BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali berbagi menghadapi Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. (12/03/2026)

Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis, dalam berbagi menghadapi Lebaran 1447 H itu, anggota DPRD provinsi tersebut ada melalui fraksi, atau komisi, juga secara pribadi.

Sebagai contoh berbagi melalui fraksi dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK melakukannya secara pribadi.

Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi ketika dikonfirmasi menyatakan, berbagi paket lebaran kepada insan pers misalnya sudah sejak lama menjadi tradisi partai politiknya.

“Apalagi berbagi dengan insan pers seperti anggota Press Room DPRD Kalsel, tidak salah kan. Karena mereka itu sebagai mitra, baik dalam publikasi/pemberitaan maupun kritik membangun ataupun koreksi konstruktif,” ujar Firman Yusi.

Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, secara materi paket lebaran tersebut tak berarti, apalagi kalau dibandingkan dengan karya tulis insan pers, tapi setidaknya mengandung nilai kebersamaan dalam menghadapi lebaran Idul Fitri mendatang.

“Pemberian paket lebaran kepada kawan-kawan insan pers tak ada maksud atau tujuan tertentu, kecuali untuk sebuah kebersamaan. Dengan harapan semoga bisa menerimanya dengan ikhlas pula,” demikian Firman Yusi.

Sementara Koordinator Press. Room DPRD Kalsel Ipik Gandamana berterima kasih serta menyambut positif atas kebersamaan anggota legislatif dengan insan pers.

“Semoga kebersamaan atau kerja sama antara anggota DPRD Kalsel dengan wartawan, khususnya anggota press room setempat tetap berlangsung dengan baik, serta bisa ditingkatkan, ” pungkas Ipik Gandamana. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas perubahan Peraturan daerah atau Perda tentang Pengelolaan Air Tanah di provinsinya di provinsinya menilai potensial untuk pendapatan daerah setempat. (11/03/2026)

“Guna mendatangkan pendapatan daerah dari sumberdaya air yang cukup potensial tersebut, kami sedang membahas perubahan Perda pengelolaan air tanah,” ujar Ketua Pansus III H. Husnul Fathahillah usai memimpin rapat di Banjarmasin, Selasa.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut mengaku, pemerintah provinsi (Pemprov) sampai saat ini tidak menikmati atau hanya pemerintah kabupaten (Pemkab).

Selain itu, Pansus perubahan perda pengelolaan air tanah akan konsultasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut mantan Anggota DPRD “Bumi Tuntung Pandang” Tala tersebut.

Ia berharap, dengan perubahan Perda pengelolaan air tanah bisa masuk dalam pengaturan pengolahan air kemasan.”Di Kalsel sekarang ada 70 air mineral kemasan,” ungkapnya.

Sebelumnya saat mengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Perda 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin menerangkan antara lain bertujuan untuk menjaga sumbernya air berkelanjutan. (adv/kb)

BANDUNG, onlinekoranbarito.com – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) terus berupaya mendorong optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi setempat. (11/03/2026)

“Dalam rangka mengoptimalkan PAD tersebut, kami lakukan studi komparasi ke Jawa Barat (Jabar) untuk mempelajari pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi setempat,” ujar Ketia Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi ketika dikonfirmasi, Rabu.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu itu mengatakan, studi komparasi ke “Bumi Siliwangi” Jabar untuk mempelajari terkait kebijakan serta mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada Pemprov tersebut.

Menerima rombongan wakil rakyat Kalsel tersebut Bela Negara, Analis Kebijakan Ahli Muda Bapenda Jabar memaparkan berbagai kebijakan serta strategi yang mereka terapkan dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

‎Dalam pertemuan, di Bandung, ibukota Jabar, Senin (9/3/2026) membahas berbagai hal terkait implementasi regulasi pajak daerah, sistem pelayanan kepada wajib pajak, serta inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

‎”Di Kalsel memang belum optimal apa yang kita lakukan, ini menjadi awal untuk kita optimalkan, nanti ada kaitannya dengan Panitia Khusus (Pansus) dan yang ada kaitannya dengan pajak dan retribusi daerah,” ujar Adrizal.

