Penulis: Al-Faqir (Ihsan)

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Malam itu menggigil lebih dalam dari biasanya. Rintik hujan turun perlahan, membasahi dedaunan yang bergoyang pelan diterpa angin. Jalanan lengang, hanya suara serangga malam yang sesekali memecah sunyi, seolah menjadi latar alami bagi sebuah perjalanan yang tak sekadar berpindah tempat, tetapi juga menyusuri ruang batin.

Foto baju putih M. Jaya sering disebut Sulaiman bersama Guru Syarwani atau Guru Isar Sahibol Majelis Mahabbaturassul atau Allam Larut di Sungai Pantai Desa Samuda, Kecamatan Belawang, Barito Kuala Marabahan

Dari sudut Komplek Batola Residence, Handil Pinang RT 12, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, langkah itu dimulai. Sabtu malam (2/5/2026), rombongan PT Barito Media Jaya Group bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah.

Tanpa hiruk pikuk, tanpa gemuruh keramaian hanya deru mesin mobil yang mengiringi perjalanan penuh tujuan.
Arah mereka jelas sebuah Majelis Sholawat dan Zikir bernama “Allam Larut” di Desa Samuda, Kecamatan Belawang.

Perjalanan malam itu bukan tanpa ujian. Jalanan gelap membentang, diapit pepohonan tinggi yang menjulang seperti lorong sunyi.

Namun, justru dalam keheningan itulah makna perjalanan terasa semakin dalam setiap kilometer yang ditempuh seakan menjadi bagian dari laku spiritual, perjalanan yang melibatkan hati, bukan sekadar raga.

Nama majelis yang dituju, “Allam Larut”, menyimpan filosofi mendalam Aku Lahir Lantaran Abah Mama, Larut Aku Didalam Roh Ketuhanan. Sebuah makna yang mencerminkan perjalanan kembali kepada asal, kepada Sang Pencipta.

Setibanya di lokasi, suasana berubah drastis. Kehangatan langsung terasa. Keakraban menyambut, menggantikan dingin malam yang sebelumnya menyelimuti. Rombongan yang dipimpin Sulaiman disambut Sohibul Majelis, Ustad Syarwani, bersama para jamaah dan tamu undangan.

“Ulun (saya)besok tidak bisa berhadir, jadi ulun sempatkan malam ini,” ujar Sulaiman dengan suara rendah namun sarat ketulusan.

Dalam suasana santai namun penuh makna, Ustad Syarwani sempat mengenang sosok M. Jaya di masa lalu. Ia menyebut, kedatangan M. Jaya dahulu jauh dari kesan formal hanya mengenakan pakaian sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kedermawanan yang membekas.

“Beliau ini sangat dermawan. Setiap acara majelis sering memberikan beras. Alhamdulillah, jamaah di sini merasakan manfaatnya,” tutur Ustad Syarwani kepada para khadam.

Ia menegaskan, nilai seseorang tidak terletak pada penampilan fisik semata, melainkan pada pancaran batin yang diyakini sebagai tajalli dari akhlak Nabi Muhammad SAW.

Kini, perjalanan hidup itu memasuki babak baru. M. Jaya telah berganti nama menjadi Sulaiman meninggalkan identitas lama yang pernah melekat.

“Ulun sudah berganti nama, diberi gelar oleh abah angkat di Kalua,” ucap Sulaiman dengan senyum lirih, menandai transformasi yang tak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga batiniah.

Kehadiran rombongan malam itu juga bertepatan dengan undangan walimatul urus (resepsi perkawinan) putra keempat Sohibul Majelis yang akan digelar keesokan harinya. Namun lebih dari sekadar memenuhi undangan, pertemuan tersebut menjelma menjadi ruang silaturahmi yang sarat makna.

Percakapan mengalir alami. Dari sekadar sapaan, berkembang menjadi diskusi tentang ilmu ma’rifat. Ditemani secangkir kopi hangat, suasana perlahan berubah hening. Bukan karena kehabisan kata, melainkan karena setiap kalimat yang terucap mengandung kedalaman makna.

