BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Desy Oktavia Sari, menegaskan bahwa semangat dan pengabdian relawan pemadam kebakaran (damkar) merupakan cermin hidup dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Sosrev) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Selasa (16/9/2025).

Menurut politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, kehadiran relawan damkar dalam kegiatan kebangsaan bukanlah pilihan kebetulan. “Mereka adalah pejuang sosial yang setiap hari mengabdikan diri tanpa pamrih. Semangat itu adalah perwujudan nyata dari gotong royong, salah satu nilai inti Pancasila,” tegas Desy.

Legislator asal daerah pemilihan Kalsel IV (Kabupaten Tapin, HSS, dan Hulu Sungai Tengah) ini menegaskan, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. “Relawan damkar sangat tepat menjadi peserta Sosrev karena kiprahnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka adalah teladan nyata dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya.

Desy menaruh harapan besar agar Sosrev mampu memperkuat peran relawan, tidak hanya sebagai penjaga keselamatan warga, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam menanamkan persatuan, kepedulian, serta rasa kebangsaan. “Relawan bisa menjadi cahaya yang menyalakan api semangat Pancasila di tengah masyarakat,” katanya penuh optimisme.

Ia menambahkan, keberlanjutan kegiatan serupa sangat penting untuk mengakar kuat di tengah relawan, karena mereka memiliki daya tularkan nilai toleransi, solidaritas, dan gotong royong ke lingkungan masing-masing.

“Melalui Sosrev, DPRD Kalsel berkomitmen membumikan Pancasila hingga ke akar rumput. Dengan melibatkan relawan damkar, nilai-nilai itu tidak berhenti hanya dalam wacana, melainkan menjelma dalam tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi musibah maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,” pungkas Desy. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Umat Muslim di Kalimantan Selatan (Kalsel) diingatkan untuk tidak sekadar mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi benar-benar mengamalkan dan menghidupkan sunnah Baginda dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Keagamaan, Ustadz Haji Ahmad Maulani, saat memberikan tausiyah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Gedung DPRD Kalsel, Senin (15/9/2025).

“Jangan hanya bangga menyandang gelar umat Nabi Muhammad SAW, tetapi meninggalkan ajaran dan teladan beliau. Hidupkan sunnah Baginda dalam setiap langkah dan keputusan kita,” tegas Maulani dengan nada penuh semangat.

Dalam ceramahnya, Maulani menyingkap sejarah kelahiran, perjuangan, dan keteladanan Rasulullah SAW. Beliau menekankan bagaimana Nabi lebih mengutamakan umatnya dibanding dirinya sendiri. Saat para pemuka Quraisy menawarkan kekayaan, kedudukan, dan wanita agar menghentikan dakwah Islam, Rasulullah dengan tegas menolak.

“Walau sekiranya kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap melaksanakan perintah Allah.” Pungkasnya. Maulani juga mengingatkan betapa dalamnya cinta Rasulullah terhadap umatnya.

Menjelang wafat, Rasulullah masih mengucapkan “ummatku, ummatku” sebagai doa dan tanda kasih sayang yang tak terbatas bagi keselamatan umat Islam. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini menegaskan bahwa peringatan Maulid ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh jajaran Setwan.

“Membentuk sumber daya manusia yang religius menjadi fokus utama program Gubernur Kalsel H Muhidin dan Wakilnya H Hasnuryadi. Meneladani akhlak Rasulullah adalah bekal penting bagi kehidupan modern,” kata Jaini.

Peringatan Maulid yang mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah sebagai Bekal Kehidupan Modern” ini dihadiri jajaran pegawai Setwan, anggota Gatriwara, Dharma Wanita, hingga awak Press Room DPRD Kalsel, menghadirkan suasana khidmat yang sarat inspirasi. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menaruh perhatian serius terhadap arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. Hal itu tampak dalam rapat kerja bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel di Banjarmasin, Senin (15/9/2025), yang membahas program prioritas tahun anggaran 2026.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menegaskan forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

“Kami ingin mengetahui secara rinci prioritas program Dinas ESDM pada 2026, mengingat ini terkait langsung dengan pembahasan RAPBD 2026,” ujar politisi NasDem yang dikenal sebagai “Srikandi” parlemen Banua itu. Ia menekankan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan lebih terarah.

“Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya sekadar formalitas. Kami harus memastikan setiap rupiah anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar angka dalam dokumen APBD,” tegas Mustaqimah, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalsel II (Kabupaten Banjar).

Dalam rapat itu, Dinas ESDM Kalsel memaparkan sejumlah program strategis 2026, mulai dari penguatan pengawasan aktivitas pertambangan hingga mendorong percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Program berorientasi keberlanjutan juga masuk dalam prioritas, sebagai langkah menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kelestarian lingkungan.

Komisi III menyambut baik pemaparan tersebut, namun sekaligus memberi catatan kritis agar program tidak berhenti pada wacana, melainkan benar-benar terimplementasi. “Kami tidak ingin rencana besar hanya tinggal di atas kertas. Harus ada jaminan bahwa apa yang diputuskan hari ini, kelak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalsel,” ujar Mustaqimah.

Rapat berakhir dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara Komisi III dan Dinas ESDM, demi lahirnya program-program kerja yang efektif, berdaya guna, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Hasil pembahasan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan RAPBD Kalsel 2026. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan mengungkapkan fakta mengejutkan: temuan kerugian negara senilai Rp1,2 miliar di DPRD Kalsel sejak tahun 2004 hingga kini masih tercatat belum terselesaikan.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, Andriyanto, menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Percepatan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Ganti Kerugian Daerah di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Jumat (12/9/2025).

“Selama tidak ada tanda penyelesaian yang sah, meski sudah diklaim selesai, temuan tersebut akan terus tercatat dan muncul kembali pada laporan tahun anggaran berikut,” tegasnya. Pernyataan itu sontak memicu reaksi pimpinan dan anggota DPRD Kalsel. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini buru-buru memastikan bahwa berdasarkan pengecekan ke Bakauda dan Inspektorat, temuan 2004 sebenarnya sudah dibereskan.

“Kami pastikan sudah diselesaikan, hanya saja masalah administrasi yang perlu diperjelas,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menekankan pihaknya segera memanggil SKPD terkait agar tidak ada lagi temuan yang menggantung. “Kita harus pastikan semuanya clear, tidak ada lagi beban masa lalu yang membayangi DPRD,” tegasnya.

Beberapa anggota legislatif bahkan menyatakan keberatan jika warisan temuan 21 tahun lalu masih ditimpakan ke periode 2024–2029. H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (Golkar) dan H Muhammad Syarifuddin (PDI Perjuangan) kompak menegaskan bahwa kasus lama tidak boleh menjadi jerat bagi anggota dewan yang baru.

Temuan Rp1,2 miliar ini pun menjadi sorotan publik. Pertanyaannya: apakah ini sekadar persoalan administrasi, atau ada sesuatu yang lebih serius di baliknya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hasnuryadi Sulaiman atau Hasnur memaparkan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp9,41 triliun. Proyeksi itu disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBD Kalsel 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua H Supian HK, Kamis (11/9/2025).

Dalam paparannya, Hasnur menjelaskan struktur RAPBD Kalsel 2026 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp9,42 triliun dan Belanja Daerah Rp10,48 triliun, sehingga menimbulkan defisit sekitar Rp1,06 triliun. “Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah pada 2026 direncanakan dari penerimaan Rp1,15 triliun dengan pengeluaran Rp55 miliar,” ungkapnya.

Hasnur menegaskan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan melalui belanja daerah harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banua. “Belanja daerah tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi harus terwujud dalam pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain RAPBD, Wagub Hasnur juga memaparkan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT Bank Kalsel sebesar Rp400 miliar pada 2026. Langkah itu, menurutnya, bukan hanya untuk memperkuat struktur permodalan bank daerah, melainkan juga untuk menggerakkan perekonomian lokal.

“Dengan tambahan modal, Bank Kalsel bisa lebih agresif mendorong sektor mikro dan menengah, sekaligus menambah kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Hasnur. Rapat paripurna tersebut juga diwarnai dengan penyampaian dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Perdagangan yang diusulkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Selain itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dari Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, Pemprov Kalsel melalui eksekutif mengajukan tiga Raperda, meliputi, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Kalsel, serta RAPBD Kalsel TA 2026.

