Umum
Supian HK Dorong Sinergi BPK dan Stakeholder Perkuat Pengawasan Anggaran
BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional di Banjarmasin, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi fondasi utama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan serta mendukung percepatan pembangunan di Banua.
“Sinergi ini krusial agar hasil pengawasan dapat diterjemahkan dengan baik oleh semua pihak, sehingga rekomendasi yang diberikan bisa langsung ditindaklanjuti tanpa hambatan,” ujar Supian HK.
Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi antara BPK, pemerintah, legislatif, kalangan akademisi, hingga mahasiswa dalam memahami tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Dengan pemahaman yang sama, potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan.
Supian HK juga menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan yang memiliki lebih dari empat juta penduduk di 13 kabupaten/kota.
“Melalui pengawasan yang terintegrasi, kebocoran anggaran bisa ditekan sehingga program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, akademisi Prof Dr HA Hafiz Anshari AZ, MA, serta Direktur Utama PT Bank Kalsel H Fachrudin.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Hasnuryadi Sulaiman, sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah.
Sejumlah anggota DPRD Kalsel juga terlihat hadir, di antaranya H Suripno Sumas, Habib Musa Assegaf, dan Athaillah Hasbi.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Seminar nasional ini merupakan hasil kerja sama antara BPK RI dan Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Kalimantan Selatan. (adv/kb).
Kalteng
Bupati Heriyus Sambut Kepulangan Jemaah Haji Murung Raya
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menyambut langsung kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Murung Raya tahun 2026 di halaman Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu, Rabu (10/6/2026).
Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh haru. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Murung Raya, Warnita Heriyus, Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, sejumlah kepala perangkat daerah, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga jemaah, serta tamu undangan lainnya.
Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Murung Raya mencapai 74 orang, terdiri atas 27 laki-laki dan 47 perempuan. Salah satu jemaah laki-laki yang turut menunaikan ibadah haji adalah Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi.
Ketua Panitia Pemulangan Jemaah Haji Murung Raya, Pirman Prihatin, melalui Asisten I Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, menyampaikan bahwa sebanyak 53 jemaah telah tiba dan disambut di Puruk Cahu. Sementara itu, 16 jemaah masih beristirahat di Banjarmasin dan lima jemaah lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi.
Dalam sambutannya, Bupati Heriyus mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah menunaikan rukun Islam kelima. Ia berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
“Semoga nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih bermanfaat dalam kehidupan,” ujar Heriyus.
Ia juga menyampaikan rasa syukur karena proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Selain itu, Heriyus berharap kuota haji bagi masyarakat Murung Raya dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak warga yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. (asd/kb).
DPRD Kabupaten Murung Raya
Ketua DPRD Murung Raya Apresiasi Kepulangan Jemaah Haji, Usulkan Petugas Pendamping Daerah
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., mengapresiasi kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Murung Raya yang tiba dengan selamat setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Kepulangan jemaah haji disambut langsung oleh Bupati Murung Raya Heriyus didampingi Sekretaris Daerah Sarwo Mintarjo serta sejumlah unsur pemerintah daerah di halaman Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu, Rabu (10/6/2026).
Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan 53 jemaah haji yang kembali ke Murung Raya. Mereka disambut hangat oleh keluarga masing-masing. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya, Ketua MUI Murung Raya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Rumiadi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji dalam keadaan sehat dan selamat.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah ke daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung rangkaian penyelenggaraan ibadah haji sehingga berjalan lancar, mulai dari pemberangkatan hingga penyambutan kepulangan jemaah di Murung Raya,” ujar Rumiadi.
Menurutnya, kualitas pelayanan haji perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, termasuk melalui penyediaan petugas pendamping haji daerah. “Kepada pemerintah daerah, kiranya dapat menyediakan anggaran untuk petugas pendamping haji daerah pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Rumiadi menilai keberadaan petugas pendamping sangat penting karena tidak seluruh jemaah memiliki pengalaman melaksanakan ibadah haji. Sebagian besar jemaah masih memerlukan pendampingan, terutama terkait pemahaman lokasi ibadah dan kendala komunikasi.
