BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pengundian Grand Prize tahap pertama Nur Sulaiman Community (NSC) digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Honda Peduli UMKM ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman bersama istri, Ketua BKOW Kalsel Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi yang juga Penasehat NSC, serta putera-puteri mereka.

Sebelum pengundian dimulai, Wakil Gubernur Hasnuryadi bersama istri menyempatkan diri mengunjungi stand UMKM di area teras Mahligai Pancasila. Keduanya tampak membeli berbagai produk makanan dan minuman yang dipamerkan oleh pelaku usaha binaan NSC.

Hasnuryadi yang juga bertindak sebagai penasihat NSC menyampaikan dukungan penuh terhadap perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan. Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas upaya pelaku UMKM untuk berusaha mandiri melalui usaha masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi berharap kegiatan yang digagas Nur Sulaiman Community dapat terus berjalan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana, Diana Rosiana, menjelaskan bahwa NSC awalnya terbentuk dari kelompok pengajian kaum perempuan yang digagas Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan penyelenggaraan senam bersama yang mendapat perhatian masyarakat, hingga akhirnya turut membina pelaku UMKM bekerja sama dengan berbagai pihak.

Saat ini, UMKM binaan NSC telah mencapai sekitar 60 unit usaha dan masih terus bertambah. Selain itu, NSC juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan, seperti pengajian majelis taklim, khataman Al-Qur’an, senam sehat, hingga aksi sosial lainnya.

Pada kesempatan tersebut, panitia mengundi grand prize utama berupa satu paket umrah yang berhasil dimenangkan oleh Yusi Rahmawati, warga Jalan Pramuka Kompleks Kayu Manis, Banjarmasin.

Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya seperti kulkas, mesin cuci, kompor gas, rice cooker, kipas angin, setrika, mukena, jilbab, hingga produk perawatan kulit.

Kupon undian diperoleh masyarakat melalui transaksi belanja di stand UMKM, dengan ketentuan setiap pembelian senilai Rp50 ribu mendapatkan satu kupon undian.

Kegiatan juga dimeriahkan berbagai hiburan, mulai dari kesenian Madihin hingga tarian daerah yang menambah semarak suasana acara. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melaksanakan khataman Al-Qur’an bersama pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Taman 232, kompleks kediaman pribadi di Jalan Lingkar Dalam Kota Banjarmasin, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah ulama dan tokoh agama. Sebelum khataman, terlebih dahulu dilaksanakan salat Isya dan Tarawih berjamaah yang juga dihadiri Kepala Kementerian Agama Kalsel H. Muhammad Tambrin, para Tenaga Ahli Gubernur, serta undangan lainnya.

Khataman Al-Qur’an dipandu qari Fahrurrazi yang juga menjabat Kepala Biro Setdaprov Kalsel, bersama Iwan Fadillah dan Abdurrahman dari tim tadarusan. Kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Al-Fatihah oleh Gubernur H. Muhidin, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an secara bersama hingga doa khatam.
Usai kegiatan, Gubernur H. Muhidin menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembacaan 30 juz Al-Qur’an yang telah dilaksanakan sejak malam pertama Ramadan.

“Semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan tadarus yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel ini bertujuan agar Al-Qur’an menjadi bagian dari aktivitas selama bulan Ramadan.

Khataman Al-Qur’an sendiri merupakan tradisi sebagai bentuk rasa syukur setelah menyelesaikan pembacaan 30 juz, sekaligus upaya memuliakan Al-Qur’an, menanamkan kecintaan terhadap kitab suci, serta memohon keberkahan.
Sebagai bagian dari kearifan lokal, Gubernur juga membagikan nasi ketan atau lakatan kepada para peserta yang hadir. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Polisi jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kembali mengamankan “Rumah Banjar” (gedung DPRD provinsi setempat) dari rencana aksi demo mahasiswa, Jumat. (13/03/2026)

Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat, aparat kepolisian sudah siaga mengamankan Rumah Banjar sejak pukul 09.00 Wita, walaupun rencana aksi unjuk rasa pukul 13.30 Wita atau sesudah Shalat Jumat.

Sebagaimana surat pemberitahuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, aksi unjuk rasa mereka terkait berbagai masalah di “Bumi Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel antara lain persoalan pertambangan di Kabupaten Kotabaru.

Selain itu, masalah terkini di Kalsel, yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota, antara lain terkait penegakan hukum yang terkesan tidak sebagaimana mestinya.

Sekretaris DPRD atau. Sekwan Kalsel Muhammad Jaini ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menyatakan terima kasih dan mengapresiasi sikap siap siaga aparat kepolisian Polda setempat guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan bersama.