Proyeksi RAPBD 2026 ini akan menjadi bahan utama dalam pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif. Dengan tantangan defisit yang tidak kecil, arah kebijakan fiskal Kalsel tahun depan diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Alpiya Rahman menegaskan pentingnya kehadiran Sekolah Luar Biasa (SLB) di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Menurutnya, anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“SLB itu bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya bagi mereka yang normal, tetapi juga bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka pun berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” tegas Alpiya usai Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper), Senin (8/9/2025).

Dalam Sosper tersebut, Alpiya menyosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalsel yang berpenduduk hampir lima juta jiwa, tersebar di 13 kabupaten/kota. Legislator asal daerah pemilihan Kalsel VI (Kotabaru–Tanbu) itu menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan bagi ABK adalah wujud nyata keadilan sosial.

“Di Satui ini cukup banyak anak berkebutuhan khusus, jumlahnya lebih dari 300 orang. Tanpa SLB, mereka kesulitan mendapat pendidikan sesuai kebutuhan. Karena itu, keberadaan SLB sudah menjadi kebutuhan mendesak,” ujar mantan anggota DPRD Tanbu dari Partai Gerindra itu.

Alpiya juga memaparkan strategi yang bisa ditempuh, mulai dari penerapan pendidikan inklusif, penyediaan sarana prasarana memadai, pelatihan guru agar terampil mendampingi ABK, hingga pengembangan kurikulum fleksibel. Dukungan orang tua pun, katanya, menjadi faktor kunci.

“Orang tua harus dibekali kemampuan mendampingi anak-anak mereka. Kerja sama dengan lembaga terkait serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang ramah ABK juga sangat penting,” tegasnya. Ia menambahkan, masyarakat Satui telah lama menantikan hadirnya SLB sebagai wadah khusus untuk anak disabilitas.

“Kami berupaya keras agar SLB benar-benar bisa hadir di sini, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan yang layak dan setara,” ujarnya penuh harap. Dukungan masyarakat pun mengalir. Salah seorang anggota Relawan Peduli Kemanusiaan Satui (RPKS) mengaku bangga dengan adanya rencana tersebut.

“Kami sangat mendukung. Kehadiran SLB akan membantu anak-anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi mereka secara optimal, sekaligus meraih kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik,” katanya. Harapan besar kini tertuju pada pemerintah daerah dan pihak terkait, agar mimpi masyarakat Satui memiliki SLB segera menjadi kenyataan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) Firman Yusi kembali mengambil peran strategis dengan menyosialisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2025-2029. Kegiatan ini digelar pada Minggu, (7/9/2025), sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan daerah.

“Menyosialisasikan RPJMD 2025-2029 sangat penting, agar masyarakat Kalsel tidak hanya mengetahui, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan provinsi kita,” tegas Firman Yusi. Politisi yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini menyampaikan sosialisasi tersebut dalam rangkaian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah (Perda) atau Sosper, yang berlangsung sejak 5 hingga 7 September 2025.

Pada kesempatan ini, Firman Yusi hadir di Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, wilayah paling utara Kalsel yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Bersama Perhimpunan Guru Madrasah (PGM) dan Perkumpulan Guru Cendekia Cintea Anak Negeri (PGCN) Tabalong, sosialisasi berlangsung hangat dan interaktif.

Menurut wakil rakyat kelahiran “Kota Minyak” Tanjung, guru madrasah dan PGCN merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mewujudkan misi pertama RPJMD 2025-2029: membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. “PGM dan PGCN diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai misi ini.

Partisipasi mereka sangat menentukan keberhasilan pembangunan SDM unggul di Kalsel,” pungkas Firman Yusi. Dengan langkah ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk membumikan RPJMD dan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas kembali mengingatkan masyarakat tentang bahaya anemia. Bagi Suripno, penyakit yang kerap dianggap sepele ini bisa menjadi penghalang lahirnya generasi unggul di Banua.

