MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Puskesmas yang terletak di belakang kantor Kecamatan Anjir Muara, Rabu (16/4/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan lahan serta potensi pengembangan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan wawancara, Bupati H. Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan yang representatif untuk masyarakat. Awalnya, lokasi ini direncanakan untuk Puskesmas Anjir Muara, namun melihat potensi dan luas lahan yang tersedia, Bupati membuka peluang dan harapannya untuk pembangunan rumah sakit di masa depan.

“Kita akan bangun rumah sakit yang terbesar nantinya di Kabupaten Barito Kuala. Tadinya memang ingin membangun Puskesmas Anjir Muara di sini, tapi setelah saya lihat, lahannya cukup luas dan sangat strategis. Ke depannya, kalau ekonomi Batola semakin bagus, dan pendapatan daerah meningkat, kita punya rencana membangun rumah sakit terbesar di Kabupaten Barito Kuala di lokasi ini, karena lahannya hampir mencapai 1 hektare,” ujar Bupati.

Bupati juga menambahkan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Anjir Muara dan sekitarnya. Ia berharap dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan layanan medis yang cepat dan berkualitas.

Peninjauan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan Camat Anjir Muara. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah daerah melaksanakan Rapat Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Kab. Barito Kuala. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Herman Susilo, kemudian dilanjutkan sesi diskusi di Aula Bahalap, Rabu (16/4/2025) pagi.

Wabup sampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama pemerintah daerah dan semua stakeholder masyarakat agar terjadi percepatan penurunan stunting di Kab. Barito Kuala.

Herman Susilo mengatakan untuk menindaklanjuti peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ujarnya Bahwa perhatian pemerintah saat ini, diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas yaitu Stunting.

Ia juga menambahkan, Genting merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh menjadi bagian dari upaya pencegahan dan percepatan stunting.

“Melalui kegiatan genting ini diharapkan agar balita berisiko stunting mendapatkan bantuan untuk peningkatan gizi dan kesehatan serta keluarga yang memiliki balita berisiko stunting mendapatkan edukasi dan bantuan lain untuk pemberdayaan keluarga dimana akan diprioritaskan kepada keluarga berisiko stunting yang miskin. Jadi intinya kita mendukung penuh program Genting ini,” pungkas Wabup.

Kemudian berkenaan dengan persiapan verifikasi lapangan secara hybrid di Barito Kuala terkait Kabupaten Layak Anak (KLA), Herman Susilo harap tim KLA kabupaten dapat mempersiapkannya dengan baik sesuai dengan kondisi geografis Barito Kuala, efisiensi waktu dan perkembangan saat ini.
(adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Hukum serta Arahan Bupati terhadap Brigade Pangan Barito Kuala di Aula Selidah, Rabu (15/4/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Barito Kuala H.Bahrul Ilmi, dihadiri Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Koordinator Badan Penyuluhan Se-Kabupaten Barito Kuala serta para Brigade Pangan se-Kabupaten Barito Kuala.

Barito Kuala adalah penyuplai terbesar beras sebanyak 22% dan paling luas lahannya sekitar 117.000 Hektare, namun dari segi produktifitas masih dibawah rata-rata Provinsi, Provinsi sudah diatas 4 ton per hektare sedangkan Barito Kuala baru 3,7 ton per hectare. Produktifitas ini rendah karena kondisi lahan dan benih yang ditanam. Dengan adanya program swasembada pangan ini Barito Kuala ditargetkan untuk 3 kali tanam.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Murniati dalam sambutannya mengatakan “adanya Brigade Pangan ini diharapkan kepada anak-anak milineal teknologi yang juga mau terjun ke pertanian, maka di dalam satu desa itu dituntut berdasarkan optimalisasi lahan, optimalisasi lahan adalah kegiatan untuk memperbaiki lahan terutama tata air dan struktur lahannya agar lebih bisa dimanfaatkan untuk tanam 2 kali atau lebih” pungkasnya.

