BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Eddy Junaidi meminta pemerintah kota untuk makin menggencarkan perbaikan sanitasi di wilayah pemukiman pinggir sungai, terlebih padat penduduk. “Permasalahan sanitasi di daerah pemukiman pinggiran sungai ditambah padat penduduk masih sangat tinggi, utamanya terkait limbah rumah tangga dan limbah dari manusia,” ujarnya, Jumat, (28/2/2025).

Eddy menyampaikan cukup banyak permasalahan sanitasi yang diinformasikan kepadanya saat turun langsung ke masyarakat, seperti pada kegiatan reses sejak 27-28 Februari 2025 di daerah pemilihannya di Banjarmasin Tengah. Seperti yang dilaksanakannya reses hari ini di Jalan Pangeran Antasari Gg VI Simpang Penghulu RT 14 Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah, wilayah tersebut selain di pinggiran sungai, juga padat. Padahal berada di tengah kota.

“Salah satu masalah di sana terkait sanitasi, masih banyak WC warga yang langsung nyemplung ke sungai, ini tentunya kurang baik bagi kelestarian lingkungan,” ujarnya. Eddy pun memastikan permasalahan sanitasi di wilayah pemukiman pinggiran sungai ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota, baik lewat rapat komisi maupun secara langsung.

“Kita perjuangkan masalah ini bisa selesai, agar lingkungan di sana lebih sehat, masyarakat pun akan lebih sehat juga, tidak ada lagi juga kasus stunting, karena di daerah Pekapuran Laut itu kasus anak stunting juga diinformasikan cukup tinggi,” ujarnya.

Selain masalah itu, Eddy juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait bantuan sosial, diantaranya perbaikan rumah warga yang tidak mampu, masyarakat yang belum mendapatkan jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan yang dijamin pemerintah kota. “Ini semua harus menjadi perhatian pemerintah kota,” ujar Eddy.

Lurah Pekapuran Laut Doddy Surya Kusuma mengakui masalah sanitasi cukup tinggi di daerahnya, khususnya di pemukiman padat penduduk, berada di pinggiran sungai. Menurut dia, pemerintah kota sudah bergerak untuk melakukan itu, diantaranya memberikan bantuan untuk perbaikan puluhan WC di rumah di pinggiran sungai agar standar kesehatan dan lingkungan.

“Namun tentunya masih banyak lagi yang harus mendapatkan perhatian,” ujarnya. Doddy pun menyatakan, kelurahan masuk salah satu yang mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada 2024. “Kita terus berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk gerakan ini bisa maksimal,” ujarnya.

Dia pun berharap, dengan adanya reses dewan ini, seluruh aspirasi masyarakatnya dapat diperjuangkan, karena ini penting untuk kemajuan dan kesejahteraan, sebagimana slogan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang baru ini, yakni H Muhammad Yamin dan Hj Ananda, “Mewujudkan Banjarmasin Yang Maju Sejahtera”.

Sama halnya yang disampaikan Kepala Puskesmas Pekapuran Laut dr Yoka Wardati, bahwa permasalahan sanitasi berkaitan dengan permasalahan stunting di wilayah tersebut. “Daerah Pekapuran Laut ini masuk salah lokus kasus stunting di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Menurut dia, kasus stunting di daerah ini memang trennya naik, sejak 2021 dirinya di puskesmas ini, angka kasus stunting sekitar 8 persen. “Nah, jika sanitasi di daerah ini tidak diperbaiki maksimal, tidak menuntut kemungkinan kasus stunting bisa makin tinggi, karena inij adi salah satu faktornya,” ujarnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhaimin meminta semua perencanaan pembangunan kelurahan agar terlebih dahulu melalui permusyawaratan secara matang. Muhaimin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Banjarmasin mengemukakan permintaan itu saat reses di Kelurahan Pemurus Dalam, Kamis, (27/2/2025).

“Pasalnya sayang kalau suatu proyek sudah mendapatkan alokasi anggaran, ternyata pekerjaannya tidak jadi karena ada di antara warga tidak setuju,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut. Ia menunjuk contoh apa-apa yang Lurah Pemurus Dalam Shelleya Dessesta paparkan dalam forum reses atau dihadapan warga/konstituen.

