MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXVII tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 mulai dimatangkan. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi antara LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan dan LPTQ Kabupaten Barito Kuala di Aula Mufakat, Rabu (8/4/2026).

Ketua Umum LPTQ Barito Kuala yang juga Sekretaris Daerah, H. Zulkipli Yadi Noor, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan pelaksanaan MTQ meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan situasi global yang dinamis.

Menurutnya, kegiatan MTQ tidak hanya sekadar ajang perlombaan, tetapi juga bagian penting dalam memperkuat syiar Islam dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi daerah yang dirangkum dalam slogan SATU, yakni Sejahtera, Agamis, Terpadu, dan Unggul.

Ia juga mengingatkan bahwa Barito Kuala sudah cukup lama tidak menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi, yakni sekitar 16 tahun.

Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan serta arahan dari LPTQ Provinsi agar pelaksanaan tahun ini berjalan optimal, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun capaian prestasi.

“Target kami bukan hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu mencetak prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, LPTQ Barito Kuala secara resmi menerima Surat Keputusan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Selatan terkait penetapan lokasi MTQ.

Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua LPTQ Provinsi Kalsel, H. Fahrurazi. Selain itu, juga disampaikan usulan jadwal pelaksanaan yang direncanakan berlangsung pada 16 hingga 26 Juni 2026.

H. Fahrurazi menjelaskan bahwa penunjukan Barito Kuala, khususnya Marabahan, sebagai tuan rumah telah melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah pemilihan lokasi yang dekat dengan pemukiman warga agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan kegiatan.

Ia menambahkan, MTQ memiliki peran strategis dalam membumikan Al-Qur’an, tidak hanya melalui perlombaan, tetapi juga dalam mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Melalui MTQ ini, kita berharap lahir generasi qari dan qariah yang mampu bersaing hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” tutupnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mulai mempercepat penerapan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Barito Kuala di Aula Mufakat, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Herman Susilo. Dalam arahannya, ia menilai sistem manajemen talenta berbasis aplikasi menjadi langkah penting untuk menciptakan penilaian kinerja ASN yang lebih objektif dan terukur.

Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pengisian jabatan, tetapi juga sebagai sarana membangun lingkungan kerja yang profesional, sehat, dan produktif.

“Manajemen talenta harus mampu menjadi dasar dalam melihat prestasi, kompetensi, dan potensi pegawai secara tepat,” ujar Herman Susilo.

Ia menegaskan, penerapan manajemen talenta memiliki sejumlah manfaat strategis, mulai dari menciptakan penilaian yang adil, mendorong ASN bekerja lebih optimal, hingga menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

Selain itu, penerapan sistem tersebut juga diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan profesional.

Herman Susilo berharap pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara dapat mempercepat pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Barito Kuala sehingga selaras dengan kebijakan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Barito Kuala, H. Samson, perwakilan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara, Kabag Hukum Setda, serta Tim Percepatan Manajemen Talenta. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan visi “Kalsel Bekerja” sebagai acuan pembangunan daerah dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).

Musrenbang tersebut dihadiri kepala daerah serta kepala Bappeda kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Forum strategis ini juga diikuti kepala organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan se-Kalimantan Selatan dalam rangka merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.

Gubernur Muhidin menegaskan, visi “Kalsel Bekerja” berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” tegas Muhidin.

Ia juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10 atau berada di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,16 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 3,73 persen.

“Artinya arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ujarnya.

Muhidin juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda nasional tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.

Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, melalui normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan di kawasan rawan banjir,” jelasnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Kalsel juga mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Menurutnya, Musrenbang menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat. Kalimantan Selatan sudah menunjukkan progres yang baik, tinggal menjaga konsistensi ke depan,” ujarnya.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T., menambahkan bahwa Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar dengan pendekatan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi guna mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola, Aris Saputera, bertindak sebagai Pembina Apel di halaman Kantor Bupati Barito Kuala pada Senin (6/4/2026).

Dalam amanatnya, Aris Saputera menyampaikan apresiasi atas kinerja para pegawai dan memaparkan beberapa agenda strategis terkait pelayanan publik serta kebijakan internal pemerintah daerah.