“Kondisi pertanian di Barito Kuala itu pada umumnya adalah tanam sekali dengan varietas lokal, sementara kita ditarget oleh kementerian harus tanam 3 kali, varietas lokal itu umurnya panjang 8 bulan dan menurut kami yang penting dalam 1 tahun untuk 3 kali tanam, maka dengan adanya Brigade Pangan setiap 200 hektare optimalisasi lahan itu dibentuklah Brigade Pangan dengan harapan anak-anak muda ini menggunakan alat dan mesin bantuan dari kementerian pertanian ini dapat mengelola lahan dari petani, kalau petani tanam 1 kali yang lokal jadi 2 kalinya adalah tanam unggul yang varietasnya umur pendek. Barito Kuala sendiri pada Dinas Pertanian mengembangkan untuk menghijaukan tanam 3 kali dalam 1 tahun itu kita harus mendapatkan varietas yang bisa umurnya pendek sekitar 3 bulan sehingga kita bisa panen 3 kali dalam 1 tahun” ungkapnya.

Kemudian dalam segi hukum dijelaskan oleh Kajari Barito Kuala Yussie Cahaya Hudaya melalui sambutannya dimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang bahwa Kejaksaan ini harus melakukan pengamanan juga pendampingan kepada masyarakat khususnya. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cara meluaskan lahan pertanian sawah dengan membuka lahan baru, maka kejaksaan dalam hal ini membentuk Satgas Pengamanan, Pendampingan, dan Penegakan Hukum (Satgas P3H) yang tugasnya adalah untuk mencegah terjadinya korupsi, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta menghindari dan menyelesaikan permasalahan hukum.

Acara Koordinasi Brigade Pangan dibuka Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi yang selanjutnya memberikan arahan sambutan terkait acara tersebut.

“Kita menyadari sekarang ini dari 13 Kabupaten salah satu Kabupaten Barito Kuala adalah menjadi harga diri Kalimantan Selatan, bahwa yang akan mengangkat harkat martabat KalSel tentang pertanian diletakkan dipundak kita Kabupaten Barito Kuala, karena pertanian kita adalah yang terluas di antara 12 Kabupaten lainnya, jadi harga diri kita ada di tangan brigade-brigade pangan” ujarnya.

Bupati mengajak anak-anak muda brigade pangan pasang badan bersama-sama turun ke depan mengembangkan pertanian di Kabupaten Barito Kuala

“Pasang badan anak muda’ harga diri kita Kabupaten Barito Kuala ada di tangan-tangan brigade pangan anak-anak muda sekarang, kita ke depan besama-sama Bupati Insyaallah turun ke depan mengembangkan pertanian di Kabupaten Barito Kuala” ajaknya.

Bupati menambahkan “ini sekaligus kita mengikuti arahan-arahan dari kementerian karena beliaulah yang bisa membuat kita sukses, karena tidak mungkin kita bisa bertani 3 kal dalam 1 tahun tapi ini akan terwujud kalau beliau membantu kita” ungkapnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pembukaan Bimbingan Manasik Massal I bagi Jamaah Haji Tingkat Kabupaten Barito Kuala oleh Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo di Masjid Nurul Anwar Marabahan, Selasa (15/4/2025).

Panitia dalam laporannya Manasik haji akan dilaksanakan secara massal di Kabupaten dan di kecamatan yakni 2 kali di Kabupaten dan 8 kali di Kecamatan hingga pada 26 April 2025 mendatang. Jamaah Batola memperoleh kloter 9 akan tergabung dengan Jamaah Kabupaten Tanah Laut dan Banjarmasin, serta jumlah kloternya adalah 423 Jamaah sudah termasuk petugas ketua kloter, pembimbing ibadah dan petugas kesehatan. Tahun ini Jamaah Haji Barito Kuala berjumlah 193 orang seluruh Kecamatan. Jamaah akan mulai masuk asrama haji pada tanggal 20 Mei 2025 dan akan berangkat ke Jeddah pada 21 Mei 2025 sore hari pukul 16.05 Wita.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barito Kuala H. Anwar Hadimi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan kehadiran pemerintah melalui Kementerian agama adalah dalam rangka memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai mana yang diamanatkan dalam UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar para calon tamu Allah menjadi Jamaah haji yang mandiri, menguasai ilmu manasik sehingga kapan pun akan berangkat Jamaah haji siap melaksanakan rukun dan wajib haji secara sempurna.

