BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Pada malam penganugerahan Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK)  yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, instansi ini meraih Penghargaan Top Influencer yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin diwakili Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada SKPD yang aktif memberikan informasi pembangunan daerah secara terbuka, cepat, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas penghargaan tersebut.

“Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang tiada henti memberikan rahmat kepada kita semua. Malam hari ini kami kembali mendapatkan anugerah sebagai terbaik pertama,” ujarnya.

Syamsir menegaskan, prestasi ini bukan hanya milik dirinya, tetapi buah kerja keras seluruh jajaran di DPKP Kalsel. Mulai dari sekretariat, para kepala bidang, kepala UPT, hingga tim humas yang setiap hari bekerja memastikan informasi pembangunan pertanian tersampaikan kepada publik.

“Ini tidak lain adalah dukungan dari semua pihak. Setiap hari kami mengabarkan perkembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, baik keberhasilan maupun hambatan. Semua harus transparan karena ini kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kalsel secara langsung mengikuti laporan-laporan yang disampaikan DPKP, sehingga menjadi dorongan tersendiri agar penyampaian informasi dilakukan secara cepat dan akurat.

Lebih lanjut ia menyampaikan memaparkan capaian sektor pertanian Kalsel. Tahun ini, produksi padi Kalimantan Selatan mencatat rekor dengan angka 1.163.000 ton, tertinggi di regional Kalimantan.

“Kebutuhan Kalsel hanya sekitar 600 ribu ton. Artinya, separuh dari produksi kita ikut menyuplai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” jelas Syamsir.

Beberapa provinsi lain di regional Kalimantan mengalami fluktuasi, bahkan penurunan produksi, namun Kalsel berhasil mempertahankan tren positif.

“Apalagi Prestasi besar juga diraih Kalsel pada tingkat nasional. Setelah tiga tahun berturut-turut ditempati Bali, tahun ini Kalimantan Selatan berhasil menjadi Juara 1 Nasional Ketahanan Pangan,” bebernya.

Syamsir menyebut capaian tersebut tidak lepas dari sinergi lintas sektor, terutama dengan TNI, Polri, dan Badan Intelijen Daerah (Binda) dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

“Ini adalah upaya bersama untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terpenuhi. Ketersediaan pangan kita aman. Ketika daerah lain kekurangan, kita justru berlebih, dan itu harus kita syukuri sambil tetap waspada,” ucapnya.

Syamsir mengajak kepada seluruh SKPD agar terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Kita adalah pembantu-pembantu pimpinan daerah. Informasi tentang pembangunan harus tersampaikan kapan saja, siang maupun malam,” ujarnya.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Distan Kalsel untuk terus memperkuat komunikasi publik, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan di Banua. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Menyambut Momen 5 Rajab yang menjadi agenda keagamaan besar di Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan kembali ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, sebagai salah satu titik penyedia layanan jemaah. Penunjukan ini menegaskan konsistensi Disbunnak dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik pada kegiatan keagamaan berskala besar.

Pelayanan akan mulai dibuka pada 27 Desember, sesuai arahan pimpinan. Layanan utama berlangsung sejak H-1 pada 28 Desember hingga puncak Momen 5 Rajab, 29 Desember.

Kepala Disbunnak Kalsel, Suparmi, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk para jemaah Momen 5 Rajab yang singgah di pusat layanan kami,” ujar Suparmi.

Di titik layanan yang berlokasi di Disbunnak Kalsel, jemaah akan disambut dengan berbagai fasilitas yang didesain untuk kenyamanan perjalanan ibadah, di antaranya menu makanan utama, aneka jajanan, dan minuman hangat maupun dingin, pos kesehatan, Area istirahat yang nyaman serta tempat salat, lengkap dengan fasilitas untuk mengikuti salat berjamaah secara live dari lokasi utama Momen 5 Rajab.

Tahun ini, pelayanan semakin diperkuat melalui dukungan lintas instansi. Beberapa dinas dan lembaga yang ditugaskan Gubernur untuk bersinergi dengan Disbunnak di titik layanan.

“Alhamdulillah, tahun ini kami didukung banyak instansi. Semua bergabung bersama Disbunnak untuk memastikan jamaah mendapatkan layanan terbaik,” kata Suparmi.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat baik dari Kalimantan Selatan maupun luar daerah untuk mampir dan memanfaatkan layanan yang telah disiapkan.