Menurut dia, memang banyak yang harus dioptimalkan contohnya pajak air permukaan untuk daerah daerah tambang yang selama ini mereka yang lapor inisiatif dan kita tidak melakukan cek apakah yang mereka laporkan sesuai dengan di lapangan.

“Kita juga akan mensinkronkan dengan Perda kabupaten/ kota sehingga semuanya lebih optimal,” jelas Afrizal.

‎Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap revisi Perda Pajak dan Retribusi yang nantinya dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah, sekaligus tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

‎Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kalsel untuk terus melakukan penguatan regulasi daerah guna mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di daerah.

‎Studi komparasi ke Bapenda Jabar tersebut di Bandung saat Komisi II DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana terjadwal, 8-10 Maret 2026. (adv/kb)

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Komisi III Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup dorong percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula provinsi setempat. (10/03/2026)

“Kita harapkan TPST Banjarbakula segera terwujud Tahun 2026,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah ketika dikonfirmasi, Selasa, sesudah rombongan Komisinya konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Banjarbakula singkatan atau gabungan dari lima kabupaten/kota berdekatan yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru serta Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala.

“Dari penjelasan pihak Kementerian PU tersebut, memang masih ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan, seperti penyesuaian administrasi akibat pergantian pejabat dan beberapa persyaratan lainnya,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel sangat berharap pembangunan TPST Regional Banjarbakula dapat segera terealisasi mengingat kondisi pengelolaan sampah di provinsi setempat cukup mendesak.

Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Prasetyo menyampaikan, bahwa pihak kementerian berkomitmen membantu Pemprov dalam penyediaan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Menurut dia, rencana target pembangunan TPST tersebut dapat terealisasi Tahun 2026 untuk melayani lima kabupaten/kota yang tergabung dalam kawasan Banjarbakula.

“Kami berencana Tahun 2026 membangun tempat pengolahan sampah terpadu di Kalimantan Selatan yang akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyeksi fasilitas tersebut nantinya mampu mengolah sekitar 150 ton sampah per hari, sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di wilayah tersebut.

“Insya Allah nanti pembangunannya akan dilaksanakan melalui balai kami,” pungkas Prasetyo.

Mendampingi Konsultasi Komisi III tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman, serta turut menyertai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi setempat.

Konsultasi dengan Ditjen Cipta Karya, Senin (9/3) atau saat Komisi III DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana terjadwal, 8-10 Maret 2026. (adv/kb)

Banjarbaru KALSEL, onlinekoranbarito.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) H. Supian HK menyatakan mendukung “Operasi Ketupat Intan” Tahun 2026 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel). (10/03/2026)

Pernyataan Supian HK itu, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Intan” 2026 di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel di Banjarbaru, Selasa.

Ketika membuka Rakor, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel Irjen. Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara instansi terkait dalam pengamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah provinsi setempat.

Supian HK atau Ketua DPRD Kalsel dua periode itu mengapresiasi langkah Polda setempat dalam mempersiapkan perhelatan keagamaan rutin tahunan seperti Hari Raya Fitrah atau Idul Fitri 1447 H.

Menurut Supian HK,Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus bersinergi dalam perencanaan penanganan Kamtibmas Jelang Idul Fitri 1447 H

Kehadiran Supian HK pada Rakor tersebut menunjukkan komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung koordinasi lintas sektor demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif selama Idul Fitri di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Pada Rakor tersebut hadir jajaran Forkopimda Kalsel, termasuk Gubernur setempat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H M. Syaripuddin, Kepala BIN provinsi dan perwakilan Korem 101 Antasari, Lanud Syamsudin Noor dan Lanal Banjarmasin.