Sambutan Bupati Barito Kuala yang disampaikan oleh Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, menyambut baik kegiatan ini dan berpesan agar Jamaah Haji Barito Kuala dapat memanfaatkan momen manasik haji dengan baik untuk lebih menyiapkan diri.

Wakil Bupati Barito Kuala juga menambahkan agar tidak sungkan bertanya dalam manasik agar sempurnanya ibadah Haji dan menjaga kesehatan fisik.

“Jangan sungkan untuk bertanya dalam manasik agar sempurnanya ibadah Haji. Ini merupakan rukun Islam terakhir, sehingga akan menyempurnakan rukun Islam kita. Perjalanan haji ini tentunya perjalanan fisik sehingga perlu persiapan, jadi kita sama-sama mejaga kesehatan dan fisik kita agar nanti terlaksana dengan baik. Kita juga memberikan dorongan kepada petugas-petugas kesehatan agar memberikan pelayanan yang terbaik buat Jamaah karena ini perjalanan spiritual yang membutuhkan kekuatan fisik dan sekali lagi dijaga kesehatannya, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan serta Jamaah diberikan haji yang mabrur,” pesannya.

Acara di akhiri dengan pemberian secara simbolis buku paket manasik haji dan umrah oleh Wakil Bupati kepada perwakilan Jamaah manasik. Turut berhadir pula Forkopimda Barito Kuala, Kabag Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan BPJS, Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala, dan Camat Marabahan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Prestasi secara nasional ditorehkan Pemkab Barito Kuala (Batola) pada triwulan pertama 2025 dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercepat.

Capaian Batola membawa Kalsel sebagai provinsi yang meningkat akselerasi penyaluran DAK Fisik. Batola menjadi pionir dan satu-satunya daerah yang merealisasikan DAK Fisiknya di triwulan I di antara 546 Pemda di Indonesia.

Penyaluran DAK Fisik tersebut untuk bidang Air Minum tahap pertama sebesar Rp2,6 miliar pada Rabu (16/3/2025). Keberhasilan ini sangat bergantung pada pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur yang lebih awal. Di antara dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian kegiatan DAK Fisik tahun 2024 serta daftar kontrak kegiatan yang sudah direviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Penyaluran tercepat tersebut tidak lepas dari peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, dukungan Sekda Pemprov Kalsel dan Bupati Bahrul Ilmi beserta jajaran, serta KPPN Banjarmasin dalam bekerja bersama untuk mengakselerasi penyaluran DAK Fisik di tahun 2025. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi, mengapresiasi kerja bersama yang telah mengharumkan Banua di level nasional.

Ditanggapi Sekda Kalsel, Syarifuddin, penyaluran tercepat tersebut diharapkan menjadi pemacu dan penyemangat bagi Pemda lain dalam menyalurkan DAK Fisiknya pada 2025.

“Batola merupakan salah satu daerah di Prov. Kalsel yang menjadi mitra kerja KPPN Banjarmasin yang telah menyelesaikan laporan pelaksaaan DAK Fisik tahun 2024 pada awal 2025”, ujar plt sekdaprov Kalsel tersebut.

“Selanjutnya, Dinas PUPR Batola selaku OPD pelaksana teknis DAK Fisik Bidang Air Minum mulai melakukan persiapan pengadaan barang dan jasa sejak awal triwulan I, dan segera melakukan kontrak”, tegas Syarifuddin.