“Kami berharap informasi ini sampai kepada masyarakat luas. Silakan singgah di titik layanan kami di Dinas Perkebunan dan Peternakan. InsyaAllah kami siap melayani jamaah Momen 5 Rajab dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Dengan sinergi yang semakin kuat, Disbunnak Kalsel optimistis dapat memberikan layanan yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan bagi seluruh jamaah Momen 5 Rajab tahun ini. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 hingga 2029 bersama awak media sebagai bentuk penyampaian resmi arah pembangunan perkebunan dan peternakan di Banua. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, yang memaparkan secara komprehensif strategi, target, dan capaian bidang perkebunan serta peternakan selama empat tahun ke depan.

Dalam paparannya, Suparmi menegaskan bahwa pembangunan peternakan tidak berdiri sendiri, tetapi harus ditopang oleh komoditas pendukung, salah satunya kelapa.

“Kalsel ini ditunjukkan karena kebutuhan kita bukan hanya protein hewani, tetapi juga pendukungnya, yaitu kelapa,” ujar Suparmi.

Tahun 2025 menjadi masa persiapan pengembangan kelapa, termasuk peninjauan lapangan dan penerimaan CP/CR dari kabupaten yang memiliki potensi besar, khususnya untuk varietas kelapa genjah entok—jenis kelapa pendek dengan produktivitas tinggi yang cocok untuk wilayah Kalsel.

Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai lokus utama dengan alokasi pengembangan seluas 3.000 hektare untuk periode 2026–2029.

“Kenapa 3.000 hektare, Karena itu luas minimal yang layak untuk dibangun satu pabrik hilirisasi kelapa,” jelasnya.

Disbunnak bersama Komisi II DPRD Kalsel telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Barito Kuala dan Tapin, termasuk penunjukan calon lokasi pabrik industri kelapa.

Suparmi menekankan bahwa hilirisasi kelapa diarahkan untuk pasar ekspor. Tidak hanya mengekspor kopra, tetapi kini fokus pada coconut milk yang sedang digemari dunia. Sekarang banyak kafe yang sudah beralih dari susu sapi ke coconut milk sebagai campuran minuman,” ungkapnya.

Target ekspor coconut milk dinilai sejalan dengan tren global yang terus meningkat, sehingga membuka peluang besar bagi pekebun dan industri kelapa di Kalsel.

Selanjutnya, Program unggulan Bangsibun Bekaret tetap menjadi prioritas karena karet merupakan komoditas terbesar kedua setelah sawit di Kalsel. Program ini sebelumnya mengantarkan Kalsel meraih Juara 3 Nasional.

“Harga karet sekarang bagus. Stimulus yang kami berikan selama tiga tahun berturut-turut membuat harga kembali naik,” tutur Suparmi.

Dengan harga yang kondusif, pekebun kini mampu memenuhi kebutuhan sarana produksi secara mandiri. Disbunnak tetap memberikan pendampingan dan pembinaan melalui kemitraan strategis dengan GAPKI untuk sawit dan GAPKINDO Kalsel untuk karet.

Untuk komoditas kopi, Disbunnak tetap melanjutkan pembangunan sektor hilir melalui penguatan penangkar benih lokal. Hasil pendampingan Disbunnak telah mengantarkan salah satu pemipit kopi di Kabupaten Tanah Laut memperoleh Izin Usaha Benih (IUB) resmi.

Pendampingan dilakukan bersama JPN, SUPD, serta perangkat teknis terkait untuk memastikan mutu benih kopi terstandar. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Bidang Tanaman Pangan menetapkan tujuh program prioritas untuk tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Rahmawati, menyampaikan bahwa deretan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk lima tahun mendatang.

“Di tahun 2026 kita memiliki program-program prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi kreatif. Ini merupakan janji gubernur dan wakil gubernur kita yang akan terus berjalan hingga 2030,” ujar Rahmawati, Jumat (12/12/2025).

Adapun Tujuh Program Prioritas Bidang Tanaman Pangan Tahun 2026 yaitu pertama Penerapan Konsep Zero Waste dalam Budidaya Padi Berkelanjutan

Program ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan pertanian hijau melalui pemanfaatan hasil samping padi tanpa limbah, sehingga menciptakan nilai tambah bagi petani.

Kedua Porang Reborn, Peningkatan Kapasitas Petani Porang Bernilai Tinggi. DPKP Kalsel kembali menghidupkan geliat budidaya porang setelah harga komoditas ini kembali stabil di kisaran Rp10–11 ribu per kilogram.

