MARABAHAN, onlinekoranbarito.com  Semangat memperbaiki bacaan Al-Qur’an menggema di Masjid Nurul Anwar, Marabahan. Sebanyak 205 peserta mengikuti kegiatan Tahsinul Qur’an yang digelar Muslimat NU bersama TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, hingga 16 Maret 2026 ini menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam pemahaman sekaligus memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur’an sesuai kaidah tajwid.

Pembukaan kegiatan dihadiri sejumlah tokoh daerah dan organisasi perempuan, di antaranya Ketua GOW, Ketua DWP, Ketua TP PKK, Sekretaris NU, Ketua Baznas, Ketua Masjid Nurul Anwar, serta Ketua PC Muslimat NU Batola.

Suasana pembukaan berlangsung khidmat dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan Dea Fawa Sakira. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia, Hj. Holdawati, S.Ag.

Sambutan sekaligus pembukaan acara disampaikan Ketua DWP Barito Kuala yang juga Penasihat Muslimat NU, Hj. Herwina Zulkipli Yadi Noor, mewakili Ketua TP PKK.

Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya membaca Al-Qur’an secara benar, terutama memperhatikan tajwid, makhrajul huruf, dan sifatul huruf.

Menurutnya, kesalahan kecil dalam pelafalan huruf dapat mengubah makna ayat yang dibaca.

“Kita akui masih banyak yang belum fasih membaca Al-Qur’an sesuai kaidah. Padahal sedikit saja salah melafalkan huruf, maknanya bisa berubah. Belajar Al-Qur’an tidak mengenal usia, tua maupun muda tetap wajib memperbaiki bacaan,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan ini tidak berhenti pada peserta saja, tetapi ilmu yang diperoleh dapat ditularkan kepada keluarga, khususnya anak-anak di rumah.

“Harapannya, pembacaan Al-Qur’an secara tartil sesuai sunnah bisa terjaga dan lahir generasi yang cinta Al-Qur’an,” tambahnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Sekretaris NU, H. Syaukani, S.Ag., kemudian memasuki sesi inti pembelajaran tahsin yang disampaikan oleh Ustadz M. Ashfia Rayhan, S.Pd.I.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kecintaan masyarakat Barito Kuala terhadap Al-Qur’an semakin tumbuh, sekaligus meningkatkan kualitas bacaan umat agar lebih baik dan benar. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Polisi jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kembali mengamankan “Rumah Banjar” (gedung DPRD provinsi setempat) dari rencana aksi demo mahasiswa, Jumat. (13/03/2026)

Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat, aparat kepolisian sudah siaga mengamankan Rumah Banjar sejak pukul 09.00 Wita, walaupun rencana aksi unjuk rasa pukul 13.30 Wita atau sesudah Shalat Jumat.

Sebagaimana surat pemberitahuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, aksi unjuk rasa mereka terkait berbagai masalah di “Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel antara lain persoalan pertambangan di Kabupaten Kotabaru.

Selain itu, masalah terkini di Kalsel, yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota, antara lain terkait penegakan hukum yang terkesan tidak sebagaimana mestinya.

Sekretaris DPRD atau. Sekwan Kalsel Muhammad Jaini ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menyatakan terima kasih dan mengapresiasi sikap siap siaga aparat kepolisian Polda setempat guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan bersama.

“Pada prinsipnya wakil-wakil rakyat di Rumah Banjar menampung aspirasi serta menyalurkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya seraya menambahkan bahwa yang menerima pengunjukrasa tersebut Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check terhadap kendaraan angkutan Lebaran 1447 Hijriah, guna memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan mudik. (13/03/2026)

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi di Banjarmasin Jumat mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan Lebaran dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.

“Kita melaksanakan ramp check untuk pengujian kendaraan angkutan Lebaran yang kami kolaborasikan dengan uji narkoba bekerja sama dengan BNN, kemudian uji kesehatan bagi sopir dan awak kendaraan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Menurut dia, bersama operator angkutan dan seluruh pihak terkait, pemerintah berupaya menghadirkan angkutan lebaran yang aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat.