Waktu berjalan tanpa terasa. Malam pun mencapai sepertiganya. Perjalanan harus berlanjut. Rombongan kembali bergerak menuju tujuan berikutnya Desa Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin. Rasa lelah mulai terasa, namun tak satu pun mengeluh. Seolah perjalanan ini telah menjadi bagian dari pengabdian.

Langkah akhirnya terhenti di Masjid Keramat Baitun Nur, Sungai Rutas RT 07. Tempat sederhana itu menjadi persinggahan memberi ruang istirahat, bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi jiwa.

Malam semakin larut. Sunyi kembali menyelimuti.Namun kali ini, sunyi itu tidak lagi kosong.Ia telah terisi oleh pengalaman, oleh makna, dan oleh perjalanan yang tak hanya ditempuh dengan langkah, tetapi juga dengan hati. (“”).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo bersama Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin melepas keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Kloter BDJ 04 Embarkasi Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wagub, disampaikan bahwa pada 2026 Provinsi Kalimantan Tengah memberangkatkan sebanyak 1.577 jemaah calon haji. Keberangkatan ini menjadi momentum yang dinantikan umat Islam untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Edy Pratowo berpesan agar seluruh jemaah menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menjaga kebersamaan selama berada di Tanah Suci. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan mengingat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Jaga kesehatan karena suhu udara di Arab Saudi sangat berbeda. Jika mengalami keluhan, segera berkomunikasi dengan petugas kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, jemaah diminta untuk fokus beribadah dengan niat tulus dan ikhlas serta mendoakan daerah dan bangsa agar senantiasa diberi keberkahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan bantuan uang saku sebesar Rp1 juta kepada masing-masing jemaah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairan, melaporkan bahwa jemaah Kloter BDJ 04 berasal dari Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Katingan, dan Barito Timur dengan jumlah 356 orang.

Mereka didampingi empat petugas kloter dan dua petugas haji daerah, sehingga total yang diberangkatkan mencapai 360 orang.

Jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Syamsudin Noor pada 29 April 2026 pukul 05.35 WITA menggunakan pesawat Airbus A330-300 milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 8104.

Rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi. (asd/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, menyampaikan keputusan rekomendasi empat poin krusial di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batola Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPRD setempat, Kamis (30/4/2026).

Anggota DPRD Batola Basrin yang menyampaikan rekomendasi mengatakan, DPRD Batola menekankan beberapa poin krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, sebut dia, kepada Pemerintahan dan Kesra, dewan meminta akselerasi nyata dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting melalui program unggulan, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Program Makan Gratis Bergizi (MBG).

“Selain itu, peningkatan IPM melalui program “Sekolah Rakyat” menjadi prioritas,” ujar Basrin. Baca juga: Bupati sampaikan LKPj TA 2025 ke DPRD Batola

Kedua, ucap dia, untuk ekonomi keuangan, SKPD yang tidak mencapai target pendapatan diminta untuk segera dievaluasi.

“Dewan mendorong digitalisasi UMKM, kemudahan perizinan investasi sektor unggulan serta pengoptimalan peran BUMD/BUMDes untuk mendongkrak PAD,” ungkapnya. Ketiga, tegasnya, efisiensi anggaran sesuai UU No. 1 Tahun 2022, DPRD memberikan peringatan keras terkait porsi belanja pegawai yang harus dirasionalisasi maksimal 30 persen dari total APBD secara bertahap hingga tahun 2027, guna menjamin kesehatan fiskal daerah.

Keempat, sambung Basrin, untuk mitigasi bencana, Pemkab didesak segera menyusun Raperda Penanggulangan Bencana dan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Kader PDI-P Batola itu menegaskan, seluruh poin rekomendasi yang belum terealisasi wajib dimasukkan kembali dalam tindak lanjut LKPJ Tahun Anggaran 2026 mendatang.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, didampingi unsur pimpinan dewan.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Batola H Bahrul Ilmi, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala SKPD serta para camat se-Kabupaten Batola (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Barito Kuala menggelar Rapat Kerja DWP Tahun 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Penasihat DWP Ny. Hj. Noorhayati Bahrul Ilmi, bertempat di Aula Selidah, Senin (27/4/2026).