“Pada akhirnya dokumen syarat salur DAK Fisik Air Minum tahap I dapat dipenuhi dan disampaikan ke KPPN melalui Aplikasi OMSPAN TKD di Maret 2025”, bebernya lagi.

Kepala KPPN Banjarmasin, Fanny Fariyanto, juha mengapresiasi atas kecepatan dan dedikasi Pemkab Batola dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

“Semoga penyaluran DAK Fisik 2025 di lingkup Kalsel dapat tersalur dengan baik, tanpa hambatan dan tanpa gagal salur. Sehingga pembangunan infrastruktur di banua tercinta dapat cepat terwujud, yang dampak dan manfaatnya dapat segera pula dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi mengetahui prestasi ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. “Terima kasih SKPD Batola, terima kasih pemprov, dan terima kasih KPPN”, ujar orang nomor satu di Kabupaten Barito Kuala tersebut.

“Sinergi yang baik antara Dinas PU, BPKAD, APIP dan juga KPPN tak pelak menjadi kunci keberhasilan dari penyaluran DAK Fisik ini sehingga kita bisa menjadi nomor satu seperti sekarang ini,” katanya lagi.

“Pertahankan, teruslah berkolaborasi, teruslah bekerja keras, mari kita bekerja bersama mewujudkan Batola Satu”, pungkasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam menyusun arah pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, Senin (14/4/2025).

Musrenbang ini mengusung tema: “Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan.” Tema tersebut menegaskan pentingnya peran kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi utama pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkesinambungan.

Acara yang berlangsung di Aula Selidah Marabahan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD, para Camat, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Bupati H. Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan.

“Jika kita bersama-sama, sejalan dan sepemikiran, saling bahu membahu bekerja, maka apa yang menjadi cita-cita kita, InsyaAllah akan tercapai,” ungkapnya.

Kepala Bappelitbang Barito Kuala Munadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari penjaringan usulan di tingkat desa dan kecamatan. Dari 2.061 usulan masyarakat, telah diprioritaskan menjadi 603 usulan yang akan dibahas lebih lanjut sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan kapasitas keuangan yang tersedia.

Munadi juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah, di antaranya:

Tingkat kemiskinan turun dari 4,60% (2023) menjadi 4,36% (2024), target 2026 sebesar 4,21%

Pengangguran terbuka turun dari 3,42% menjadi 3,41%, target 2,76% pada 2026

Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,91% menjadi 5,02%, target 2026 sebesar 5,11%

IPM naik dari 70,67 menjadi 71,4 dengan target 72,7 di tahun 2026

Gini Rasio membaik dari 0,312 menjadi 0,272, dengan target 0,2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 62,66 menjadi 64,02, target 65,6

Musrenbang ini diikuti oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan tujuan merumuskan Rancangan Akhir RKPD 2026 berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh para perwakilan pemangku kepentingan, yang menjadi dasar penyusunan dokumen RKPD tahun 2026. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan diskusi kelompok terkait pembahasan dan penyelarasan usulan dari Musrenbang kecamatan, untuk menentukan program prioritas yang akan dimuat dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang.

Melalui forum Musrenbang ini, aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan disampaikan, didiskusikan, dan diformulasikan menjadi arah kebijakan yang konkret. Setiap usulan menjadi dasar untuk merumuskan program prioritas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam siklus pembangunan daerah, di mana pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan yang berkualitas, berorientasi pada hasil serta mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari perencanaan yang inklusif hingga langkah nyata di lapangan, Musrenbang RKPD 2026 menjadi pijakan strategis bagi pembangunan Barito Kuala ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala optimis dapat mewujudkan pembangunan yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Bupati H.Bahrul Ilmi didampingi Kadis PUPR Batola langsung sigap terjun kelapangan untuk mencek jalan dan Jembatan yang rusak yang terletak di Desa Belandean, Kecamatan Alalak dan Desa Pemurus yang berada di Tabunganen, Kecamatan Tamban pada Minggu, (13/4/2025).

