MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Polemik dugaan belum dibayarkannya insentif guru TPA di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Kalsel), terus bergulir dan memunculkan babak baru yang menyita perhatian publik.

Dari kiri nomor delapan Makhur Huda Ketua BPD Desa Sungai Lumbah (foto dok)

Di tengah sorotan terhadap dugaan tidak tersalurkannya hak para guru mengaji tersebut, justru muncul pernyataan kontroversial dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lumbah, Makhur Huda, yang dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk intervensi terhadap anggotanya sendiri.

Alih-alih meredam situasi dan menjaga harmonisasi kelembagaan, Ketua BPD malah melontarkan pernyataan yang dianggap menyudutkan salah satu anggota BPD yang turut menyoroti persoalan insentif TPA tersebut.

Melalui percakapan di grup WhatsApp yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa dan BPD, Makhur Huda secara terbuka meminta anggotanya untuk mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

“San misal kerjaan kamu di BPD bertentangan di media lebih baik kamu mengundurkan diri. Kasian kamu bikin malu diri sendiri,” tulis Ketua BPD dalam percakapan grup. Senin, (2/6/2026) malam.

Pernyataan tersebut sontak memantik berbagai pertanyaan.Sebab, secara kelembagaan BPD merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaan pendapat di dalam organisasi seharusnya menjadi ruang diskusi dan evaluasi, bukan alasan untuk menekan atau membungkam pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Publik pun bertanya-tanya, apakah seorang Ketua BPD memiliki kewenangan untuk meminta anggotanya mengundurkan diri hanya karena adanya perbedaan sikap atau pandangan yang muncul ke ruang publik?

Apakah kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat merupakan tindakan yang layak dibalas dengan permintaan pengunduran diri?

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa persoalan insentif guru TPA yang menjadi hak para pengajar agama justru memicu reaksi keras dari pimpinan lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Tidak sedikit warga yang mempertanyakan, apakah dana insentif tersebut merupakan urusan pribadi sehingga ketika dipersoalkan muncul respons yang begitu emosional terhadap pihak yang mempertanyakannya.

Yang lebih disayangkan, dalam percakapan tersebut disebut-sebut turut menyeret nama orang tua anggota BPD. Padahal substansi persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa, bukan urusan keluarga ataupun persoalan pribadi.

Polemik ini tidak hanya menyoroti persoalan insentif guru TPA, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana sebuah lembaga desa menyikapi kritik dan perbedaan pandangan di internalnya. Dalam tata kelola pemerintahan desa yang sehat, kritik seharusnya dijawab dengan data, penjelasan, dan transparansi, bukan dengan perintah agar pihak yang berbeda pendapat menyingkir dari lembaga.

Seorang Ketua BPD sejatinya adalah pengayom bagi seluruh anggota. Jabatan tersebut melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan organisasi, bukan memperuncing konflik yang terjadi.

Pernyataan yang bernada menyudutkan anggota sendiri berpotensi mencederai marwah lembaga yang selama ini menjadi representasi suara masyarakat di tingkat desa.

Di tengah sorotan yang terus menguat, yang dibutuhkan saat ini bukanlah konflik berkepanjangan atau saling serang antarpejabat desa. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan penjelasan yang mampu menjawab berbagai pertanyaan publik terkait penyaluran insentif guru TPA, sehingga polemik yang berkembang tidak semakin melebar dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Polemik dugaan belum dibayarkannya insentif guru TPA di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, (Kalsel) semakin memanas.

Setelah pemberitaan yang tayang di onlinekoranbarito.com, onlinesinarbarito.com, suluhbanua.news, dan baritobersinar.news mengenai persoalan tersebut mencuat ke publik, seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ikhsan justru dikeluarkan dari grup WhatsApp resmi desa oleh bendahara desa tersebut.

Peristiwa itu terjadi di tengah sorotan masyarakat terhadap pengelolaan insentif guru mengaji yang sebelumnya diberitakan belum diterima para pengajar TPA.

