MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Rabu (22/10/2025) bertempat di Aula Selidah Marabahan.

Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, hadir secara langsung sekaligus memimpin prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap dua pejabat yang dilantik. Pejabat yang pertama adalah Akhdiyat Sabari, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, pejabat kedua yang dilantik adalah Munadi, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.

Pelantikan tersebut disaksikan oleh Kepala BKPP Kabupaten Barito Kuala H. Samson dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Suyud Sugiono.

Dalam sambutannya, Bupati H. Bahrul Ilmi menyampaikan harapan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Barito Kuala. Ia menegaskan pentingnya semangat pengabdian dan peningkatan kinerja dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi pemerintah daerah. Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dan bekerja dengan inovatif, efektif, dan penuh integritas,” ujar Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, para pimpinan SKPD, ketua organisasi wanita, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat struktur kepemimpinan di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi secara resmi membuka Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepala desa dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara Tahun 2025, yang dilaksanakan di Hotel Victoria Banjarmasin, pada Selasa (21/10/2025).

Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Oktober 2025, bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola potensi desa secara profesional dan mandiri. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha BUMDes yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati menyampaikan apresiasinya.

“BUMDes bukan hanya lembaga ekonomi desa, tetapi instrumen kemandirian dan kedaulatan desa dalam mengelola potensi lokal. Melalui pelatihan ini, kita tidak hanya membahas bagaimana BUMDes berjalan, tetapi bagaimana BUMDes berlari bahkan menjadi motor penggerak kemajuan desa,” ucapnya.

Sementara itu, dalam arahannya Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Ekonomi adalah faktor utama. Ketika ekonomi stabil, maka kemiskinan dan stunting bisa kita tekan. Dengan adanya BUMDes, inilah salah satu perahu bagi kita untuk mencapai kesuksesan ekonomi bersama,” tutur Bupati.

Bupati juga menyoroti potensi besar sektor pertanian di Anjir Muara yang dapat dikelola melalui BUMDes agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

“Kalau padi dari Anjir Muara kita olah sendiri, dikemas dan diberi merek ‘Beras Anjir Muara’, tentu keuntungannya kembali ke masyarakat kita, bukan ke tengkulak luar daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan BUMDes melalui dukungan dana bergulir.

“Ke depan kita akan berikan kesempatan permodalan bagi BUMDes, sekitar Rp200–250 juta per desa. Tapi harus dikelola dengan baik, transparan, dan profesional agar bisnisnya bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala Muhammad Mujiburahman, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati, unsur Koramil 1005-08 Anjir Muara, Kapolsek Anjir Muara, para kepala desa, serta pengurus dan peserta pelatihan BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menegaskan pentingnya peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Kuala yang dihadiri oleh Ketua GOW Barito Kuala Indah Kartini Susilo, Selasa (21/10/2025).

Dalam pidatonya, Wabup Herman Susilo menyoroti bahwa peran GOW sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala di masa depan. Ia berharap melalui rapat kerja ini akan tercetus program-program yang selaras dengan kepentingan dan program pemerintah daerah.

Wabup secara khusus mengajak GOW untuk bersinergi dan menjalankan bersama program-program yang memang harus dipikul bersama oleh pemerintah dan organisasi wanita.

Beberapa isu penting dan tantangan yang di soroti yaitu Penanganan Stunting. Wabup mengharapkan GOW dapat berperan aktif dalam penanganan stunting di Barito Kuala. Kemudian Sosialisasi Program Kerja. GOW juga diharapkan dapat mensosialisasikan misi pemerintah daerah, salah satunya terkait program “Kartu Siap Kerja”.

Mengibaratkan peran Ibu-ibu sebagai “Suara Nurani”, Herman Susilo menekankan bahwa kaum ibu (anggota GOW) diharapkan dapat menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara hati nurani.

Mengakui adanya tantangan, Wabup Herman Susilo mengungkapkan bahwa anggaran daerah mengalami pemotongan yang signifikan. Namun, ia menekankan agar hal ini tidak membuat organisasi berhenti beraktivitas.

“Kita harus mencari solusi,” tegas Wabup. Ia mendorong agar GOW tetap bekerja semampunya dan mewujudkan tindakan aksi nyata meskipun dengan anggaran terbatas. Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pos-pos yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aktif mencari sponsor atau perusahaan yang siap mendukung program dengan dasar, tujuan, dan manfaat yang jelas.

