BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 168 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, jajaran tenaga ahli gubernur, asisten, staf ahli, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rotasi dan promosi jabatan kali ini mencakup sejumlah posisi strategis di berbagai sektor, termasuk penguatan tenaga administrasi dan tata usaha di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan.

Dalam pelantikan itu, dua pejabat eselon II yang dilantik yakni Nasrullah sebagai Kepala Biro Organisasi dan Munazir Hadrani sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono kembali dikukuhkan pada jabatannya.

Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya menjaga integritas serta loyalitas terhadap pimpinan daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah.

“Apapun keputusan yang ditetapkan, saya minta diterima dengan ikhlas dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Muhidin.

Ia mengakui mutasi, rotasi maupun promosi jabatan kerap memunculkan beragam respons. Namun menurutnya, seluruh keputusan dilakukan demi kepentingan organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Muhidin juga menegaskan, meski secara aturan rotasi jabatan umumnya dilakukan setelah dua tahun, Pemprov Kalsel menerapkan evaluasi berkala setiap enam bulan.

“Saya meminta Sekda dan kepala dinas memberikan penilaian kinerja secara objektif. Jika dalam enam bulan kinerjanya kurang optimal, maka bisa segera dievaluasi,” ujarnya.

Tak hanya kepada pejabat, Muhidin juga mengingatkan pentingnya dukungan keluarga, khususnya istri pejabat, dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Sinergi antara pejabat dan organisasi pendamping diharapkan berjalan selaras demi kelancaran program pembangunan di Kalimantan Selatan,” katanya.

Sebelum pelantikan pejabat struktural dan fungsional, Gubernur H. Muhidin juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalsel periode 2026–2031.

Ia berharap pengurus Baznas yang baru mampu mengelola dana umat secara profesional dan sesuai syariat Islam.

Baznas Provinsi Kalsel periode 2026–2031 dipimpin Ilham S.ThI bersama empat anggota lainnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel Noryadi merinci total pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat eselon II yang dilantik dan satu pejabat eselon II dikukuhkan, 39 pejabat administrator (eselon III), 126 pejabat pengawas (eselon IV), serta 25 pejabat fungsional dari berbagai jenjang.

Menurut Noryadi, seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan sesuai arahan gubernur.

“Jika nilainya sangat baik, rotasi bisa dilakukan lebih cepat meskipun belum dua tahun menjabat,” jelasnya.

Ia juga menyebut saat ini masih terdapat tiga posisi eselon II yang kosong, yakni Kepala Dinas ESDM, Staf Ahli, dan Kepala Badan Kesbangpol Kalsel yang pengisiannya menunggu arahan lebih lanjut dari gubernur. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima sejumlah rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).

Rekomendasi tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin.

Dalam sambutannya, Sekdaprov M. Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kalsel yang telah melakukan pembahasan serta memberikan berbagai masukan terhadap LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025.

“Rekomendasi LKPj Gubernur ini sangat berarti untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, capaian pembangunan sepanjang 2025 menunjukkan arah positif dan menjadi pijakan penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, khususnya terkait kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas kebijakan.

Menurutnya, sejumlah isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga transformasi ekonomi daerah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Pemprov Kalsel akan mengarahkan kebijakan secara lebih terintegrasi, berbasis data, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Sekdaprov didampingi para asisten, staf ahli, tenaga ahli gubernur, serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Sebelumnya, LKPj Gubernur Kalsel Tahun 2025 telah dibahas empat panitia khusus (Pansus) DPRD Kalsel yang meliputi bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, hingga pembangunan dan infrastruktur.

Rekomendasi DPRD Kalsel disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Octaviasari. Ia menyebut rekomendasi tersebut menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahun berikutnya agar kebijakan pembangunan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Rekomendasi DPRD menjadi penghubung antara evaluasi kinerja masa lalu dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang,” ujarnya.

Selain agenda rekomendasi LKPj, rapat paripurna juga membahas laporan DPRD Kalsel terkait usulan pembentukan calon daerah otonom baru Kabupaten Kambatang Lima di Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo bersama Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin melepas keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Kloter BDJ 04 Embarkasi Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wagub, disampaikan bahwa pada 2026 Provinsi Kalimantan Tengah memberangkatkan sebanyak 1.577 jemaah calon haji. Keberangkatan ini menjadi momentum yang dinantikan umat Islam untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Edy Pratowo berpesan agar seluruh jemaah menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menjaga kebersamaan selama berada di Tanah Suci. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan mengingat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Jaga kesehatan karena suhu udara di Arab Saudi sangat berbeda. Jika mengalami keluhan, segera berkomunikasi dengan petugas kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, jemaah diminta untuk fokus beribadah dengan niat tulus dan ikhlas serta mendoakan daerah dan bangsa agar senantiasa diberi keberkahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan bantuan uang saku sebesar Rp1 juta kepada masing-masing jemaah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairan, melaporkan bahwa jemaah Kloter BDJ 04 berasal dari Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Katingan, dan Barito Timur dengan jumlah 356 orang.

