Musrenbang RKPD 2026 Dorong SDM Unggul dan Infrastruktur Berkualitas

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026), ini mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan investasi pada sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, hadir langsung membuka kegiatan tersebut. Sementara itu, arahan dari pemerintah pusat disampaikan secara virtual oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Akhmad Wiyagus, mewakili Menteri Dalam Negeri.

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan bahwa capaian pembangunan Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Sejumlah indikator kinerja daerah bahkan disebut melampaui target nasional, sehingga menjadi pijakan penting dalam merancang arah pembangunan ke depan.

Ia menegaskan, perencanaan pembangunan daerah akan terus diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk melalui sinkronisasi RKPD Tahun 2027.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan program pembangunan berjalan terpadu, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi proyek-proyek strategis daerah. Menurutnya, keberadaan proyek tersebut tidak hanya mendorong masuknya investasi, tetapi juga berperan dalam memperkuat infrastruktur serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perencanaan melalui Musrenbang ini harus mampu menghasilkan kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, turut menyampaikan sejumlah usulan prioritas daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pelebaran ruas jalan Marabahan–Gampa yang dinilai sangat vital sebagai akses penghubung hingga ke wilayah Kabupaten Tapin.

Ia menjelaskan, kondisi jalan saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menampung tingginya mobilitas, terutama kendaraan bertonase besar. Hal ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan menghambat kelancaran distribusi.

Melalui Musrenbang ini, pihaknya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera direalisasikan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, terarah, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (adv/kb).