Dikatakan, pelaksanaan ramp check dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, operator angkutan, serta Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut para pengemudi menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.

“Para sopir saat ini sedang mengantri untuk menjalani pemeriksaan. Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” katanya.

Selain memeriksa kondisi pengemudi, Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan Lebaran, termasuk kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.

“Kami juga bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin” katanya.

Sehingga, tambah dia, pihaknya memiliki keyakinan bahwa angkutan lebaran yang ada, sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna angkutan.

Menurut dia, kondisi pengemudi yang sehat dan kendaraan yang laik jalan menjadi faktor utama dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman.

“Kita berharap para sopir bebas dari narkoba, dalam kondisi sehat dan fit, serta kendaraannya juga kita pastikan layak jalan. Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama-sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.

“Masyarakat yang mudik mandiri juga kami harapkan melakukan pengecekan terhadap kendaraannya, termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan. Selain itu, rumah yang ditinggalkan juga harus dipastikan dalam keadaan aman,” ungkapnya.

Fitri berharap arus mudik lebaran tahun ini dapat berjalan lebih tertib dan tidak terjadi lonjakan perjalanan secara bersamaan.

“Kita berharap arus mudik tahun ini tidak terjadi secara bersamaan, sehingga pergerakan masyarakat dapat lebih terdistribusi. Dengan berbagai langkah pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan sejak awal ini, kita berharap dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya. (adv/kb)

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) memperkuat ketahanan siber daerah melalui Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) guna meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam pengamanan sistem digital pemerintahan. (13/03/2026)

Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim di Banjarbaru, Jumat mengatakan, forum tersebut melibatkan berbagai unsur instansi strategis, antara lain Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, Lanud Syamsuddin Noor, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin.

“Penguatan keamanan informasi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya potensi ancaman terhadap sistem digital pemerintah daerah, terutama dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ucapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, setiap bulan terdeteksi sejumlah anomali pada sistem digital milik pemerintah daerah yang berpotensi mengganggu layanan publik berbasis elektronik.

“Dari data yang kami pantau, setiap bulan terdapat belasan bahkan puluhan anomali yang terdeteksi. Beberapa waktu lalu sistem aplikasi dan situs pemerintah daerah juga sempat mengalami gangguan, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bersama,” ujar Muslim.

Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Kalsel telah membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas menangani insiden keamanan siber secara cepat dan terkoordinasi.

Menurut Muslim, jaringan CSIRT saat ini telah terbentuk di seluruh 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan sehingga memperkuat mekanisme respon cepat apabila terjadi gangguan pada sistem digital pemerintahan.

“Artinya secara tim respon cepat kita sudah memiliki jaringan di seluruh daerah. Namun tentu saja masih banyak yang perlu diperkuat, terutama dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, serta optimalisasi sistem pengamanan yang ada,” katanya.

Ia menambahkan, serangan siber yang semakin berkembang berpotensi tidak hanya mengganggu sistem informasi pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan wilayah apabila tidak ditangani secara terpadu.

Melalui Forkom KAMI, Diskominfo Kalsel mendorong terbentuknya koordinasi lintas instansi untuk melakukan deteksi dini, langkah pencegahan, serta respon cepat terhadap potensi ancaman keamanan informasi di daerah.

“Melalui forum ini kita ingin menyamakan persepsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Hasilnya nanti akan dirumuskan menjadi butir kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman,” ujar Muslim.

Pertemuan tersebut merupakan tahap awal pembahasan konsep kerja sama antar lembaga, sebelum difinalkan dalam forum lanjutan yang diharapkan menghasilkan pembentukan tim terpadu keamanan siber di Kalimantan Selatan.

Diskominfo Kalsel berharap tim terpadu tersebut memiliki mekanisme koordinasi yang jelas dalam menangani berbagai indikasi gangguan keamanan siber dan berpotensi disahkan melalui keputusan Gubernur Kalsel agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat. (adv/kb)

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) Tahun Buku 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Selidah pada Kamis (12/3/2026).