Wabup menutup sambutannya dengan mengajak seluruh anggota GOW untuk selalu menjaga kekompakan, menyadari bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab bersama, serta menjadikan kegiatan seperti Rakerda sebagai ajang silaturahmi untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi melakukan audiensi dengan manajemen PT Pupuk Indonesia di Banjarmasin. turut mendampingi, Plt Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bappeda, serta para Staf Ahli Bupati Barito Kuala, pada Senin (20/10/2025).

Audiensi ini membahas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT Pupuk Indonesia dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, serta mendorong percepatan serapan pupuk sesuai alokasi dari pemerintah pusat.

Manajer Penjualan Pupuk Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara PT Pupuk Indonesia, Nanda, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Barito Kuala mencatat sebanyak 33.747 usulan kebutuhan pupuk.

“Hingga 20 Oktober, penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala tercatat 46% untuk OREA dan 65% untuk NPK. Masih ada sisa alokasi sekitar 10.000 ton pupuk yang akan disalurkan hingga akhir tahun,” ujar Nanda.

Ia juga menambahkan, dari total 57.000 petani yang terdaftar, baru sekitar 36.000 petani atau 36% yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Bahkan, 7.000 petani belum pernah menebus pupuk sejak 2023 hingga 2024. Untuk wilayah Barito Kuala sendiri, tercatat stok 380 ton OREA dan 1.800 ton NPK.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasinya kepada PT Pupuk Indonesia atas dukungan terhadap petani Barito Kuala selama ini. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam memperlancar distribusi pupuk bersubsidi.

“Pemerintah daerah sangat mendukung penuh upaya agar pupuk bersubsidi bisa terserap maksimal oleh petani. Kami ingin agar pertanian di Barito Kuala terus berkembang dan hasilnya meningkat. Jika ada kendala dalam penyaluran, pemerintah siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi,” ujar Bupati Bahrul.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Barito Kuala akan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo, sebagai mitra dalam distribusi pupuk bersubsidi di tingkat desa.
Koperasi Merah Putih di Barito Kuala tercatat berjumlah 201 koperasi yang tersebar di 195 desa dan kelurahan.

“Ke depan, pola distribusi akan kita arahkan agar Koperasi Merah Putih menjadi titik serap pupuk. Kami akan libatkan juga Perusahaan Daerah agar memiliki tanggung jawab penuh, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran,” tambah Bupati.

Kepala Dinas Koperindag Hery Sasmita menegaskan bahwa inisiatif audiensi ini berangkat dari keinginan Bupati untuk mencari solusi atas kendala pupuk bersubsidi yang belum terserap sepenuhnya di kalangan petani.

“Pak Bupati ingin memastikan petani di Barito Kuala tidak lagi kesulitan pupuk bersubsidi. Melalui kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, perusahaan daerah, dan Koperasi Merah Putih, diharapkan serapan pupuk bisa optimal,” ungkapnya.

Usai audiensi, Bupati Barito Kuala menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi akan semakin lancar pada tahun-tahun mendatang.

“Insya Allah, mulai tahun 2026 penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Kami juga berharap kuota pupuk bisa ditambah agar semua petani mendapatkan haknya secara merata,” tutup Bupati.

Manajer Penjualan Pupuk PT Pupuk Indonesia, Nanda, turut menyambut baik langkah koordinatif yang dilakukan Pemkab Barito Kuala.

“Kami sangat mengapresiasi arahan dan masukan dari Bapak Bupati. Semua hasil audiensi akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku demi kepentingan petani di Barito Kuala,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan program pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. (adv/kb).

‎MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala (Batola) H. Bahrul Ilmi secara resmi mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030 di Aula Selidah, Senin (20/10/2025).
‎
‎Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi beserta jajaran pengurus, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, pimpinan SKPD terkait se-Kabupaten Barito Kuala, seluruh camat, serta pengurus PWRI kabupaten dan kecamatan se-Kalimantan Selatan.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
‎“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang telah dikukuhkan sebagai pengurus PWRI Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030,” ujarnya.
‎
‎Bupati juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.
‎“Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya pengukuhan ini. Semoga momentum ini dapat menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, khususnya di antara para pensiunan PNS, serta melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendiri PWRI sebelumnya,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar PWRI Barito Kuala dapat terus aktif berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui semangat kebersamaan dan pengabdian meskipun telah purna tugas. Acara ditutup dengan sesi foto bersama (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Ketegangan antara petani sawit dengan pihak perusahaan kembali mencuat di Kabupaten Barito Kuala. Ratusan hektare lahan sawit yang menjadi tumpuan hidup warga diduga kini dikuasai oleh pihak lain, hingga membuat petani di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya dan Barambai, harus memperjuangkan haknya lewat jalur hukum.

