JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang akan disahkan mendapat sorotan luas. Sebab RUU yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa itu bisa disalahgunakan. Hal ini karena adanya beberapa pasal yang kontroversi dan multitafsir.

RUU ini punya tujuan mulia. Tetapi ada 5 pasal yang harus dicermati karena hukum bisa menjadi menakutkan daripada fungsi melindungi. Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki.

Pasal 2 mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. Risikonya, pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi pembukuan, kekayaannya bisa dianggap ‘tidak sah’.

Demikian juga Pasal 3, yang menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya tetap berjalan. Ini akan menimbulkan dualisme hukum perdata dan pidana. Risikonya masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: aset dirampas, sementara dirinya tetap diadili.

Berikutnya Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengatakan perampasan dilakukan bila jumlah harta dianggap ‘tidak seimbang’ dengan penghasilan sah. Persoalannya frasa kalimat ‘tidak seimbang’ sangat subjektif. Risikonya seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai, karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan hariannya.

Pasal 6 ayat (1) juga perlu dicermati. Aset bernilai minimal Rp 100 juta bisa dirampas. Persoalannya ambang batas nominal bisa salah sasaran. Karena seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana Rp 150 juta bisa terjerat, sementara penjahat bisa menyiasati dengan memecah aset di bawah Rp 100 juta.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal, kabur, atau dibebaskan. Persoalannya hal ini bisa merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Risikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.

Yang juga penting untuk dicermati adalah prosedur perampasan (blokir, sita, pembuktian), di mana didalilkan setelah aset disita, pihak yang keberatan harus membuktikan bahwa harta itu sah (reverse burden of proof). Ini membalik beban pembuktian ke rakyat. Risikonya, rakyat yang tidak paham hukum bisa kehilangan aset karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal.

Karena itu, saya menyarankan pembahasan RUU memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Mulai dari Istilah ‘tidak seimbang’, di mana harus punya ukuran objektif, laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi. Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.

Pun demikian soal pembuktian. Harus tetap menjadi beban aparat penegak hukum. Karena siapa yang menuduh wajib membuktikan, bukan rakyat. Termasuk harus ada putusan pengadilan independen sebagai syarat mutlak perampasan, karena tidak boleh ada perampasan tanpa persetujuan hakim.

Begitu pula proses perampasan, harus transparan dan mengutamakan akuntabilitas publik sehingga proses perampasan harus terbuka, diawasi media dan masyarakat. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak.

Terakhir, sosialisasi dan literasi hukum harus dikerjakan masif. Rakyat harus diedukasi agar tahu hak-haknya, sehingga tidak mudah ditakut-takuti. Karena ibarat pedang bermata dua, rakyat kecil bisa dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi. Sedangkan orang kaya bisa melindungi aset dengan pengacara dan dokumen.

Oleh:
Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, (Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Cikarang, onlinekoranbarito.com – Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030.

Munir meraih 52 suara dalam pemilihan yang berlangsung pada Kongres PWI 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (30/8). Sementara itu, calon ketua umum lainnya, Hendry Ch. Bangun, memperoleh 35 suara.

Dalam kongres yang sama, Atal S. Depari terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat setelah unggul tipis dengan 44 suara. Rivalnya, Sihoni HT, memperoleh 42 suara.

Usai penghitungan suara, suasana kongres langsung riuh dengan sorak gembira para anggota PWI yang hadir. Akhmad Munir bersama Atal Depari kemudian dikalungkan selendang sutera khas Bugis sebagai simbol kemenangan.

Sebagai langkah awal, Munir memimpin rapat pleno ketiga Kongres Persatuan dan menetapkan tiga formatur untuk membentuk kepengurusan PWI Pusat periode 2025–2030. Mereka adalah Fathurrahman mewakili wilayah Sumatera, Lutfil Hakim mewakili Pulau Jawa, serta Sarjono mewakili wilayah Sulawesi. Mereka akan bekerja selama 30 hari untuk membentuk kepengurusan.

Kemenangan Munir sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua di Indonesia, yang tengah menatap tantangan besar dalam menjaga marwah jurnalisme di era digital.

