BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Wakil Wali Kota Banjarmasin H Ananda memastikan selama masa pemerintahan dirinya dan Wali Kota HM Yamin, segala aduan dan keluhan masyarakat akan terlayani dengan baik.

Hal ini sebagai bentuk komitmen Yamin-Ananda terhadap penanganan sejumlah masalah di perkotaan, yang juga terserap dari sejumlah pengaduan masyarakat. Dia pun menegaskan semua aduan yang masuk dari masyarakat bakal aegera diproses oleh Pengaduan/Lapor Banjarmasin.

Hal ini diungkapkan Hj Ananda saat berdiskusi dengan Tim Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor), di Ruang Kerja Wakil Wali Kota, Balaikota Banjarmasin, Senin (10/3/2025).

HJ Ananda sendiri dalam pertemuan tersebut sangat serius menyimak paparan sejumlah anggota tim yang dikoordinir Kabid Informasi Publik, Hj Nurbaiti didampingi Sub Koordinator Pengelolaan Opini Publik, Arbain, S.Kom serta jajaran terkait.

Flashback ke masa kampanye mereka, Ananda pun bercerita kalau mereka sistem pengaduan tersendiri yaitu Laporia. Karena itu pihaknya akan berkolaborasi penuh dengan Diskominfotik Banjarmasin agar aduan atau keluhan masyarakat bisa tertangani dengan baik.

“Waktu masa jaman kampanye, kami punya tim tersendiri untuk menghandle keluhan-keluhan dan kami ingin mengkolaborasikan dengan tim yang ada terbentuk saat ini,” ujarnya.

Ananda bersyukur, dengan adanya SP4N-Lapor yang dikomandoi oleh Diskominfotik itu bisa menjawab kebutuhan yang mereka inginkan. Hal ini agar seluruh masyarakat Kota Banjarmasin itu bisa berpartisipasi langsung dalam pembangunan kota.

“Jadi bila ada layanan publik yang tidak dilaksanakan dengan baik, tidak sesuai dengan SOP itu bisa langsung dikeluhkan, jadi terima kasih banyak Diskominfotik atas kerja kerasnya,” sambungnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin tidak hanya mempunyai sistem pengaduan online, namun juga Layanan Darurat Call Center 112 Banjarmasin Siaga yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Banjarmasin secara gratis.

“Jadi keluhan terhadap pelayan publik itu bisa di sampaikan SP4N-Lapor, apalagi Banjarmasin punya call center 112, itu 24 jam gratis bebas pulsa dan juga kita punya tadi namanya media sosial Instagram Pengaduan Banjarmasin,” jelasnya.

“Jadi sekarang ada aduan apapun yang masuk ke Pak Wali Kota, ke saya, saya akan langsung tag ke Pengaduan Banjarmasin untuk segera di tinjaklanjuti,” pungkasnya. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak ke Provinsi Banten. “Provinsi Banten berpengalaman mengelola pembiayaan tahun jamak,” ujar Ketua Pansus III DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah,Minggu, (9/3/2025).

Gusti menerangkan Pemprov Kalsel Banten sudah dua kali membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak pada 2012 dan 2018 sehingga patut menjadi referensi Pansus III DPRD Provinsi Kalsel untuk menyusun Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak.

“Kita tidak menginginkan produk hukum yang dibuat akan mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar mantan anggota DPR RI tersebut. Oleh karenanya, menurut Gusti, Provinsi Kalsel belajar meniru kebijakan yang digulirkan Provinsi Banten.

Gusti menambahkan kemungkinan muncul justifikasi yang disinkronkan pada kesimpulan raperda yang akan diputuskan di daerah. Gusti pun berharap Pansus III DPRD Provinsi Kalsel bisa mengoptimalkan penyusunan materi produk raperda yang akan dihasilkan pada masa mendatang.

Raperda Pembiayaan Tahun Jamak bertujuan membuat payung hukum untuk memastikan ketersediaan anggaran yang berkesinambungan bagi pelaksanaan proyek strategis daerah yang diperkirakan memerlukan pembiayaan besar dan waktu yang lebih lama.