Terkait tugas pokok dan fungsi Diskominfo, Aris menyoroti kendala teknis pada aplikasi Smart Presensi yang kerap mengalami perlambatan (lelet) pada hari Senin dan Jumat akibat lonjakan trafik pengguna secara bersamaan.

“Saat ini tim Bidang E-Gov sedang melakukan pengembangan dan pembaruan sistem. Kedepannya, aplikasi SP tidak hanya tersedia bagi pengguna Android, tetapi juga akan segera hadir di platform iOS (iPhone) untuk memudahkan seluruh ASN,” ujar Aris.

Sebagai solusi sementara, ia menyarankan ASN untuk mencoba menggunakan operator seluler alternatif guna menjaga kestabilan koneksi saat melakukan absensi.

Diskominfo juga telah menyelesaikan penguatan infrastruktur jaringan di akhir Maret lalu dengan memasang hampir 150 titik Access Point di berbagai SKPD, rumah jabatan, dan fasilitas umum.

Kedepannya, sistem Wi-Fi akan disederhanakan menjadi dua identitas (SSID) utama yakni “Pemkab Batola” Jaringan publik yang terkoneksi otomatis di seluruh area perkantoran tanpa perlu memasukkan kata sandi berulang kali dan “Kominfo_[Nama SKPD]” Jaringan khusus untuk menunjang produktivitas ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Aris juga sampaikan bahwa Pemkab Batola juga akan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebesar 50% bagi staf (kecuali pejabat eselon II dan III).

Beberapa poin penting terkait kebijakan ini:
• Absensi Ketat: ASN wajib melakukan absensi melalui aplikasi SP dengan titik koordinat rumah masing-masing.
• Standby: ASN dilarang berada di pusat perbelanjaan atau tempat wisata selama jam kerja dan wajib sigap saat dihubungi pimpinan.
• Pengecualian: Kebijakan WFH tidak berlaku bagi SKPD pelayanan publik seperti BPBD, Dukcapil, Dinas Kesehatan, DLH, Pendidikan, dan PTSP.

Menutup amanatnya, Aris mengingatkan implementasi Peraturan Menteri Kominfo mengenai perlindungan anak di ranah digital. Mulai 28 Maret lalu, pemerintah pusat telah memulai proses pembatasan akses terhadap beberapa platform media sosial dan game (seperti YouTube, TikTok, hingga Roblox) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

“Kami meminta bantuan para orang tua, khususnya ASN, untuk lebih ketat mengawasi penggunaan gawai pada anak. Mari kita manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan aman bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi memulai tahapan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Tahun 2026. Acara pembukaan yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Selidah Marabahan pada Senin (6/4/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Kuala, Moch Aziz, S.Sos, selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada DPA Kesbangpol 2026, Perpres No. 51 Tahun 2022, serta Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022.

“Seleksi ini bukan sekadar baris-berbaris, melainkan upaya membentuk generasi muda yang disiplin, tangguh, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta kecintaan yang mendalam terhadap tanah air,” ujar Moch Aziz.

Seleksi tahun ini diikuti oleh 164 peserta yang terdiri dari 73 Putra dan 91 Putri. Para peserta merupakan siswa-siswi terbaik dari jenjang SLTA sederajat (SMA, SMK, MA, dan Pondok Pesantren) di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 6 hingga 10 April 2026, bertempat di Aula Selidah dan Lapangan 5 Desember Marabahan.

Untuk menjaga objektivitas, tim penilai melibatkan berbagai unsur profesional, antara lain:
1. Administrasi & Hukum: Badan Kesbangpol & Bagian Hukum Setda.
2. Kesamaptaan & PBB: KODIM 1005 Barito Kuala & POLRES Barito Kuala.
3. Kesehatan: Tim Dokter dan Perawat.
4. Kepribadian & Bakat: Psikolog dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara resmi membuka kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa bangga atas antusiasme para pelajar yang ikut serta.