“Dengan adanya petugas pendamping haji daerah, para jemaah akan lebih mudah menjalankan ibadah dengan lancar. Pendamping dapat membantu dan memandu jemaah selama berada di Madinah, Arafah, Muzdalifah, Mina, hingga Makkah,” jelasnya.
Diketahui, jumlah jemaah haji asal Murung Raya yang diberangkatkan pada 26 April 2026 sebanyak 74 orang, terdiri atas 27 laki-laki dan 47 perempuan. Sebanyak 69 orang tergabung dalam Kloter Banjarmasin 4.
Sementara itu, Panitia Keberangkatan Haji Kabupaten Murung Raya, Pirman Prihatin, mengatakan sebanyak 53 jemaah telah tiba di Murung Raya. Adapun 16 jemaah lainnya masih berada di Banjarmasin, sedangkan lima jemaah masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi karena tergabung dalam Kloter 5, 6, dan 19.
“Sebanyak 53 jemaah sudah tiba di Murung Raya. Sementara 16 jemaah masih berada di Banjarmasin, dan lima jemaah lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi,” ujar Pirman. (asd/kb).
DPRD Kabupaten Murung Raya
DPRD Murung Raya Dukung Pemkab Perjuangkan Keberlangsungan PPPK
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya dalam memperjuangkan keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, guna menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menanggapi pernyataan Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 di Aula Bapperida Murung Raya, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus, Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Herman Kondo Siriwa, S.H., M.H., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fajar Kunaefi, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Bebie menegaskan bahwa tenaga PPPK memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah pedalaman.
“Kami di DPRD tentu mendukung langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keberadaan PPPK. Mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Bebie.
Menurutnya, keberadaan tenaga PPPK sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pelayanan publik. Dengan kondisi geografis Kabupaten Murung Raya yang luas, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan masih sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat di desa-desa dan wilayah terpencil.
Ia menilai, apabila terjadi pengurangan tenaga PPPK dalam jumlah besar, hal tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan pemerintah, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, Bebie berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah dalam merumuskan kebijakan terkait tenaga PPPK agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi tenaga PPPK. Mereka telah banyak berkontribusi membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Murung Raya siap mendukung berbagai langkah pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja yang telah mengabdi di berbagai sektor pemerintahan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya dapat terus berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya. (asd/kb).
Kalteng
Pimpin Apel Gabungan, Pj Sekda Tekankan Kesiapan KKN, Sinode GKE dan Peningkatan Pelayanan Publik
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menggelar apel gabungan rutin di halaman Kantor Bupati Murung Raya, Senin (8/6/2026). Apel dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus, dan diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Sarwo Mintarjo menyampaikan sejumlah arahan Bupati Heriyus terkait agenda prioritas pemerintah daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan seluruh perangkat daerah.
Salah satu agenda yang menjadi fokus adalah persiapan penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Palangka Raya dan UIN Palangka Raya yang akan ditempatkan di tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Murung Raya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM Puruk Cahu, sehingga kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara optimal.
Menjelang pelaksanaan Sinode Umum ke-XXV Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang, seluruh perangkat daerah diminta memastikan kesiapan penginapan, sarana pendukung, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya guna mendukung kelancaran kegiatan berskala besar tersebut.
Dalam arahannya, Pj. Sekda juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran permukiman yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia meminta seluruh pihak untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran.
Perhatian lainnya turut diberikan terhadap penanganan kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah titik yang dinilai penting untuk menjaga kelancaran transportasi, distribusi barang, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Seluruh ASN diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, bekerja secara profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sarwo saat menyampaikan arahan Bupati.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah serta menggunakan media sosial secara bijak, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan harmonis di tengah masyarakat.
Melalui apel gabungan tersebut, Pemkab Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (asd/kb).
Kalteng
Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui zoom meeting, Senin (8/6/2026).
Bertempat di ruang zoom meeting Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Murung Raya, kegiatan strategis ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna, yang hadir secara resmi mewakili Bupati Murung Raya Heriyus.
