BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 melaksanakan kunjungan pembelajaran ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini merupakan tahapan studi lapangan peserta pelatihan, khususnya dalam menggalilesson learnberbasis solusi kreatif dan advokasi dari unit kerja instansi pemerintah.

Widya Iswara Utama BPSDMD Kalsel, Rahmadi, menyampaikan bahwa tahapan advokasi ini merupakan salah satu tahapan dari proses pembelajaran studi lapangan.

“Kegiatan hari ini merupakan tahapan ekspos advokasi, yaitu penyampaian hasil analisis dan rekomendasi peserta kepada instansi yang menjadi objek studi,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan pada rangkaian pelatihan ini, peserta melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan, setelah itu peserta diharuskan menyusun laporan yang berisi temuan dan desain solusi yang telah dirancang. Pada hari ini, peserta mempresentasikan hasil temuannya secara lisan dan tertulis.

“Hal ini bertujuan agar peserta mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk saran dan solusi terhadap permasalahan organisasi berdasarkan pendekatan kreatif dan inovatif,” ujar Rahmadi.

Kegiatan ini diikuti oleh 8 peserta yang tergabung dalam satu kelompok, terdiri atas perwakilan dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang hadir untuk menyampaikan advokasi. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 I tahun 2025 di Aula Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan sambutan baik dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir.

“Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Ia menyampaikan harapan agar kegiatan kunjungan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi peserta dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adaptif dan inovatif di tempat tugas masing-masing,” tutupnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 8 peserta yang tergabung dalam satu kelompok, terdiri atas perwakilan dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang hadir untuk menyampaikan advokasi. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan upacara pembukaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, Sulkan bahwa pelatihan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pengelolaan keungan daerah yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakaan tata kelola Pemerintahan yang baik demi mewujudkan tata kelola yang transparan, lebih akuntabel, efektif dan efisien, ini akan berdampak langsung terhadap kualitas program, kegiatan, dan capaian pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tata kelola keuangan daerah harus menjadi perhatian serius, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.

“Artinya, selama 13 tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah di Kalsel telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,” tambahnya.

Sulkan juga menjelaskan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini merupakan agenda rutin tahunan yang secara konsisten diselenggarakan oleh BPSDMD. Tujuannya adalah untuk menyegarkan pengetahuan ASN, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang terus berubah.

“Pelatihan ini penting karena kualitas SDM pemerintahan harus terus ditingkatkan, dan regulasi keuangan daerah terus berkembang. Dengan pelatihan berkelanjutan, kompetensi ASN di bidang keuangan akan terus meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulkan mengaitkan pelatihan ini dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi. Salah satu indikatornya adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah berada di peringkat A, dan ditargetkan naik menjadi AA.

“Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menekankan dan terus mendorong agar nilai SAKIP Provinsi Kalsel bisa ditingkatkan menjadi AA. Ini artinya kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi,” tegasnya

Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 16 hingga 20 Juni 2025, dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan ASN perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel memproyeksikan sebanyak 6.287 orang agar bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Mereka merupakan tenaga non ASN yang telah tercatat dalam database BKN pada tahun 2022 lalu, dan pernah mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024 tahap I dan II, tetapi tidak dinyatakan lolos.

Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi mengatakan, hasil proyeksi tersebut didapat dari data peserta yang mendaftar CASN dan mengikuti seleksi hingga tahapan seleksi kompetensi hingga selesai.

“Jadi, pada hari Rabu lalu kita laksanakan zoom metting untuk melaksanakan sosialisasi penyusunan Bezzeting ASN dan usulan formasi prioritas tahun 2025 bersama seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk melihat kondisi data kepegawaian per tanggal 31 Desember 2024. Ini juga berkaitan dengan upaya kita dalam penyelesaian pengusulan PPPK Paruh Waktu,” kata Mashudi, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Mashudi menambahkan, berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 16 tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan menuntaskan penyusunan dan pemetaan PPPK paruh waktu. Untuk itu, melalui Bezzeting ini pihaknya, melakukan penyesuaian kebutuhan ASN di setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

“Untuk target kita harapkan secepatnya. Namun, pada Bulan Juli nanti kita akan panggil lagi semua SKPD untuk penyelarasan data Bazzeting ASN ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Mashudi menuturkan, melalui Rapat Bazzeting tersebut pihaknya juga telah membahas rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Ini masih rencana kita, apabila nanti usulan kita diterima oleh KemenPAN-RB. Disini kita menggunakan skema usia, yang artinya apabila ada PPPK paruh waktu yang hampir memasuki usia purna tugas, mereka akan kita prioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tukasnya. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangkaraya di ruang rapat Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/6/2025).

