BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga keterbukaan informasi di daerah. Penyampaian komitmen tersebut di sampaikan Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin pada Presentasi Monotoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Dalam penyampaian presentasi tersebut Syarifuddin turut didamping oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim sebagai leading sektor dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Kalsel.

Menurutnya, KIP di Provinsi Kalsel sudah sangat baik, hal ini terlihat dari tren menurunnya pelaporan sengketa informasi oleh masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi Kalsel.

“Tentunya juga didukung dengan kebijakan dari pimpinan dan kerjasama semua pihak, termasuk Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang aktif dan rutin melakukan Monev KIP, asistensi penyusunan laporan tahunan, serta pendampingan Badan Publik Vertikal di daerah,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel yang terus memberikan inovasi sehingga pelayanan dan keterbukaan informasi publik di Kalsel berjalan dengan baik.

“Pemerintah Provinsi Kalsel selalu berupaya mengedepankan keterbukaan informasi publik ini dengan mempermudah akses informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel resmi merilis hasil seleksi administrasi pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun 2025. Dari total 89 pendaftar, sebanyak 16 peserta dinyatakan tidak lolos tahap administrasi.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi, menjelaskan bahwa ketidaklolosan peserta umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan mutlak, seperti usia yang melebihi batas ketentuan serta kurangnya pengalaman minimal dua tahun sebagai Pejabat Administrator atau Jabatan Fungsional Madya.

Selain itu, mayoritas peserta gagal karena kurang teliti dalam mengunggah berkas persyaratan ke sistem ASN Karir BKN.

“Dari beberapa dokumen yang diminta, seperti Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2024, masih banyak peserta yang keliru saat mengunggah ke sistem. Ada yang mengunggah SPT tahun 2023 atau hanya bukti potong pajak. Untuk SKP, Panitia Seleksi meminta SKP tahun 2023 dan 2024, namun beberapa peserta hanya mengunggah salah satunya,” jelas Ardi di Banjarbaru, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut, Panitia Seleksi menetapkan 73 peserta lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Tahapan selanjutnya akan berlangsung pada 25–28 November, berupa penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui Assessment Center oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKN Pusat.

Hari pertama akan dilaksanakan di SMK 1 Martapura, sedangkan hari kedua hingga keempat bertempat di Gedung Idham Chalid. Peserta juga diwajibkan membuat makalah dan mengunggahnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pansel.

Selanjutnya, pada 1–3 Desember, peserta akan mengikuti tahapan terakhir yaitu wawancara dengan Tim Panitia Seleksi.

“Tim Pansel terdiri dari dua pejabat JPTP internal, yaitu Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin dan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil. Selain itu, dua pejabat eksternal yaitu Rektor UIN dan Kepala BPKP, serta satu unsur profesional yaitu Prof. Hatta, juga turut terlibat,” ujar Ardi.

Pada seleksi terbuka JPTP Provinsi Kalsel tahun ini, terdapat 12 posisi jabatan yang dilelang, terdiri dari enam posisi Eselon IIa dan enam posisi Eselon IIb. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Temu Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) pada 17–18 November 2025 di salah satu hotel Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri atas pengelola KTH kopi dan mete, penyuluh kehutanan, serta pelaksana RHL BPDAS Barito dari wilayah KPH Tabalong, KPH Hulu Sungai, KPH Tanah Laut, dan Tahura Sultan Adam.

Temu usaha ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanaman RHL, rehabilitasi DAS, dan penghijauan dengan jenis tanaman mete dan kopi di kawasan hutan yang saat ini telah mulai menghasilkan buah.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan dalam giat temu tersebut Dinas Kehutanan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang budidaya kopi dan mete, seperti Sugiharto, sebagai praktisi pengolahan kopi dan Teguh, sebagai praktisi budidaya serta pengolahan mete. Dishut Kalsel, turut menggandeng pihak swasta dari PT Herbo Mandiri Group untuk memberikan materi mengenai peluang pemasaran kopi di Kalimantan Selatan.

