PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., M.M., SP., M.A.P, menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di daerah ini.

Bebie meminta seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Murung Raya untuk memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar buruh, mencakup jaminan sosial, pemberian upah layak, serta keterbukaan ruang dialog bersama serikat pekerja.

“Buruh merupakan komponen penting dalam keberlangsungan pembangunan dan menjadi ujung tombak perusahaan. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” kata Bebie di Puruk Cahu, Jumat (1/5/2026).

Politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan bahwa komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak pekerja akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, momentum May Day tahun ini harus dijadikan pengingat bagi semua pihak untuk terus mendorong terciptanya kehidupan yang layak bagi seluruh pekerja.

“Kesejahteraan buruh tanggung jawab setiap perusahaan. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Bebie juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan perlindungan tenaga kerja yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan May Day Nasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Sejumlah kebijakan pro-pekerja yang dimaksud meliputi perlindungan ketat terhadap ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembangunan fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan kerja, penyediaan hunian terjangkau bagi pekerja, serta peningkatan perlindungan khusus bagi nelayan dan pengemudi transportasi online.

Bebie berharap, kebijakan nasional tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Murung Raya. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan pekerja. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono, S.Kom, menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja di daerah.

Pernyataan itu disampaikannya di Puruk Cahu jumat (1/5/2026) menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Mahyono meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Murung Raya memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, meliputi jaminan sosial, pemberian upah layak, serta membuka ruang dialog dengan serikat pekerja.

“Buruh merupakan komponen penting dalam keberlangsungan pembangunan dan menjadi ujung tombak perusahaan. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai komitmen bersama dalam memenuhi hak pekerja akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ia menekankan momentum May Day harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus mendorong terciptanya kehidupan yang layak bagi seluruh pekerja.

“Kesejahteraan buruh tanggung jawab setiap perusahaan. Kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Mahyono juga mengapresiasi kebijakan perlindungan tenaga kerja yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day Nasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Kebijakan tersebut antara lain mencakup perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pembangunan fasilitas penitipan anak (daycare) di lingkungan kerja, penyediaan hunian terjangkau bagi pekerja, serta peningkatan perlindungan bagi nelayan dan pengemudi transportasi daring.

Ia berharap kebijakan nasional tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Murung Raya, guna memastikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pekerja. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono, turut hadir melepas keberangkatan 73 orang calon Jemaah Haji (CJH) tahun 2026.

Sebanyak 73 calon jemaah haji ini secara resmi dilepas oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, di halaman Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu, Minggu (26/4/2026). Dari jumlah tersebut, terdiri atas 26 laki-laki dan 47 perempuan.

Dalam kesempatan itu, Mahyono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji yang di berangkatkan dari Kabupaten Murung Raya.

“Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan dalam menjalankan rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jemaah agar senantiasa menjaga kesehatan dan kekompakan selama berada di Tanah Suci.

Pelepasan berlangsung khidmat dan penuh haru. Sejumlah keluarga dan kerabat turut hadir untuk mengantarkan serta mendoakan keberangkatan para jemaah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito com – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026.

Rumiadi berangkat bersama istrinya sebagai bagian dari 73 calon jemaah haji (CJH) asal Murung Raya. Seluruh jemaah dilepas secara resmi oleh Bupati Murung Raya di halaman Masjid Agung Al-Istiqlal Puruk Cahu, Minggu (26/4/2026).

Sebelum keberangkatan, Rumiadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas fasilitasi yang diberikan selama proses pelepasan jemaah.

“Saya mewakili jemaah haji 1447 Hijriah tahun 2026 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan fasilitasi,” ujarnya.

Ia juga mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. “Semoga seluruh jemaah selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beribadah,” katanya.

Selain itu, Rumiadi mengajak masyarakat untuk turut mendoakan para jemaah agar memperoleh haji yang mabrur serta kembali ke daerah dengan selamat.

“Mohon doa dari masyarakat agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2026 dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Murung Raya Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD, Jumat (24/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, serta dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah yang mewakili Bupati Murung Raya, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.