Keputusan mengeluarkan anggota BPD dari grup komunikasi desa tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

Bendahara Desa Sungai Lumbah, Mardianti, saat mengakui telah mengeluarkan anggota BPD dari grup WhatsApp desa.

Ia beralasan tindakan itu dilakukan untuk menghindari munculnya berbagai asumsi di masyarakat.

“Aku keluarkan di grup takutnya orang berpikir macam-macam,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Istri dari Kepala Desa Sungai Lumbah, Noorhayati juga mengomentari dari Watshap Group terkait yang pemberitaan yang sudah tayang.

“Mantap banar ih kata-katanya hebat banget anda, ” pungkasnya dengan emot tepuk tangan.

Pernyataan tersebut justru memantik beragam tafsir. Sejumlah pihak menilai respons tersebut terkesan menunjukkan ketidaknyamanan terhadap pemberitaan yang telah beredar.

Apalagi, setelah berita mengenai insentif guru TPA dipublikasikan, grup WhatsApp Desa Sungai Lumbah disebut ramai dipenuhi komentar.
Berbagai komentar yang muncul tidak sedikit bernada kritik tajam menyudutkan ke person.

Kondisi itu membuat persoalan yang semula hanya berkaitan dengan insentif guru mengaji berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Di sisi lain, dampak pemberitaan tersebut juga berujung pada pemanggilan Pemerintah Desa Sungai Lumbah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala. Pemanggilan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (3/6/2026) guna meminta penjelasan terkait persoalan yang berkembang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Mujiburrakhman, S.STP., M.Si., saat dikonfirmasi terkait pemberitaan tersebut tidak mempermasalahkan jika informasi disampaikan kepada publik.

“Inggih, siap. Silakan. Kami akan sampaikan hasilnya besok,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/6/2026) malam.

Kini perhatian publik tertuju pada hasil pertemuan antara DPMD dan Pemerintah Desa Sungai Lumbah.

Masyarakat menanti kejelasan mengenai persoalan insentif guru TPA sekaligus jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul setelah polemik itu bergulir ke ruang publik.

Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana sebuah pemberitaan tentang hak guru mengaji yang belum dibayarkan mampu membuka diskusi lebih luas mengenai transparansi, komunikasi pemerintahan desa, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka.

Rabu besok menjadi hari yang dinanti, ketika hasil klarifikasi dari DPMD diharapkan dapat menjawab berbagai tanda tanya yang kini berkembang di tengah masyarakat. (tim/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan PT Pertamina Patra Niaga memperkuat koordinasi untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin bersama jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di ruang Kapolda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, di antaranya Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, serta Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam. Sementara dari Pertamina hadir Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani dan Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalsel Bondan Tri Wibowo. Gubernur didampingi Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antrean dan kelangkaan BBM di beberapa daerah. Di antaranya indikasi penimbunan BBM oleh pihak tertentu serta dugaan praktik premanisme dalam rantai distribusi maupun lingkungan depo BBM.

Selain itu, berdasarkan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan, secara perhitungan kebutuhan masyarakat dinilai masih dapat terpenuhi sehingga diperlukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan agar penyaluran berjalan tepat sasaran.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, saat ini telah menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.

“Terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code. Dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi terhadap pengguna QR Code saat transaksi berlangsung,” ujarnya.

Meski demikian, implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pengawasan penggunaan QR Code dan tingkat kepatuhan pengguna.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur H Muhidin meminta adanya penguatan sistem pengendalian penggunaan QR Code, termasuk kemungkinan integrasi data kendaraan melalui STNK untuk meminimalkan penyalahgunaan BBM subsidi.

Muhidin juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan yang saat ini diterapkan serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan.

“Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU agar distribusi BBM dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahwa kelangkaan dan antrean BBM perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme, juga perlu diperkuat melalui koordinasi lintas instansi.

Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak. Pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo juga diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dan merata guna mencegah antrean panjang maupun gangguan pasokan di berbagai daerah.

