identitas budaya Dayak. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi jembatan kolaborasi antarwilayah, termasuk antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

“Kami berharap ICDN mampu menghadirkan gagasan strategis bagi pengembangan SDM dan pelestarian lingkungan,” tambahnya.

Menurut Johansyah, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat kontribusi cendekiawan Dayak dalam pembangunan daerah.

“Kami siap bersinergi mendukung program positif ICDN demi kemajuan masyarakat Dayak dan kesejahteraan warga Kalimantan,” tegasnya. (asd/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK Apresiasi Kesiapan dapur lapangan untuk makan gratis jelang Haul Akbar Ulama kharismatik Banua M. Zaini bin Abdul Ghani atau akrab disapa Abah Guru Sekumpul 5 Rajab 1446 hijriah yang digagas Kepolisian Daerah (POLDA) Kalsel.

Hal ini disampaikan Supian HK usai menghadiri Demo Dapur Lapangan Brimob Polda Kalsel yang disiapkan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pengajian rutin serta Haul Abah Guru Sekumpul di Kabupaten Banjar.

Acara yang digelar di lapangan tembak Markas Komando (Mako) Brimob Polda Kalsel juma’at (5/12/2025) tersebut, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel membahas teknis partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Gabungan TNI Polri serta seluruh stakeholder untuk mensukseskan kelancaran jelang Haul Guru Sekumpul, yang sekaligus dirangkai dengan persiapan Kalsel untuk mengirimkan bantuan ke daerah – daerah yang tertimpa bencana seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Lebih lanjut Supian HK menyambut baik, upaya Polda Kalsel dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ia menekankan pentingnya peran Polda Kalsel dalam menjaga kelancaran dan ketertibanan masyarakat di wilayah Kalsel jelang gelaran event keagamaan terbesar di Kalsel tersebut.

“Haul Abah Guru Sekumpul ini merupakan agenda rutin yang berpotensi menghadirkan ribuan bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan jemaah dari dalam maupun luar negeri, jadi kami sebagai wakil rakyat, sangat mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mempersiapkan segala keperluan jelang agenda Haul, termasuk Dapur Lapangan yang didemokan kali ini, ungkap Supian HK.

Acara ditutup dengan makan siang bersama, yang dimasak langsung dari dalam truk dapur lapangan Polda Kalsel, dan meminum air langsung dari Ransus Watergen (mobil khusus Penyaringan Air Bersih siap minum) yang dimiliki oleh Polda Kalsel. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekorannbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Rumah Banjar pada Kamis, (4/12/2025) pagi.

Diterima oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H. Sadam Husin Naparin, S.H. dan H. Taupik Rahman S.H. dirinya menyambut hangat kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batola, Ayu Dyan Lilian Sari Wiryono.

Ayu Dyan dibersamai oleh Ketua dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Batola, Dinas Kesehatan Kabupaten Batola, serta Biro Hukum dan Biro Organisasi Kabupaten Batola.

“Tujuan kunjungan kami hari ini selain bersilaturahmi ialah ingin berkonsultasi guna menindaklanjuti status Klinik Utama Setara, apakah balai atau klinik,” ujar Ayu Dyan.

Dirinya mengaku banyak mendapatkan informasi dan pandangan, namun untuk menambah pendalaman, pihaknya akan kembali menjadwalkan untuk berkonsultasi ke Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel.

Sadam Husin berharap status Klinik Utama Setara ini secepatnya mendapatkan titik terang. Hal ini, ujar Sadam Husin agar warga setempat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

“Karena statusnya belum jelas, sehingga saat ini klinik milik pemerintah Kabupaten Batola itu kurang diminati pasien. Sangat disayangkan dengan biaya yang tidak sedikit, masih belum bisa beroperasi secara maksimal,” ujar Sadam Husin.

Lebih lanjut, sebagai DPRD Provinsi Kalsel dari daerah pemilihan Batola, dirinya siap untuk turut mengawal hingga tuntas. Sehingga dengan kejelasan status yang ada, klinik tersebut siap untuk diresmikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Batola. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinesinarbarito.com — Sosialisasi literasi keuangan dengan fokus pencegahan pinjaman online (pinjol) ilegal digelar di Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Sabtu (1/12/2025) sekitar pukul 09.30 WITA. Kegiatan yang mengangkat tema “Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Desa Belandean melalui Edukasi dan Komunikasi Efektif untuk Mencegah Jeratan Pinjaman Online” tersebut diikuti puluhan warga dengan antusias.

Program ini merupakan inisiatif mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi kelas 5B Reguler Pagi Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, bekerja sama dengan Pemerintah Desa Belandean serta menghadirkan pemateri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banjarmasin.

Ketua pelaksana kegiatan, Evelyn Sule, menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilatarbelakangi rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan prosedur pinjaman online ilegal.

“Pengetahuan warga mengenai pinjol ilegal di Desa Belandean masih sangat terbatas. Itu alasan kami memilih melakukan sosialisasi ini di sini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dijalankan oleh mahasiswa, namun turut melibatkan dukungan pihak desa dan lembaga resmi.

“Kepala desa memfasilitasi tempat, sedangkan materi disusun berdasarkan sumber dari OJK Banjarmasin,” jelasnya.

Peserta kegiatan merupakan warga Desa Belandean, terutama mereka yang masih minim literasi keuangan dan rentan terjerat pinjol ilegal. Respons warga juga dinilai sangat baik.

“Alhamdulillah respon peserta sangat bagus, mereka sangat antusias,” tambah Evelyn.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, panitia menyebarkan kuesioner evaluasi kepada peserta setelah acara berlangsung.

Sementara itu, Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Saya menilai kegiatan ini sangat bermanfaat. Banyak warga yang sebelumnya tidak tahu kini menjadi paham fungsi OJK dan bahaya pinjol ilegal,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya literasi keuangan demi meningkatkan kesejahteraan serta mencegah masalah sosial akibat pinjaman ilegal.

Dari OJK, Senior Manager Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Andhika Pras setia, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan komitmen OJK dalam mengedukasi masyarakat mengenai keuangan digital.

“Saat ini kami sudah memblokir lebih dari 2.227 aplikasi pinjaman online ilegal, sedangkan yang berizin hanya 96,” tuturnya.

Andhika juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pinjaman online karena dapat menimbulkan kerugian.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dan pembagian lembar evaluasi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Belandean semakin bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal. (adv/kb).