Connect with us

DPRD Provinsi Kalsel

Pancasila Wujudkan Kerukunan Beragama

Published

on

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Karlie Hanafi Kalianda menyatakan, Pancasila mewujudkan kerukunan hidup beragama seperti di provinsnya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dari beberapa agama tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut menyatakan itu saat sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila atau dulu dengan sebutan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jumat (7/6/2024).

Ia menegaskan, sila pertama Pancasila berbunyi ““Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki makna, bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai ajaran agamanya. “Hal tersebut sehingga mewujudkan kerukunan hidup beragama yang penuh dengan toleransi,” tegas Karlie.

Menurut dia, dengan berpedoman pada Pancasila bisa mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antarsesama manusia Indonesia, antarbangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila tersebut berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Batola.

Di hadapan Kepada Disbunak Batola H Sumartono beserta jajaran itu, Karlie yang beberapa kali menjadi anggota DPRD Kalsel menjelaskan, bahwa negara Indonesia berdiri  atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Landasan tersebut dengan konsekuensi negara menjamin warga negara dan penduduknya memeluk dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam: Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Karlie.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli DPRD Kalsel H. Puar Junaidi selaku narasumber antara lain mengatakan, bahwa di negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, anti agama.

Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa hendaknya kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan atau menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

“Hal tersebut, seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama, atau orang memeluk agama dalam suasana yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu dalam masyarakat ber Pancasila dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama, ” jelas Puar.

Pada kesempatan tersebut ,Puar juga menyinggung definisi dari toleransi dalam beragama, yang menurut dia, sikap  menerima dengan sepenuh hati akan keberadaan setiap warga bangsa Indonesia dengan seluruh perbedaan latar belakang agama,suku bangsa dan budaya.

 

Ia menegaskan, toleransi sendiri adalah suatu kebiasaan; bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang menerima keberagaman dengan penuh ketulusan. “Sekali lagi hidup bertoleransi itu sangat penting diterapkan di kehidupan kita apalagi di negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas mantan anggota DPRD Kalsel beberapa kali tersebut.

Ia mencontohkan toleransi di lingkungan rumah serta beragama di masyarakat. “Sebagai makhluk sosial, tentu kita harus menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara Indonesia yang dikenal memiliki penduduk yang beragam suku, ras, budaya, dan agamanya,” demikian Puar Junaidi.

Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila oleh anggota DPRD Kalsel Karlie Hanafi Kalianda diikuti peserta penuh perhatian menyimak dengan sangat serius materi demi materi yang disampaikan. Sekretaris Disbunak Batola Supian Suri mengatakan, pihaknya sangat beruntung mendapat pencerahan kembali tentang ajaran Pancasila yang beberapa waktu belakangan ini memudar.

“Kami diingatkan kembali tentang ajaran Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memuat nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Supian Suri ketika diminta kesan dan pesannya tentang sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut. (adv/kb).

 

 

Banjarmasin

DPRD Kalsel Apresiasi Kehadiran Rumah Sakit AMC

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) H Supian HK mengapresiasi kehadiran Rumah Sakit Amanah Medical Center (RS AMC) di provinsinya. “Alhamdulillah hadir rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan canggih. Kita apresiasi,” ujar Supian HK di sela-sela usai peresmian RS AMC tersebut, Sabtu (10/5/2025).

Ketua DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan bangga provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota memiliki rumah sakit terbilang lengkap dengan peralatan medis menggunakan teknologi terbaru serta terbaik saat ini.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, kehadiran RS AMC akan sangat memudahkan warga provinsinya nanti untuk berobat atau urusan kesehatan.

“Dengan kehadiran RS AMC warga kita yang mau berobat atau urusan kesehatan tidak perlu lagi jauh-jauh seperti ke Jakarta, bahkan keluar negeri, untuk mendapatkan fasilitas yang serupa, seperti yang sediakan RS AMC,” ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.