Pada kesempatan itu H.Bahrul menyampatkan waktu untuk berkunjung di desa Belandean,Kecamatan alalak yang berada di 195 desa di Kabupaten Barito Kuala.

Menurut Bahrul, sebagaimana beberapa laporan masyarakan akses jalan yang berada di belandean ini sudah saat nya untuk di perbaiki.

“Dengan Meninjau jalan ini kami akan segera mungkin akan memperbaiki akses jalan Belandean. Tujuanya Supaya masyarakat tidak kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari dan merasakan kenyamanan akses jalan di Kabupaten Barito Kuala,” Ujar orang nomer satu di bumi Ije Jela.

Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Saberi menyampaikan, untuk ruas jalan di Belandean dan tanjung harapan sudah dikerjakan di tahun 2024. Karena faktor kendala keterbatasan dana.

“Sudah kita kerjakan di tahun 2024 lalu, panjang ruas jalan 1,5 km dengan alokasi dana 3,5 milyar. Karena itu, dengan keterbatasan dana makanya masih ada sisa sekitar 1,7 yang masih mengalami rusak berat,” jelasnya.

Lebih lanjut, sebenarnya dianggaran murni tahun 2025 belum termasuk, akan tetapi dengan adanya pergeseran awal mei nanti apa keinginan dan aspirasi warga mudahan dapat terealisasikan.

“Kami bersama pak bupati akan mengecek langsung yang mana aspirasi dan permintaan warga kita laporkan dengan pak sekda yang mana bisa digeser sesuai keterbatasan dana seberapa pun anggaran nya kita akan tangani,” ujarnya.

Ia menyebut, Mengingat dijalan Kabupaten Barito kuala ini jalannya masih bnyak yang rusak.Termasuk di wilayah Jejangkit, Kuripan, serta Tabukan dan Tabunganen. Pemerintah komitmen akan memperbaiki akses jalan secara bertahap.

“Semaksimal mungkin kita akan tangani akses jalan dan kami berharap, mudahan dana nya cukup. Kami yakin dengan arahan dari pak bupati sama-sama kita akan berjibaku mengerjakan sisa sepanjang 1,7km, di tahun 2026 nanti,” kata Saberi.

Dengan adanya tinjauan ini, diharapkan infrastruktur jalan di Kabupaten Barito Kuala akan semakin terarah dan memperlancar mobilitas perekonomian masyarakat secara merata. (ikhsan/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bencana banjir yang melanda Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, telah menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat setempat. Tak pelak, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media, upaya penanganan dan pemulihan pasca-banjir penting untuk dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas PUPR telah melakukan koordinasi dengan BWSK3 (Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3) dan pihak terkait untuk menangani permasalahan banjir di Kecamatan Jejangkit. Sebagai langkah awal, Pemkab Batola telah mengalokasikan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp800 juta untuk merehabilitasi saluran Ray 7 sebagai tindakan darurat. Rehabilitasi ini diharapkan dapat mengurangi genangan air di kawasan tersebut.

Dalam rapat yang diadakan pada Rabu, 9 April, Bupati Barito Kuala didampingi perwakilan warga Jejangkit dan pihak swasta perusahaan sawit membahas kerjasama penanganan banjir. Terdapat beberapa saluran yang akan ditangani, khususnya saluran-saluran yang terhubung dari Jejangkit ke Sungai Barito.

“Langkah-langkah penanganan banjir yang telah disepakati antara lain: Rehabilitasi saluran Ray 7 tembus Ray 1 sepanjang 11,5 km dengan dana BTT sebesar Rp800 juta, Pengiriman surat kepada Gubernur melalui Dinas PUPR Provinsi Kalsel memohon untuk dilakukan normalisasi pada Sei Bamban Sei Rumbia dan Sei Rasau, Pihak perusahaan akan diarahkan untuk melakukan normalisasi pada Ray 21 yang terhubung dengan Ray 3 terlebih dahulu, Realokasi anggaran rehabilitasi saluran pada bidang Sumber Daya Air sebesar Rp3,3 miliar untuk penanganan saluran yang akan berdampak pada banjir Jejangkit”, ujar Bupati Batola.