Kegiatan diawali dengan laporan sekaligus sambutan dari Ketua DWP Ny. Hj. Herwina Zulkipli Yadi Noor, dan dilanjutkan dengan paparan mengenai internalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Barito Kuala oleh Sekda H. Zulkipli Yadi Noor.

Dalam laporannya, Ketua DWP Ny. Hj. Herwina Zulkipli Yadi Noor menyampaikan bahwa DWP Kab. Barito Kuala sebagai organisasi sosial memiliki peran domestik dan peran publik yang dilaksanakan secara seimbang.

“Peran domestik berkaitan dengan peran istri dan ibu dalam keluarga, sedangkan peran publik melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, dengan berperan sebagai mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya.

Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa RPJMD menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan landasan strategis DWP tahun 2025–2029. Program kerja tahun 2026 yang telah dimulai dalam Renstra DWP akan disempurnakan melalui rapat kerja dengan memperhatikan hasil atau capaian dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025.

Tujuan utama dari rapat kerja ini adalah untuk:
1. Mengevaluasi, membahas, mengkoordinasikan, menyalurkan persepsi, serta mengintensifkan atau menetapkan program kerja dan pelaksanaannya sesuai dengan kehidupan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan program kerja tahun 2026.
3. Menetapkan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DWP Kabupaten dari kepala, dan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja unsur pelaksana DWP Kabupaten.

Penasihat DWP selaku Ketua TP PKK, Ny. Hj. Noorhayati Bahrul Ilmi, dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat kerja merupakan momentum untuk mengevaluasi capaian dan merancang langkah strategis ke depan. Beliau menekankan pentingnya peran DWP dalam mendukung tugas suami sebagai ASN sekaligus menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga.

“Dalam menyusun program kerja, saya sangat mengharapkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pastikan program kerja yang disusun selaras dengan visi dan misi pusat maupun daerah kita. Buat program kerja yang nyata, yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat,” tegas Noorhayati.

Beliau juga berpesan agar rapat dilaksanakan dengan keterbukaan, jujur, dan realistis dalam menyusun target kerja dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas kegiatan.

Rangkaian acara diakhiri dengan sesi diskusi yang dipandu oleh panitia pelaksana dan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kekompakan organisasi. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Barito Kuala) menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXX tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Barito Kuala pada Senin pagi (27/4/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Barito Kuala.

Dalam amanatnya, Bupati H. Bahrul Ilmi membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung visi besar bangsa.

“Otonomi daerah adalah sarana mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati saat membacakan sambutan Mendagri.

Mendagri melalui Bupati juga menekankan beberapa poin strategis yang harus menjadi fokus pemerintah daerah ke depan, di antaranya:
• Kedaulatan Pangan & Energi: Mewujudkan swasembada pangan dan energi serta pengelolaan sumber daya air.
• Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan pemerintahan yang terbuka, melayani, dan bebas korupsi.
• Kualitas Hidup: Peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang merata, serta pengembangan kewirausahaan.
• Reformasi: Penguatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Momentum hari bersejarah ini juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada insan-insan terbaik di lingkungan Pemkab Barito Kuala. Bupati menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai apresiasi atas dedikasi ASN, yang diberikan kepada:
1. Muryanti, A.Md.Keb. (Satyalancana 30 Tahun)
2. Hery Sasmita, S.STP., M.A.P. (Satyalancana 20 Tahun)
3. Roni Faslah, S.I.Kom. (Satyalancana 10 Tahun)

Selain penghargaan perorangan, Bupati juga memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja terbaik. Dinas PUPR meraih penghargaan capaian tertinggi berdasarkan kontribusi keuangan dengan realisasi retribusi daerah 55,21% dari target Triwulan 1 tahun 2026 dan Dinas Kesehatan (Dinkes) berhasil meraih penghargaan persentase tertinggi realisasi retribusi daerah 79,91% dari target Triwulan 1 tahun 2026.