Wakil rakyat yang sudah berusia 68 tahun itu menambahkan, dengan kehadiran RS AMC, bahwa dirinya pun kemungkinan “medical cek up” (ceh lengkap kesehatan) di rumah sakit tersebut.

“Kami bangga dengan hadirnya RS AMC sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk berobat misalnya ke Jakarta atau keluar negeri. Disini fasilitasnya lengkap segala-galanya, sayapun kemungkinan akan medical cek up disini nanti,” demikian Supian HK.

Peresmian RS AMC yang berlokasi di Jalan Haryono MT atau Kerakbaru Ilir Banjarmasin itu dengan pemotongan untaian bunga oleh “owner” rumah sakit tersebut Imam Abror bersama Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

Supian HK Apresiasi Tema Harjad ke-73 HSU

Published

on

AMUNTAI, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK mengapresiasi tema peringatan ke-74 Hari Jadi atau Harjad Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2025. Tema Harjad ke-73 HSU “Bangkit Bersama, Berbakti Gasan Banua” (Bangkit Bersama, Berbakti Untuk Banua atau daerah) yang puncak peringatannya di Amuntai, Rabu (7/5/2025).

Menurut Supian HK yang juga politikus senior Partai Golkar Kalsel, peringatan Harjad HSU kali ini menjadi refleksi semangat kebersamaan dalam membangun daerah yang lebih kuat dan sejahtera.

“Apalagi dengan melihat temanya sejalan dengan semangat legislatif dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Banua,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V/HSU. Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.

Supian HK menambahkan, bahwa tema Harjad ke-73 HSU sangat relevan dengan semangat kebersamaan di DPRD yang terus berupaya mengawal pembangunan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia berpendapat, di tengah tantangan global, kebangkitan daerah menjadi agenda penting yang harus dikerjakan secara gotong royong, antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat.

Peringatan hari jadi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas daerah, melalui berbagai pertunjukan seni budaya dan partisipasi masyarakat yang menunjukkan kekayaan tradisi HSU, demikian Supian HK.

Sementara Bupati HSU H. Sahrujani dalam sambutannya turut menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk dari DPRD Kalsel yang selama ini berperan aktif mendukung program-program pembangunan di daerah

“Kehadiran DPRD Kalsel dalam kegiatan ini juga menegaskan peran strategis lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kemajuan Banua yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU tersebut.

Kehadiran Ketua DPRD Kalsel pada puncak peringatan Harjad HSU tersebut bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) provinsi setempat, Hj Farida Supian HK.

Selain Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakil Gubernur H Hasnuryadi Sulaiman, dalam puncak peringatan Harjad HSU itu juga para wakil rakyat asal dapil V masing-masing Dewi Raisha Aprilia, Aulia Azizah, Nor Fajri, Firman Yusi dan Umar Sadik. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

Fraksi PKS Dukung RPJMD Kalsel 2025-2029

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD provinsi setempat Tahun 2025-2029.

“Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya RPJMD Kalsel 2025-2029 yang merupakan langkah-langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” ujar Sekretaris Fraksi PKS, Firman Yusi Selasa (6/5/2025).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2025 yaitu H Muhidin dan H Hasnuryadi Sulaiman.

Firman Yusi menyatakan dukungan fraksinya tersebut sesudah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kalsel 2025-2029 di Auditorium Gedung KH Idham Chalid Komplek Kantor Gubernur provinsi setempat di Banjarbaru, 5 Mei lalu.

“Bermodal enam kursi di DPRD Kalsel, PKS salah satu partai pengusung pasangan H. Muhidin – Hasnur dalam Pilkada 2024, karenanya kami harus bertanggung jawab kepada publik, memastikan bahwa visi dan misi pasangan tersebut dapat diwujudkan di akhir masa jabatan, mengawalinya tentu melalui pengesahan RPJMD 2025-2029,” ujar Firman.