“Karena kita melihat ada beberapa proyek strategis yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,” tutur Gusti. Untuk memastikan ketersediaan anggaran, diungkapkan Gusti, maka membutuhkan payung hukum agar program itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Banten Sugeng Hariyadi menyatakan Provinsi Banten mendapatkan kehormatan sekaligus bangga atas kunjungan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel guna membahas anggaran tahun jamak.

“Tentu hal yang paling penting berkaitan dengan tahapan yang harus dipenuhi, di mana semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema tahun jamak harus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku,” tutur Sugeng. Ia mengingatkan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sudah memuat sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan daerah.

“Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan nanti akan ada Perda Tahun Jamak. Itu harus berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya,” demikian Sugeng. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal mempelajari penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Tengah (Jateng).

“Penyelenggaraan penanaman modal di Jateng nampak cukup maju,” ujar Ketua Pansus II DPRD Kalsel H Jahrian ketika dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025). Jahrian menuturkan Provinsi Jateng memungkinkan menjadi percontohan bagi Provinsi Kalsel terkait penyelenggaraan penanaman modal bagi potensi sumber daya alam (SDA).

Jahrian pun mengharapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel dapat menyerap dan menerapkan hal positif dari Jateng, guna meningkatkan layanan dan menarik agar lebih banyak investasi ke daerah. Jahrian juga menyoroti menyoroti kendala pada sistem perizinan yang masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara berbagai pemangku kebijakan terkait.

Menurut Jahrian, dinas terkait akan bekerja lebih efektif, seperti dinas pertanian, kehutanan, dan kelautan, jika bergabung melalui satu kantor khusus guna mempercepat proses perizinan. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jateng Diyah menekankan penting komunikasi dan berbagi pengalaman untuk menyusun kebijakan penanaman modal yang efektif.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan rombongan wakil rakyat Kalsel dan siap berbagi pengalaman serta berdiskusi mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penyusunan kebijakan penanaman modal,” ujar Diyah.

Ia berharap adanya sinergi antara daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan investasi. “Pertemuan kali ini diharapkan dapat memperkaya wawasan Pansus II DPRD Kalsel dalam menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di Kalsel,” tutur Diyah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim) bertukar pendapat tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. “Dalam studi komparasi ke DPRD Jatim, DPRD Kalsel berdiskusi atau tukar pendapat tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah,” ujar Ketua Pansus Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kalsel H Muhammad Syaripuddin ketika dikonfirmasi dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025).

Syaripuddin menerangkan studi komparasi ke DPRD Provinsi Jatim untuk memperkaya wawasan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) guna memperkuat regulasi daerah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Rombongan Pansus I DPRD Provinsi Kalsel diterima Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim Yordan M. Batara Goa. Syaripuddin menyebutkan pertemuan tersebut mendiskusikan tentang penguatan Perda, antara lain penguatan peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama Bapemperda.

Selain itu, pria akrab disapa Bang Dhin tersebut mengungkapkan tukar pendapat tersebut membahas penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum melalui pendekatan “Omnibus Law” pelibatan publik secara luas dalam proses penyusunan Perda.

Kemudian peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan profil hukum berbasis elektronik agar lebih mudah masyarakat.mengakses. “Kami berharap melalui studi komparasi, Ranperda yang sedang kami bahas bisa benar-benar diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Syaripuddin.

Syaripuddin menambahkan kunjungan DPRD Provinsi Kalsel tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan regulasi yang lebih adaptif, berkualitas, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan daerah. Studi komparasi Pansus Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah DPRD Provinsi Kalsel itu ke Jatim pada 6-8 Maret 2025. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengapresiasi Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin yang selama ini bersinergi dengan lembaga legislatif saat menjalankan tugas. “Kami juga mengapresiasi terutama kepada Kolonel Laut (P) Didik Kusyanto yang selama ini terus bersinergi dengan DPRD Kalsel saat menjalankan tugas,” ujar Supian sesudah menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Lanal Banjarmasin, Sabtu, (8/3/2025).