“Pada prinsipnya wakil-wakil rakyat di Rumah Banjar menampung aspirasi serta menyalurkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya seraya menambahkan bahwa yang menerima pengunjukrasa tersebut Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali berbagi menghadapi Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. (12/03/2026)

Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis, dalam berbagi menghadapi Lebaran 1447 H itu, anggota DPRD provinsi tersebut ada melalui fraksi, atau komisi, juga secara pribadi.

Sebagai contoh berbagi melalui fraksi dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK melakukannya secara pribadi.

Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi ketika dikonfirmasi menyatakan, berbagi paket lebaran kepada insan pers misalnya sudah sejak lama menjadi tradisi partai politiknya.

“Apalagi berbagi dengan insan pers seperti anggota Press Room DPRD Kalsel, tidak salah kan. Karena mereka itu sebagai mitra, baik dalam publikasi/pemberitaan maupun kritik membangun ataupun koreksi konstruktif,” ujar Firman Yusi.

Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, secara materi paket lebaran tersebut tak berarti, apalagi kalau dibandingkan dengan karya tulis insan pers, tapi setidaknya mengandung nilai kebersamaan dalam menghadapi lebaran Idul Fitri mendatang.

“Pemberian paket lebaran kepada kawan-kawan insan pers tak ada maksud atau tujuan tertentu, kecuali untuk sebuah kebersamaan. Dengan harapan semoga bisa menerimanya dengan ikhlas pula,” demikian Firman Yusi.

Sementara Koordinator Press. Room DPRD Kalsel Ipik Gandamana berterima kasih serta menyambut positif atas kebersamaan anggota legislatif dengan insan pers.

“Semoga kebersamaan atau kerja sama antara anggota DPRD Kalsel dengan wartawan, khususnya anggota press room setempat tetap berlangsung dengan baik, serta bisa ditingkatkan, ” pungkas Ipik Gandamana. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sebuah prosesi yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (11/3/2026).

Pelantikan yang berlangsung di tengah bulan suci Ramadan tersebut menghadirkan suasana berbeda. Sejumlah pejabat yang dilantik terlihat mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui promosi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Dalam prosesi pelantikan dibacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-228 Tahun 2026 tertanggal 23 Februari 2026 tentang pengangkatan Dewi Pujiarti, SE., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu juga dibacakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/02-04/BKD/2026 tertanggal 9 Maret 2026 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Sejumlah pejabat yang mengalami rotasi jabatan di antaranya Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel kini dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Kemudian H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Selanjutnya Dr. Ir. Miftahul Chair, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.

Sementara Dr. Rahmaddin MY, A.KS., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel.

Adapun Rusma Khazairin, SKM., MM. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel.

Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

“Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman serta kebutuhan organisasi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.

Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan bahkan berpeluang mendapatkan pengembangan karier. Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

Gubernur Muhidin juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi secara definitif, salah satunya jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki posisi tersebut.

“Untuk jabatan Kepala Dinas ESDM sementara ini masih kosong, karena belum ada pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan untuk mendudukinya,” tutupnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan H. Supian HK beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel atau yang mewakili. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M.

Syarifuddin, para tenaga ahli gubernur, staf ahli gubernur, para asisten sekretariat daerah, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas perubahan Peraturan daerah atau Perda tentang Pengelolaan Air Tanah di provinsinya di provinsinya menilai potensial untuk pendapatan daerah setempat. (11/03/2026)

“Guna mendatangkan pendapatan daerah dari sumberdaya air yang cukup potensial tersebut, kami sedang membahas perubahan Perda pengelolaan air tanah,” ujar Ketua Pansus III H. Husnul Fathahillah usai memimpin rapat di Banjarmasin, Selasa.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut mengaku, pemerintah provinsi (Pemprov) sampai saat ini tidak menikmati atau hanya pemerintah kabupaten (Pemkab).

Selain itu, Pansus perubahan perda pengelolaan air tanah akan konsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut mantan Anggota DPRD “Bumi Tuntung Pandang” Tala tersebut.

Ia berharap, dengan perubahan Perda pengelolaan air tanah bisa masuk dalam pengaturan pengolahan air kemasan.”Di Kalsel sekarang ada 70 air mineral kemasan,” ungkapnya.

Sebelumnya saat mengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin menerangkan antara lain bertujuan untuk menjaga sumbernya air berkelanjutan. (adv/kb)

BANDUNG, onlinekoranbarito.com – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) terus berupaya mendorong optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi setempat. (11/03/2026)

“Dalam rangka mengoptimalkan PAD tersebut, kami lakukan studi komparasi ke Jawa Barat (Jabar) untuk mempelajari pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi setempat,” ujar Ketia Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi ketika dikonfirmasi, Rabu.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu itu mengatakan, studi komparasi ke “Bumi Siliwangi” Jabar untuk mempelajari terkait kebijakan serta mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Pemprov tersebut.