Turut hadir dalam acara ini Direktur Utama PT PBKM, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, jajaran Direksi PT PBKM, serta para pemegang saham perusahaan.

Dalam pernyataannya, Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya RUPS tersebut. Ia menilai agenda ini merupakan wujud nyata transparansi pengelolaan perusahaan daerah (BUMD) di Kabupaten Barito Kuala, khususnya dalam sektor kepelabuhanan.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya RUPS ini. Ini adalah bukti nyata kinerja perusahaan daerah kita. Kedepan, saya ingin tata kelola administrasi semakin baik agar pengembangan PT PBKM dapat tumbuh dan menghasilkan deviden sesuai harapan kita bersama,” ujar Bahrul.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, keberhasilan perusahaan bukan hanya dinilai dari operasional, tetapi juga manfaat ekonomi bagi pemerintah dan para pemegang saham.

“Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar PT PBKM mampu menyumbang pendapatan daerah. Di sisi lain, para pemegang saham juga mengharapkan pembagian keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, saya meminta seluruh jajaran direksi dan pengurus untuk bekerja keras menyusun strategi yang tepat,” tambahnya.

Bahrul juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam manajemen keuangan. Ia berharap perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran guna menghindari kekeliruan kebijakan yang pernah terjadi sebelumnya.

“Kita harus memastikan keseimbangan arus kas agar tidak ada lagi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. PT PBKM harus mampu memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan RUPS ini ditutup dengan sesi foto bersama antara Bupati, jajaran direksi, dan seluruh pemegang saham. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan Gerakan Tanam Serempak dalam rangka program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana pada Kamis (12/3/2026) ini merupakan bagian dari langkah strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada berkelanjutan.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Dandim 1005/Barito Kuala Letkol Inf Anton Mahriadi, jajaran Forkopimcam Mandastana, Kepala Dinas Pertanian, serta para penyuluh dan tokoh masyarakat setempat.

Kabupaten Barito Kuala menargetkan optimalisasi lahan sawah seluas 1.696 hektare pada tahun 2025/2026. Melalui program Optimasi Lahan (Oplah) Rawa, Desa Puntik Dalam menjadi salah satu titik krusial dalam pencapaian target tersebut.

Sebelumnya, lahan di wilayah ini telah melalui tahap uji coba model Demfarm (demonstrasi farming) dengan hasil yang menjanjikan. Dengan penggunaan varietas padi unggul, produktivitas lahan diharapkan mampu mencapai 6 ton per hektare.

Dalam arahannya secara nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Cetak Sawah Rakyat adalah kunci menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani. Senada dengan hal tersebut, Bupati Barito Kuala menekankan pentingnya kolaborasi.

“Kalimantan Selatan, khususnya Barito Kuala, memiliki lahan pertanian terluas di antara 13 kabupaten. Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami siap berdiskusi dan membantu demi kemajuan pertanian di daerah kita agar menjadi contoh bagi wilayah lain,” ujar Dr. H. Bahrul Ilmi.

Dukungan penuh juga datang dari TNI. Dandim 1005/Barito Kuala, Letkol Inf Anton Mahriadi, menyatakan kesiapan personelnya untuk mendampingi petani. Menurutnya, keterlibatan TNI adalah bentuk nyata komitmen menjaga stabilitas pangan daerah melalui pemanfaatan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) secara optimal.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan terus mendorong pemanfaatan lahan secara maksimal. Gerakan tanam serempak ini tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam mewujudkan visi Presiden RI terkait ketahanan pangan nasional.

Dengan langkah masif ini, Barito Kuala optimis dapat berkontribusi besar dalam menjadikan Indonesia swasembada pangan di masa depan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali berbagi menghadapi Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. (12/03/2026)

Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis, dalam berbagi menghadapi Lebaran 1447 H itu, anggota DPRD provinsi tersebut ada melalui fraksi, atau komisi, juga secara pribadi.