“Warga masyarakat juga harus memahami arti atau makna suatu pembangunan yang mungkin harus ada korban guna kemaslahatan bersama,” pintanya. Sebagai wakil rakyat, Muhaimin berjanji akan memperjuangkan aspirasi konstituennya sejauh memungkinkan seperti masalah pendanaan.

“Kalau tidak masuk dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Banjarmasin Tahun 2025, kita perjuangkan pada APBD perubahan. Rencananya 2025 ini dua kali perubahan APBD,” demikian Muhaimin seraya meminta data sebagai pendukung usulan.

Sementara Lurah Pemurus Dalam Shelleya Dessesta mengharapkan pemerintah, terutama Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin penanganan/perbaikan beberapa prasarana atau infrastruktur yang merupakan aspirasi masyarakat setempat.

Sebagai contoh normalisasi atau pengerukan Sungai Pemurus terutama pada bagian hilir yang terus ke Sungai Kelayan dan Sungai Pekapuran Banjarmasin guna mengurangi dampak banjir. Dalam reses Muhaimin juga mencuat masalah persampahan yang membuat Pemkot Banjarmasin menyatakan kota berjuluk seribu sungai tersebut “darurat sampah”.

Oleh karenanya, baik Muhaimin maupun Lurah Pemurus Dalam meminta warga masyarakat berpartisipasi dalam penanganan persampahan seperti memilah sampah rumah tangga terlebih dahulu sebelum dibuang. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Hari Kartono meminta semua mengawal dan mensukseskan 20 program yang ingin diwujudkan Wali Kota H Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Hj Ananda untuk periode kepemimpinan 2025-2030.

Hari Kartono pada gelar reses di Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Blok Mutiara 4 RT 58, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kamis, (27/2/2025) janji kampanye Yamin-Ananda yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta, harus bisa diwujudkan. “Karena semuanya untuk kepentingan Kota Banjarmasin yang maju sejahtera,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari semua program tersebut, utamanya untuk masyarakat perekonomian kelas bawah yang menjadi perhatian khusus pada pemerintahan Yamin-Ananda. Seperti halnya program 1.200 beasiswa perguruan tinggi, vakasi, atlet, seni dan kepolisian, ungkap Hari, bahkan diberikan kuota khusus bagi perempuan, disabilitas, tahfiz Al-Quran dan masyarakat tidak mampu.

“Ada lagi tambah program beasiswa sebanyak 500 untuk dokter umum, dokter gigi, dokter hewan dan tenaga kesehatan yang juga sama memberikan kuota khusus untuk golongan masyarakat seperti di atas tadi,” paparnya. Hari juga menyampaikan dukungan kuat untuk program pemberian perangkat sekolah gratis dari seragam, sepatu hingga tas dan buku bagi siswa dari tingkat Paud sampai jenjang SMA.

“Ini program pendidikan yang luar biasa, kita harus dukung untuk bisa diwujudkan, sehingga generasi selanjutnya tidak ada yang putus sekolah,” paparnya. Hari juga menyampaikan program lainnya agar lebih diketahui masyarakat, seperti konsultasi dokter gratis 24 jam dengan aplikasi “Ya do”, pendirian klinik kesehatan jiwa di lahan rumah singgah untuk ODGJ dan orang terlantar.

“Yang program favorit juga adalah parkir gratis di pusat layanan pemerintah kota dan biaya tarif parkir diturunkan,” ujarnya. “Sama halnya pembebasan biaya sampah dan kebersihan di tingkat RT,” ujarnya.

Selain dari beberapa program Yamin-Ananda ini, Hari Kartono juga memastikan memberikan perhatian bagi aspirasi yang masyarakat sampai pada kegiatan reses ini, diantaranya terkait gas LPG, air bersih dan terkait sampah. “Semua masalah yang disampaikan masyarakat kita pastikan diperjuangkan, kita akan secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk semua itu,” ujarnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Erna Yusnita menyampaikan sangat mendukung gebrakan penanganan darurat sampah yang dilakukan pemerintah kota, salah satunya menutup tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang dianggap ilegal.