“Peningkatan nilai ekonomi hutan merupakan indikator penting dalam pembangunan kehutanan. Berdasarkan data KLHK tahun 2022, Kalimantan Selatan masih memiliki 487.457 hektare lahan kritis. Sejak 2016, upaya rehabilitasi telah dilakukan melalui penanaman seluas 168.086 hektare dan sebagian kawasan tersebut kini menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan mete. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas KTH sangat penting agar hasil tanaman tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” kata Fathimatuzzahra, Rabu (19/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, Fathimatuzzahra juga mengapresiasi BPDAS Barito yang telah memfasilitasi terlaksananya Temu Usaha KTH Kalsel tahun 2025 untuk mendorong berharap peningkatan kemampuan KTH dalam mengelola komoditas kopi dan mete secara lebih profesional serta mendorong penerapan ilmu yang diperoleh di lapangan masing-masing.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tercipta penguatan kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan mitra usaha dalam pengembangan kopi dan mete di Kalimantan Selatan. Temu Usaha KTH 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas petani, membuka peluang kemitraan, dan memperkuat ekonomi hasil hutan rakyat secara berkelanjutan” ujarnya.

Dalam kegiatan Temu Usaha KTH ini, para peserta diajak berkunjung ke dua lokasi yakni ke Desa Bunglai untuk melihat pengelolaan tanaman mete, serta ke Desa Mandiangin Timur guna mempelajari pengembangan tanaman kopi yang dikelola oleh KTH Hitam Manis. Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik budidaya, perawatan, dan kondisi tanaman di lapangan.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan tersebut turut dilakasanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Koperasi Merah Putih Desa Jatisari, Kabupaten Wonogiri.

MoU ini mencakup kerja sama pengembangan tanaman mete mulai dari rantai nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK), pertukaran informasi teknis, pelatihan dan pendampingan, hingga peluang pemasaran dan inovasi produk turunan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar se-Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kasatpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil, Wahyu Setyo Utomo, menyampaikan bahwa salah satu rangkaian kegiatan tersebut yaitu memperkuat proses pengusulan penghargaan Satpol PP dan Damkar tingkat Provinsi tahun 2025.

Wahyu menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk memastikan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan memiliki komitmen dalam mengusulkan penerima penghargaan dengan melengkapi seluruh eviden yang diperlukan.

“Harapannya masing-masing kabupaten/kota dapat mengusulkan penghargaan dengan melengkapi eviden-eviden yang dibutuhkan untuk proses tersebut,” kata Wahyu, Banjarmasin, Rabu (19/11/2025).

Ia menambahkan bahwa Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, telah membentuk tim penilai penghargaan tingkat provinsi. Usulan yang memenuhi kriteria akan diteruskan kepada tim penilai pusat.

Terdapat beberapa kategori penghargaan yang dapat diusulkan, di antaranya Karya Bakti Peduli Satpol PP, dan Karya Bakti Satpol PP. Menurut Wahyu, penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP ditujukan bagi kepala daerah, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Satpol PP melalui dukungan regulasi maupun kebijakan.

Sementara itu, penghargaan Karya Bakti Satpol PP diberikan kepada lembaga Satpol PP yang dinilai memiliki kinerja baik berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.

Mengenai batas waktu pengusulan, Wahyu menyebut bahwa provinsi wajib mengirimkan usulan maksimal 15 Desember 2025 sesuai surat dari Menteri Dalam Negeri.

“Usulan dari daerah akan kita sesuaikan dengan tenggat waktu tersebut dan selanjutnya dinilai oleh tim pusat,” jelasnya.

Adapun pengumuman penerima penghargaan dijadwalkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP dan HUT Pemadam Kebakaran Tahun 2026, atau pada kegiatan lain sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Produksi hortikultura di Kota Banjarbaru mengalami penurunan signifikan akibat cuaca tak menentu dan curah hujan tinggi sejak awal November.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan petani, terutama karena meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada masa tanam.

Menyikapi keluhan tersebut, Balai Pengendalian dan Pengawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan serta agen hayati untuk mengantisipasi serangan hama.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan tanaman mengingat perubahan iklim membawa dampak serius terhadap sektor pertanian di daerah sentra hortikultura tersebut.

“Memasuki musim penghujan ini, kami sudah melakukan sosialisasi dan penyebaran peringatan dini terkait kewaspadaan cuaca. Kami juga baru melaksanakan Sekolah Lapang Iklim bekerja sama dengan BMKG Kalsel untuk membekali petugas POPT di lima kabupaten tentang pengaruh iklim terhadap usaha pertanian,” kata Lestari, Rabu (19/11/2025).

Menurut Lestari, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanaman hortikultura lebih rentan terserang OPT. Karena itu, selain penyuluhan, BPTPH menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati agar petani dapat mengurangi risiko kerusakan tanaman.