Menerima rombongan wakil rakyat Kalsel tersebut Bela Negara, Analis Kebijakan Ahli Muda Bapenda Jabar memaparkan berbagai kebijakan serta strategi yang mereka terapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

‎Dalam pertemuan, di Bandung, ibukota Jabar, Senin (9/3/2026) membahas berbagai hal terkait implementasi regulasi pajak daerah, sistem pelayanan kepada wajib pajak, serta inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

‎”Di Kalsel memang belum optimal apa yang kita lakukan, ini menjadi awal untuk kita optimalkan, nanti ada kaitannya dengan Panitia Khusus (Pansus) dan yang ada kaitannya dengan pajak dan retribusi daerah,” ujar Adrizal.

Menurut dia, memang banyak yang harus dioptimalkan contohnya pajak air permukaan untuk daerah daerah tambang yang selama ini mereka yang lapor inisiatif dan kita tidak melakukan cek apakah yang mereka laporkan sesuai dengan di lapangan.

“Kita juga akan mensinkronkan dengan Perda kabupaten/ kota sehingga semuanya lebih optimal,” jelas Afrizal.

‎Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap revisi Perda Pajak dan Retribusi yang nantinya dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah, sekaligus tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

‎Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel untuk terus melakukan penguatan regulasi daerah guna mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di daerah.

‎Studi komparasi ke Bapenda Jabar tersebut di Bandung saat Komisi II DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana terjadwal, 8-10 Maret 2026. (adv/kb)

Banjarbaru KALSEL, onlinekoranbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) H. Supian HK menyatakan mendukung “Operasi Ketupat Intan” Tahun 2026 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel). (10/03/2026)

Pernyataan Supian HK itu, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Intan” 2026 di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel di Banjarbaru, Selasa.

Ketika membuka Rakor, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel Irjen. Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara instansi terkait dalam pengamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah provinsi setempat.

Supian HK atau Ketua DPRD Kalsel dua periode itu mengapresiasi langkah Polda setempat dalam mempersiapkan perhelatan keagamaan rutin tahunan seperti Hari Raya Fitrah atau Idul Fitri 1447 H.

Menurut Supian HK,Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus bersinergi dalam perencanaan penanganan Kamtibmas Jelang Idul Fitri 1447 H

Kehadiran Supian HK pada Rakor tersebut menunjukkan komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung koordinasi lintas sektor demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama Idul Fitri di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Pada Rakor tersebut hadir jajaran Forkopimda Kalsel, termasuk Gubernur setempat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H M. Syaripuddin, Kepala BIN provinsi dan perwakilan Korem 101 Antasari, Lanud Syamsudin Noor dan Lanal Banjarmasin.

Fokus pembahasan mencakup ketersediaan bahan pangan, pengamanan, dan ketertiban masyarakat selama Idul Fitri. (adv/kb)

SURABAYA, onlinekoranbarito.com – Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari Program Keluarga Harapan atau PKH dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE) di Jawa Timur. (10/03/2026)

“Studi komparasi ke Jatim sebagai upaya memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi kita,” ujar Wakil Ketua Komisi IV, Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsyah ketika dikonfirmasi, Selasa.

Ia menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengoptimalkan program bantuan PSE agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Politikus senior Partai Golkar itu mengaku kunjungan ke Dinsos Jatim memberikan banyak informasi dan pengayaan materi terkait implementasi program bantuan sosial yang telah berjalan di Jatim.

“Alhamdulillah pada pertemuan. Senin (9/3/2026? kita mendapatkan banyak informasi serta masukan yang sangat bermanfaat. Ini tentu menjadi referensi bagi kami di Kalsel untuk melihat bagaimana upaya pengurangan angka kemiskinan, termasuk pengelolaan berbagai program bantuan sosial yang ada,” ujarnya.

Menerima rombongan Komisi IV itu, Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiana dan menyambut baik kunjungan serta mengapresiasi upaya dalam memperkuat kebijakan sosial bagi masyarakat.

Menurut dia, kegiatan studi komparasi tersebut juga menjadi sarana saling berbagi pengalaman dan informasi antardaerah terkait pengelolaan program kesejahteraan sosial.

“Melalui pertemuan, kita bisa saling bertukar informasi mengenai berbagai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat,” tutur mantan anggota DPR RI itu.

Ia berharap pula melalui studi komparasi, berbagai praktik baik yang Jatim terapkan dapat menjadi referensi bagi Pemprov Kalsel dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Studi komparasi ke Dinsos Jatim tersebut saat Komisi IV DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana terjadwal, 8-10 Maret 2026. (adv/kb)