Mereka didampingi empat petugas kloter dan dua petugas haji daerah, sehingga total yang diberangkatkan mencapai 360 orang.

Jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Syamsudin Noor pada 29 April 2026 pukul 05.35 WITA menggunakan pesawat Airbus A330-300 milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 8104.

Rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi. (asd/kb).

1.  Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini, saat menggelar kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat  bersama warga Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara.

2. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Ustadz Mathari saat melaksanakan kegiatan Penelaahan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bersama warga Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat.

3. Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, saat kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2026 di Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Pendamai, Kelurahan Telawang.

4. Anggota DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi, saat kegiatan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

5. Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs Saut Nathan Samosir MBA, saat menggelar Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat bersama warga Kelurahan Telaga Biru dan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat.

6. Anggota DPRD Kota Banjarmasin, M Husaini, melaksanakan kegiatan penelaahan dan serap aspirasi masyarakat bersama warga Kelurahan Pekapuran Raya.

Foto : hms-dprdbjm/kb

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman mengenang pesan sang ayahanda, H. Abdussamad Sulaiman HB atau Haji Leman, dalam syukuran Milad ke-38 PS Barito Putera yang digelar di halaman Stadion 17 Mei Banjarmasin, Selasa (21/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi yang juga menjabat sebagai CEO PS Barito Putera, didampingi istrinya drg Ellyana Trisya Hasnuryadi, menceritakan perjalanan berdirinya klub sepak bola kebanggaan Banua tersebut.

Ia mengungkapkan, PS Barito Putera didirikan oleh Haji Leman saat kondisi kesehatan yang tidak optimal, dengan tujuan utama mempersatukan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Ada lima nilai yang ingin ditanamkan beliau, yakni cinta, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, semangat, serta kebanggaan Banua,” ujar Hasnuryadi.

Ia juga mengingat pesan sang ayah, bahwa dalam setiap pertandingan, menjunjung tinggi sportivitas dan persatuan lebih utama dibanding sekadar meraih kemenangan.

“Kalau tidak bisa menang, minimal kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan sportivitas,” tuturnya.

Kegiatan syukuran tersebut dihadiri pemain PS Barito Putera, suporter, jajaran direksi Hasnur Group, serta sejumlah tokoh dan pejabat daerah. Turut hadir Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, unsur Forkopimda Kalsel, pengurus PSSI Kalsel, serta KONI Kalsel.

Hasnuryadi menyebut, peringatan milad tahun ini digelar secara sederhana karena tim masih fokus menjalani kompetisi Liga 2 Indonesia.

Meski sempat mengalami pasang surut prestasi sejak era Galatama, ia optimistis PS Barito Putera mampu kembali bangkit dan meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menilai semangat pendiri PS Barito Putera yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas patut menjadi teladan.

Ia juga menegaskan, keberadaan klub tersebut turut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kesempatan itu, Hasnuryadi bersama rombongan turut meninjau stand UMKM yang memeriahkan kegiatan, sekaligus berdialog dan memberikan dukungan kepada para pelaku usaha.

Acara ditutup dengan sesi latihan tim PS Barito Putera bersama pelatih di Stadion 17 Mei Banjarmasin. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah dengan menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin, Senin (20/4/2026) malam.

Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, hadir langsung dalam forum tersebut sebagai representasi dukungan pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Seminar dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Herman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan BPKP, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kredibel.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Sementara itu, Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutannya berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan di daerah.

Seminar ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, antara lain anggota BPK RI Fathan Subchi, Wakil Ketua MUI Kalimantan Selatan Prof Hafizh Ansyari, serta Direktur Utama Bank Kalsel Fahruddin.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelantikan pengurus wilayah dan cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2025–2030, serta penyerahan penghargaan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya mendorong peningkatan cakupan imunisasi terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Melalui Dinas Kesehatan, digelar Rapat Koordinasi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang berlangsung pada 15–16 April di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat capaian imunisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, menegaskan bahwa imunisasi memiliki peran vital dalam mencegah penyebaran penyakit menular.