“Dominasi pertanian hortikultura di Banjarbaru membuat dampak cuaca ekstrem sangat terasa. Maka kami menyiapkan alternatif penanganan melalui penyuluhan lapangan, informasi perkembangan OPT, dan bantuan pestisida ramah lingkungan serta agen hayati,” jelasnya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui Brigade Perlindungan Tanaman di Laboratorium Sungai Tabuk yang menaungi wilayah Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, Banjarbaru dan Banjarmasin. Petani dapat mengajukan permohonan melalui POPT setempat.

“POPT di Banjarbaru bisa mengajukan bantuan melalui brigade Sungai Tabuk maupun langsung ke BPTPH Provinsi Kalsel sesuai kebutuhan wilayah yang terdampak,” ungkapnya.

Dengan langkah cepat ini, BPTPH berharap mampu menjaga stabilitas produksi hortikultura di tengah tantangan cuaca ekstrem, sekaligus membantu petani tetap bertahan pada musim tanam penghujan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Semangat kompetisi dan kreativitas anak muda Kalimantan Selatan kembali menyala. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan resmi menggelar Pemilihan Pemuda Berprestasi 2025, sebuah ajang apresiasi dan pencarian talenta unggul di Banua yang pelaksanaannya dimulai sejak Selasa (18/11/2025) di Banjarmasin.

Program ini menjadi terobosan baru dalam upaya mencetak generasi muda inspiratif dan berdaya saing tinggi, sekaligus membuka ruang bagi pemuda yang belum berkesempatan terlibat dalam program kepemudaan lainnya.

Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Muhammad Anugerah, mewakili Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, menyampaikan bahwa pemilihan Pemuda Berprestasi merupakan inovasi yang diadopsi dari program Dispora Jawa Timur.

“Tahun ini kami melaksanakan Pemilihan Pemuda Berprestasi sebagai wadah bagi para pemuda yang mungkin belum berkesempatan ikut kegiatan kepemudaan lain seperti pemilihan pemuda pelopor, pasangan muda inspiratif, maupun wirausaha muda,” jelasnya.

Berbeda dengan ajang lainnya yang menunggu usulan dari kabupaten/kota, kompetisi ini dibuka secara umum tanpa batasan asal daerah.

Anugerah menerangkan bahwa perlombaan tahun ini terbagi dalam lima bidang kompetensi, yaitu Kepemimpinan dan Sosial Kemasyarakatan, Kewirausahaan dan Inovasi Ekonomi, Seni Budaya dan Kreativitas Digital, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Pendidikan, Sains, dan Teknologi.

Antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 112 pemuda dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Setelah verifikasi berkas, terjaring 12 peserta di bidang kepemimpinan, 23 di bidang kewirausahaan, 5 seni budaya, 5 lingkungan, dan 25 peserta di bidang pendidikan,” terang Anugerah.

Pendaftaran resmi ditutup Minggu, 16 November 2025 pukul 12.00 WITA, dan memasuki tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada 18–19 November 2025. Seluruh peserta akan kembali diseleksi hingga menyisakan tiga besar di setiap bidang pada awal Desember mendatang.

Proses penjurian melibatkan akademisi, praktisi, dan media, di antaranya Dr. Norma Lina dari BPSDM Kalsel, praktisi pemuda Tabalong Pak Wik, serta Radar Banjarmasin.

Anugerah menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi momentum baru pembinaan kepemudaan di Kalsel.

“Ini kegiatan perdana, dan kami berharap dapat menjadi trigger bagi para pemuda. Kami ingin para juaranya menjadi role model, memberi dampak nyata bagi pemuda lainnya, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Kalsel,” ujarnya.

Pemilihan Pemuda Berprestasi 2025 diharapkan melahirkan inspirasi baru, karya nyata, serta kontribusi langsung bagi pembangunan daerah melalui gagasan dan inovasi generasi muda. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pesisir melalui penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2025. Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (18/11/2025).

Plt. Kepala BPBD Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penyusunan Renkon merupakan bagian penting dari langkah peningkatan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman bencana yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu.

“Sesuai Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023, rencana kontingensi adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk menghadapi ancaman bencana tertentu. Bagi wilayah pesisir Kalimantan Selatan, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi adalah risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius,” ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa Renkon tidak boleh dipandang sebagai dokumen administratif semata. Dokumen ini merupakan peta jalan yang berfungsi sebagai acuan lintas sektor dalam menghadapi situasi darurat. Ia menekankan pentingnya penyusunan skenario terburuk, termasuk penentuan peran masing-masing instansi dalam kondisi darurat.

“Renkon harus disusun secara partisipatif. Kita semua perlu menyepakati skenario terburuk, siapa melakukan apa, kapan, dan dengan sumber daya apa. Koordinasi ini harus dibangun sebelum bencana benar-benar terjadi,” jelasnya.