Menurut Anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut, RPJMD itu sendiri dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. “Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik pembangunan daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa dokumen tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sudah harus tersusun selambatnya enam bulan terhitung sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Kami melihat bahwa rancangan RPJMD Kalsel 2025-2029 telah mengakomodir aspirasi masyarakat dan memiliki fokus yang jelas pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur yang merata serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Firman.

Oleh sebab itu, menurut dia, Fraksi PKS siap mengawal agar setiap rencana program selama kepemimpinan Gubernur Muhidin dan Wagub Hasnur dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya hingga masyarakat Kalsel dapat merasakan manfaat dari setiap program itu.

“Hal tersebut tentu akan dapat diwujudkan dengan komitmen dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.

Fraksi PKS berharap RPJMD itu nanti sejak penetapan akan menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta membawa Kalsel menuju masa depan yang lebih baik, demikian Firman Yusi. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

DPRD Kalsel Dukung Musrenbang RPJMD 2025-2029

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan, baik secara pribadi maupun kelembagaan mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang – RPJMD) provinsi setempat Tahun 2025-2029.

Supian HK menyatakan dukungan tersebut, usai menghadiri Musrenbang – RPJMD Kalsel 2025-2029 di Auditorium Gedung H Idham Chalid – Komplek Kantor Gubernur & Sekretariat Dewan Provinsi (Setdaprov), Senin siang (5/5/2025).

Menurut dia, Musrenbang pada intinya untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional.

“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama-sama,” pintanya.

Ketua DPRD Kalsel juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan usul dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.

“Kita di tahun jamak, siap aja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” tegas Supian HK .

Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsinya

“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam Musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati/Wali Kota agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari Kemendagri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya .

Pada kesempatan itu dia mengimbau seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat.

Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” ucap Alpya.

Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman diikuti Forkopimda Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota se Kalsel

Hadir pula Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Direktur Regional II Kementerian Ppn/Bappenas Mohammad Roudo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto selaku narasumber.

Sedangkan via zoom, dikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto Raharjo, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Yohan dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata Rayendi Nur Salam. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

KPID Kalsel Diharapkan Miliki Integritas dan Komitmen Kuat

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Rais Ruhayat mengharapkan, komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi setempat yang terpilih nanti benar-benar memiliki kompetensi, integritas dan komitmen kuat.

Harapan Itu ketika penyerahan bekas hasil uji kompetensi calon anggota KPID Kalsel 2024-2027 dari Tim Seleksi (Timsel) kepada Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi media massa di Banjarbaru Senin siang, (5/5/2025).

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas upaya maksimal Timsel. Seluruh proses ini menjadi landasan penting bagi kami untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya secara profesional, transparan, dan objektif,” ujar H. Rais Ruhayat.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya atau Komisi I DPRD Kalsel siap melaksanakan tahapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon komisioner KPID provinsi setempat setelah masa uji publik selama 10 hari terhitung 5 hingga 16 Mei 2025.

“Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penyiaran di daerah, kami ingin memastikan bahwa para calon yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang kuat,” demikian Rais Ruhayat.

Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka guna menghasilkan komisioner KPID yang mampu menjaga kualitas penyiaran dan menjunjung keberimbangan informasi di Banua.

Sementara itu, Ketua Timsel, Muhammad Amin menyampaikan, bahwa penyerahan berkas tersebut menandai berakhirnya seluruh tahapan uji kompetensi yang menjadi tugas Timsel. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lanjutan apabila Komisi I DPRD Kalsel membutuhkan.

“Kami tetap terbuka untuk berkoordinasi, khususnya apabila diperlukan data administrasi maupun informasi teknis dari proses seleksi,” ucap Amin. Komisi I DPRD Provinsi Kalsel berkomitmen untuk menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka demi menghasilkan komisioner KPID yang mampu menjaga kualitas penyiaran dan menjunjung keberimbangan informasi di Banua.