Upacara ditutup dengan harapan agar semangat otonomi daerah terus memacu inovasi di Bumi Ije Jela demi mewujudkan kemajuan bangsa yang berkelanjutan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperkuat sinergi antarperangkat daerah melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data Kependudukan. Kegiatan yang melibatkan 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini berlangsung di Aula Selidah, Kamis (23/4/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para pimpinan SKPD, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala, H. Arief Wisuda Wardana, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.

Ia menjelaskan bahwa data yang dikelola Disdukcapil memiliki peran strategis dalam mendukung program pembangunan. Pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri tertanggal 30 Maret 2026.

“Melalui PKS ini, SKPD dapat mengakses sembilan elemen data kependudukan melalui web portal, mulai dari Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, hingga alamat,” ucap Arief. Adapun 13 SKPD tersebut terdiri dari 9 SKPD baru yang melaksanakan PKS dan 4 SKPD yang melakukan perpanjangan karena pergantian kepala instansi.

Dalam sambutannya, Sekda Batola H. Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa data kependudukan adalah “jantung” dari seluruh pelayanan publik. Tanpa data yang akurat, program yang dirancang tidak akan membuahkan hasil maksimal bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin PKS hanya menjadi dokumen pajangan di lemari arsip saja. Optimalkan data tersebut untuk validasi bantuan sosial, peningkatan PAD melalui pajak, hingga sinkronisasi data Dapodik,” tegas Sekda.

Secara khusus, Sekda menginstruksikan 5 dari 9 SKPD baru untuk segera menjalankan pemanfaatan data sesuai peruntukannya:
– Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: Validasi penerima hibah sarana perikanan.
– RSUD H. Abdul Aziz: Percepatan verifikasi data pasien BPJS UHC agar masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi berkas.
– Bapperida: Verifikasi status kemiskinan dan perencanaan pembangunan.
– Dinas Nakertrans: Verifikasi data penerima jaminan sosial ketenagakerjaan DBH Sawit dan pekerja rentan.
– BKPP: Sinkronisasi NIK dan NIP untuk merapikan database kepegawaian ASN.

Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan sistem dan data. Ia meminta Dinas Kominfo memberikan dukungan infrastruktur penuh melalui jaringan tertutup VPN (Virtual Private Network) sesuai mandat undang-undang demi mencegah kebocoran data dan menjamin kelancaran teknis.

“Akses sudah dibuka, kuncinya ada di tangan bapak dan ibu sekalian. Pemanfaatan data ini akan menjadi salah satu indikator kinerja yang akan saya pantau secara berkala,” tutup Zulkipli.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi penandatanganan kerja sama antara Disdukcapil dengan para kepala SKPD yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 1 asal Banjarmasin di Embarkasi Haji Banjarmasin, Kamis (23/4/2026), dalam suasana khidmat dan penuh haru.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih oleh Gubernur kepada Ketua Kloter 01 (BDJ) sebagai simbol dimulainya perjalanan menuju Tanah Suci. Prosesi berlangsung diiringi kumandang azan, talbiyah, serta lambaian tangan dari keluarga yang mengantar.

Sebanyak 360 jemaah haji Kloter 1 dijadwalkan berangkat pada Jumat (24/4/2026) pukul 00.00 WITA melalui Bandara Syamsuddin Noor. Keberangkatan ini menjadi awal rangkaian pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin yang juga bertindak sebagai Koordinator PPIH Embarkasi Banjarmasin menyampaikan ucapan selamat kepada para jemaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.

“Perjalanan ini adalah panggilan Allah yang sangat mulia,” ujarnya.

Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengingat perbedaan kondisi cuaca dengan di Indonesia.