Fokus pembahasan mencakup ketersediaan bahan pangan, pengamanan, dan ketertiban masyarakat selama Idul Fitri. (adv/kb)

SURABAYA, onlinekoranbarito.com – Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari Program Keluarga Harapan atau PKH dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PSE) di Jawa Timur. (10/03/2026)

“Studi komparasi ke Jatim sebagai upaya memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi kita,” ujar Wakil Ketua Komisi IV, Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsyah ketika dikonfirmasi, Selasa.

Ia menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengoptimalkan program bantuan PSE agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Politikus senior Partai Golkar itu mengaku kunjungan ke Dinsos Jatim memberikan banyak informasi dan pengayaan materi terkait implementasi program bantuan sosial yang telah berjalan di Jatim.

“Alhamdulillah pada pertemuan. Senin (9/3/2026? kita mendapatkan banyak informasi serta masukan yang sangat bermanfaat. Ini tentu menjadi referensi bagi kami di Kalsel untuk melihat bagaimana upaya pengurangan angka kemiskinan, termasuk pengelolaan berbagai program bantuan sosial yang ada,” ujarnya.

Menerima rombongan Komisi IV itu, Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiana dan menyambut baik kunjungan serta mengapresiasi upaya dalam memperkuat kebijakan sosial bagi masyarakat.

Menurut dia, kegiatan studi komparasi tersebut juga menjadi sarana saling berbagi pengalaman dan informasi antardaerah terkait pengelolaan program kesejahteraan sosial.

“Melalui pertemuan, kita bisa saling bertukar informasi mengenai berbagai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat,” tutur mantan anggota DPR RI itu.

Ia berharap pula melalui studi komparasi, berbagai praktik baik yang Jatim terapkan dapat menjadi referensi bagi Pemprov Kalsel dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Studi komparasi ke Dinsos Jatim tersebut saat Komisi IV DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana terjadwal, 8-10 Maret 2026. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memberikan bantuan untuk mendukung ketahanan kebutuhan dasar bagi 33 panti asuhan yang berada di kota tersebut pada 2026. Senin (9/3/2026).

Bantuan tersebut disalurkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna memastikan kebutuhan dasar anak-anak yang tinggal di panti asuhan tetap terpenuhi, terutama terkait kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Pemerintah kota menegaskan komitmen untuk tetap memberikan perhatian kepada anak-anak panti asuhan melalui program bantuan yang disalurkan secara terencana. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pengelola panti dalam memenuhi kebutuhan dasar para anak asuh.

Dalam pelaksanaannya, bantuan diberikan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pihak panti asuhan. Skema penyaluran ini dipilih agar bantuan dapat digunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan operasional panti.

Selain memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi anak-anak panti, pemerintah kota juga melakukan verifikasi data terhadap lembaga penerima bantuan guna memastikan bantuan disalurkan kepada panti yang benar-benar membutuhkan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk terus mendukung keberlangsungan operasional panti asuhan di Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin berharap bantuan tersebut dapat membantu menjaga kesejahteraan anak-anak panti serta memastikan mereka tetap mendapatkan kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan sehari-hari. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi tingginya inflasi daerah yang saat ini menempati peringkat ketiga secara nasional. Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin langsung pertemuan bersama sejumlah lembaga terkait di kediamannya di Banjarmasin, Minggu malam (8/3/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas langkah-langkah pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait upaya pengendalian inflasi daerah.

Hadir dalam pertemuan itu perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data BPS, inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan (month to month/MtM), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada angka 0,68 persen.

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), inflasi Kalimantan Selatan mencapai 5,97 persen, juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,76 persen.

Kepala BPS Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif menjelaskan, beberapa komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi di daerah ini antara lain tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, serta sigaret kretek mesin.

Gubernur H. Muhidin mengatakan, tingginya inflasi di Kalimantan Selatan terutama dipengaruhi oleh komponen listrik dan emas.