Penyerahan berkas peserta uji kompetensi calon Komisioner KPID tersebut berlangsung di ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel di Banjarbaru. Senin (5/5/25) siang. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

DPRD Minta Dishub Kalsel Tertibkan ODOL

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menertibkan kendaraan melebihi beban muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Kartoyo SM mengatakan hal itu saat Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (30/4/2025). “Kami meminta Dishub Kalsel menertibkan ODOL,” ujar Kartoyo.

Sesuai rekomendasi DPRD Kalsel, Kartoyo menjelaskan ODOL merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak atau banyak masalah antara lain kerusakan jalan serta risiko kecelakaan. Untuk itu, upaya penertiban ODOL tersebut, Kartoyo menyebutkan Dishub Kalsel bisa bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kepolisian serta Balai Jalan Besar dan pihak lainnya.

Selain itu, Dishub Kalsel juga harus mengoptimalkan peran serta fungsi jembatan timbang sebagai penimbangan muatan dan media edukasi bagi pengemudi angkutan agar tidak melanggar hukum. “Kemudian daripada itu, menindak tegas setiap bentuk pelanggaran lalulintas terutama berkaitan dengan ODOL,” tutur Kartoyo.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman menilai rekomendasi tersebut merupakan hal positif sebagai upaya bersama untuk perbaikan. “Rekomendasi DPRD Kalsel terhadap LKPj 2024 akan kami tindaklanjuti guna kemaslahatan kita bersama,” ujar Hasnuryadi.

Lebih lanjut,.Hasnuryadi meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov Kalsel agar memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing. “Kita harapkan Kalsel ke depan lebih baik lagi. Oleh karenanya pula perlu kerja sama dan sinergi dengan pihak terkait,” ucap Hasnuryadi. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

40 Perda Kalsel Tanpa Pergub

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Syaripuddin mengungkapkan sebanyak 40 peraturan daerah (Perda) tanpa diikuti regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut aturan pelaksanaan. Hal itu diungkapkan Syaripuddin saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua H Supian HK, Rabu (30/4/2025).

“Sejak 2012 hingga 2024 tercatat ada 40 Perda tanpa Pergub,” ungkap Syaripuddin. Syaripuddin menyampaikan interupsi untuk menyampaikan hal itu saat rapat paripurna karena alasan ada Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman.

Syaripuddin berharap Gubernur Kalsel Muhidin membuat Pergub untuk Perda yang masih berlaku tersebut. “Pergub itu penting sebagai tindak lanjut atau peraturan pelaksanaan Perda tersebut,” lanjut Syaripuddin. Ia menambahkan sejumlah Perda Kalsel yang tidak ada Pergub itu terdiri dari 18 aturan dari eksekutif dan 22 aturan berasal dari inisiatif legislatif.

Pada kesempatan itu pula, Syaripuddin mengangkat masalah Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kalsel yang dianggap kurang untuk mendukung program perguruan tinggi, seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmssin yang kini mendapat akreditasi unggul.

“Bagaimana kalau perusahaan yang memberikan CSR diberdayakan untuk perguruan tinggi agar bisa lebih maju serta berkembang lagi,” ucap Syaripuddin.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK pun meminta Wagub Kalsel Hasnuryadi menanggapi interupsi anggota Komisi I tersebut. Menanggapi interupsi itu, Wagub Kalsel Hasnuryadi mengapresiasi masukan yang disampaikan Syaripuddin dan segera memberi informasi kepada Gubernur Kalsel H Muhidin agar ditindaklanjuti.