Anggota DPRD Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I, menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan hasil pembahasan secara komprehensif sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan, baik dalam aspek pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

“Melalui forum paripurna ini, kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik, sehingga setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Murung Raya,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Nisha Anggraeni, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar akan kehilangan makna karena tidak selaras dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ia menjelaskan, kebutuhan dasar tersebut meliputi akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, ketersediaan air bersih, pemerataan listrik desa, pembangunan infrastruktur jalan penghubung antarwilayah, serta ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

“APBD harus terlebih dahulu menyasar hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat. Jalan desa, puskesmas yang siap melayani, sekolah yang representatif, serta harga pangan yang stabil merupakan indikator nyata keberhasilan pembangunan,” ujarnya, Jumat (23/4/2026).

Nisha juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun program berbasis data riil dari desa dan kelurahan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Untuk itu, DPRD terus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan indikator kinerja yang terukur, seperti persentase desa berlistrik, cakupan layanan air bersih, penurunan angka stunting, waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan, serta jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani setiap tahun.

“Setiap rupiah belanja daerah harus memiliki target, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Nisha membuka ruang bagi pengawasan publik agar perencanaan pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan di lapangan.

Ia menambahkan, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Nisha mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, dan dunia usaha untuk bersama-sama merumuskan skala prioritas berbasis kewilayahan.

Nisha juga menekankan pentingnya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten sebagai ruang penyampaian aspirasi yang nyata, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.

Sebagai legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), ia menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia optimistis, pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya Murung Raya yang maju dan sejahtera.

“Pembangunan harus dimulai dari fondasi paling mendasar. Dari sana kita melangkah dan tumbuh bersama menuju daerah yang berdaulat dan bermartabat,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito com – DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2026 pada Jumat (23/4), dengan agenda penandatanganan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kelompok Tani.

Rapat paripurna tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat sektor pertanian di daerah, khususnya dalam memberikan payung hukum bagi pembinaan dan pengembangan kelompok tani.

Usai pengesahan tersebut, Anggota DPRD Murung Raya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Johansyah, S.E., M.I.P., mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurutnya, sosialisasi sangat diperlukan agar substansi Ranperda dapat dipahami masyarakat dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga, khususnya para petani.

“Pengesahan Ranperda kelompok tani ini bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat. Karena itu, kami meminta dinas terkait melakukan sosialisasi agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Johansyah.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah memperluas program kelompok tani hingga ke pelosok perdesaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Murung Raya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – DPRD Kabupaten Murung Raya melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puruk Cahu, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini dipimpin langsung Rejikinoor, S.Sos., didampingi anggota DPRD, Johansyah, S.E., M.I.P, dan Susilo, S.E., M.M., dan Fitriadi, S.Sos., Akhirudin, serta Asisten I Setda Murung Raya Rahmat K. Tambunan, S.STP.

Kunjungan tersebut menjadi sinyal penguatan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. DPRD menilai rumah sakit daerah sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat harus mampu menjawab kebutuhan warga secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam peninjauan itu, rombongan mengecek sejumlah aspek penting, mulai dari pelayanan pasien, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas rawat inap, ruang penunjang medis, hingga kesiapan sarana dan prasarana lainnya. Evaluasi dilakukan secara langsung guna memetakan kondisi riil di lapangan.

Rejikinoor menegaskan, pelayanan kesehatan tidak boleh berjalan seadanya. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan layanan yang layak, nyaman, dan manusiawi, terlebih RSUD Puruk Cahu merupakan rumah sakit rujukan utama di wilayah Murung Raya.

“Rumah sakit daerah harus terus berbenah. Pelayanan harus lebih baik, lebih cepat, dan menjangkau seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,” tegasnya di sela kunjungan.

Selain menyoroti pelayanan, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas manajemen rumah sakit. Pembenahan sistem kerja, kedisiplinan aparatur, hingga pemenuhan alat kesehatan dinilai penting agar rumah sakit mampu menghadapi tantangan pelayanan yang terus meningkat.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak berhenti pada seremonial semata. DPRD menegaskan, hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi konkret, sehingga RSUD Puruk Cahu dapat berkembang menjadi rumah sakit yang responsif, modern, dan dipercaya masyarakat. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2026 di ruang utama lantai II gedung DPRD, Jumat (24/4/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait kebijakan daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, serta dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah, Rahmat K. Tambunan, bersama anggota DPRD dan unsur terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah menyepakati dua agenda utama. Pertama, penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Murung Raya dan DPRD sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, penandatanganan keputusan bersama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Kelompok Tani, serta rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Murung Raya Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, khususnya di sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten I Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia berharap seluruh keputusan yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar, kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi sebagai simbol kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif. (asd/kb).