“Kita apresiasi Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda yang langsung turun ke lapangan untuk aksi ini,” ujarnya saat kegiatan reses di Jalan Padat Karya Blok Batu Nilam RT 51, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kamis, (27/2/2025).

Erni menyampaikan, masalah sampah juga menjadi pembahasan pada kegiatan resesnya untuk menyerap aspirasi masyarakat, sebab wilayah Kelurahan Sungai Andai merupakan daerah padat penduduk, yang otomatis banyak memproduksi sampah.

Dikatakan dia, pemerintah kota memang harus melakukan langkah cepat untuk penanganan sampah yang makin krusial akibat ditutupnya Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada 1 Februari 2025.

Dia pun berharap, tidak hanya langkah jangka pendek namun juga jangka panjang untuk menangani sampah yang mencapai 650 ton perharinya. “Termasuk di Sungai Andai ini, hanya ada satu TPS 3T, tentunya tidak cukup menampung besarnya sampah dari daerah ini,” ujarnya.

Dia juga berharap, Pemkot terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar sanksi penutupan TPAS Basirih karena masih menggunakan sistem terbuka (open dumping), bisa mendapatkan kelonggaran. “Sembari kita benahi sistem pengelolaan sampah di daerah kita dengan baik,” ujarnya.

Selain masalah persampahan, Erna juga menyampaikan terkait program BPJS kesehatan yang banyak disampaikan masyarakat. “Oleh karena ada sebagian warga yang kurang mampu tidak mendapatkan program jaminan BPJS kesehatan dari Pemkot Banjarmasin,” ujarnya.

Selain itu juga, kata Erna, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait sulit dan mahalnya gas LPG 3 Kg. “Ini semua jadi perhatian kita, Insya Allah, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kita perjuangkan,” ujarnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Rikval Fachruri menyampaikan, telah dilaksanakan penetapan satu anggota pergantian antar waktu (PAW) anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk sisa masa jabatan 2024-2029. “Kemarin (26/2/2025), kita gelar rapat persiapan pengucapan sumpah dan janji PAW anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PAN untuk sisa masa jabatan 2024-2029 tersebut,” ujarnya, Kamis, (27/2/2025).

Diungkapkan dia, anggota PAW tersebut bernama Jam’iah yang menggantikan Afrizaldi dari daerah pemilihan (Dapil) Banjarmasin Selatan. “Anggota DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi mengundurkan diri karena diangkat jadi direktur salah satu BUMD provinsi,” ungkapnya.

Rikval berharap anggota DPRD Kota Banjarmasin yang baru bisa bekerja dengan baik dan maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Selamat bertugas, moga sukses,” paparnya. Sebagai anggota baru, Jam’iah menyampaikan rasa syukur bisa mengabdikan diri untuk masyarakat di legislatif.

“Moga saya bisa bekerja dengan baik dan maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya. Dia pun menyatakan siap langsung turun ke lapangan untuk menjemput aspirasi masyarakat, untuk diperjuangkan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kecil, infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.

Bahkan dia juga sudah siap ikut melaksanakan reses dewan pada 27-28 Februari 2025 di wilayah Banjarmasin Barat. “Insyaallah saya sudah siap mengikuti reses untuk bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat,” ujar Jami’ah. (adv/kb).

1. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono saat reses dengan masyarakat di Jalan Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Blok Mutiara 4 RT 58, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kamis
(27/2/2025).

2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri saat mengambil sumpah anggota PAW dari fraksi PAN bernama Jam’iah untuk sisa jabatan 2024-2029 di gedung dewan kota setempat, Selasa
(26/2/2025).

3. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Erna Yusnita saat melaksanakan reses dengan masyarakat di Jalan Padat Karya Blok Batu Nilam RT 51, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kamis (27/2/2025).

4. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi saat melaksanakan Reses dengan masyarakat di Jalan Pangeran Antasari Gg VI Simpang Penghulu RT 14 Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah,
Jumat (28/2/2025).

5. Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Muhaimin saat reses di Kelurahan Pemurus Dalam, Kamis (27/2/2025).

6. Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Muhaimin meminta semua perencanaan pembangunan kelurahan agar terlebih dahulu melalui permusyawaratan secara matang Kamis (27/2/2025).

7. DPRD Bersama Pemko Banjarmasin saat melakukan pembahasan terkait status tanggap darurat sampah di Gedung dewan kota setempat, Kamis, (13/2/2025).

8. Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin saat menggelar rapat dengan dinas pendidikan kota serta perwakilan guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024 di gedung dewan kota setempat, Senin (3/2/2025).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Harry Wijaya menyampaikan dukungan dibuatnya surat edaran terkait tanggap darurat sampah, yakni agar masyarakat memilih sampah secara mandiri di rumah sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS). “Ini sebagai upaya bersama mengurangi sampah yang harus ditangani, karena kondisi daerah kita statusnya tanggap darurat sampah,” ujarnya, Jumat, (14/2/2025).

Status tanggap darurat sampah saat ini, kata Harry, harus bersama disadari masyarakat, sebab pembuangan akhir atau tempat pengelolaan akhir sampah (TPAS) di Basirih telah disanksi penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak 1 Februari 2025. “Sehingga sampah tidak bisa maksimal ditangani, hingga menyebabkan di sejumlah TPS keberadaan sampah menumpuk,” ujarnya.

Tentunya, kata Harry, untuk mengurangi kondisinya tidak makin parah, pemilahan dari sumbernya atau dari rumah tangga harus dilakukan, yakni memilah sampah plastik atau yang lainnya bisa didaur ulang, hanya sampah yang tidak berguna sama sekali baru dibuang ke TPS.

“Di daerah kita sudah berdiri lebih 300 unit bank sampah, ini harus diaktifkan betul,” ujarnya. Harry meminta pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup untuk aktif mensosialisasikan ke masyarakat terkait surat edaran ini, termasuk mendukung bank sampah di setiap lingkungan masyarakat untuk betul-betul aktif.

“Saat ini kota kita betul-betul darurat sampah, sementara ini jangan saling menyalahkan dulu, yang terpenting saat bagaimana kita menanggulangi masalah besar ini,” ujarnya. Pihaknya juga sudah mendesak pemerintah kota untuk mencari solusi jangka pendek penanganan sampah tersebut agar maksimal, ini sudah dilakukan rapat bersama di gedung dewan pada 13 Februari 2025.

“Kita minta Pemkot terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Kementerian Lingkungan Hidup agar masalah ini jangan berlarut-larut,” ujarnya. Sebagaimana disampaikan Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, segera disebar surat edaran agar masyarakat memilih sampah secara mandiri untuk mengurangi sampah di TPS.

Hal demikian dilakukan karena TPAS Basirih milik Pemkot Kota Banjarmasin mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menggunakan sistem terbuka (open dumping).

Sanksi menjadi penutupan TPAS Basirih pada 1 Februari 2025, hingga pembuangan sampah Kota Banjarmasin yang setiap harinya mencapai 650 ton tergantung ke TPAS Banjarbakula di Kota Banjarbaru. Tapi di batasi hanya 105 ton perhari. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD dan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melaksanakan rapat membahas status tanggap darurat sampah akibat ditutupnya Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak 1 Februari 2025.

Rapat dipimpin langsung Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, yakni Rikval Fachruri dan Harry Wijaya serta jajaran anggota Komisi III dihadiri jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin Edy Wibowo di gedung dewan kota, Kamis, (13/2/2025).

Rikval menyampaikan, pembahasan berkaitan dengan rencana pemkot untuk jangka pendek menanggulangi sampah yang begitu berlimpah diberbagai tempat pembuatan sementara (TPS) karena tidak bisa dibuang ke TPAS Basirih.

