BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati delapan tuntutan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) provinsi setempat dan siap meneruskan ke pusat (19/6/2026).

Ketika dikonfirmasi, Jum’at, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan, bahwa pada prinsipnya, lembaga legislatif provinsi menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijamin peraturan perundang-undangan.

“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan Badko HMI Kalsel. Aspirasi tersebut akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujar Supian HK.

Menurut politikus senior Partai Golkar itu,, sebagian besar tuntutan yang Badko HMI sampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.

Oleh karena itu, DPRD Kalsel selaku wakil rakyat di daerah akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani dan mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.

Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog dalam audiensi untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa.

Pertemuan berlangsung konstruktif dengan semangat mencari solusi dan memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.

Sementara delapan tuntutan Badko HMI Kalsel antara lain meliputi evaluasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan PPh Pasal 22, serta kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Aksi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan berlanjut dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel diterima Ketua didampingi Wakil Ketua HM Alpiya Rakhman serta sejumlah pimpinan Komisi dan fraksi untuk mendengarkan berbagai aspirasi dari perwakilan mahasiswa.

Namun Kepolisian dan aparat keamanan lainnya tetap mengawal aksi mahasiswa pada Kamis (18/6/2026) tersebut guna menghindari hal-hal yang bukan keinginan bersama (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengapresiasi Polda Kalsel yang berhasil menggagalkan lebih kurang 128 kilogram (kg) sabu-sabu (18/6/2026).

“Keberhasilan menggagalkan lebih 128 kg sabu-sabu berarti pula menyelamatkan generasi Banua dari barang haram atau membahayakan,” ujar Supian HK, usai menghadiri jumpa pers Polda Kalsel di Banjarbaru, Kamis.

Politikus senior Partai Golkar tersebut menyatakan, bahwa DPRD Kalsel berdiri paling depan mendukung perang total terhadap narkoba atau barang haram yang dapat merusak generasi bangsa.

Menurut dia, penindakan tegas merupakan langkah krusial guna menyelamatkan generasi muda Kalsel dari bahaya narkoba, dan dengan jumlah sebanyak itu, potensi korban penyalahgunaan bisa mencapai ratusan ribu jiwa.

“Kami di DPRD Kalsel memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolda Kalsel beserta jajaran Ditresnarkoba atas kerja keras, dedikasi, dan keberaniannya memberantas peredaran narkotika,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa DPRD Kalsel berkomitmen mendukung penuh terhadap upaya Polda setempat Sinergi antara legislatif, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dinilai kunci memutus mata rantai peredaran.

“Narkoba adalah musuh bersama. DPRD Kalsel siap menjadi garda terdepan bersama Polda Kalsel dalam melindungi masyarakat, terutama anak-anak kita. Kami juga mengajak seluruh warga Banua aktif melapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungannya,” pungkas Supian HK.

Sebelumnya, Ditresnarkoba Polda Kalsel dipimpin Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono dan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Ade Harri Sistriawan mengungkap dan berhasil menangkap jaringan narkotika dengan barang bukti 128.705,17 gram atau setara dengan 128 kg sabu-sabu.

Keberhasilan menggagalkan peredaran sebanyak 128 kg lebih sebagai bagian dari pencapaian Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di provinsi setempat menjadi Peraturan Daerah atau Perda pada rapat paripurna yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu (17/6/2026).

Sementara Gubernur Kalsel H Muhidin dalam sambutannya berharap, dengan persetujuan Raperda penyelenggaraan penanaman modal tersebut menjadi Perda perkembangan investasi makin meningkat.

“Dengan peningkatan investasi pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat setempat makin meningkat pula,” ujar orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (pemprov) Kalsel yang dibacakan Pelaksana harian (Plh) Sekdaprov setempat, H Subhan Nor Yaumil.

Gubernur Muhidin menambahkan, bahwa minat investasi atau investor bisa meningkat manakala iklim mendukung seperti kepastian hukum serta kemudahan menanamkan modal.

“Oleh karena itu, kita akan berusaha maksimal menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberi kepastian hukum serta kemudahan mendapatkan izin berusaha,” demikian Muhidin.

Sementara, laporan Panitia khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Penanam Modal yang dibacakan Ketuanya H Jahrian berharap, keberadaan Perda itu nanti dapat mendorong percepatan penambahan investasi guna memacu laju pertumbuhan ekonomi Kalsel.

Selain itu, mendorong ekonomi kerakyatan menuju ekonomi riil, ujar Jahrian, wakil rakyat dari Partai Nasdem tersebut.

Pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang sama di penghujung agenda penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 oleh Plh Sekdaprov setempat yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi mewakili Gubernurnya (adv/kb).

KANDANGAN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ardiansyah memanfaatkan momentum 1 Muharram 1448 Hijriah melaksanakan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Ideologi Pancasila atau Sosrev (16/6/2026).