“Kalian adalah sumber daya manusia potensial. Persiapkan fisik dan mental kalian dengan baik. Saya yakin kalian mampu melewati tahapan ini dengan hasil yang memuaskan untuk membawa nama baik Barito Kuala di tingkat provinsi maupun nasional,” pesan H. Bahrul Ilmi.

Beliau juga menitipkan pesan khusus kepada tim seleksi agar bekerja secara profesional dan ketat sesuai aturan yang berlaku demi mendapatkan bibit unggul yang berkualitas.

Menutup sambutannya, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesbangpol, para Kepala Sekolah, guru pembimbing, serta orang tua yang telah memberikan izin bagi anak-anaknya untuk berproses menjadi calon pemimpin bangsa.

Dengan dimulainya seleksi ini, diharapkan para peserta dapat menjadikan momen ini sebagai pengalaman berharga dalam memantapkan jati diri sebagai putra-putri terbaik daerah di masa depan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Barito Kuala dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi serta melakukan sharing informasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Barito Kuala, termasuk membahas tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkades secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Mujiburrahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menyukseskan Pilkades.

Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya, Pilkades memiliki kesamaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu), baik dari sisi tahapan, pelaksanaan, maupun mekanisme penanganan permasalahan.

“Melalui kunjungan ini, kami melakukan sharing terkait Pilkades, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi gugatan dalam proses pemilihan kepala desa nantinya,” ujarnya.

Selain itu, panitia Pilkades tingkat Kabupaten Barito Kuala juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pilkades, akan dibentuk panitia pengawas di tingkat kecamatan, dengan camat di lingkup Kabupaten Barito Kuala sebagai pengarah dalam pengawasan jalannya proses pemilihan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala, Rusdiansyah, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPMD dalam membangun komunikasi dan koordinasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas PMD beserta jajaran yang telah berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Barito Kuala dalam rangka silaturahmi dan diskusi terkait pelaksanaan Pilkades di 25 desa,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa KPU siap memberikan dukungan dan masukan konstruktif berdasarkan hasil sharing yang telah dilakukan, khususnya terkait tahapan kegiatan dan penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkades.

“Mudah-mudahan masukan yang kami berikan dapat menyempurnakan landasan hukum, terutama Peraturan Bupati Barito Kuala, demi kelancaran seluruh tahapan Pilkades, termasuk dalam menghadapi kemungkinan adanya gugatan hukum pada tahap akhir,” tambahnya.

Rusdiansyah juga berharap agar pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan dengan aman, damai, sukses, dan lancar.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Syaifi, turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPMD beserta jajaran.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dalam rangka persiapan menuju Pilkades Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Bawaslu terbuka untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi terkait tahapan Pilkades,” tuturnya.

Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilkades ke depan dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan integritas.

“Kami berharap Pilkades Tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala dapat terlaksana secara jujur, adil, dan bermartabat sesuai dengan harapan bersama,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawas, sehingga pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala, Zulkipli Yadi Noor, memimpin Rapat Koordinasi Pengurus LPTQ Kabupaten Barito Kuala bersama Panitia Bidang Musabaqah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Selidah, Marabahan, pada Jumat (3/4/2026).

Dalam arahannya, Zulkipli Yadi Noor menekankan komitmen Kabupaten Barito Kuala untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), meskipun menghadapi keterbatasan, khususnya terkait fasilitas penginapan bagi kafilah.

Ia menyampaikan bahwa panitia tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. Informasi dari Pengurus LPTQ, Abdurahman, menyebutkan bahwa solusi penginapan telah disiapkan melalui rumah-rumah warga di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, beberapa kabupaten lain dimungkinkan juga memilih alternatif penginapan di Banjarmasin.

“Panitia tidak membatasi pilihan tersebut, karena masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam memberikan fasilitas terbaik bagi kafilahnya, guna menjaga kenyamanan dan konsentrasi selama mengikuti perlombaan,” ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Ketua Umum LPTQ berpesan kepada seluruh panitia untuk terus menjaga koordinasi dan memperkuat kolaborasi dalam setiap tahapan persiapan.

“Tidak ada pencapaian besar tanpa koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.