Di tengah kebuntuan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola menyatakan siap turun tangan memfasilitasi. Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menegaskan dewan akan membuka ruang mediasi antara masyarakat dengan PT ABS dan Koperasi Unit Desa (KUD) Jaya Utama.

“DPRD Batola siap memfasilitasi permasalahan ini. Kami akan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang menjadi hak mereka,” tegas Ayu dengan suara lantang di ruang rapat DPRD Batola, Rabu (17/9/2025). Sementara itu, kuasa hukum warga Kolam Kanan, Fitra Agustinus, mengaku pihaknya datang ke DPRD bukan hanya membawa aspirasi, tetapi juga harapan besar agar konflik panjang ini bisa menemukan titik terang.

“Kami datang meminta bantuan DPRD, mencari solusi, dan menjembatani persoalan ini. Terimakasih kepada DPRD Batola yang sudah memberi ruang serta berjanji mengagendakan mediasi dengan perusahaan dan KUD,” ujar Fitra. Ia membeberkan, saat ini ada tujuh orang petani yang ia dampingi, dengan lahan sekitar 15 hektare yang kini dikuasai oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kolam Kanan.

Namun ia menegaskan, jumlah itu hanyalah “puncak gunung es”. “Di luar mereka, masih banyak petani lain yang bernasib sama. Hanya saja, mereka belum menyerahkan kuasa hukum kepada kami,” ungkapnya. Konflik sawit yang membelit ini bukan sekadar perkara lahan.

Bagi warga, itu adalah soal kehidupan, masa depan, dan hak yang harus diperjuangkan. Kini, semua mata tertuju pada DPRD Batola yang berjanji akan menjadi penengah, memastikan suara rakyat tidak tenggelam di balik kepentingan segelintir pihak. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Suasana rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Rabu (17/9/2025), berlangsung serius. Dua organisasi kontraktor lokal akhirnya meluapkan kegelisahan mereka di hadapan para wakil rakyat.

Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, mengaku pihaknya langsung menindaklanjuti keresahan tersebut dengan menghadirkan dinas terkait.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendengar langsung keluhan dari dua organisasi kontraktor. Tadi juga hadir pihak eksekutif untuk memberikan penjelasan. Ada sedikit pencerahan yang kita dapatkan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan kontraktor cukup krusial, salah satunya terkait penundaan sejumlah proyek. “Kami akan bahas lebih lanjut dalam rapat internal DPRD. Tujuan kita jelas, Batola tetap kondusif, tidak ada gejolak,” tegas Ayu.

Sementara itu, Plt Kadis PUPR Batola H Akhdiyat Sabari menjelaskan, keterlambatan pekerjaan bukan tanpa sebab. Ia mengungkapkan adanya transisi dari E-Katalog 5 ke E-Katalog 6, yang membuat tender proyek konstruksi sempat tersendat.

“Untuk pengadaan barang dan jasa sudah bisa berjalan. Namun khusus konstruksi, E-Katalog 6 masih banyak kekurangan. Alhamdulillah, minggu ini masalah sudah teratasi dan minggu depan bisa mulai dilaksanakan,” jelasnya.

Dari pihak kontraktor, Ketua Gapensi Batola Aliansyah mengaku lega bisa menyampaikan unek-unek langsung di forum resmi DPRD. “Kami menyampaikan beberapa poin penting dan langsung mendapat penjelasan dari Kadis Perkim serta Plt Kadis PUPR. Harapan kami, semua permasalahan ini segera selesai dan proyek bisa berjalan lancar,” tutupnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik balik penyelesaian sengkarut proyek konstruksi di Batola, sekaligus menegaskan peran DPRD sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Proses finalisasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali memasuki babak penting. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola menggelar rapat kerja gabungan komisi bersama Tim Raperda pemerintah daerah, Rabu (17/9/2025), di Gedung DPRD setempat.