Sumber dari: RK1.

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia kembali menggelar Penganugerahan Baznas Award 2025 untuk mengapresiasi kinerja Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan para pihak yang telah berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Acara ini berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) seluruh Indonesia dengan tema “Menguatkan BAZNAS dalam Mendukung Asta Cita”, Kamis (28/8/2025).

Dalam ajang tersebut, Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., dinobatkan sebagai penerima penghargaan untuk kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas peran aktif dan dedikasi Bupati Barito Kuala beserta jajaran dan Baznas Kabupaten Barito Kuala dalam membangun sistem zakat yang berkelanjutan dan berdampak nyata di tengah masyarakat.

Ketua Baznas RI, Noor Achmad, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan melalui proses evaluasi yang ketat dan menyeluruh. “Kami melihat komitmen pemerintah daerah tidak hanya dari kebijakan yang mereka buat, tetapi juga dari implementasi nyata di lapangan serta seberapa besar mereka mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan zakat,” ujarnya.

Bupati Barito Kuala mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia menilai penghargaan tersebut tidak luput dari kerja keras Baznas Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan program serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. “Tentu kita dari Pemerintah akan selalu mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan program kerja dari Baznas Kabupaten Barito Kuala sehingga hal tersebut bisa terlaksana dengan maksimal,” pungkasnya.

Acara penganugerahan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari pemerintah pusat, kepala daerah dari seluruh Indonesia, pengurus Baznas tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para pegiat zakat dari berbagai lembaga amil zakat dan organisasi masyarakat sipil. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Presiden Prabowo Subianto hari ini menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam sidang tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian pemerintah, antara lain pendirian 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Jumat(15/8/2025).

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembentukan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

Program ini merupakan pelaksanaan nyata dari Asta Cita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa, untuk membuka lapangan kerja, KDMP akan tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

“Koperasi Desa Merah Putih akan ringankan beban hidup masyarakat kita, dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, sesuai harga jual,” tegas Presiden. (adv/kmfksl/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa digitalisasi merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan menyatukan bangsa melalui konektivitas nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Kick Off Komdigi Karnaval 2025 menyambut HUT ke-80 RI di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

Meutya menegaskan digitalisasi berperan penting dalam menyatukan bangsa, yaitu dengan menyediakan konektivitas yang menghubungkan seluruh Indonesia.

“Digitalisasi merupakan bagian penting dalam kerangka persatuan bangsa karena berperan menghubungkan dari Sabang sampai Merauke,” kata Meutya.

Menurut Meutya, topik digitalisasi sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam tema HUT ke-80 RI, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

“Digitalisasi juga berperan penting dalam mengawal kedaulatan bangsa dan kemajuan bangsa, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi,” ujarnya

Oleh karena itu, Meutya mengajak sivitas Kementerian Komdigi untuk terus bersemangat dalam bekerja mewujudkan digitalisasi di Indonesia sebagai bentuk perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

“Digitalisasi tidak bisa lepas dari semangat untuk bersatu, berdaulat, dan maju,” tegasnya.
Tak hanya dalam pekerjaan sehari-hari, Meutya juga mendorong semangat kemerdekaan ditransformasikan ke dalam berbagai kegiatan internal.

Perayaan HUT ke-80 RI di lingkungan Kemkomdigi yang diwarnai dengan berbagai lomba internal antarpegawai diharapkan dapat meningkatkan semangat dan solidaritas pegawai.

Meutya meminta agar seluruh pegawai dapat berpartisipasi di berbagai perlombaan yang diadakan dengan tetap menjaga sportivitas.

“Kita akan berlomba tapi untuk persatuan dan kesatuan di Kementerian ini,” tandasnya.

Menkomdigi Meutya Hafid juga mengungkapkan Kemkomdigi akan memeriahkan kegiatan Karnaval Kemerdekaan yang akan digelar pada Minggu (17/8/2025) malam di kawasan Monas hingga Semanggi dengan menghadirkan Truk Karnaval Komdigi.