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam upaya menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM di Banua. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Di balik lantunan ayat suci yang setiap hari menggema dari ruang-ruang TPA dan TPQ di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, (Kalsel).

Tersimpan kegelisahan para guru pengajar agama. Insentif yang selama ini mereka terima sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mendidik generasi muda, mendadak tidak lagi mengalir sejak awal tahun 2026.

Memasuki bulan kelima tahun ini, para guru mengaku belum menerima insentif yang sebelumnya rutin diberikan. Pada 2025 lalu, mereka masih memperoleh Rp175 ribu per bulan. Nominalnya memang tidak besar, namun memiliki arti penting sebagai bentuk perhatian terhadap para pengajar yang dengan sabar mengajarkan Al-Qur’an dan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak desa.

Penghentian insentif tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Tidak adanya penjelasan resmi maupun sosialisasi dari pihak terkait membuat kekecewaan perlahan berkembang menjadi keresahan.
Salah seorang pengajar di TPA Nurul Islam,

Rahmat, mengaku menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, insentif bagi guru agama telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan keagamaan di desa.

“Kami berharap tunjangan untuk guru masih berlanjut. Mengingat itu sudah lama berjalan, masa ditiadakan begitu saja,” ujarnya kepada wartawan. Jumat (29/8/2028).

Rahmat mengatakan para guru tidak mempersoalkan besaran bantuan yang diterima. Namun, mereka berharap ada kepastian dan perhatian terhadap para pengajar yang selama ini mengabdikan waktu dan tenaga untuk membina anak-anak dalam pendidikan agama.

Keresahan itu akhirnya sampai ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Barito Kuala, Muhammad Mujiburrakhman, S. STP., M.Si menegaskan bahwa insentif guru TPA/TPQ pada prinsipnya masih dapat dianggarkan oleh pemerintah desa.

“Masih bisa dianggarkan asal sesuai dan masuk di aplikasi Siskeudes serta berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa,” jelasnya melalui sambungan WhatsApp, Kamis (28/5/2026).

Mujib juga memastikan pihaknya akan menelusuri persoalan tersebut untuk mengetahui penyebab tidak dianggarkannya insentif bagi guru pengajar agama di Desa Sungai Lumbah.

“Terima kasih pak, kami akan telusuri,” katanya.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal angka Rp175 ribu per bulan. Di baliknya ada penghargaan terhadap para guru yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membangun akhlak dan karakter generasi muda.

Karena itu, banyak pihak berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan dan mencari solusi agar polemik ini tidak berlarut-larut, serta pengabdian para guru mengaji tetap mendapat perhatian yang layak. (tim/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Gema takbir berkumandang dari kota hingga pelosok desa di berbagai penjuru dunia menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Momentum suci ini kembali mengingatkan umat Islam pada kisah agung pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS, sebuah teladan keikhlasan yang terus hidup dalam denyut kehidupan umat hingga kini.

Nuansa religius dan semangat berbagi juga terasa begitu kuat di Masjid Jami Nurul Islam, Handil Pandan RT 11, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rabu (27/5/2026). Sejak pagi usai pelaksanaan Salat Id, masyarakat mulai memadati halaman masjid untuk mengikuti prosesi penyembelihan hewan kurban yang telah menjadi tradisi tahunan warga setempat.

Kebersamaan tampak menyatu dalam setiap aktivitas. Warga dari berbagai kalangan hadir dengan penuh antusias.

Sebagian membantu panitia memotong dan membungkus daging kurban, sementara lainnya menunggu pembagian dengan tertib sambil bercengkerama dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

Pada Idul Adha tahun ini, panitia kurban Masjid Jami Nurul Islam menyembelih enam ekor sapi dan dua ekor kambing. Dua ekor sapi berasal dari arisan kurban masyarakat, sedangkan empat ekor lainnya merupakan sumbangan pribadi para dermawan yang ingin berbagi rezeki kepada sesama.