Rapat rutin skala nasional yang diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.M.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026 yang menunjukkan bahwa seluruh atau 38 provinsi di Indonesia saat ini tengah mengalami inflasi tahunan (year-on-year) per Mei 2026, di mana untuk wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah tercatat menempati posisi angka inflasi tertinggi yang menyentuh 4,56 persen.
Guna meredam andil inflasi dari sektor pangan yang diprediksi akan terdampak oleh perubahan cuaca, pertemuan ini mengulas secara rinci Strategi Antisipasi Dampak Musim Kemarau melalui tiga pilar utama, yaitu langkah antisipasi prabencana melalui penguatan infrastruktur air, langkah adaptasi saat kemarau lewat penerapan pola tanam hemat air dan varietas padi tahan kering, serta langkah mitigasi risiko berupa optimalisasi pompa air darurat dan klaim asuransi tani.
Merespons dinamika data tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan penegasan kuat dan menginstruksikan agar seluruh kepala daerah bersikap proaktif, turun langsung ke lapangan, serta tanggap melakukan intervensi pasar guna memantau pergerakan harga komoditas pokok secara berkala di wilayah masing-masing agar dampak kekeringan tidak memicu lonjakan harga yang tidak terkendali.
Selain berfokus pada agenda pengendalian inflasi daerah serta kesiapan logistik pertanian dalam menghadapi musim kemarau panjang, rangkaian kegiatan pertemuan virtual nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kali ini juga turut dirangkaikan dengan agenda Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi komoditas unggulan di daerah. (asd/kb).
Kalsel
Rapat Mediasi Terkait Dana Insentif Dialihkan ke-Fisik Desa Sungai Lumbah Memanas Anggota BPD Ainul Yakin : “Ikam tahu haja kalu rumahku, orang Hulu Sungai kada babukahan”
Anggota BPD Ainul Yakin : “Ikam tahu haja kalu rumahku, orang Hulu Sungai kada babukahan”
MARABAHAN, onlinekoranbarito.com.– Rapat mediasi terkait polemik penghapusan program insentif di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan menjadi ruang mencari solusi dan titik temu, justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dalam rapat mediasi yang digelar di Kantor Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (9/6/2026).
Hasil rapat disampaikan bahwa program insentif yang selama ini menjadi salah satu program unggulan desa tidak lagi dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut disebut karena adanya keterbatasan anggaran serta kebijakan pemangkasan anggaran yang harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa.
Namun suasana mediasi yang semestinya berlangsung kondusif dan mengedepankan musyawarah dikabarkan sempat memanas.
Salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lumbah, Ainul Yakin, disebut melontarkan pernyataan bernada keras kepada seorang wartawan yang hadir dalam forum tersebut.
“Ingat ai kalu rumah, orang Hulu Sungai kada bebukahan,” ucapnya kepada wartawan yang berada di lokasi mediasi tersebut.
Ucapan tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak mencerminkan semangat dialog yang seharusnya dibangun dalam forum mediasi.
Terlebih, wartawan yang hadir menjalankan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi dan menyampaikan perkembangan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Sejumlah pihak menilai, dalam situasi yang tengah sensitif, seluruh peserta mediasi semestinya dapat menahan diri dan mengedepankan etika komunikasi agar proses penyelesaian masalah tidak berkembang menjadi konflik baru.
Polemik insentif yang sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat kini semakin mendapat perhatian. Selain menyangkut penghentian program insentif, muncul pula isu ketidakharmonisan di internal lembaga desa yang disebut-sebut berdampak pada dinamika hubungan antaranggota.
Forum mediasi sejatinya menjadi sarana mencari solusi dan membangun kesepahaman bersama, bukan ruang untuk melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun rasa tidak nyaman bagi pihak lain, termasuk insan pers.
Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan sesuai fakta. Karena itu, setiap pihak diharapkan dapat menghormati tugas jurnalistik yang dijalankan wartawan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, polemik terkait penghentian program insentif serta dinamika yang terjadi dalam rapat mediasi dan menunggu langkah penyelesaian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. (tim/kb).
