JAKARTA, onlinekoranbarito.com -Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bukan sekadar wadah organisasi, tetapi gerakan kolektif untukmenjaga marwah pers nasional di ranah digital.

Demikian Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Kebijakan Publik yang juga Ketua Dewan Pembina SMSI dalam sambutannya ketika membuka dialog nasional bertema “Media Baru: Peluang dan Tantangannya”.

Dialog nasional yang mengambil tempat di Kantor SMSI Pusat, Jalan Vereran, Jakarta, dan diperluas dengan aplikasi zoom berlangsung Selasa, 7 Oktober 2025.

“Kita ingin memastikan transformasi media berjalan dengan etika, akurasi, dan keberpihakan pada

kebenaran serta kepentingan publik,” kata Harris Arthur Hedar dalam pembukaan dialog.

Hadir sebagai pembicara selain Ketua Umum SMSI Firdaus, juga Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yuddy Chrisnandi, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan pembicara lainnya seperti Dr. Abraham Samad, Prof. Henry Subiakto, Hersubeno Arif, dan Ilona Juwita,

Menurut Ketua Dewan Pembina Harris, SMSI harus terus berupaya:

⁃ Mendorong literasi digital bagi

masyarakat dan ekosistem media,

⁃ Memperjuangkan perlindungan hukum bagi jurnalis dan perusahaan media siber, serta.

⁃ Meningkatkan kompetensi teknologi dan bisnis media.

⁃ Menjaga sinergi dengan pemerintah, Dewan Pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

“ Saya berharap dialog ini melahirkan pemikiran tajam dan rekomendasi konkret, baik untuk SMSI sendiri maupun bagi dunia media siber Indonesia,” tuturnya.

Tentu yang juga sangat penting bagaimana kita menghadapi derasnya konten user generated, algoritma platform global, serta tantangan etik dan hukum. Bagaimana media siber tetap menjadi watchdog demokrasi sekaligus adaptif terhadap perkembangan industri.

“Kita harus menjadikan SMSI rumah besar bagi media siber yang kredibel, berdaya, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Akhir kata, saya mengapresiasi kerja keras

panitia, Dewan Pakar, dan seluruh pengurus SMSI atas penyelenggaraan forum penting ini.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat kualitas media siber Indonesia, agar

tetap tangguh, adaptif, namun tidak kehilangan jatidiri dan tanggung jawab sosialnya.

Terkait tema yang dipilih dalam dialog ini, bagi SMSI yang mempunyai ribuan perusahaan media siber, fenomena ini menghadirkan dua sisi.

Pertama peluang besar untuk memperluas jangkauan, mempercepat distribusi informasi,dan memperkuat demokratisasi pengetahuan.

Dan kedua, tantangan serius berupa arus disinformasi, hoaks, polarisasi opini, serangan siber, dan tekanan model bisnis media yang terus berubah.

Sebagai Dewan Pembina, saya memandang, Dialog Nasional ini menjadi momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat kapasitas strategis media siber Indonesia, agar tetap independen, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di era platform digital global. (*)

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Pakar ekonomi politik dan analis kebijakan publik Dr. Ichsanuddin Noorsy menyesalkan pernyataan Gubernur Bali dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang melontarkan pandangan berseberangan dengan kebijakan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).

“Ini bentuk pelecehan terhadap kebijakan presiden dan juga terhadap iklim dan kepastian hukum investasi serta bisa menimbulkan kebingungan publik,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dalam sistem pemerintahan yang sehat, lanjutnya, hierarki kebijakan harus dijaga. Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah kompas utama arah pembangunan. Setiap pejabat negara, baik di pusat maupun daerah wajib tunduk pada keputusan yang telah ditegaskan Presiden.

Namun belakangan publik dibuat bingung oleh sikap dan pernyataan dua pejabat, yakni Gubernur Bali pada 30 Juni 2025 dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub pada 27 September 2025 yang justru melontarkan pandangan berseberangan dengan kebijakan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi pembangunan BIBU.

Keduanya membuka wacana pemindahan lokasi proyek dari Kubutambahan, Buleleng ke Sumberklampok, wilayah yang berada di tengah Taman Nasional Bali Barat. Langkah ini bukan hanya menimbulkan kebingungan publik, tapi juga menebar ketidakpastian di dunia investasi.

Padahal, fakta hukum sudah gamblang. Lokasi BIBU di Kubutambahan telah dikukuhkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025, dan Perpres itu bersifat final dan mengikat.

Tidak ada lagi ruang tawar-menawar atau wacana pemindahan lokasi, sementara pernyataan Gubernur Bali dan Dirjen Perhubungan Udara sama saja dengan bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan presiden.