Ketua Panitia Kurban, Abdullah, mengungkapkan rasa syukur karena jumlah hewan kurban tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti semangat masyarakat untuk berkurban masih terus terjaga meski di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Alhamdulillah tahun ini tetap enam ekor sapi seperti tahun sebelumnya, ditambah dua ekor kambing. Untuk rata-rata berat daging per ekor sekitar 70 kilogram dan semuanya akan dibagikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan semata, melainkan juga sarana mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan kepedulian sosial antarwarga.

Sementara itu, panitia lainnya, Syaifuddin, terus mengingatkan masyarakat melalui pengeras suara masjid agar membawa kupon putih yang telah dibagikan sebelumnya guna memperlancar proses distribusi daging kurban.

“Bagi warga yang ingin mengambil daging kurban agar kiranya membawa kupon saat pengambilan,” imbaunya.

Di akhir kegiatan, Seksi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), TG. H. Johansyah, turut menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pelaksanaan kurban tahun ini.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kurban enam ekor sapi dan dua ekor kambing. Semuanya berjalan lancar berkat kerja sama seluruh panitia dan masyarakat,” ujar Guru Ijuh sapaan akrabnya.

Di bawah terik matahari yang perlahan meninggi, semangat gotong royong warga tetap menyala. Pisau-pisau panitia bekerja membelah daging kurban, sementara tangan-tangan warga sigap membantu membungkus dan menyusun bagian daging yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Tak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Semua larut dalam makna Idul Adha yang sesungguhnya tentang keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama manusia.

Hari raya kurban pun bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan pengingat bahwa di setiap rezeki yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus disampaikan.

Di Masjid Jami Nurul Islam Handil Pandan, gema takbir dan aroma daging kurban menjadi saksi hidup bahwa nilai-nilai pengorbanan Nabi Ibrahim AS masih terus hidup dan tumbuh di hati umat Islam hingga hari ini. (isn/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama istri Hj. Fathul Jannah Muhidin serta Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman bersama istri drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.

Salat Iduladha dimulai sekitar pukul 07.30 WITA dengan imam sekaligus khatib Ustadz H. Ilham Humaidi.

Dalam khutbahnya, Ustadz Ilham Humaidi menyampaikan bahwa ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah SWT pada Hari Raya Iduladha bagi umat Muslim yang mampu melaksanakannya.

“Hari Raya Iduladha adalah hari yang agung, hari yang istimewa, dan penuh sejarah yang mengingatkan kita pada keteladanan Nabi Ibrahim AS beserta keluarganya,” ujarnya.

Ia menegaskan, kisah Nabi Ibrahim AS mengajarkan nilai keteguhan iman dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah SWT.

“Keimanan dan kesabaran itulah yang menjadikan seorang hamba mampu menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan,” katanya.

Usai pelaksanaan salat, Gubernur H. Muhidin mengajak masyarakat Muslim di Kalimantan Selatan untuk menumbuhkan semangat berkurban sebagai bentuk kepedulian dan ibadah kepada Allah SWT.

“Kalau belum mampu, minimal niatkan terlebih dahulu agar suatu saat bisa melaksanakan ibadah kurban,” ujar Muhidin.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman juga menyerahkan hewan kurban di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Desa Lokrawa, Kecamatan Mandastana, berlangsung penuh khidmat dan rasa syukur. Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara langsung menyerahkan Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden Republik Indonesia berupa dua ekor sapi kurban kepada masyarakat setempat di halaman Masjid Raudhatul Kiram. Minggu (26/5/2026).

Dua sapi jantan dengan bobot masing-masing 483 kilogram dan 481 kilogram itu merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam rangka perayaan Iduladha. Bantuan tersebut menjadi simbol kepedulian pemerintah pusat sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, H. Bahrul Ilmi menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan kepada warga Barito Kuala. Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat penerima.

“Semoga bantuan ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala,” ujar Bahrul Ilmi.