“Porang sempat anjlok, tapi sekarang bangkit lagi. Apalagi sudah ada pabrik pengolahan porang di Batibati milik investor Cina, sehingga petani tidak perlu jauh menjual hasil panennya,” jelas Rahmawati.

Ketiga Rising Rice: Pengembangan Beras Khusus Bernilai Tinggi Program ini menargetkan pengembangan budidaya hingga hilirisasi beras khusus sebagai ikon pangan lokal berdaya saing tinggi.

Keempat Analog Rice Revolution: Membangkitkan Ubi Kayu sebagai Beras Sehat Berbasis Inovasi Lokal. Melalui program ini, ubi kayu tidak hanya dikembangkan sebagai komoditas pertanian, tetapi juga diolah menjadi beras analog yang diminati masyarakat terutama kalangan yang membutuhkan alternatif beras sehat.

“Ini sudah berjalan. Antusias masyarakat, terutama pelaku diet dan pecinta pangan sehat, sangat baik,” ujarnya.

Kelima Gerakan Lahan Pangan Bersertifikat DPKP Kalsel memberikan sertifikasi lahan secara gratis untuk meningkatkan legalitas, kualitas produksi, dan nilai jual komoditas.

“Jika lahan porang bersertifikat, nilai jual panennya otomatis lebih tinggi. Sertifikasi ini gratis,” tambah Rahmawati.

Keenam Petani Organik Naik Kelas. Program sertifikasi gratis untuk produk pertanian organik guna meningkatkan daya saing dan nilai jual di pasar. Ketujuh Padi Apung Tumbuh, Benih Unggul Terwujud. Mengembangkan inovasi padi apung dari produksi gabah menjadi produksi benih sumber yang ditanam di lahan rawa.

“Sekarang padi apung tidak hanya untuk konsumsi, tapi untuk menghasilkan benih unggul. Ke depan, kita juga akan mengembangkan beras khusus berbasis padi apung, termasuk beras organik bernilai tinggi,” kata Rahmawati.

Ketujuh program tersebut menjadi fondasi arah pembangunan sektor pangan Kalsel hingga tahun 2030.

DPKP Kalsel menargetkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, penguatan ketahanan pangan daerah, dan perluasan peluang ekonomi kreatif di sektor pertanian.

“Semoga program ini berjalan optimal hingga 2030 dan mampu menjawab tantangan pangan ke depan,” tutup Rahmawati. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemprov Kalsel. Rapat ini untuk memastikan agar SKPD di lingkup Pemprov Kalsel dapat melakukan pemenuhan data dukung penyelenggaraan SIA SPBE di tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan sejumlah pejabat Diskominfo Provinsi Kalsel.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa rapat ini sebagai bentuk komitmen pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan SPBE di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Lewat rapat ini kita bersama SKPD terkait ingin memetakan data apa saja yang belum terpenuhi, sehingga kita bisa menyusun strategi pemenuhan data tersebut secara optimal,” kata Muslim, Banjarbaru, Jum’at (12/12/2025).

Ia menekankan, pemenuhan data ini memiliki dampak yang besar terhadap perbaikan dan peningkatan SPBE Kalsel semakin lebih baik.

“Kita juga akan minta dukungan pimpinan agar mengimbau seluruh SKPD lebih pro aktif terhadap pemenuhan data SIA SPBE ini. Jika nanti, ada yang masih belum bisa memenuhi, kita akan evaluasi dan mencari solusinya bersama,” jelasnya.

Dia berharap penyelenggaraan SIA SPBE lingkup Pemprov Kalsel di tahun 2026 mendatang lebih optimal.

“Pemenuhan data-data ini menjadi kewajiban kita bersama karena akan berdampak pada sistem akuntabiltas pemerintah dan indeks yang akan diterima oleh Pemprov Kalsel,” tukasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Kejuaraan Taekwondo Wali Kota Cup 2025 resmi bergulir dan berlangsung meriah di Borneo Indoor Futsal pada 12–14 Desember 2025. Ajang bergengsi ini menjadi salah satu kompetisi terbesar taekwondo di Kalimantan Selatan, dengan total 379 atlet dari 12 kabupaten/kota turut ambil bagian.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin, bersama Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil.

Dalam keterangannya, Ibnu Sabil menyampaikan bahwa antusiasme atlet tahun ini meningkat signifikan, tidak hanya dari Banjarmasin, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya di Kalsel.