Menurutnya, anak yang tidak mendapatkan imunisasi lebih rentan terserang penyakit sekaligus berpotensi menularkan kepada anak lainnya.

“Anak yang tidak diimunisasi lebih mudah sakit dan bisa menjadi sumber penularan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari berbagai organisasi perempuan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Kuala, Hj. Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, menyatakan komitmennya untuk ikut berperan aktif dalam menyukseskan program imunisasi di daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan imunisasi diberikan secara lengkap sesuai tahapan usia.

“Imunisasi adalah bentuk perlindungan bagi anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, menyoroti pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program. Ia menilai, pendekatan yang berbeda perlu dilakukan agar target yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan Dharma Wanita Persatuan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan cakupan imunisasi di wilayah Barito Kuala.

Dalam kegiatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada lima puskesmas dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap tertinggi. Puskesmas Tabunganen menempati posisi pertama dengan capaian 95 persen, disusul Berangas (83 persen), Tabukan (80 persen), Barambai (79 persen), dan Anjir Pasar (69 persen).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa imunisasi merupakan hak dasar setiap anak untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti campak, polio, dan difteri. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di Kalimantan Selatan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel atau “Rumah Banjar” di Banjarmasin, usai pelaksanaan Salat Jumat (17/4/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Salah satu poin utama yang disorot yakni mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut.

Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap transparansi penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka turut menolak penggusuran lahan yang melibatkan aparat TNI terhadap warga di Sidomulyo.
Isu lingkungan dan sumber daya alam turut menjadi perhatian.

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal, memberantas mafia tanah, serta menghentikan berbagai bentuk pencemaran lingkungan.

Tak hanya itu, penetapan Taman Nasional Meratus juga menjadi salah satu poin penolakan dalam aksi tersebut.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyampaikan bahwa pihak legislatif pada prinsipnya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, semua tuntutan yang disampaikan akan ditampung dan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, perwakilan dari sejumlah instansi direncanakan hadir untuk menerima massa aksi, di antaranya dari Korem 101/Antasari, Polda Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak pengelola program MBG di tingkat provinsi.

Dari unsur DPRD Kalsel, penerimaan massa dijadwalkan dilakukan oleh Wakil Ketua H Kartoyo dan HM Alpiya Rahman. Sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK diketahui tengah mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Sementara itu, aparat dari Polda Kalsel telah bersiaga sejak pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA di kawasan Rumah Banjar guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggelar forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dampak bencana terhadap ketahanan pangan daerah, Selasa (14/4/2026), di Banjarmasin.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Suripno Sumas, bersama Sekretaris Komisi II H Jahrian.

Dalam pertemuan ini, DPRD mengevaluasi berbagai kejadian bencana sepanjang 2025 sekaligus merumuskan strategi penanggulangan untuk tahun 2026.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada ancaman banjir, tetapi juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kemarau panjang.

Berdasarkan pemaparan Kepala BMKG Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, wilayah Kalimantan Selatan berpotensi mengalami musim kemarau hingga enam bulan, dimulai pada Mei dan mencapai puncak pada Juli hingga Agustus.

Menghadapi kondisi tersebut, petani diimbau untuk menyesuaikan pola tanam dengan memulai penanaman padi lebih awal. Langkah ini dinilai penting agar masa panen tidak terganggu saat puncak kemarau terjadi.

Di sisi lain, pihak pengelola proyek bendungan di Kalsel menyebutkan bahwa ketersediaan air pada awal musim kemarau masih relatif aman untuk mendukung aktivitas pertanian.

Berbeda dengan wilayah Jawa dan Bali yang cenderung mengalami kekeringan lebih cepat, sejumlah bendungan di Kalsel masih mampu mengalirkan air untuk kebutuhan irigasi.

Selain itu, keberadaan bendungan juga dinilai berperan penting dalam mengurangi risiko banjir.

Saat ini, Kalimantan Selatan memiliki sejumlah infrastruktur penampungan air, termasuk Bendungan Riam Kanan di Kabupaten Banjar serta fasilitas serupa di Tapin dan Balangan yang berfungsi sebagai pengendali banjir sekaligus penunjang sektor pertanian.

Melalui forum ini, DPRD Kalsel berharap sinergi antarinstansi dapat diperkuat guna menghadapi tantangan bencana sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan di daerah. (adv/kb).