Hasnuryadi mengungkapkan perlu membentuk forum yang mendiskusikan soal program CSR perusahaan di Kalsel. “Mungkin juga CSR tersebut untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di Banua,” tutur Hasnuryadi. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

DPRD Kalsel Siap Berkolaborasi Majukan Kota Banjarbaru

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan siap berkolaborasi untuk kemajuan Kota Banjarbaru. “Sebagai Ibukota Kalsel, kita harus bersama sama membangun Kota Banjarbaru. Kami sebagai wakil rakyat, siap berkolaborasi untuk kemajuan Kota Banjarbaru.,” tegas Supian HK usai menghadiri peringatan Hari Jadi (Harjad) Kota tersebut, Sabtu (26/4/2025).

Menurut dia, Banjarbaru memiliki peran strategis sebagai penyangga ibukota Prov Kalsel, untuk itu dalam momentum peringatan Ke-26 Harjad Kota Banjarbaru dia mengajak seluruh warga untuk turut serta dalam membangun Kota Banjarbaru. Politikus senior Partai Golkar tersebut juga berpesan agar masyarakat Banjarbaru terus menjaga kondusifitas karena baru melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 19 April 2025.

“Untuk warga Banjarbaru, mari sama-sama kita mengawal proses demokrasi sampai dilantiknya kepala daerah terpilih dengan aman, tertib dan damai. Siapapun yang terpilih nantinya, semoga kondusifitas tetap terjaga.” demikian Supian HK. Sementara itu, Pj Wali Kota Banjarbaru H. Subhan Nor Yaumil dalam sambutannya mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2024 tumbuh sebesar 6,71 persen.

“Pertumbuhan tersebut merupakan angka tertinggi di Kabupaten/Kota se-Kalsel dan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,79 Persen,” ujarnya. Menurut dia. hasil semua itu bukan semata hasil kerja pemerintah, tapi buah dari sinergi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat Banjarbaru.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru terus berkolaborasi guna Banjarbaru yang semakin maju, sejahtera, dan membanggakan. Kehadiran Ketua DPRD Kalsel pada peringatan ke-26 Kota Banjarbaru tersebut bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) provinsi setempat, Hj Farida Supian HK.

Turut berhadir pada peringatan ke-26 Harjad Kota Banjarbaru yang berlangsung di Lapangan Murjani itu Anggota DPRD Kalsel dari daerah pemilihan (dapil) VII masing-masing H. Agus Mulia Husin, H. Rahimullah, dan Dirham Zain. Serta dalam kesempatan tersebut juga berhadir Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.

Peringatan ke-26 Harjad Kota Banjarbaru yang juga hadir Gubernur Kalsel H Muhidin itu mengusung tema: “Banjabaru Bahimat, Bakuat, Barakat” yang pengertiannya bekerja keras, kuat dan bersama-sama. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Banjarmasin

DPRD Minta Dekranasda Kalsel Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK meminta Dewan Kerajinan Rakyat Nasional Daerah (Dekranasda) provinsi setempat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita mengharapkan Dekranasda dapat berperan aktif dalam mengembangkan seni kerajinan di Kalsel serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat,” ujar Supian HK, Jumat (25/4/2025).

Menurut Supian, Kalsel memiliki banyak seni kerajinan yang berpotensi besar untuk dikenal pada tingkat nasional, bahkan internasional. “Semoga kehadiran Dekranasda dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Supian.

Ia menambahkan, Dekranasda memiliki peran penting yang strategis untuk menyukseskan program pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembinaan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan fokus pembuatan kerajinan dan cipta karya.

“Selamat kepada ketua dan anggota yang baru saja dilantik, tugas dan fungsi Dekranasda adalah menjadi mitra strategis pemerintah untuk membina dan mengembangkan seni kerajinan yang ada di Kalsel,” demikian Supian.

Bersamaan Ketua Dekranasda Kalsel Hj Fathul Jannah (istri H Muhidin/Gubernur Kalsel) juga pelantikan Pengurus Dekranasda provinsi setempat di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Pada pengukuhan Ketua Dekranasda dan pelantikan pengurus, Ketua DPRD Kalsel hadir bersama Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) provinsi setempat, Hj Farida Supian HK. (adv/kb).

 

 

Continue Reading

Populer