Rapat yang diwarnai diskusi panjang itu menjadi ajang evaluasi terhadap berbagai catatan dan koreksi yang masih menumpuk. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Batola, Nidya Oktanazizah, menegaskan bahwa target penyelesaian revisi RTRW tetap dikejar agar rampung pada akhir tahun ini.

“Target kita revisi RTRW Batola di akhir tahun 2025 bisa terealisasi,” ujarnya dengan nada optimistis, meski mengakui jalan menuju finalisasi masih berliku. Nidya menyebutkan masih banyak catatan penting dari kementerian yang harus segera dilengkapi, mulai dari penyesuaian struktur organisasi (SOTK) hingga pemutakhiran data terbaru.

Tantangan lainnya adalah memastikan dokumen RTRW Batola selaras dengan kebijakan di atasnya, baik Perda RTRW Provinsi maupun RTRW Nasional, serta sinkron dengan wilayah perbatasan. “Perda RTRW tidak bisa hanya selesai dibahas di dewan, tapi juga harus mendapatkan persetujuan substansi lintas kementerian,” terangnya, menegaskan kompleksitas proses tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Batola H Reidan Winata mengungkapkan bahwa agenda finalisasi sempat tertunda karena penjelasan dari tim pemerintah daerah belum bisa dituntaskan. “Nanti kami akan rapat lagi, khususnya Komisi I, di minggu ketiga November,” ujar politisi PAN itu.

Reidan juga membeberkan fakta mencengangkan: terdapat sekitar 108 permasalahan lintas sektoral yang berhasil diselesaikan, namun masih menyisakan lebih dari 200 masalah lain yang belum sinkron. “Tinggal ada sekitar 200 lebih permasalahan yang disampaikan tim masih belum sinkron,” bebernya, menandakan jalan menuju pengesahan masih panjang dan penuh tantangan.

Dengan waktu yang semakin menipis, bola panas revisi RTRW kini berada di tangan DPRD Batola dan pemerintah daerah. Apakah target ambisius untuk menuntaskan revisi akhir tahun benar-benar bisa diwujudkan, atau kembali tertunda karena kompleksitas lintas sektoral dan koordinasi antar Kementerian. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Suasana rapat gabungan komisi DPRD Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Selasa (16/9/2025), mendadak menghangat. Para wakil rakyat mempertanyakan nasib ratusan tenaga medis RSUD H Abdul Azis Marabahan yang hingga kini belum menerima pembayaran jasa medis mereka selama enam bulan terakhir.

“Apakah semua sudah ditindaklanjuti atau belum? Ternyata masih ada kendala serius terkait pembayaran jasa medis di RSUD H Abdul Azis Marabahan,” tegas anggota DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum, dengan nada prihatin. Politisi PAN itu menuturkan, keterlambatan pembayaran telah memukul semangat para paramedis.

“Bayangkan, mereka bekerja siang malam melayani pasien, tapi haknya tak kunjung cair. Kasihan paramedis di RSUD Abdul Azis,” ucap Hendri dengan nada geram. Rapat yang menghadirkan Inspektorat, Dinas Kesehatan Batola, manajemen RSUD H Abdul Azis, hingga Klinik Setara itu berlangsung alot. DPRD menekankan agar persoalan ini jangan berlarut-larut karena berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Senada, anggota DPRD Batola H. Reidan Winata mendesak manajemen rumah sakit untuk segera bertindak. “Kalau jasa medis ini tidak segera dibayarkan, bagaimana kita berharap tenaga kesehatan bisa bekerja maksimal? Ini harus jadi prioritas,” katanya.

Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menegaskan forum tersebut digelar untuk mencari jalan keluar bersama. “Kami ingin ada solusi cepat dan nyata. Jangan sampai tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan merasa dikecewakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Batola, Sugimin, mencoba memberi harapan. Ia memastikan bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jasa Medis, tunggakan pembayaran akan segera direalisasikan. “Perbup sudah ada. Ini akan menjadi dasar kuat untuk mempercepat pembayaran jasa medis yang tertunda,” ucap Sugimin.

Meski begitu, DPRD Batola menegaskan akan terus mengawal masalah ini hingga hak tenaga medis benar-benar terbayarkan. “Ini soal keadilan. Mereka sudah berkorban, jangan biarkan pengabdian tenaga medis hanya dibayar dengan janji,” tutup Hendri dengan nada tegas. (adv/kb).