Sebagai contoh berbagi melalui fraksi dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK melakukannya secara pribadi.

Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi ketika dikonfirmasi menyatakan, berbagi paket lebaran kepada insan pers misalnya sudah sejak lama menjadi tradisi partai politiknya.

“Apalagi berbagi dengan insan pers seperti anggota Press Room DPRD Kalsel, tidak salah kan. Karena mereka itu sebagai mitra, baik dalam publikasi/pemberitaan maupun kritik membangun ataupun koreksi konstruktif,” ujar Firman Yusi.

Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, secara materi paket lebaran tersebut tak berarti, apalagi kalau dibandingkan dengan karya tulis insan pers, tapi setidaknya mengandung nilai kebersamaan dalam menghadapi lebaran Idul Fitri mendatang.

“Pemberian paket lebaran kepada kawan-kawan insan pers tak ada maksud atau tujuan tertentu, kecuali untuk sebuah kebersamaan. Dengan harapan semoga bisa menerimanya dengan ikhlas pula,” demikian Firman Yusi.

Sementara Koordinator Press. Room DPRD Kalsel Ipik Gandamana berterima kasih serta menyambut positif atas kebersamaan anggota legislatif dengan insan pers.

“Semoga kebersamaan atau kerja sama antara anggota DPRD Kalsel dengan wartawan, khususnya anggota press room setempat tetap berlangsung dengan baik, serta bisa ditingkatkan, ” pungkas Ipik Gandamana. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sebuah prosesi yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3/2026).

Pelantikan yang berlangsung di tengah bulan suci Ramadan tersebut menghadirkan suasana berbeda. Sejumlah pejabat yang dilantik terlihat mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui promosi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Dalam prosesi pelantikan dibacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-228 Tahun 2026 tertanggal 23 Februari 2026 tentang pengangkatan Dewi Pujiarti, SE., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu juga dibacakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/02-04/BKD/2026 tertanggal 9 Maret 2026 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Sejumlah pejabat yang mengalami rotasi jabatan di antaranya Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel kini dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Kemudian H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Selanjutnya Dr. Ir. Miftahul Chair, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.

Sementara Dr. Rahmaddin MY, A.KS., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel.

Adapun Rusma Khazairin, SKM., MM. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel.

Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

“Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman serta kebutuhan organisasi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan bahkan berpeluang mendapatkan pengembangan karier. Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

Gubernur Muhidin juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi secara definitif, salah satunya jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki posisi tersebut.

“Untuk jabatan Kepala Dinas ESDM sementara ini masih kosong, karena belum ada pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan untuk mendudukinya,” tutupnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan H. Supian HK beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel atau yang mewakili. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M.

Syarifuddin, para tenaga ahli gubernur, staf ahli gubernur, para asisten sekretariat daerah, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas perubahan Peraturan daerah atau Perda tentang Pengelolaan Air Tanah di provinsinya di provinsinya menilai potensial untuk pendapatan daerah setempat. (11/03/2026)

“Guna mendatangkan pendapatan daerah dari sumberdaya air yang cukup potensial tersebut, kami sedang membahas perubahan Perda pengelolaan air tanah,” ujar Ketua Pansus III H. Husnul Fathahillah usai memimpin rapat di Banjarmasin, Selasa.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut mengaku, pemerintah provinsi (Pemprov) sampai saat ini tidak menikmati atau hanya pemerintah kabupaten (Pemkab).

Selain itu, Pansus perubahan perda pengelolaan air tanah akan konsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut mantan Anggota DPRD “Bumi Tuntung Pandang” Tala tersebut.

Ia berharap, dengan perubahan Perda pengelolaan air tanah bisa masuk dalam pengaturan pengolahan air kemasan.”Di Kalsel sekarang ada 70 air mineral kemasan,” ungkapnya.

Sebelumnya saat mengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin menerangkan antara lain bertujuan untuk menjaga sumbernya air berkelanjutan. (adv/kb)