“Penyumbang inflasi paling tinggi pertama listrik, kedua emas, dan selebihnya komoditas lain. Untuk listrik secara nasional sebenarnya hampir sama karena tahun lalu ada program diskon listrik 50 persen, sehingga dalam perbandingan tahunan terlihat meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, komoditas emas juga menjadi perhatian karena tingginya minat masyarakat Kalimantan Selatan terhadap emas perhiasan.

“Di Kalsel ini daya beli masyarakat terhadap emas perhiasan cukup tinggi, bahkan inflasinya lebih tinggi dibandingkan nasional,” katanya.

Muhidin mengimbau masyarakat agar lebih mempertimbangkan jenis investasi emas yang dipilih.

“Kami mengimbau masyarakat jika ingin berinvestasi emas sebaiknya memilih emas batangan, bukan perhiasan, karena lebih aman sebagai investasi dan nilainya lebih stabil,” ujarnya.

BPS juga mencatat harga emas perhiasan dalam setahun terakhir mengalami kenaikan hingga 78,99 persen sehingga memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di daerah.

Muhidin menjelaskan, jika tanpa adanya diskon listrik pada Februari 2025 serta tanpa perubahan harga emas, maka inflasi tahunan di Kalimantan Selatan diperkirakan hanya sekitar 1,87 persen.

Di sisi lain, kontribusi inflasi dari sektor pangan dinilai relatif kecil. Pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri dalam kondisi cukup.

“Untuk pangan relatif rendah. Stok bahan pokok di Kalsel juga cukup menjelang lebaran sehingga diharapkan harga tetap stabil,” kata Muhidin.
Ia juga menilai tingginya minat masyarakat membeli emas berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah yang cukup baik.

“Perekonomian Kalsel cukup bagus dan berada di atas nasional, sehingga daya beli masyarakat meningkat, termasuk dalam membeli emas,” ujarnya. (adv/kb)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas mengharapkan pengelolaan zakat efektif dan tepat sasaran. (08/03/2026)

“Karenanya, (dilakukan) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan atau Sosper mengenai Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” ujar Suripno di sela-sela kegiatan tersebut di Jalan Meratus Banjarmasin, Ahad.

Menurut Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu, semua warga/elemen masyarakat perlu mengetahui UU pengelolaan zakat agar pelaksanaan salah satu rukun Islam tersebut betul-betul efektif dan tepat sasaran.

“UU 23/2011 bertujuan agar pengelolaan zakat betul-betul efektif dan tepat sasaran. Karenanya peserta Sosper bisa menjadi fasilitator bagi mereka yang mau membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Suripno.

Sosialisasi UU tersebut menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalsel Sugiarto Sumas, yang juga pensiunan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Republik Indonesia.

TAG Kalsel tersebut dalam paparannya antara lain mengingatkan, jangan sampai niat baik berujung masalah hukum, karena ketidaktahuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

“Pasalnya UU 23/2011 juga memuat sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Walau sanksinya relatif tidak berat, tapi kurang enak juga sesuatu tujuan yang baik kena masalah hukum,” ujar Sugiarto Sumas.

Namun, lanjutnya, UU 23/2011 bukan menjadi penghalang untuk berbuat baik, tapi sebagai petunjuk melakukan kegiatan lebih baik lagi (termasuk dalam hal pengadministrasian pengelolaan zakat supaya tidak menimbulkan praduga negatif.

“Kegiatan yang sudah ada selama ini tetap jalan, tapi pengadministrian pengelolaan zakat tersebut secara bertahap kita laksanakan menuju transparansi dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat,” demikian Sugiarto Sumas.

Peserta Sosper kali ini, warga masyarakat, kader dan fungsionaris PKB Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang sebelumnya dari Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur. Mereka tampak cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Berbagai pertanyaan peserta muncul antara lain bagaimana mengatasi kalau pada satu UPZ kekurangan jumlah yang membayar zakat dibandingkan dengan mereka yang berhak menerima.

Begitu pula kalau pengelolaan zakat skala kecil seperti cuma sekitar 50 orang, apakah perlu izin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (adv/kb)