Pelaksanaan MTQ Nasional XXXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 direncanakan akan berlangsung pada 18 hingga 26 Juni 2026, dengan Kabupaten Barito Kuala sebagai tuan rumah. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) bergerak cepat merespons kebijakan nasional terkait fleksibilitas kerja aparatur negara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, memimpin rapat koordinasi terbatas bersama para Asisten, Inspektur, serta jajaran Kepala SKPD terkait di Ruang Rapat Sekda, Kamis (2/4/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN, yang menginstruksikan penerapan skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) mulai 1 April 2026.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan menerapkan pembagian kerja yang seimbang demi menjaga produktivitas.

“Keputusan rapat menetapkan komposisi 50:50, yakni 50 persen pegawai bekerja di kantor (WFO) dan 50 persen bekerja dari rumah (WFH). Meski bekerja dari rumah, ASN wajib mengisi daftar hadir elektronik, mengisi E-Kinerja, dan melaporkan aktivitas kerja secara berkala,” tegas Sekda.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Batola juga mengambil langkah efisiensi ekstrem dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, baik untuk perjalanan dalam maupun luar daerah. Bahkan, akan diterbitkan edaran khusus yang mendorong ASN menggunakan sepeda motor atau sepeda guna mengurangi penggunaan mobil dinas.

Guna memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu, pemerintah menetapkan sejumlah jabatan dan unit layanan strategis tidak diberlakukan WFH. Sektor-sektor ini wajib tetap menjalankan tugas di kantor atau lapangan (100% WFO), antara lain:
• Pejabat Struktural: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas), Camat, Lurah, dan Kepala Desa.
• Keamanan & Kedaruratan: BPBD dan Satpol PP.
• Layanan Kebersihan: Dinas Lingkungan Hidup (khusus bagian pengelolaan sampah).
• Layanan Publik & Perizinan: Disdukcapil, DPMPTSP, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
• Kesehatan & Pendidikan: Rumah Sakit, Unit Pelayanan Kesehatan, serta Unit Layanan Pendidikan.
• Pendapatan & Keuangan: Unit Layanan Pendapatan (BP2RD dan BPKAD).

Kebijakan WFH yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini bukan sekadar relaksasi, melainkan bagian dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pola kerja ini, diharapkan seluruh ASN semakin terbiasa dengan digitalisasi layanan publik, sehingga birokrasi menjadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien.

Setiap Kepala SKPD kini diminta segera menyusun daftar pembagian tugas (shift) antara pegawai yang menjalankan WFO dan WFH untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Setara. Kegiatan berlangsung di Aula Bahalap, pada Kamis (2/4/2026).

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Kuala ini merupakan langkah krusial dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen, serta memberikan kepastian operasional bagi Klinik Utama Setara ke depannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, memberikan penekanan pentingnya kesepakatan mengenai status kelembagaan ini. Menurutnya, proses ini telah melalui perjalanan panjang hingga koordinasi ke tingkat kementerian di Jakarta demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Apapun bentuk lembaganya, tujuan utamanya adalah agar klinik ini bisa maksimal memberikan pelayanan di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan,” ujar Sekda

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Netty Hartati, SKM., MPH, memaparkan materi terkait transformasi Klinik Utama Setara menjadi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan penataan aspek kelembagaan perangkat daerah.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam finalisasi ini antara lain, pertama Status Fasilitas Kesehatan yakni meskipun secara kelembagaan berbentuk UPTD Balai, fungsi pelayanannya tetap beroperasi sebagai Klinik Utama sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Kedua, kerja sama BPJS meliputi Perubahan nomenklatur menjadi UPTD Balai secara redaksional aman dan tidak menghambat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, selama izin operasional klinik dan syarat karedensial tetap terpenuhi.

Ketiga, Persyaratan Tenaga Medis, setiap tenaga medis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku.
Terakhir, Tata Kelola Keuangan yakni Pembentukan UPTD ini juga menjadi syarat awal untuk mendorong penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di masa depan agar pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pelayanan ini lebih fleksibel.

FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait untuk sinkronisasi regulasi, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi Setda Batola, Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan beserta jajaran, Direktur Klinik Utama Setara beserta jajaran. (adv/kb).