“Jaga fisik, perbanyak minum, dan patuhi arahan petugas kesehatan agar ibadah dapat berjalan lancar,” pesannya.

Selain itu, Gubernur juga menitipkan doa kepada para jemaah agar mendoakan Kalimantan Selatan senantiasa dalam keadaan aman, tenteram, dan diberkahi.

“Kami titip doa di tempat-tempat mustajab agar Banua Kalsel selalu mendapat keberkahan,” katanya.

Pada musim haji tahun ini, total jemaah Embarkasi Banjarmasin mencapai 6.758 orang yang berasal dari dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan sebanyak 5.199 orang dan Kalimantan Tengah 1.559 orang.

Seluruh jemaah akan diberangkatkan secara bertahap dalam 19 kelompok terbang (kloter) dengan dukungan petugas untuk memastikan kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah.

Sebanyak 76 petugas kloter disiapkan, terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga medis, serta didukung 34 petugas haji daerah guna memberikan pelayanan optimal kepada para jemaah. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala (Batola), Herman Susilo, secara resmi membuka kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur pendidikan dibangun oleh tenaga ahli yang kompeten.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas PUPR Batola, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksanaan dan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalsel dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalsel.

Dalam sambutannya, Herman Susilo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Bina Konstruksi atas terselenggaranya sertifikasi ini. Ia menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Pemkab Batola untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Fasilitas ini meliputi asrama, ruang kelas, hingga laboratorium. Mengingat fungsinya yang krusial, pembangunannya harus memenuhi standar kualitas terbaik. Sertifikasi ini adalah wujud nyata komitmen kita meningkatkan kompetensi pekerja lokal,” ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah fondasi utama menuju Visi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di tengah tantangan geografis Barito Kuala, ketersediaan tenaga terampil menjadi kunci utama pembangunan yang berkualitas.
Sertifikasi ini mendesak dilakukan agar:
1. Meningkatkan daya saing pekerja lokal di tengah meningkatnya nilai investasi sektor konstruksi.
2. Menjamin mutu produk konstruksi yang tepat guna dan berhasil guna melalui tiga unsur utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
3. Memenuhi standar keamanan, sehingga bangunan sekolah nantinya aman, nyaman, dan tahan lama bagi para siswa.

Sebelum menutup sambutannya, Wakil Bupati berpesan kepada para peserta agar mengikuti uji kompetensi dengan sungguh-sungguh demi menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Kepada panitia, ia meminta agar proses asesmen dilakukan secara objektif untuk melahirkan tenaga konstruksi yang benar-benar andal.

Setelah membuka acara secara resmi, Herman Susilo didampingi jajaran undangan lainnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembuatan Sekolah Rakyat untuk memantau perkembangan di lapangan. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin turut memusnahkan ratusan lembar uang palsu dalam kegiatan Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Kalsel di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).

Sebanyak 463 lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu hasil temuan tahun 2024 dan 2025 dimusnahkan menggunakan mesin penghancur sebagai bentuk komitmen pemberantasan kejahatan pemalsuan uang.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antarinstansi yang tergabung dalam Forum Botasupal Kalsel, yakni BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejati Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Selatan.

Gubernur H. Muhidin menegaskan, keberadaan Forum Botasupal diharapkan mampu menekan hingga memberantas peredaran uang rupiah palsu di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupiah palsu dapat diberantas. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dengan menerapkan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang,” ujarnya.

Ia menekankan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

“Pemberantasan uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, tetapi tanggung jawab bersama lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan,” tegasnya.

Menurut Muhidin, penandatanganan nota kesepahaman menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta mempercepat respons dalam penanganan kasus di lapangan.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor.

Ia menjelaskan, peredaran uang palsu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

“Dalam perspektif intelijen, peredaran uang palsu merupakan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan Forum Botasupal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat terkait uang palsu.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota DPR RI Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, serta sejumlah pejabat Forkopimda dan instansi vertikal lainnya. (adv/kb).