“Untuk kategori prestasi terdapat 220 atlet, sementara kategori festival diikuti 159 atlet. Totalnya 379 peserta dari 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pesertanya sangat banyak, bukan hanya atlet dari kota, tetapi juga dari berbagai kabupaten yang berpartisipasi,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Ibnu Sabil menegaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan seperti ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pembinaan olahraga usia dini.

“Harapan kita, kejuaraan-kejuaraan ini menjadi kegiatan rutin. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota benar-benar serius dalam pengaderan, pembibitan, dan penyelenggaraan kegiatan olahraga, salah satunya taekwondo,” ucapnya.

Sementara itu, Technical Delegate Taekwondo Indonesia (TI) Kalsel, Anjar Normatasari mewakili Ketua TI Kalsel, Prigerhani Agustina menjelaskan bahwa kejuaraan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin. Meski sempat tertunda karena kesibukan akademik para peserta, event akhirnya dapat dilaksanakan pada Desember.

“Awalnya hampir tidak jadi digelar karena banyak peserta ulangan sekolah dan ada yang mengikuti seleksi masuk PTN. Namun Wali Kota sangat berharap event ini tetap dilaksanakan. Bahkan jika berjalan sukses, tahun depan event direncanakan dibuka untuk seluruh Kalimantan,” jelasnya.

Anjar juga menuturkan bahwa kejuaraan ini sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota, namun terbatas oleh kuota karena seluruh biaya pendaftaran digratiskan.

“Event ini gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun. Semua didukung oleh Dispora Kota Banjarmasin dan sponsor, termasuk dukungan besar dari Wali Kota. Hanya Kotabaru yang tidak ikut tahun ini,” ujarnya.

Untuk nomor pertandingan, panitia mempertandingkan dua kategori utama, yakni poomsae dan kyorugi.

“Poomsae meliputi kategori festival, kadet, dan prestasi junior. Sementara kyorugi meliputi festival anak-anak, kadet, hingga junior prestasi. Panitia juga menyediakan hadiah untuk juara umum festival dan prestasi,” tambahnya.

Ia berharap kejuaraan ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet baru yang mampu bersinar di level lebih tinggi.

“Karena pesertanya banyak dari usia 9 tahun hingga junior, kami berharap lahir generasi-generasi baru yang nantinya menjadi atlet senior berprestasi. Apalagi mulai 2026, kejuaraan poomsae diprediksi semakin sering dipertandingkan setelah Indonesia meraih emas pertama di nomor tersebut. Ini momentum besar untuk menumbuhkan lebih banyak taekwondoin muda,” pungkas Anjar. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang melakukan penyesuaian pemutakhiran data terkait kodefikasi bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang lulus menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Provinsi Kalsel, Fathan, melalui Kepala Bidang Anggaran Adya Ferina.

Adya menjelaskan, BPKAD telah meminta masing-masing SKPD untuk menyampaikan rekapitulasi PJLP yang lulus PPPK paruh waktu, sekaligus melakukan penyesuaian kode rekening sesuai kodefikasi, klasifikasi, dan nomenklatur baru dari status PJLP menjadi PPPK paruh waktu. Langkah ini menjadi dasar dalam proses penganggaran dan penyiapan skema penggajian ke depan.

“Terkait penggajian PPPK paruh waktu, dasarnya adalah keputusan KemenPAN-RB. Disebutkan bahwa terdapat dua alternatif gaji, yaitu menggunakan gaji yang diterima saat ini atau berdasarkan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang berlaku di daerah,” kata Adya, Banjarbaru, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran II, Ahmad Haitami Anshari, mengatakan hingga kini BPKAD masih menunggu arahan pimpinan terkait kemungkinan pemberian tunjangan bagi PPPK paruh waktu. Untuk sementara, penganggaran yang disiapkan hanya mencakup komponen gaji pokok.

“Saat ini yang kita anggarkan baru gaji. Untuk komponen lain seperti tunjangan, kita menunggu kebijakan lebih lanjut dari pimpinan,” kata Haitami.

Meski status berubah, hak-hak pekerja seperti jaminan kesehatan maupun jaminan kerja tetap dipastikan melekat sesuai ketentuan.

“Hak dan kewajiban seperti BPJS tetap ada. Itu sudah dianggarkan dan mengikuti regulasi bagi penerima gaji pemerintah,” tambah Haitami.

Terkait kekhawatiran mengenai potensi keterlambatan pembayaran gaji, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bergantung pada kecepatan SKPD dalam mengajukan permohonan pembayaran. BPKAD akan memproses pengamprahan apabila seluruh berkas telah lengkap.