“Ini bukan sekadar beda pandangan, tapi sudah menyentuh ranah insubordinasi birokrasi yang bisa menghancurkan iklim investasi dan kepercayaan investor,” tegas Ichsanuddin.

Sebelumnya, menurut dia, Dirjen Perhubungan Udara justru pernah menolak lokasi Sumberklampok melalui surat resmi kepada Gubernur Bali tertanggal 23 Desember 2020.

Alasannya jelas, kawasan tersebut tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2009-2029, mengancam Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan sebagian lahannya akan memakai zona konservasi seluas sekitar 64 hektar.

Kini, justru lokasi yang dulu dinilai tidak layak itu dihidupkan kembali, padahal berpotensi menabrak Undang-Undang Konservasi, memicu konflik lingkungan, dan menimbulkan tumpang tindih ruang udara dengan Bandara Blimbingsari di Banyuwangi yang jaraknya hanya dipisahkan Selat Bali.

Visi Presiden: Bali Utara, Poros Pertumbuhan Baru

Pada bagian lain, Ichsanuddin mengingatkan, proyek BIBU Kubutambahan adalah wujud nyata visi besar Presiden Prabowo, menjadikan Bali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk di Sanur pada November 2024, Presiden Prabowo menegaskan ambisinya menjadikan Bali sebagai “The New Singapore” atau “The New Hong Kong.”

Langkah strategis itu disambut PT BIBU Panji Sakti, selaku pemrakarsa proyek, yang sudah mengamankan komitmen investasi senilai Rp50 triliun dan meluncurkan desain bandara modern di atas laut (offshore).

Proyek ini telah dikaji lintas kementerian serta telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi (BKPM), dan Bappenas sebelum akhirnya dimasukkan ke RPJMN 2025–2029.

Ichsanuddin lebih lanjut mengemukakan, sikap pejabat daerah dan pusat yang tidak sejalan dengan Perpres membuat sejumlah tokoh adat di Bali geram. Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) mendesak Presiden Prabowo segera memulai pembangunan BIBU.

“Kami sudah jenuh dengan wacana. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 sudah jelas: lokasi bandara di pesisir Kubutambahan,” tegas Anak Agung Ngurah Ugrasena, Sekretaris P3SB sekaligus Penglingsir Puri Agung Singaraja sebagaimana dikutip Ichsanuddin.

Nada serupa datang dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Melalui surat resmi bertanggal 29 September 2025, mereka meminta Presiden segera meresmikan peletakan batu pertama pembangunan BIBU.

Ketua Umum FSKN Brigjen Pol (Purn) Dr. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si., Karaeng Turikale VIII menyebut proyek ini strategis untuk memacu pemerataan ekonomi dan memperkuat identitas budaya Bali dalam bingkai kejayaan peradaban bangsa.

Menurut Ichsanuddin, perilaku pejabat yang menentang keputusan Presiden bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga penghancuran sistem pemerintahan, dan ia meminta Presiden Prabowo supaya mengambil langkah tegas untuk menertibkan seluruh elemen birokrasi agar tegak lurus pada Perpres 12/2025.

“Tidak boleh ada ego sektoral yang menabrak keputusan kepala negara. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya melecehkan Presiden, tapi juga mempermalukan Republik di mata dunia investasi,” tegasnya.

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan kembali mendapat dukungan politik dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menyatakan komitmennya menjadikan provinsi itu sebagai pusat industri halal nasional.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama RI melalui Komisi VIII DPR RI. Bantuan tersebut antara lain, Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta dan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah untuk 8.500 siswa.

Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat industri halal, mulai dari karakter masyarakat yang religius hingga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Ia menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan itu diyakini mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program-program seperti “Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal”.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, kedatangan rombongan Komisi VIII bukan sekadar agenda reses, tetapi membawa dorongan strategis bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan halal karena diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan keagamaan. Langkah ini diyakini mampu mendorong ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (*)

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo, memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya di halaman kantor bupati setempat, Senin (6/10/2025).

Dalam arahannya, Sarwo Mintarjo menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Murung Raya. Ia menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja, baik dari segi kehadiran, tanggung jawab, maupun pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Setiap ASN dan tenaga kontrak harus mampu menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam bekerja. Disiplin merupakan kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang optimal,” ujarnya usai apel.

Selain itu, Sarwo Mintarjo juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, suasana kantor yang bersih, tertib, dan nyaman akan berdampak positif terhadap semangat serta produktivitas kerja pegawai.