Untuk mengatasi dampak jangka panjang, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak universitas (akademisi) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis serta mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi penanganan banjir yang lebih efektif dan efisien.

Masyarakat Jejangkit juga menunjukkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam penanganan banjir. Mereka bergotong-royong untuk perkerasan jalan lingkungan mereka dan bahkan melakukan urunan untuk membeli batu guna mendukung pembangunan infrastruktur di daerah mereka.

Media lokal juga berperan aktif dalam memantau perkembangan pembangunan dan penanganan banjir di Kecamatan Jejangkit. Sebut saja, bakabar.com, mereka melakukan konfirmasi kepada pemborong jembatan terkait sisa bangunan yang menghalangi aliran sungai sehingga menyebabkan tersumbat. Pemantauan ini membantu memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar dan tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.

Untuk diketahui, Selain penanganan banjir, Pemkab Barito Kuala juga memperhatikan infrastruktur jalan yang menjadi jalur alternatif untuk wisata religi, khususnya untuk mendukung Haul Abah Guru Sekumpul. Pada tahun anggaran 2023, Pemkab Barito Kuala telah melaksanakan pemeliharaan berkala ruas jalan Sei Bamban – Jejangkit sepanjang 5 km dengan alokasi anggaran Rp6,5 miliar. Pada tahun anggaran 2024 dilakukan peningkatan jalan ruas Jejangkit Muara – Jejangkit Timur sepanjang 1,2 km dengan alokasi anggaran Rp2 miliar.

Kemudian, untuk tahun anggaran 2025, Dinas PUPR telah mengusulkan lanjutan peningkatan jalan Jejangkit Muara – Jejangkit Timur sepanjang 2 km dengan memanfaatkan hasil efisiensi anggaran.

Untuk diketahui bersama pula bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah daerah seperti Rehabilitasi Saluran Patih Selera, DIR. Sungai Pantai, DIR. Cahaya Baru, Sampurna, Jejangkit Pasar (Saluran Patih Selera- Saluran Sungai Pantai dan Ray 21 Tebing Rimbah -Ray 3 Jejangkit) – Tahun 2023, Panjang ± 19.4 km, Rehabilitasi Saluran Desa Jejangkit Timur, Tahun 2023, Panjang ± 10.5 km, Normalisasi Saluran DIR. Sungai Bamban Tembus Ray 5 (DPUPR Prov Kalsel) Tahun 2023, Panjang ±4 km, Normalisasi Saluran Jejangkit Ray 5 (BWSK III), Tahun 2023, Panjang ± 3.7 km, Rehabilitasi Saluran DIR Sampurna, Tahun 2024, ± 4 km, Rehabilitasi Saluran DIR Cahaya Baru, Tahun 2024, ± 5.2 km, Rehabilitasi Saluran DIR Tebing Rimbah, Tahun 2024, Panjang ± 5 km, Pembuatan Tanggul Sungai Alalak (BWS K III), Tahun 2024.

Kemudian, upaya pihak swasta sebelumnya adalah Rehabilitasi Saluran Sungai Sawahan – Sungai Sakaramai, Tahun 2023, Panjang ± 16,7 km, Normalisasi Saluran DIR. Handil Bakti (Primer Handil Bakti), Tahun 2023, Panjang ± 3,5 km.