Kunjungan ini membahas pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) serta strategi pengelolaan data prioritas.

Rombongan Diskominfo Palangkaraya dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dila Kristiana. Kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim yang diwakili Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar yang juga menjabat Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Abdul Gafur, Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi; Kepala Seksi Pengembangan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Lingkungan, Muhammad Bayu Aji Kondang, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Bidang Informasi Publik dan Statistik, Muhammad Kharis Elyani serta Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh dan Staf Administrasi, Erix Panca.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Palangkaraya, Dila Kristiana menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari proses penyusunan data prioritas, penyebarluasan data melalui SPBE, serta langkah-langkah strategis pembentukan CSIRT yang telah diterapkan di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana tahapan pembentukan CSIRT yang sudah berhasil diterapkan di Kalsel, termasuk tips dan strategi percepatannya. Informasi ini penting agar kami bisa segera merealisasikan pembentukan CSIRT di Kota Palangkaraya,” jelasnya.

Dila juga menyebut bahwa pihaknya memperoleh informasi baru terkait implementasi Cyberchat sebagai bagian dari jaring komunikasi sandi yang belum terbentuk di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya. Hal ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan sebagai bagian dari tindak lanjut pasca pembentukan CSIRT.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Kalsel merupakan provinsi kedua di Indonesia yang telah membentuk tim tanggap insiden siber secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota.

“Dalam pertemuan ini, kami berbagi pengalaman mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, kendala teknis, hingga solusi konkret untuk mempercepat pembentukan CSIRT. Kami harap Kota Palangkaraya dapat segera menyusul,” ujar Sucilianita.

Diskominfo Kalsel berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dan mempercepat kesiapan daerah dalam menghadapi insiden siber, khususnya melalui pembentukan dan penguatan CSIRT. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua) Tahun 2025.

Dengan mengusung tema “Peningkatan Kontribusi KASULAMPUA terhadap Perekonomian Nasional melalui Transformasi Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung Penguatan Digitalisasi”, acara ini diselenggarakan di Hotel Galaxy Banjarmasin, Kamis (12/6/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Dan turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menegaskan bahwa Konreg PDRB Kasulampua merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.

“Wilayah Kasulampua dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian positif dari berbagai bidang pembangunan. Hal ini tercermin dalam berbagai indikator makro, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang terus mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun,” ujar Syarifuddin.

Namun, Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, transformasi ekonomi kerakyatan, penguatan digitalisasi, dan inklusi sosial perlu menjadi prioritas utama agar pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hingga ke pelosok desa.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Transformasi ekonomi kerakyatan, penguatan digitalisasi, dan inklusi sosial harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, dalam sambutannya menyampaikan tujuan strategis dari pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2025.

“Konreg PDRB ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi lintas provinsi dan institusi dalam penyediaan data statistik serta perencanaan pembangunan nasional, mengoptimalkan forum komunikasi ekonomi dan fiskal sebagai dasar kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta memperkuat transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis desa di wilayah Kasulampua,” jelas Ariadi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa forum ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan kolaborasi data berbasis Satu Data Indonesia (SDI), mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama perdagangan antarprovinsi guna memperkuat rantai pasok dan hilirisasi di wilayah timur Indonesia.

“Kami juga ingin menegaskan peran strategis Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Konreg ini menjadi momentum memperkuat kerja sama konkret antarwilayah untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ungkapnya.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, turut menggarisbawahi pentingnya peran data statistik dalam mendukung transformasi ekonomi kawasan.

“Kami berharap BPS dapat betul-betul berkontribusi menjadi teman baik untuk menemukenali apa sektor yang bisa kita ungkit dan bagaimana cara mengungkitnya,” ujarnya.

Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2025 menandai konsolidasi komitmen lintas provinsi dan lintas sektor dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang berbasis data, berkelanjutan, dan inklusif menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum Linmas) serta mendorong implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penanganan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja.

Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Zakly Asswan menegaskan bahwa penanganan kenakalan remaja tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga orang tua dan masyarakat.

“Kenakalan remaja merupakan persoalan yang tidak hanya berdampak pada individu pelakunya, tetapi juga berimbas pada keamanan dan ketertiban lingkungan. Saat ini, kita menyaksikan berbagai bentuk kenakalan mulai dari perkelahian pelajar, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba. Ini adalah fenomena sosial yang harus dicegah sejak dini,” kata Zakly, Banjarmasin, Kamis (12/6/2025).

Melalui sosialisasi ini, Zakly ingin membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda, agar ada pemahaman bersama tentang bahaya kenakalan remaja dan pentingnya hidup tertib serta taat aturan.

