MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Rabu (22/10/2025) bertempat di Aula Selidah Marabahan.

Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, hadir secara langsung sekaligus memimpin prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap dua pejabat yang dilantik. Pejabat yang pertama adalah Akhdiyat Sabari, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, pejabat kedua yang dilantik adalah Munadi, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.

Pelantikan tersebut disaksikan oleh Kepala BKPP Kabupaten Barito Kuala H. Samson dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Suyud Sugiono.

Dalam sambutannya, Bupati H. Bahrul Ilmi menyampaikan harapan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Barito Kuala. Ia menegaskan pentingnya semangat pengabdian dan peningkatan kinerja dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi pemerintah daerah. Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dan bekerja dengan inovatif, efektif, dan penuh integritas,” ujar Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, para pimpinan SKPD, ketua organisasi wanita, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat struktur kepemimpinan di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi secara resmi membuka Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepala desa dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara Tahun 2025, yang dilaksanakan di Hotel Victoria Banjarmasin, pada Selasa (21/10/2025).

Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Oktober 2025, bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola potensi desa secara profesional dan mandiri. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha BUMDes yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati menyampaikan apresiasinya.

“BUMDes bukan hanya lembaga ekonomi desa, tetapi instrumen kemandirian dan kedaulatan desa dalam mengelola potensi lokal. Melalui pelatihan ini, kita tidak hanya membahas bagaimana BUMDes berjalan, tetapi bagaimana BUMDes berlari bahkan menjadi motor penggerak kemajuan desa,” ucapnya.

Sementara itu, dalam arahannya Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Ekonomi adalah faktor utama. Ketika ekonomi stabil, maka kemiskinan dan stunting bisa kita tekan. Dengan adanya BUMDes, inilah salah satu perahu bagi kita untuk mencapai kesuksesan ekonomi bersama,” tutur Bupati.

Bupati juga menyoroti potensi besar sektor pertanian di Anjir Muara yang dapat dikelola melalui BUMDes agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

“Kalau padi dari Anjir Muara kita olah sendiri, dikemas dan diberi merek ‘Beras Anjir Muara’, tentu keuntungannya kembali ke masyarakat kita, bukan ke tengkulak luar daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan BUMDes melalui dukungan dana bergulir.

“Ke depan kita akan berikan kesempatan permodalan bagi BUMDes, sekitar Rp200–250 juta per desa. Tapi harus dikelola dengan baik, transparan, dan profesional agar bisnisnya bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala Muhammad Mujiburahman, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati, unsur Koramil 1005-08 Anjir Muara, Kapolsek Anjir Muara, para kepala desa, serta pengurus dan peserta pelatihan BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menegaskan pentingnya peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Kuala yang dihadiri oleh Ketua GOW Barito Kuala Indah Kartini Susilo, Selasa (21/10/2025).

Dalam pidatonya, Wabup Herman Susilo menyoroti bahwa peran GOW sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala di masa depan. Ia berharap melalui rapat kerja ini akan tercetus program-program yang selaras dengan kepentingan dan program pemerintah daerah.

Wabup secara khusus mengajak GOW untuk bersinergi dan menjalankan bersama program-program yang memang harus dipikul bersama oleh pemerintah dan organisasi wanita.

Beberapa isu penting dan tantangan yang di soroti yaitu Penanganan Stunting. Wabup mengharapkan GOW dapat berperan aktif dalam penanganan stunting di Barito Kuala. Kemudian Sosialisasi Program Kerja. GOW juga diharapkan dapat mensosialisasikan misi pemerintah daerah, salah satunya terkait program “Kartu Siap Kerja”.

Mengibaratkan peran Ibu-ibu sebagai “Suara Nurani”, Herman Susilo menekankan bahwa kaum ibu (anggota GOW) diharapkan dapat menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara hati nurani.

Mengakui adanya tantangan, Wabup Herman Susilo mengungkapkan bahwa anggaran daerah mengalami pemotongan yang signifikan. Namun, ia menekankan agar hal ini tidak membuat organisasi berhenti beraktivitas.

“Kita harus mencari solusi,” tegas Wabup. Ia mendorong agar GOW tetap bekerja semampunya dan mewujudkan tindakan aksi nyata meskipun dengan anggaran terbatas. Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pos-pos yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aktif mencari sponsor atau perusahaan yang siap mendukung program dengan dasar, tujuan, dan manfaat yang jelas.

Wabup menutup sambutannya dengan mengajak seluruh anggota GOW untuk selalu menjaga kekompakan, menyadari bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab bersama, serta menjadikan kegiatan seperti Rakerda sebagai ajang silaturahmi untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi melakukan audiensi dengan manajemen PT Pupuk Indonesia di Banjarmasin. turut mendampingi, Plt Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bappeda, serta para Staf Ahli Bupati Barito Kuala, pada Senin (20/10/2025).

Audiensi ini membahas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT Pupuk Indonesia dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, serta mendorong percepatan serapan pupuk sesuai alokasi dari pemerintah pusat.

Manajer Penjualan Pupuk Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara PT Pupuk Indonesia, Nanda, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Barito Kuala mencatat sebanyak 33.747 usulan kebutuhan pupuk.