“Karena pembuangan ke TPAS regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru kuotanya terbatas, hanya 105 ton per hari,” ujarnya. Sehingga, kata dia, penanggulangan sisanya harus dicarikan solusinya, di sinilah pihaknya di legislatif ingin mengetahuinya. “Sebab banyak keluhan masyarakat yang masuk ke kami, di sinilah kami ingin mengetahui secara jelas duduk perkaranya, hingga solusinya ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Rikval menyampaikan, ada pembahasan DLH sebagai instansi yang menangani masalah persampahan ini untuk meminta dukungan penambahan anggaran, khususnya mengambil dana belanja tidak terduga (BTT) yang ada di kas pemerintah Kota sekitar Rp30 miliar.

“Ini jadi pembahasan panjang juga tadi, sebab tidak bisa serta merta juga bisa digunakan dana BTT itu, ada syarat-syaratnya,” kata dia. Baca juga: Wali Kota Banjarmasin bahas tanggap darurat sampah di Musrembang Kecamatan

Rikval berharap agar Pemkot Banjarmasin bisa bernegosiasi atau berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI agar ada kelonggaran sanksi untuk penutupan TPAS Basirih. Sekretaris DLH Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyampaikan, saat ini Sekdakot dan Kepala DLH Kota Banjarmasin tengah menghadap ke Kementerian Lingkungan Hidup RI.

“Moga ada solusi setelah pertemuan itu dari kementerian, sebab permasalahan sampah sudah sangat besar ini,” ujarnya. Wahyu menyampaikan, instansinya memerlukan tambahan anggaran untuk operasional, khususnya pengantaran ke TPAS regional Banjarbakula.

“Karena kita mengantar sampah ke sana bayar, per tonnya Rp65 ribu, belum lagi dana BBM dan lainnya, ini tidak dianggarkan maksimal sebelumnya, karena tidak mengira kejadian penutupan TPAS Basirih,” ujarnya.

Wahyu mengungkapkan, dana yang dimiliki DLH khusus untuk penanganan sampah pada APBD murni 2025 ini sudah hampir habis, sehingga untuk tindak lanjut mengkhawatirkan. “Karena ini tanggung jawab kita bersama, moga semua bisa terlibat, tidak bisa DLH saja sendiri,” ujarnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkonsultasi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia terkait pembuatan rancangan aturan daerah (Raperda) yang berkenaan dengan investasi.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Deddy Sophian, Rabu, (12/2/2025) menyampaikan, Raperda tersebut berjudul pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor.

Dia mengatakan Raperda tersebut sudah masuk pembahasan tahap awal untuk mengakomodir masukan dari BKPM RI. “Salah satu masukan yang dari BKPM RI agar judul Raperda tersebut direvisi,” ujarnya. Sebab judul yang ada tersebut, ungkap Deddy, adanya kata “pemberian insentif” bisa diartikan pemberian uang atau lainnya.

“Padahal keinginan yang diatur pemberian insentif investasi itu berbentuk kebijakan, bukan berbentuk hitungan atau apa, apalagi seperti insentif uang,” tuturnya.

Deddy menyampaikan, pembahasan Raperda ini akan terus mencari masukan dari berbagai kalangan, hingga betul-betul bisa diterapkan sesuai keinginan untuk menarik lebih banyak lagi investasi di Kota Banjarmasin.

“Karena dengan banyak investasi yang masuk, tidak hanya meningkatkan perekonomian kota, namun juga memberikan peluang lebih besar lagi untuk menyerap tenaga kerja,” ujarnya. Deddy mengatakan Banjarmasin harus menjadi kota yang ramah bagi investor, sebagai kota perdagangan dan jasa, serta saat ini digalakkan sebagai kota pariwisata.

“Ini terbukti dengan makin tingginya angka investasi di kota ini setiap tahunnya,” ujarnya. Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan aturan ini untuk meningkatkan Banjarmasin semakin menarik sebagai tempat investasi.

Dia menyampaikan Banjarmasin terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor maupun masyarakat yang ingin berinvestasi pada bidang jasa, perdagangan maupun pariwisata.

Menurut dia, Banjarmasin harus siap dengan segala hal, termasuk payung hukum untuk memudahkan investor yang masuk demi kemajuan ekonomi daerah dan memperluas peluang kerja. Apalagi Kota Banjarmasin ingin menjadi kota sungai terindah di Indonesia, perlu banyak investor untuk mewujudkan itu. (adv/kb).