Didik Kusyanto terpilih mengikuti Pendidikan Reguler (Dikreg) LIII Sesko TNI 2025, kemudian digantikan Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan yang sebelumnya menjabat Komandan KRI GNR-332 Satkor Koarmada II. “Terima kasih banyak atas pengabdian dan loyalitas yang sudah diberikan Pa Didik selama ini, kita doakan beliau selalu sehat dan sukses mengikuti Dikreg Sesko TNI tahun ini,” ucap Supian.

Politikus senior Partai Golkar itu juga mengucapkan selamat kepada Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan yang kini mengemban amanah menjadi DAN Lanal Banjarmasin. Ia berharap Danlanal Banjarmasin yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan efektif untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Kalsel.

“Selamat datang Kolonel Laut Ahmad Hasan, semoga cepat beradaptasi dan berkolaborasi untuk menciptakan kehidupan maritim yang aman dan berkelanjutan terutama di Kalsel,” tutur Supian. Saat menghadiri acara pisah sambut dan Sertijab Danlanal Banjarmasin tersebut, Supian didampingi Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel Hj Farida Supian HK. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel tetap bersinergi agar menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Supian, mengatakan sempat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Kalsel dari Ruben Artia Lumbantoruan kepada Andrianto.

Ruben kini menjabat Direktur Pemeriksaan VI A Ditjen Pengelolaan Kas Negara (PKN) VI dan Andriyanto sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Selain mengucapkan selamat kepada kedua pejabat BPK yang mendapat jabatan baru, Supian menekankan penting hubungan sinergi.

“Atas nama DPRD Kalsel, kami mengucapkan selamat bertugas untuk Pak Andriyanto. Semoga sinergi kita dapat terus berlanjut untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi keuangan terutama di Kalsel,” harap Supian, Jumat, (7/3/2025).

Sebagai catatan pada masa kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Pemprov Kalsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan sangat penting pada pemerintahan daerah sebagai penggerak birokrasi. Supian menyampaikan hal itu usai menghadiri pelantikan Pejabat (Pj) Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin oleh Gubernur Kalsel H Muhidin di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu, (5/3/2025).

Menurut Supian, Sekda juga memiliki menjaga stabilitas rodan dan jalan pemerintahan di daerah. Sebagai Ketua DPRD Kalsel, Supian siap mendukung dan bersinergi dengan Pemprov Kalsel untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat provinsi setempat.

“Sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif penting untuk menjalankan kebijakan dan program yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Mari kita bekerja bersama, merangkul semua,” tutur Supian.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Muhidin pun melantik Tim Penggerak PKK provinsi serta kabupaten/kota dan pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Kalsel.Pada momentum tersebut, Muhidin menyerahkan Memori Jabatan dan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel.

Ketua DPRD Kalsel menghadiri acara tersebut bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel Ny Hj. Farida Supian HK, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada M Syarifuddin sebagai Pj Sekdaprov setempat. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengajak seluruh elemen masyarakat di provinsinya agar meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ajakan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pengprov) tersebut dalam pidato singkat pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK, Selasa, (4/3/2025) sore.

Pada kesempatan rapat paripurna tersebut, Muhidin menyatakan, untuk menjawab berbagai tantangan dia kemukakan visi “Kalsel Bekerja” yaitu Kalimantan Selatan berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan.

Menurut dia, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemprov dan DPRD Kalsel perlu duduk bersama, bersinergi menyusun kebijakan daerah yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

“Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub), kami membawa semangat ‘Bekedja Bersama Merangkul Semua’ sebagai fondasi,” demikian H Muhidin.

Kehadiran pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut, Muhidin bersama Wagubnya H Hasnuryadi, dan mendampingi Ketua Dewan memimpin rapat paripurna itu ketiga wakilnya masing-masing H Kartoyo SM (NasDem), H Muhammad Alpiya Rakhman (Gerindra) serta Desy Oktavia Sari. (PAN).

Mengakhiri pidatonya Gubernur Muhidin menyampaikan pantun dalam bahasa daerah Banjar Kalsel yang intinya bertekad memberikan pengabdian untuk kemajuan Banua.