“Warga masyarakat perlu tahu apa itu anemia, dampak, penyebab, sekaligus pencegahannya,” tegas Suripno saat menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah (Sosper) di Jalan Meratus, Banjarmasin, Kamis (4/9/2025). Pada kesempatan tersebut, legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin ini tetap mengaitkan materi sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan isu anemia.

Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memahami bahaya anemia, semakin kuat pula fondasi kesehatan generasi mendatang. “Kali ini audien berbeda, yaitu warga serta fungsionaris dan kader PKB Kecamatan Banjarmasin Barat. Sebelumnya kita menyasar Kecamatan Banjarmasin Tengah. Tujuannya jelas, agar semakin banyak masyarakat memahami,” ujar Suripno.

Ia menegaskan, tantangan kehidupan di masa depan akan semakin berat. Karena itu, masyarakat harus terbebas dari masalah kesehatan dasar, terutama anemia, yang bisa merusak konsentrasi, menurunkan daya pikir, hingga melemahkan produktivitas.

Dalam sosialisasi tersebut, Suripno kembali menghadirkan akademisi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Shella Nurrahmah, SKM, M.Biomed. Akademisi muda yang kini menempuh pendidikan doktor (S3) itu membawakan makalah bertajuk “Mengenal Anemia Lebih Dalam: Dampaknya pada Kehamilan dan Tumbuh Kembang Anak.”

Shella menekankan, anemia harus dipandang serius karena menyangkut masa depan anak bangsa. “Ibu hamil dan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan adalah kelompok paling rentan. Kekurangan zat besi bisa menghambat perkembangan janin, bahkan memicu kelahiran prematur,” jelas Shella. Ia menambahkan, prinsip dalam kesehatan adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu, ia mendorong masyarakat agar memperkuat pola makan sehari-hari dengan gizi seimbang.

“Pencegahan bisa dilakukan dengan memperbanyak konsumsi sayuran hijau seperti kangkung dan brokoli, juga protein dari daging dan ikan. Tidak perlu khawatir kelebihan zat besi, karena tubuh memiliki mekanisme alami untuk membuangnya. Misalnya, buang air besar berwarna hitam, itu tanda kelebihan zat besi sudah terbuang,” terang Shella.

Suripno menutup sosialisasi dengan nada penuh harapan. “Kalau kita ingin Kalsel melahirkan generasi unggul, maka masalah anemia ini harus kita lawan bersama. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena kekurangan zat besi.” Dengan suara bergetar ia menambahkan, “Generasi unggul dimulai dari kesehatan, dan kesehatan dimulai dari kepedulian kita hari ini.” (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Harapan puluhan warga Kota Banjarmasin untuk mendapatkan program bedah rumah pupus. Dari 100 unit usulan bedah rumah yang diajukan pada 2025, hanya 49 unit yang mendapat lampu hijau. Artinya, separuh lebih usulan itu kandas di meja verifikasi.

Fakta ini terungkap saat Anggota DPRD Kalimantan Selatan H Suripno Sumas menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Banjarmasin, Kamis (4/9/2025). Basri, petugas inventarisasi program dari bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, menjelaskan alasan penolakan.

“Sebagian besar usulan tidak memenuhi syarat. Banyak rumah yang berbahan beton sehingga masuk kategori permanen, sementara bedah rumah hanya diperuntukkan bagi bangunan kayu,” tegasnya. Program ini merupakan janji Gubernur H Muhidin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan, warga yang berharap justru banyak yang gigit jari.

Meski begitu, Suripno tak patah arang. Untuk tahun anggaran 2026, ia sudah menyiapkan usulan lebih besar, yakni 500 unit bedah rumah. Rencananya, setiap kecamatan di Banjarmasin Tengah, Utara, Selatan, Timur, dan Barat masing-masing mendapat jatah 100 unit.

“Kami sedang melakukan inventarisasi agar usulan tahun depan lebih matang dan tepat sasaran,” ujar Suripno optimistis usai Sosper Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Banjarmasin yang dikenal sebagai “kota seribu sungai” kini menunggu bukti nyata: apakah janji perbaikan hunian warga miskin akan benar-benar terealisasi, atau kembali terhenti di meja birokrasi. (adv/kb).