Adapun langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selanjutnya yakni Melakukan Rehabilitasi Saluran DIR. Tebing Rimbah, DIR. Cahaya Baru, DIR. Sampurna, Jejangkit Muara (Ray 7 Tabing Rimbah-Ray 1 Jejangkit Muara), BTT 2025, Panjang ± 11.5 km, Rehabilitasi Saluran DIR Sei Pantai Panjang ± 5,4 km, Realokasi Anggaran Rehabilitasi Saluran dengan Total 3.3 M untuk Normalisaasi Saluran guna Penanganan Jejangkit, Melakukan Rencana Kajian Teknis Drainase/Saluran Penanggulangan Banjir, APBD-P Tahun 2025, Mengusulkan ke Provinsi untuk melakukan Normalisasi Saluran DIR. Sei Bamban (Lanjutan Sei Bamban) dan DIR. Jejangkit II (Sungai Rumbia, Sungai Habaya, Sungai Rasau) (DIR Kewenangan Provinsi) sepanjang ± 40 km, Mengusulkan ke BWSK III untuk Normalisasi Primer Handil Bakti DIR. Handil Bakti sepanjang ± 15 km, dan lanjutan Penyelesaian Pembuatan Tanggul Sei Alalak.

Terakhir, rencana pemerintah bersama pihak swasta pada tahun 2025 ini adalah Kerjasama Normalisasi Saluran Ray 21 – Ray 3 Jejangkit, Panjang 12 km, Membuat Kesepakatan Kerjasama Normalisasi Saluran Sungai Rumbia, Panjang ± 15,5 km, Membuat Kesepakatan Kerjasama Normalisasi Saluran Sungai Habaya, Panjang ± 14,5 km.

Bupati Barito Kuala menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada rehabilitasi saluran-saluran kewenangan kabupaten di sekitar Jejangkit dan jika diperlukan membuat saluran baru untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
“Tentu menjadi prioritas utama kami untuk mencegah kedepannya banjir terjadi lagi, selanjutnya baru penanganan dampaknya seperti perbaikan jalan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka bukan tidak mungkin tahun depan terjadi banjir kembali dan perbaikan jalan menjadi sia-sia”, ucap Bupati Bahrul Ilmi.

Kolaborasi pentahelix ini tidak hanya membantu dalam penanganan bencana banjir di Kecamatan Jejangkit tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam menghadapi bencana. Dengan semangat gotong-royong dan sinergi antar-pemangku kepentingan, diharapkan Kecamatan Jejangkit dapat pulih lebih cepat dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan lebih sejahtera.

“Saya berharap masyarakat dapat memahami bahwa upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat Jejangkit”, pungkasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Salah satu wujud nyatanya adalah pelaksanaan Pelatihan Excellent Service bagi para kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Anjir Pasar, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, pada Jumat (11/4/2025) bertempat di Hotel Nasa Banjarmasin.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa beserta perangkatnya dari Kecamatan Anjir Pasar. Pelatihan akan berlangsung selama 4 hari 3 malam, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis.

Dalam sambutannya, Bupati H. Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, aparatur desa harus mampu tampil sebagai pelayan publik yang ramah, responsif, dan solutif, Aparatur Desa Excellent Service

“Masyarakat berharap besar kepada pelayanan di tingkat desa. Kita harus bisa menjawab harapan itu dengan sikap kerja yang profesional dan pelayanan yang berkualitas, aparatur desa harus mampu tampil sebagai pelayan publik yang ramah, responsif, dan solutif, Aparatur Desa Excellent Service” ujar Bupati.

Turut memberikan sambutan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala, Moch. Aziz, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta selama pelatihan berlangsung.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Serap setiap materi yang diberikan narasumber, karena semua itu akan menjadi bekal berharga dalam melayani masyarakat di desa masing-masing,” pesannya.

Selama pelatihan, para peserta akan dibekali materi-materi praktis terkait pelayanan prima, komunikasi publik, etika birokrasi, serta penanganan keluhan masyarakat. Materi disampaikan oleh fasilitator berpengalaman melalui metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus.

Camat Anjir Pasar, H. Muhammad Yusuf, yang turut hadir dalam acara pembukaan, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap hasil dari pelatihan ini dapat segera diterapkan oleh seluruh aparatur desa di wilayahnya.

“Ini langkah maju bagi pemerintahan desa. Saya harap peserta benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa masing-masing,” ungkapnya.

Pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan aparatur desa yang siap menghadapi tantangan zaman, serta menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. (adv/kb).