Kementerian Komdigi akan menghadirkan tema “Transformasi Digital, Wujudkan Indonesia Maju” yang memvisualisasikan Kemkomdigi sebagai nakhoda utama yang menavigasi pemanfaatan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah. (adv/kmfksl/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak-anak di ruang digital.

Ia kembali mengangkat prinsip-prinsip utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), termasuk gagasan klasifikasi platform digital berdasarkan risiko dan jenjang usia pengguna.

Berbicara di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur, Kamis (24/7/2025), Meutya menyoroti makin meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak saat menggunakan internet dan media sosial.

Menurut Meutya, tidak semua platform digital layak diakses bebas oleh anak, karena terdapat konten yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan psikologis mereka.

“Platform dengan risiko tinggi hanya boleh diakses oleh anak-anak berusia 16 tahun ke atas, dan itu pun harus dengan pendampingan orang tua,” ujarnya.

Dalam regulasi PP Tunas, setiap platform digital memiliki klasifikasi batas usia anak yang berbeda-beda sesuai tingkat risikonya.

“Platform digital tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan mengklasifikasikan akses berdasarkan kategori risiko platform, yaitu rendah, sedang, dan tinggi,” jelasnya.

Meutya menegaskan platform berisiko tinggi, seperti yang mengandung pornografi, kekerasan, atau rentan terhadap perundungan, akan dikenakan pembatasan usia yang ketat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa klasifikasi usia anak dalam mengakses platform digital dibagi dalam beberapa jenjang antara lain:

* Di bawah 13 tahun, hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak.
* 13–15 tahun, diperbolehkan mengakses platform dengan risiko rendah hingga sedang.
* 16–17 tahun, bisa mengakses platform dengan risiko tinggi, tetapi harus dengan pendampingan orang tua.
* 18 tahun ke atas, diperbolehkan mengakses secara independen semua kategori platform.
Meutya mengatakan PP Tunas menjadi tonggak penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat untuk anak-anak.

PP Tunas berperan melindungi anak-anak dari paparan konten negatif yang tidak sesuai usia dan mencegah terjadinya adiksi digital.

Namun demikian, upaya perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, orang tua, dan anak-anak itu sendiri.

Meutya menekankan pentingnya keberanian anak-anak untuk melapor jika menjadi korban kekerasan di ruang digital.

Menurut Meutya, anak-anak tidak boleh diam jika mengalami perundungan, penipuan, atau ajakan mencurigakan dari orang asing di media sosial.

“Kalau jadi korban perundungan, penipuan, atau dapat ajakan bertemu oleh orang asing, anak-anak jangan diam. Laporkan ke orang tua, guru, atau pihak berwenang. Negara hadir untuk melindungi kalian,” tegasnya di hadapan ratusan siswa.

Peran aktif dari semua pihak diharapkan dapat melindungi anak-anak Indonesia dari dampak negatif internet dan mendorong pemanfaatan ruang digital untuk hal-hal yang positif.

*

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi – Marroli J. Indarto (081310711160). (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

MALANG, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, baru saja menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang pada Rabu, 23 Juli 2025. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala melalui program beasiswa pendidikan.

Rektor STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang, Dr. Abdul Wahid Mahsuni, menyambut baik kerjasama ini dan memberikan 50 beasiswa kepada masyarakat Barito Kuala yang ingin melanjutkan pendidikan di STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala.

Herman Susilo berharap masyarakat Barito Kuala dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

“Kami sangat berterima kasih kepada STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Barito Kuala untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka,” kata Herman Susilo.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan masyarakat Barito Kuala dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjadi lebih sejahtera. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Herman Susilo juga berharap agar masyarakat Barito Kuala dapat memanfaatkan beasiswa ini dengan baik dan menjadi generasi yang berkualitas dan berkompeten di masa depan. “Kami berharap agar masyarakat Barito Kuala dapat menjadi agen perubahan dan pembangunan di daerah kita,” kata Herman Susilo.

Dengan kerjasama ini, Kabupaten Barito Kuala dan STIE Pembangunan Nasional Indonesia Malang berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di daerah tersebut. (adv/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya peran media dalam mengawal program prioritas pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat, melalui penyampaian informasi yang akurat kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Media Briefing bertajuk “Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Minggu (20/7/2025).