“Lingkungan kerja yang bersih mencerminkan etos kerja yang baik. Mari bersama-sama menjaga keindahan dan ketertiban kantor agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sarwo juga menekankan agar realisasi anggaran dan kegiatan terus dipacu serta diawasi secara optimal. Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan seluruh program yang telah direncanakan berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

Selain menyoroti kedisiplinan dan kinerja, Sekda Sarwo turut mengingatkan agar jajaran Pemkab Murung Raya tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan.

“Koordinasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan, terutama bagi dinas-dinas teknis, dalam menyampaikan informasi serta melakukan penanganan jika terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Murung Raya,” pungkasnya. (asd/kb).

SURAKARTA, onlinekoranbarito.com – Napas baru dunia pers Indonesia resmi dimulai. Sabtu (4/10/2025), di tempat bersejarah Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030 dikukuhkan dalam suasana penuh haru dan semangat persatuan.

Momentum bersejarah itu turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wamenkomdigi Nezar Patria, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, serta ratusan insan pers dan tamu undangan dari berbagai daerah.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan, pemilihan Monumen Pers bukan tanpa alasan. Tempat yang menjadi saksi lahirnya PWI pada 9 Februari 1946 itu dianggap sebagai simbol persatuan dan perjuangan wartawan Indonesia.

“Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan dari para pendahulu kita. Setelah dua tahun kita mengalami stagnasi dan dualisme, kini saatnya kembali bersatu,” tegas Munir.

Ia mengakui, hampir dua tahun belakangan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu sempat mengalami kebuntuan akibat perpecahan kepengurusan. Namun, pengukuhan kali ini disebutnya sebagai babak baru untuk mengembalikan marwah PWI sebagai rumah besar wartawan Indonesia.

Dalam pidatonya, Munir mengibaratkan informasi yang dihasilkan wartawan sebagai makanan bagi publik.

“Masyarakat kini dibanjiri informasi. Pertanyaannya, apakah yang kita sajikan itu makanan bergizi atau justru racun?” ujarnya menyentil.

Munir mengajak seluruh anggota PWI agar menjaga profesionalitas dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik demi menghadirkan informasi yang sehat dan mencerdaskan.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul yang menjadi tuan rumah, berharap momentum pengukuhan ini menjadi titik akhir perpecahan di tubuh PWI.

“Tidak ada lagi kelompok Pak HBC, tidak ada lagi kelompok Pak Zul. Sekarang hanya ada satu, yaitu kelompok Pak Munir,” tandasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, dilanjutkan penyerahan SK dan ucapan selamat dari Menkomdigi dan Wamenkomdigi.

Dalam sambutannya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pers. Ia menilai PWI punya peran vital dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan berimbang di era digital.

Pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 di Monumen Pers Solo menjadi simbol kuat bahwa pers Indonesia siap melangkah ke depan dengan semangat baru: persatuan, profesionalitas, dan tanggung jawab moral kepada publik. (isn/kb).

TAMIANG LAYANG, onlinekoranbarito.com – Pagi Minggu (5/10/2025) di Koramil 1012-07 Ampah terasa berbeda. Suasana hangat penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80, saat jajaran Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur, datang langsung memberi kejutan dan ucapan selamat kepada para prajurit TNI.

Kedatangan rombongan yang dipimpin Kapolsek Dusun Tengah IPTU Suprayitno, S.H., M.M. itu disambut antusias oleh Bati Tuud Koramil 1012-07 Ampah Pelda Purwanto bersama anggota.

Momen kebersamaan itu makin hangat ketika Kapolsek menyerahkan tumpeng sebagai simbol rasa hormat dan persaudaraan antara dua institusi penjaga kedaulatan dan keamanan bangsa tersebut.

“Ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk nyata soliditas dan kekompakan TNI-Polri dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah,” tegas IPTU Suprayitno.

Kegiatan ini digelar berdasarkan Surat Perintah Kapolres Barito Timur Nomor: Sprin/537/X/HUK.6.6./2025, tertanggal 3 Oktober 2025, tentang pemberian ucapan selamat HUT TNI ke-80 di seluruh jajaran Polres Bartim.

Tak hanya seremoni, suasana penuh gelak tawa dan canda terlihat jelas ketika kedua institusi ini saling berfoto dan bertukar ucapan selamat. TNI–Polri di Dusun Tengah benar-benar menunjukkan wajah kebersamaan yang solid dan harmonis.

Pelda Purwanto pun menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perhatian dari Polsek Dusun Tengah.

“Sinergi seperti inilah yang membuat suasana kerja di lapangan makin ringan dan kompak. Kami siap terus bersatu menjaga keamanan dan ketertiban di Bartim,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung meriah, aman, dan penuh semangat persaudaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa TNI–Polri di Barito Timur benar-benar satu barisan dalam menjaga keutuhan dan kedamaian di daerah.