“Kita harapkan 1 Muharram 1448 H jadikan momentum perubahan ke arah yang lebih baik pada masa-masa mendatang,” ujar Ardiansyah saat Sosrev di Majelis Raudhatus Salaf Kandangan, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Selasa.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu juga berharap, dengan momentum 1 Muharram 1448 H atau Tahun Baru Islam semua elemen masyarakat, teruma kaum Muslim dan lebih khusus lagi peserta Sosrev mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pasalnya nilai-nilai luhur Pancasila bisa menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupan beragama,” lanjut alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang juga mantan Ketua DPRD dan Wakil Bupati HSS tersebut.

Dalam acara Sosrev atau Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di “kota dodol” Kandangan (sekitar 135 km utara Banjarmasin) itu, menghadirkan dua narasumber masing-masing Ustadz Taufiqurrahman dan Ustadz Hasmiadi.

Kedua narasumber tersebut juga menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.

“Kita harapkan tahun depan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang telah lalu. Untuk perbaikan itu semua terpulang kepada diri kita masing-masing,” ujar narasumber.

Oleh karena itu, narasumber juga mengajak peserta Sosrev atau Wasbang menjadikan 1 Muharram 1448 H sebagai momentum untuk sama-sama berhijrah kepada yang lebih baik pada masa-masa mendatang (adv/kb).

TABALONG, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi mengajak siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 1 Muara Uya (sekitar 300 km utara Banjarmasin), Kabupaten Tabalong menanam pohon dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tahun ini mengusung semangat menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu ketika dikonfirmasi, Selasa (16/6/2026).

Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menambahkan, bahwa sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, pada Sosrev tersebut ditandai dengan penanaman sejumlah pohon buah di lingkungan sekolah melibatkan siswa, guru, dan para peserta sosialisasi.

Dalam pemaparan Sosrev atau Wawasan Kebangsaan (Wasbang) pada Senin (15/6/2026) itu, Firman Yusi menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Menanam pohon adalah salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pohon yang kita tanam hari ini tidak hanya memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain, bahkan generasi akan datang. Ini mencerminkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama,” ujar Firman Yusi.

Anggota DPRD Kalsel dua periode kelahiran “kota minyak” Tanjung (237 km utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tabalong itu juga mengajak seluruh warga sekolah menjadikan gerakan menanam dan merawat pohon sebagai budaya bersama.

Selain membantu menjaga kualitas lingkungan, pohon buah yang ditanam juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga sekolah di masa depan.

Firman menambahkan, bahwa tantangan lingkungan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya ruang hijau, hingga persoalan sampah.

Oleh karena itu, generasi muda perlu mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan, lanjut pegiat Putra Putri Sarana Kawa PUSAKA) Tabalong, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati kehidupan dan menjaga keseimbangan alam. Ketika kita menjaga lingkungan, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan bangsa,” kata Firman Yusi.

Pihak SMKN 1 Muara Uya menyambut baik kegiatan Sosrev tersebut dan berharap sosialisasi yang dipadukan dengan aksi nyata penanaman pohon dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para siswa tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.s

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran di kalangan generasi muda bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian dari karakter warga negara yang berlandaskan Pancasila serta berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan kehidupan (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Masa Khidmat 2026–2031 di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut menjadi forum strategis bagi MUI Kalsel untuk merumuskan program kerja, melakukan evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, serta menyusun langkah-langkah organisasi ke depan. Mukerda mengusung tema “Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian”.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Noviar, Kepala Staf Korem 101/Antasari Kolonel Inf Roy Fahrur Rozi, Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Marsudi Syuhud, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel KH Hafiz Anshary, serta jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Mukerda I dan Dialog Kebangsaan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan peran aktif MUI dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kehidupan berbangsa.

“MUI memiliki posisi strategis sebagai wadah pemersatu umat, menjaga toleransi, membangun harmoni kehidupan beragama, serta memberikan nasihat dan fatwa yang menjadi pedoman masyarakat,” ujar Muhidin dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan ulama dalam menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi, termasuk maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga paham yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan harus terus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui ruang-ruang dialog yang konstruktif dan inklusif.

“Pemerintah dan ulama kiranya saling merangkul untuk memperkuat soliditas kebangsaan, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama,” pesannya.

Sementara itu, Ketua MUI Kalsel KH Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat tanpa memandang perbedaan pandangan.

Ia menilai keberagaman yang ada harus dijadikan kekuatan untuk membangun sinergi dan kolaborasi demi kemaslahatan umat yang lebih luas.

KH Ahmad Syairazi berharap Mukerda I mampu menghasilkan program kerja yang realistis, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kerja sama antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Tantangan umat saat ini tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri. Karena itu, kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menjalankan dakwah dan pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Mukerda dan Dialog Kebangsaan MUI Kalsel juga dihadiri para pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. (rls/aqmar/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK mengapresiasi aksi damai massa mahasiswa saat menyampaikan aspirasi hari ini di depan gedung wakil rakyat provinsi di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin (15/6/2026).