“Hingga 20 Oktober, penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala tercatat 46% untuk OREA dan 65% untuk NPK. Masih ada sisa alokasi sekitar 10.000 ton pupuk yang akan disalurkan hingga akhir tahun,” ujar Nanda.

Ia juga menambahkan, dari total 57.000 petani yang terdaftar, baru sekitar 36.000 petani atau 36% yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Bahkan, 7.000 petani belum pernah menebus pupuk sejak 2023 hingga 2024. Untuk wilayah Barito Kuala sendiri, tercatat stok 380 ton OREA dan 1.800 ton NPK.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasinya kepada PT Pupuk Indonesia atas dukungan terhadap petani Barito Kuala selama ini. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam memperlancar distribusi pupuk bersubsidi.

“Pemerintah daerah sangat mendukung penuh upaya agar pupuk bersubsidi bisa terserap maksimal oleh petani. Kami ingin agar pertanian di Barito Kuala terus berkembang dan hasilnya meningkat. Jika ada kendala dalam penyaluran, pemerintah siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi,” ujar Bupati Bahrul.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Barito Kuala akan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo, sebagai mitra dalam distribusi pupuk bersubsidi di tingkat desa.
Koperasi Merah Putih di Barito Kuala tercatat berjumlah 201 koperasi yang tersebar di 195 desa dan kelurahan.

“Ke depan, pola distribusi akan kita arahkan agar Koperasi Merah Putih menjadi titik serap pupuk. Kami akan libatkan juga Perusahaan Daerah agar memiliki tanggung jawab penuh, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran,” tambah Bupati.

Kepala Dinas Koperindag Hery Sasmita menegaskan bahwa inisiatif audiensi ini berangkat dari keinginan Bupati untuk mencari solusi atas kendala pupuk bersubsidi yang belum terserap sepenuhnya di kalangan petani.

“Pak Bupati ingin memastikan petani di Barito Kuala tidak lagi kesulitan pupuk bersubsidi. Melalui kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, perusahaan daerah, dan Koperasi Merah Putih, diharapkan serapan pupuk bisa optimal,” ungkapnya.

Usai audiensi, Bupati Barito Kuala menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi akan semakin lancar pada tahun-tahun mendatang.

“Insya Allah, mulai tahun 2026 penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Kami juga berharap kuota pupuk bisa ditambah agar semua petani mendapatkan haknya secara merata,” tutup Bupati.

Manajer Penjualan Pupuk PT Pupuk Indonesia, Nanda, turut menyambut baik langkah koordinatif yang dilakukan Pemkab Barito Kuala.

“Kami sangat mengapresiasi arahan dan masukan dari Bapak Bupati. Semua hasil audiensi akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku demi kepentingan petani di Barito Kuala,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan program pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. (adv/kb).

‎MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala (Batola) H. Bahrul Ilmi secara resmi mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030 di Aula Selidah, Senin (20/10/2025).
‎
‎Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi beserta jajaran pengurus, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, pimpinan SKPD terkait se-Kabupaten Barito Kuala, seluruh camat, serta pengurus PWRI kabupaten dan kecamatan se-Kalimantan Selatan.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
‎“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang telah dikukuhkan sebagai pengurus PWRI Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030,” ujarnya.
‎
‎Bupati juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.
‎“Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya pengukuhan ini. Semoga momentum ini dapat menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, khususnya di antara para pensiunan PNS, serta melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendiri PWRI sebelumnya,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar PWRI Barito Kuala dapat terus aktif berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui semangat kebersamaan dan pengabdian meskipun telah purna tugas. Acara ditutup dengan sesi foto bersama (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan kembali mendapat dukungan politik dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menyatakan komitmennya menjadikan provinsi itu sebagai pusat industri halal nasional.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama RI melalui Komisi VIII DPR RI. Bantuan tersebut antara lain, Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta dan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah untuk 8.500 siswa.

Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat industri halal, mulai dari karakter masyarakat yang religius hingga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Ia menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan itu diyakini mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program-program seperti “Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal”.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, kedatangan rombongan Komisi VIII bukan sekadar agenda reses, tetapi membawa dorongan strategis bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan halal karena diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan keagamaan. Langkah ini diyakini mampu mendorong ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (*)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta Akademi Kebidanan (Akbid) Murung Raya. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Pimpinan UMBJM, Senin (29/9/2025).

Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan PKS antara Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMBJM dengan pihak terkait.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, mewakili Rektor Khudzaifah Dimyanti, Dekan FKIK Hiryadi, tenaga pengajar UMBJM, Kepala Dinas Pendidikan Murung Raya, Putu Suranta, Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Suwirman Hutagalung, Ketua Yayasan Filia Gracia Seprie, serta Direktur Akbid Murung Raya, Hendri.

Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, menyambut positif terjalinnya kerjasama dengan Pemkab Murung Raya. “Semoga kerjasama ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengkajian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Direktur Akbid Murung Raya, Hendri, juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan dukungan UMBJM. “Melalui kerjasama ini, kami berharap ada mata kuliah yang dapat diajarkan langsung oleh dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah, sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran di Akbid Murung Raya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS ini memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Kerjasama ini diharapkan mampu melahirkan sinergi produktif dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Murung Raya,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Semoga MoU dan PKS yang ditandatangani hari ini dapat berjalan baik, memberikan manfaat luas, serta membawa keberkahan bagi seluruh pihak. Mari jadikan momentum ini sebagai tonggak penting untuk mewujudkan masa depan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, unggul, dan menyejahterakan masyarakat secara luas.” ujar Bupati. (asd/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Muhamad Muslim, secara resmi menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025) malam.

Dalam kesempatan itu, Ia menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital serta pengentasan titik blank spot sebagai wujud pemerintahan modern, inklusif, dan merata.

Rakerda dan Komdiphoria ini menghasilkan sejumlah poin strategis, antara lain percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi Satu Data Indonesia, serta penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda terdepan keamanan siber di daerah.

Menurut Muhidin, transformasi digital tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui budaya, literasi, kreativitas, dan keterlibatan publik di era digital.

“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata di daerah masing-masing. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi demi mewujudkan pengembangan serta penguatan pemerintahan digital di Banua kita tercinta,” ujar Muhidin melalui Muslim.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga berkomitmen mengentaskan titik blank spot jaringan internet yang masih tersisa sekitar 7 hingga 8 persen wilayah, terutama di kawasan dengan kondisi geografis pegunungan, aliran sungai, dan pesisir laut.

“Kami sudah melakukan inventarisasi titik-titik tersebut agar menjadi prioritas usulan ke pemerintah pusat, sehingga dapat disediakan fasilitas jaringan dasar di wilayah yang masih blank spot,” tambah Muslim.

Pemprov Kalsel menegaskan akan terus mengawal program pengentasan blank spot ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif, modern, dan merata di seluruh Kalimantan Selatan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin untuk menjadi pusat layanan unggulan stroke di Kalimantan Selatan semakin nyata. Rumah sakit milik Pemprov Kalsel ini menggelar Visitasi dan Advokasi Intervensi Stroke yang berlangsung di lantai 8 Gedung Tower RSUD Ulin Banjarmasin, Sabtu (27/9/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian penguatan kapasitas tenaga medis usai suksesnya tindakan coiling perdana sehari sebelumnya.

Dalam keterangannya, Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang turut hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

“Kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada tim dari RSCM yang telah datang jauh-jauh untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ini bukan hanya ilmu bagi kami, tapi manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Diauddin.

Diauddin menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan RSUD Ulin sebagai Rumah Sakit Pengampu Stroke untuk 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Ia menambahkan bahwa workshop ini akan menjadi model yang direplikasi ke rumah sakit kabupaten sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing.

“Tindakan coiling kemarin dan workshop hari ini membuktikan kesiapan tim kami. Ke depan, kami akan membawa pengetahuan ini ke rumah sakit kabupaten agar pelayanan stroke bisa semakin merata,” imbuhnya.

Oleh karena itu, melalui Visitasi dan workshop ini menjadi langkah strategis RSUD Ulin dalam memperkuat layanan stroke yang komprehensif, dari IGD hingga intervensi lanjutan. Dengan dukungan Kementerian Kesehatan RI dan rumah sakit pusat seperti RSCM, RSUD Ulin bersiap menjadi rumah sakit rujukan utama stroke di Kalimantan.

“Kami tidak hanya ingin jadi pusat layanan stroke, tapi juga jadi pusat pembelajaran dan pendampingan bagi rumah sakit di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sementata itu, Workshop diisi oleh narasumber dari RSCM Jakarta, dr. Mohammad Kurniawan, yang memberikan materi komprehensif mengenai tata laksana stroke akut. Mulai dari penanganan iskemik hingga perdarahan otak, termasuk tindakan probolisis, trombektomi, coiling, dan clipping.

“Penanganan stroke tidak bisa menunggu. Probolisis idealnya dilakukan dalam waktu kurang dari 4,5 jam sejak gejala muncul, sedangkan trombektomi harus dilakukan dalam 8 jam,” jelas dr. Kurniawan.

Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengenali gejala stroke, seperti senyum tidak simetris, kesulitan bicara, tubuh tiba-tiba lemas di satu sisi, hingga kehilangan kesadaran.

“Jika ada tanda-tanda tersebut, segera ke rumah sakit. Di RSUD Ulin, sudah ada tenaga ahli dan fasilitas untuk menangani stroke akut. Semakin cepat ditangani, semakin tinggi peluang pasien pulih tanpa cacat permanen, bahkan bisa terselamatkan dari kematian,” tegasnya.

dr. Kurniawan juga melaporkan hasil dari tindakan coiling perdana yang dilakukan sehari sebelumnya bersama tim RSUD Ulin. Pasien dengan aneurisma otak berhasil ditangani dengan sukses, dan pembuluh darah yang berisiko pecah telah ditutup dengan aman.

“Tindakan berjalan lancar. Aneurismanya berhasil kita tutup. Ini sangat penting untuk mencegah risiko pecahnya pembuluh darah di kemudian hari,” katanya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).