“Mekanisme pembayaran gaji diserahkan ke masing-masing SKPD. Kami di BPKAD memproses setelah usulan lengkap. Selama dokumen dan pagu tersedia, pembayarannya akan tepat waktu,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan keprihatinan dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Kalsel menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp1,5 miliar.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, yang menegaskan bahwa bantuan berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Insya Allah kita ikut berpartisipasi dalam meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana tanah longsor dan lainnya. Sudah kita siapkan dananya dari BTT, sebesar Rp1,5 miliar,” kata Syarifuddin, Banjarmasin, Kamis (11/12/2025).

Menurut Sekdaprov, bantuan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

Pada poin 4 surat edaran tersebut, Mendagri meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan APBD masing-masing. Bantuan tersebut kemudian diarahkan melalui pemerintah provinsi terkait untuk penanganan masyarakat yang terdampak bencana, dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi darurat ini perlu respon cepat. Karena itu, kita ikut membantu sesuai kemampuan keuangan daerah. Tidak ada co-financing, semuanya murni dari BTT APBD Kalsel,” ucap Syarifuddin.

Bantuan keuangan dari Pemprov Kalsel ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat di provinsi-provinsi terdampak bencana di Pulau Sumatera. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menggelar kegiatan Ekspose Reviu Desain Olahraga Daerah (DOD) sebagai langkah strategis memperkuat arah kebijakan dan pengembangan olahraga Banua di Banjarmasin, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Pebriadin Hapiz.

Dalam sambutannya, Pebriadin menegaskan bahwa pembangunan olahraga tidak hanya berkaitan dengan kompetisi maupun prestasi, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, hingga daya saing daerah.

“Provinsi yang maju adalah provinsi dengan arah kebijakan olahraga yang jelas, terukur, dan selaras dengan potensi daerahnya. Dokumen ini bukan sekadar laporan teknis, tetapi peta jalan untuk membangun ekosistem olahraga Kalsel yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pebriadin menyampaikan bahwa reviu DOD yang dipaparkan tim konsultan telah melalui kajian komprehensif, dan hasilnya diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan langkah-langkah konkret pembenahan olahraga di Kalsel. Ia menegaskan bahwa transformasi olahraga harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, terutama pada lima aspek prioritas.

Aspek pertama ialah penguatan tata kelola olahraga daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, KONI, cabang olahraga, institusi pendidikan, hingga sektor swasta menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembinaan jangka panjang.

Aspek kedua adalah pemerataan infrastruktur olahraga di seluruh Banua. Pebriadin menilai akses fasilitas yang layak tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menjangkau daerah-daerah untuk memperluas partisipasi masyarakat serta mempercepat pencarian bibit-bibit atlet potensial.

Aspek ketiga menyoroti pentingnya pembinaan atlet yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia menekankan bahwa penerapan sport science, teknologi, dan data analytics sangat diperlukan agar proses latihan, evaluasi performa, dan pemetaan talenta berjalan semakin modern dan terukur.

“Ini menjadi langkah penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional,” kata Pebriadin.

Aspek keempat adalah identifikasi cabang olahraga unggulan. Pemerintah provinsi tengah melakukan kajian mendalam agar fokus pembinaan dapat diarahkan pada cabang dengan potensi prestasi terbesar, sehingga hasilnya lebih berdampak bagi peningkatan prestasi daerah.

Terakhir, Pebriadin menegaskan pentingnya memperluas partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Ia menyebut bahwa membangun budaya olahraga sejak dini akan menciptakan masyarakat yang sehat sekaligus melahirkan talenta baru.

“Pemerintah mendorong berkembangnya olahraga pendidikan, rekreasi, hingga prestasi, sehingga olahraga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa dokumen DOD harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar formalitas administrasi. Ia berharap seluruh pihak mampu mengimplementasikan rekomendasi ini secara konsisten.

“Kami berharap hasil reviu ini diimplementasikan secara berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Kalsel berkomitmen membangun ekosistem olahraga yang produktif, inklusif, dan berprestasi,” pungkasnya.

Melalui strategi besar ini, Pemprov Kalsel berharap Banua dapat berkembang sebagai salah satu lumbung atlet nasional, dengan dukungan fasilitas olahraga yang terus meningkat serta penyelenggaraan event-event olahraga besar yang makin sering digelar di masa mendatang. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).