Selain itu, menekankan arti penting kebersamaan dalam membangun serta memajukan Banua atau Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota. Pimpinan DPRD Kalsel dan anggotanya kemudian buka puasa bersama dengan wartawan/anggota Press Room Dewan provinsi tersebut di “0” (nol) kilometer atau eks perkantoran Gubernur setempat – Jalan Sudirman Banjarmasin. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Eddy Junaidi meminta pemerintah kota untuk makin menggencarkan perbaikan sanitasi di wilayah pemukiman pinggir sungai, terlebih padat penduduk. “Permasalahan sanitasi di daerah pemukiman pinggiran sungai ditambah padat penduduk masih sangat tinggi, utamanya terkait limbah rumah tangga dan limbah dari manusia,” ujarnya, Jumat, (28/2/2025).

Eddy menyampaikan cukup banyak permasalahan sanitasi yang diinformasikan kepadanya saat turun langsung ke masyarakat, seperti pada kegiatan reses sejak 27-28 Februari 2025 di daerah pemilihannya di Banjarmasin Tengah. Seperti yang dilaksanakannya reses hari ini di Jalan Pangeran Antasari Gg VI Simpang Penghulu RT 14 Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah, wilayah tersebut selain di pinggiran sungai, juga padat. Padahal berada di tengah kota.

“Salah satu masalah di sana terkait sanitasi, masih banyak WC warga yang langsung nyemplung ke sungai, ini tentunya kurang baik bagi kelestarian lingkungan,” ujarnya. Eddy pun memastikan permasalahan sanitasi di wilayah pemukiman pinggiran sungai ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota, baik lewat rapat komisi maupun secara langsung.

“Kita perjuangkan masalah ini bisa selesai, agar lingkungan di sana lebih sehat, masyarakat pun akan lebih sehat juga, tidak ada lagi juga kasus stunting, karena di daerah Pekapuran Laut itu kasus anak stunting juga diinformasikan cukup tinggi,” ujarnya.

Selain masalah itu, Eddy juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait bantuan sosial, diantaranya perbaikan rumah warga yang tidak mampu, masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan yang dijamin pemerintah kota. “Ini semua harus menjadi perhatian pemerintah kota,” ujar Eddy.

Lurah Pekapuran Laut Doddy Surya Kusuma mengakui masalah sanitasi cukup tinggi di daerahnya, khususnya di pemukiman padat penduduk, berada di pinggiran sungai. Menurut dia, pemerintah kota sudah bergerak untuk melakukan itu, diantaranya memberikan bantuan untuk perbaikan puluhan WC di rumah di pinggiran sungai agar standar kesehatan dan lingkungan.

“Namun tentunya masih banyak lagi yang harus mendapatkan perhatian,” ujarnya. Doddy pun menyatakan, kelurahan masuk salah satu yang mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada 2024. “Kita terus berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk gerakan ini bisa maksimal,” ujarnya.

Dia pun berharap, dengan adanya reses dewan ini, seluruh aspirasi masyarakatnya dapat diperjuangkan, karena ini penting untuk kemajuan dan kesejahteraan, sebagimana slogan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang baru ini, yakni H Muhammad Yamin dan Hj Ananda, “Mewujudkan Banjarmasin Yang Maju Sejahtera”.

Sama halnya yang disampaikan Kepala Puskesmas Pekapuran Laut dr Yoka Wardati, bahwa permasalahan sanitasi berkaitan dengan permasalahan stunting di wilayah tersebut. “Daerah Pekapuran Laut ini masuk salah lokus kasus stunting di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Menurut dia, kasus stunting di daerah ini memang trennya naik, sejak 2021 dirinya di puskesmas ini, angka kasus stunting sekitar 8 persen. “Nah, jika sanitasi di daerah ini tidak diperbaiki maksimal, tidak menuntut kemungkinan kasus stunting bisa makin tinggi, karena inij adi salah satu faktornya,” ujarnya. (adv/kb).