Oleh karena itu, menurut Meutya, media perlu memahami program Sekolah Rakyat untuk menjamin ketepatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Di tengah maraknya disinformasi dan hoaks, masyarakat harus mendapat informasi yang betul. Dan kami juga titip pesan kepada teman-teman pejuang media massa di Solo, ataupun secara umum di Jawa Tengah, agar kita terus memberitakan hal-hal yang benar kepada masyarakat,” ujar Meutya.

Pihaknya memastikan Komdigi akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan media, terutama dalam penyampaian informasi program-program prioritas pemerintah.

“Di sini Komdigi menyediakan forum agar teman-teman, khususnya media di Jawa Tengah, dapat mendengarkan dan langsung dari Pak Sekjen Kemensos mengenai sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Meutya juga menekankan media berperan penting dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

“Setiap program tidak mungkin hadir, lahir, lalu sempurna dari awal, pasti ada masukan-masukan, dan itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan-masukan kepada program-program pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya memastikan pemerintah terbuka terhadap segala masukan yang disampaikan oleh media.

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto.

Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico serta para jurnalis dari berbagai media di wilayah Jawa Tengah.

*

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi – Marroli J. Indarto (081310711160). (adv/kmf/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjangkau Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program Sekolah Rakyat telah dimulai sejak Senin, 14 Juli.

“Bersamaan dengan peluncuran Sekolah Rakyat, BGN secara bertahap telah menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah tersebut. Saat ini, jumlah penerima manfaat dari kalangan pelajar Sekolah Rakyat mencapai 848 orang,” kata Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, Sabtu (19/7/2025).

Redy menjelaskan, jumlah penerima manfaat MBG di Sekolah Rakyat akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersedia di berbagai wilayah.

“Mengingat pentingnya akses terhadap makanan bergizi seimbang untuk mendukung proses belajar-mengajar yang optimal, kami akan terus mendorong agar seluruh peserta didik di Sekolah Rakyat segera memperoleh layanan MBG,” ujar dia.

Program MBG di Sekolah Rakyat memiliki skema distribusi yang berbeda dari sekolah umum. Jika sekolah umum hanya mendapatkan satu kali makan siang, peserta didik di Sekolah Rakyat menerima tiga kali makan (sarapan, makan siang, dan makan malam), serta dua kali kudapan (pagi dan sore hari).

BGN juga memastikan kesiapan infrastruktur untuk pelayanan gizi. Berdasarkan hasil pemetaan, saat ini terdapat 16 SPPG yang siap mendukung operasional Sekolah Rakyat. Dua di antaranya—SPPG Margahayu dan SPPG Graha Prima Kencana—telah menjadi percontohan yang melayani ribuan penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan.

Redy juga menyampaikan perkembangan terbaru pelaksanaan Program MBG. Hingga akhir pekan ini, jumlah SPPG yang beroperasi mencapai 2.109 unit, meningkat sebanyak 111 unit sejak Senin, 14 Juli 2025. Total penerima manfaat program MBG kini mencapai 6.379.433 orang, tersebar di seluruh daerah.

Selain itu, BGN tengah menyiapkan tenaga khusus, yaitu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk menjadi kepala SPPG di berbagai wilayah.

“Sebanyak 30 ribu SPPI yang telah menjalani pelatihan intensif selama enam bulan akan ditugaskan untuk mengawal penyediaan dan distribusi MBG di seluruh provinsi di Indonesia,” jelas Redy.

Para calon kepala SPPG telah dibekali dengan pendidikan karakter dan kemampuan manajerial, mencakup mental yang tangguh, semangat bela negara, kepemimpinan, serta keterampilan teknis sesuai kebutuhan.

“BGN terus mendorong seluruh pihak penyelenggara SPPG untuk berpegang pada standar operasional yang ketat. Keamanan dan kualitas makanan menjadi prioritas utama agar seluruh penerima manfaat dapat merasakan dampak positif dari program MBG,” tutup Redy. (adv/kmf/kb).