Kalteng
Gerakan Pangan Murah Hadir di Kelurahan Beriwit, Bantu Warga Dapatkan Sembako Bersubsidi
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Dinas Ketahanan Pangan Murung Raya gelar Gerakan Pangan Murah di halaman kantor Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Senin (8/6/2026).
Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Sekretaris Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, Rony Paska mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk meningkatnya biaya distribusi.
Gerakan Pangan Murah yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok bersubsidi, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, kopi, teh dan mie instan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat tampak antusias memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar. (asd/kb).
DPRD Kabupaten Murung Raya
Johansyah Apresiasi Operasi Pasar Murah, Bantu Masyarakat Hadapi Inflasi
PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya H. Johansyah, S.E.,M.I.P, mengapresiasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Perum Bulog, Senin (8/6/2026).
Menurut Johansyah, kegiatan pasar murah merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi dampak inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Ia menilai kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini perlu menjadi perhatian bersama agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Program pasar murah ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi,” ujar Johansyah.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Murung Raya ini mengatakan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Perum Bulog perlu terus diperkuat guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Menurutnya, selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pelaksanaan pasar murah juga menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah serta upaya mempertahankan daya beli masyarakat.
“Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga berperan menjaga kestabilan ekonomi daerah,” katanya.
Johansyah berharap program pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya, termasuk kecamatan dan desa-desa yang berada di daerah terpencil.
“Kami berharap program seperti ini terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program yang telah disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya serta mendukung berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Johansyah, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Perum Bulog, dan masyarakat menjadi kunci penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau serta ketersediaan pangan tetap terjaga. (asd/kb).
DPRD Kabupaten Murung Raya
Sutrisno Apresiasi Operasi Pasar Murah untuk Kendalikan Inflasi
PURUK CAHU, onlinekorabarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno, S.T, menyambut baik pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Perum Bulog, Senin (8/6/2026).
Menurut Sutrisno, kegiatan tersebut merupakan langkah positif Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau di tengah tekanan inflasi.
Ia menilai pasar murah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama saat terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi warga.
“Program pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya subsidi harga kebutuhan pokok, masyarakat tentu sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Sutrisno panggilan akrap Apen.
Politisi Gerindra mengatakan, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Perum Bulog dalam menyediakan bahan pokok bersubsidi merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan gejolak harga di pasaran.
“Kerja sama seperti ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Ini juga menjadi salah satu upaya nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” katanya.
Sutrisno berharap program pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kecamatan hingga desa-desa terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.
“Harapan kita kegiatan seperti ini tidak hanya dilaksanakan di pusat kota, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang akses terhadap kebutuhan pokok masih terbatas. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Murung Raya,” tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program yang disediakan pemerintah secara bijak serta mendukung berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah.
Sutrisno optimistis sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Bulog, dan seluruh elemen masyarakat akan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. (asd/kb).
-
Nasional3 tahun agoSambut Tahun Baru 2023, IOH Region Kalisumapa Siapkan Command Center
-
Nasional3 tahun agoEvaluasi Harga Berkala, Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax dan Dex Series Per 3 Januari
-
Nasional9 bulan agoAkhmad Munir Terpilih Ketua Umum PWI Pusat, Tiga Formatur Disepakati
-
Kalteng2 tahun agoPj Bupati Murung Raya Buka Forum Komunikasi Implementasi Pencapaian UHC
-
Kalsel10 bulan agoBupati H Fani Ingin Wujudkan Tabalong Religius
-
Kalteng9 bulan agoBupati Heriyus Kunker ke PT Adaro Minerals, Dorong Sinergi Perusahaan dan Pemda untuk Kesejahteraan Masyarakat
-
DPRD Kabupaten Pulang Pisau10 bulan agoKoperasi Merah Putih Dianggap Strategis Bangun Ekonomi Lokal
-
DPRD Kabupaten Pulang Pisau10 bulan agoFraksi DPRD Pulpis Sepakat Bahas Revisi Perda OPD
-
Nasional3 tahun agoRekomendasi 5 HP Vivo Dual Kamera Harga Murah Januari 202
-
Kalsel10 bulan agoTabalong Wujudkan Program Satu Desa Satu Pendakwah