“Ini juga menjadi bagian dari tugas kami dalam menegakkan Perda Trantibum Linmas Nomor 6 Tahun 2020 yang memuat tanggung jawab bersama dalam menciptakan ketenteraman dan perlindungan masyarakat,” ucap Zakly.

Sosialisasi ini juga menghadirkan Sekretaris TP Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Siti Wasilah, yang menyampaikan pentingnya peran Posyandu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat.

“Saat ini Posyandu tidak lagi terbatas pada layanan kesehatan ibu dan anak. Dalam penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Posyandu Trantibum Linmas hadir sebagai media pemberdayaan masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani berbagai gangguan ketertiban termasuk kenakalan remaja,” kata Wasilah.

Ditambah Wasilah, melalui Posyandu, masyarakat diajak aktif menyuarakan permasalahan sosial di lingkungannya. Ketika masyarakat dilibatkan, maka penanganan akan lebih cepat, tepat, dan menyentuh akar persoalan.

“Posyandu Trantibum Linmas juga menjadi wadah edukasi, advokasi, dan solusi secara partisipatif untuk remaja kita agar tidak terjerumus ke perilaku menyimpang,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman, tertib, dan sehat bagi remaja, sekaligus memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui penegakan perda dan partisipasi aktif masyarakat di Posyandu Trantibum Linmas. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintan Provinsi Kaliamantan Selatan mengapresiasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Selatan yang menggelar Rapat Kerja Tahun 2025.

Acara dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan.

Dalam sambutannya, Ahmad Bagiawan menegaskan betapa besar potensi sumber daya alam di Kalimantan Selatan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Wilayah perairan kita menyimpan kekayaan bahari yang memberi manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis (12/6/2025).

Gia menambahkan, seluruh potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui peran HNSI yang terstruktur dan mampu menjadi jembatan aspirasi efektif bagi para nelayan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk meningkatkan peran dan fungsi HNSI melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

“Kami memandang HNSI bukan hanya sebagai organisasi profesi, melainkan mitra pembangunan yang memiliki peran krusial dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan,” kata Ahmad Bagiawan.

Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan program kerja yang terukur dan realistis, yang dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, pertemuan ini juga membahas solusi konkret untuk berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi para nelayan, mulai dari akses permodalan yang masih terbatas, fluktuasi harga ikan, hingga tantangan-tantangan lain yang menghambat perkembangan sektor perikanan.

“Momentum ini juga harus menjadi penguat konsolidasi internal HNSI. Konsolidasi adalah kunci utama membangun organisasi yang solid, kredibel, dan mampu menjadi representasi yang kuat bagi aspirasi nelayan,” pungkas Ahmad Bagiawan.

Dengan semangat tersebut, seluruh peserta rapat kerja sepakat menjadikan pertemuan ini sebagai momentum transformasi menuju HNSI yang lebih maju dan berdaya saing demi kemajuan nelayan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan. (adv/kmf/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Kasulampua Tahun 2025 di Hotel Galaxy Banjarmasin, Kamis (12/6/2025).

Mengangkat tema “Peningkatan Kontribusi KASULAMPUA terhadap Perekonomian Nasional melalui Transformasi Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif dan Berkelanjutan didukung Penguatan Digitalisasi,” kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan melahirkan Kesepakatan Wasaka Konreg PDRB Kasulampua Tahun 2025 yang memuat lima komitmen strategis lintas provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua).

“Kelima komitmen tersebut mencakup peningkatan kualitas statistik dan data sektoral sebagai dasar kebijakan pembangunan, optimalisasi forum komunikasi ekonomi dan fiskal lintas wilayah, mendorong transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis desa memperkuat kolaborasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia, termasuk melalui pengembangan Portal Satu Data Kasulampua, serta memastikan keberlanjutan forum dan tindak lanjut setiap tahunnya,” terangnya.

Portal Kasulampua merupakan implementasi konkret hasil Konreg sebelumnya yang digelar di Sulawesi Barat. Dikembangkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan, portal ini menggunakan platform Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) yang mendukung prinsip interoperabilitas, keterbukaan, dan efisiensi dalam pengelolaan serta diseminasi data sektoral.

“Penggunaan CKAN memungkinkan sistem integrasi data yang lebih sistematis dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti yang akurat dan relevan,” jelas Ariadi.

Ia menambahkan bahwa rekomendasi strategis juga dihasilkan dari kegiatan ini, yang meliputi penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengembangan sektor unggulan, hilirisasi industri, transformasi digital, dan kemandirian fiskal daerah.

“Kami berharap Konreg PDRB Kasulampua 2025 dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia dan memperkuat peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan,” tutupnya. (adv/kmf/kb).