Sementara itu, panitia kurban, H. Mahmuddin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima warga. Ia menyebut masyarakat Desa Lokrawa, Desa Puntik Luar, dan Desa Ramania merasa bahagia karena dapat merasakan langsung bantuan kurban dari Presiden Republik Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

“Terima kasih atas sumbangannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada bapak Presiden kita dan juga pak Bupati,” ucapnya.

Ia juga berharap penyaluran hewan kurban tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang menerima, tetapi turut memperkuat silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong warga dalam merayakan Hari Raya Iduladha. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar upacara gabungan memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (25/05/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, serta personel TNI dari Kodim 1005/Barito Kuala. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali menyalakan semangat persatuan dan kesadaran berbangsa sebagaimana lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia.

“Secara makna, kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kebangkitan adalah keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” kutip Bahrul Ilmi saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI.

Tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” juga menegaskan pentingnya menjaga generasi penerus sebagai fondasi masa depan bangsa. Seluruh elemen masyarakat diajak bergerak bersama memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan karakter generasi muda.

Dalam sambutan itu turut disampaikan berbagai langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Program-program tersebut meliputi makan bergizi gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan beasiswa pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sektor kesehatan melalui layanan cek kesehatan gratis serta penguatan ekonomi masyarakat lewat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor ekonomi baru di tingkat desa.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Barito Kuala diharapkan menjadi pengingat bahwa semangat persatuan, gotong royong, dan kemandirian bangsa harus terus dijaga demi menghadapi tantangan masa depan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Ideologi Pancasila atau Sosrev kembali menekankan arti penting kerukunan umat beragama dan antarumat beragama (24/5/2026).

“Kerukunan umat beragama dan antarumat beragama itu guna tetap utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kebersamaan dalam membangun negeri dan Banua yang sama-sama kita cintai,” ujar Suripno di sela-sela Sosrev di Jalan Meratus Banjarmasin, Ahad.

Ia berharap, dengan Sosrev atau Wawasan Kebangsaan (Wasbang) persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tak akan goyah kendati bertapa dahsyatnya arus globalisasi yang seakan tanpa batas.

“Pasalnya dengan begitu pesat arus globalisasi digitalisasi berita-berita hoax (bohong) serta paham-paham yang bertentangan nilai-nilai Ideologi Pancasila tidak bisa terbendung lagi,” ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Kalsel tersebut.

Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode yang sudah berusia 78 tahun tersebut, arus globalisasi digitalisasi bisa merupakan tantangan, tapi juga peluang untuk lebih maju. “Jadi yang terpenting bagaimana kita menyikapi,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu.

Pada kesempatan Sosrev atau Wasbang kali ini menghadirkan Ustadz H. Muhari, pendiri/pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Banjarbaru sebagai narasumber. Sedangkan peserta Sosrev warga serta kader/fungsionaris PKB Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Muhari yang mantan wartawan/penyiar Radio Abdi Persada FM, milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel memaparkan satu persatu butir-butir Pancasila dalam kaitan kerukunan umat beragama dan antarumat beragama.

Sebagai contoh terkait Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa, Ustadz Muhari menunjuk Al Qur’an Surah Al Kafirun ayat terakhir yang maknanya “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” mekankan toleransi atau saling menghormati, bukan sebaliknya saling mengejek/menghina.

Kemudian Sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam konteks kerukunan beragama, Ustadz Muhari menganjurkan untuk saling membantu, terutama kepada yang membutuhkan atau bersedekah kepada fakir miskin.

Ketika memaparkan Pancasila dalam konteks kerukunan umat beragama dan antarumat beragama tersebut, Ustadz Muhari dengan gaya kocaknya sehingga peserta Sosrev banyak terpingkal-pingkal ketawa, bahkan ada yang mengeluarkan air mata.

Di penghujung Sosrev, Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kalsel Hj Anni Hanisyah membagi-bagikan paket titipan Ketua Tim Penggerak PKK Hj Fathul Jannah Muhidin guna membantu warga menghadapi lebaran Idul Adha 1447 Hijriyah (adv/kb).