Dengan semangat HUT TNI ke-80 bertema “TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”, sinergi yang tercipta di Ampah menjadi cerminan kuatnya persaudaraan aparat di tingkat akar rumput menjaga negeri dengan hati dan solidaritas tanpa batas. (isn/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya memberikan apresiasi kepada Bupati Murung Raya, Heriyus, yang turun langsung meninjau kondisi masyarakat terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah pada Sabtu malam (4/10/2025) hingga pagi.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah. Ia menilai langkah cepat Bupati turun ke lapangan merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang dilanda musibah.

“Saya mengapresiasi langkah Bupati, secara langsung melihat kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memberikan bantuan kepada warga. Ini menunjukkan kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujar Dina.

Dina Maulidah juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada menghadapi musim hujan. Menurutnya, bencana banjir atau longsor merupakan fenomena alam yang terjadi sewaktu-waktu, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari semua pihak.

“Hujun deras yang mengakibatkan bencana banjir sungai Barito atau anak sungai meluap bisa datang secara tiba-tiba seperti yang terjadi bencana menimpa warga itu fenomena alam. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan genangan air,” katanya.

Langkah Bupati Murung Raya turun langsung ke lokasi, dinilai sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk memastikan penanganan bencana dilakukan cepat dan tepat demi keselamatan masyarakat.

“Bagitu juga penyaluran sembako kepada warga sejalan dengan visi misi pemerintah daerah bergerak cepat memberikan pertolongan berupa bantuan meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam,” pungkas Dina Maulidah. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, didampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Sarwo Mintarjo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah, turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Murung Raya.

Peninjauan dilakukan karena curah hujan tinggi wilayah Murung Raya sejak malam Sabtu (4/10) hingga pagi hari di guyur hujan deras menyebabkan sejumlah permukiman warga dan akses jalan tergenang air. Akibat hujan deras ini juga mengakibatkan beberapa titik bangunan mengalami longsor, dan Jembatan Sanggrahan terancam ambruk sehingga Bupati meninjau lapangan mamastikan kondisi bangunan dan warga.

Dalam kunjungan itu, Bupati Heriyus bersama rombongan tidak hanya meninjau kondisi lapangan, tetapi juga menyerahkan langsung bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat pemerintah terhadap situasi darurat yang dihadapi masyarakat.

“Kami meninjau langsung titik-titik banjir dan longsor sekaligus memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi dan memastikan kondisi masyarakat aman,” tegas Bupati Heriyus.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Murung Raya, Fitrianul Pahriman, menyampaikan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya penanganan darurat bencana. Menurutnya, bantuan sembako yang disalurkan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Setelah penyaluran bantuan ini, kami akan melakukan pendataan lanjutan serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi hingga situasi benar-benar pulih,” jelas Fitrianul.

Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan camat dan kepala desa di wilayah terdampak untuk mempercepat langkah penanganan, baik di tahap darurat maupun pascabencana. “Upaya pemulihan infrastruktur, kesehatan, dan pemulihan ekonomi warga menjadi prioritas utama agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal,” ujarnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Memasuki awal Oktober 2025, intensitas hujan tinggi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Murung Raya. Sejak Jumat dan Sabtu malam hingga pagi (4/10/2025), hujan deras mengguyur hampir seluruh kawasan, menyebabkan genangan dan kerusakan di beberapa titik.

Akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah jalan dalam kota Puruk Cahu tergenang air, termasuk beberapa bangunan dilaporkan mengalami longsor ringan, termasuk jembatan Sanggrahan terancam ambruk. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah jalan kecamatan dan desa yang terendam banjir akibat luapan anak sungai.

Bencana ini tidak hanya berdampak di wilayah perkotaan. Jalan lintas Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas turut terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial karena menghambat akses lalu lintas antarwilayah.

Sejumlah tokoh masyarakat serta kalangan Dewan Murung Raya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada. Menurut mereka, kondisi cuaca ekstrem ini merupakan fenomena alam yang tidak bisa diprediksi, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, mengingatkan bahwa kejadian seperti ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. “Terjadi bencana membuat aktivitas jadi lumpuh. Karena itu semua disebabkan faktor alam. Namun, hal ini mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, karena bencana alam bisa terjadi kapan saja waktunya,” ujarnya.

Ia juga menekankan kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, pentingnya menjaga lingkungan, termasuk menghindari aktivitas yang dapat memperparah risiko longsor dan banjir di kemudian hari. demikian, ujarnya. (asd/kb).