“Kami apresiasi dan berterima kasih atas sikap adik-adik mahasiswa yang tertib dan damai saat berunjuk rasa,” kata dia di Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, sikap yang ditunjukkan mahasiswa di Kalsel jadi cerminan bagaimana masyarakat di daerah itu cinta damai.

Supian pun dengan penuh rasa hormat menemui mahasiswa dan ikut duduk bersama di atas trotoar depan gedung DPRD selama orasi berlangsung.

Bahkan dia menyampaikan jika pihaknya telah mengirimkan surat undangan kepada anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan untuk hadir dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Namun demikian, kehadiran anggota DPR RI tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijakan masing-masing yang disesuaikan dengan pertimbangan serta agenda kedinasan yang dimiliki.

Supian menegaskan apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi akan disampaikan dan dikawal ke DPR RI, serta diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pemerintah.

“Sebagai wakil rakyat tentu kami ingin terus berjuang membela kepentingan rakyat demi kebaikan bersama,” tegasnya.

Diketahui ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin menggelar demo menyampaikan sejumlah tuntutan.

Antara lain meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM dan kebutuhan pokok. Selain itu, menolak revisi UU Polri dan mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan khususnya wilayah terpencil (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kembali mengamankan “Rumah Banjar” atau DPRD provinsi setempat dari aksi pengunjukrasa, Senin (15/6/2026).

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalsel HM Andri Yuzhar ketika dikonfirmasi, Senin menerangkan, aksi unjuk rasa dari mereka yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seprovinsi setempat.

Sedangkan materi unjukrasa, ujar Andri, sebagaimana surat BEM se-Kalsel ada empat tuntutan antara lain menolak revisi Undan-Undang Polri.

Selain itu, mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bahsn bakar minyak (BBM seperti jenis pertamax, serta menuntut pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan kesejahteraan pendidikan hingga daerah terpencil.

“Menurut rencana dan InsyaAllah yang menerima/menemui pengunjukrasa tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK bersama Wakil Ketua Dewan provinsi setempat HM Alpiya Rakhman ssrta beberapa Anggota Dewan lainnya,” ujar Andri.

Andri menghaturkan terima kasih kepada jajaran Polda Kalsel serta aparat keamanan lain yang mengamankan Rumah Banjar guna menghindari hal-hal yang bukan keinginan bersama.

Sebagaimana surat BEM tersebut mereka melakukan aksi unjuk rasa di Rumah Banjar pukul 13.30 Wita dengan massa lebih kurang 300 orang (adv/kb).

TABALONG, onlinekoranbarito.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra menyoroti tata kelola ketenagakerjaan dan pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM lokal (13/6/2026).

Sorotan Komisi IV itu sesudah kunjungan kerja (Kunker) dalam daerah Kalsel yaitu ke Kabupaten Tabalong, ungkap Wakil Ketua Komisi tersebut,. H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah ketika dikonfirmasi, Sabtu.

“Kunker ke Tabalong untuk menggali informasi terkait pengelolaan ketenagakerjaan serta pemberdayaan SDM lokal di daerah, ujar Gt Iskandar yang memimpin rombongan Komisi IV tersebut kunjungan ke ” Bumi Saraba Kawa” Tabalong itu.

Menerima kunjungan rombongan Komisi IV tersebut, Komisi I DPRD Tabalong dan yang memimpin tuan rumah H Akhmad Helmi di Tanjung (237 km utara Banjarmasin), ibukota kabupaten setempat,. Jum’at (12/6/2026).

‎Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel menggali berbagai informasi terkait tata kelola ketenagakerjaan serta pemberdayaan SDM lokal yang diterapkan di Kabupaten Tabalong.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari mekanisme pengelolaan ketenagakerjaan, pemberdayaan tenaga kerja lokal, hingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menurut Gt Iskandar atau mantan Anggota DPR RI, bahwa peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal menjadi perhatian penting yang perlu terus didorong.

‎Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, dari Komisi I DPRD Tabalong menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung tenaga kerja lokal, termasuk melalui program pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta koordinasi dengan perusahaan agar memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat setempat untuk bekerja.

Ketua Komisi I DPRD Tabalong, H. Akhmad Helmi, menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap pertukaran informasi antara kedua lembaga legislatif dapat memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan di daerah. ‎Melalui kunjungan ini,

Begitu juga Komisi IV DPRD Kalsel berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan strategi yang diterapkan Kabupaten Tabalong, khususnya dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan di Kalsel.

‎”Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal merupakan kunci dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Gt Iskandar Sukma Alamsyah di akhir pertemuan (adv/kb).