Pada kegiatan FGD ini, seluruh peserta dari berbagai instansi diminta memberikan data dukung untuk melengkapi dokumen Renkon, seperti profil organisasi dan pemetaan sumber daya yang dimiliki. Informasi tersebut akan menjadi dasar penting saat Renkon diaktifkan menjadi rencana operasi darurat bencana.

“Pemetaan sumber daya sangat penting. Tanpa data yang jelas tentang personel, peralatan, dan logistik, kita akan kesulitan merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat,” tambah Bambang.

Ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, kata Bambang, membutuhkan respons cepat, terencana, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta memberikan kontribusi aktif agar dokumen Renkon yang dihasilkan benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan.

“Harapan kami, FGD ini menghasilkan draf Renkon yang solid, adaptif, dan siap menjadi pedoman kesiapsiagaan kita bersama. Tujuannya satu, menjadikan Kalimantan Selatan semakin tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.

Bambang menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang berpartisipasi dan mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor. Ia berharap dokumen Renkon yang disusun dapat langsung diimplementasikan apabila kondisi darurat terjadi.

“Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai ancaman bencana, dan semoga upaya perencanaan ini benar-benar meningkatkan kesiapsiagaan kita di wilayah pesisir Kalsel,” tutupnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Kerja Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, berlangsung di Aula Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Selasa (18/11/2025).

Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia pada level daerah maupun nasional.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penguatan IDI telah diamanatkan dalam regulasi nasional.

“Sebagaimana diketahui, IDI merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Permendagri, di mana daerah diminta untuk memasukkan atau mendukung kegiatan ini dalam dokumen RPJMD,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai IDI, sekaligus memperkuat kualitas data yang akan digunakan dalam proses penghitungan indeks.

“Rapat ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel serta Bappeda Provinsi Kalsel yang akan memberikan pemaparan terkait metodologi, pengukuran, hingga strategi peningkatan nilai indeks,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan perkembangan nilai IDI Provinsi Kalimantan Selatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, IDI Kalsel tercatat sebesar 75,41. Nilai tersebut meningkat signifikan pada 2022 menjadi 80,86, kemudian sedikit menurun pada 2023 menjadi 80,44, namun kembali naik pada tahun 2024 dengan capaian 81,91. Di tingkat nasional, nilai IDI Kalsel berada pada angka 75,67, yang juga termasuk dalam kategori baik.

“Kita patut bersyukur karena capaian IDI Kalsel menunjukkan tren positif. Namun demikian, kita tetap perlu meningkatkan kualitas data serta koordinasi lintas sektor agar capaian demokrasi kita semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Rapat kerja ini diikuti oleh perwakilan SKPD terkait, serta perwakilan dari seluruh partai politik di Kalimantan Selatan.

Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi antar unsur pemerintah, lembaga statistik, serta partai politik dapat memperkuat proses penyusunan data dan analisis IDI sehingga hasilnya lebih komprehensif dan akurat. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya persaingan di sektor jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli, di Aula Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk memperkuat kualitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi di Banua, agar mampu bersaing dan menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas dan layak fungsi.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, dalam sambutannya menegaskan bahwa sertifikasi tenaga kerja merupakan amanat regulasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Tenaga kerja konstruksi yang beraktivitas sebagai tenaga ahli maupun tenaga terampil wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kompetensi kerja mencakup kemampuan individu dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan,” tegasnya.

Menurut Yasin, peran tenaga ahli konstruksi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah. Apalagi di tengah meningkatnya kebutuhan dan persaingan industri yang menuntut profesionalisme dan akurasi kerja.

“Kiprah saudara-saudara dalam pembangunan konstruksi di Banua sangat diperlukan. Maka perlu kesiapan bagi kita semua untuk menghadapinya, terutama bagi peserta yang bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sertifikasi ini mampu memberikan peningkatan kompetensi bagi para peserta.

“Melalui media kegiatan sertifikasi tenaga ahli hari ini, diharapkan seluruh peserta dapat tambahan pengetahuan, keterampilan, serta partisipasi dalam perencanaan dan perancangan sektor jasa konstruksi sehingga mampu menyajikan produk pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan laik fungsi,” ungkapnya

Ia berpesan agar peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan pembekalan teknis ini untuk menjadi tenaga profesional di bidangnya dan memiliki SKA sesuai kompetensi.

Yasin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara. “Terima kasih kepada koordinator, asesor, dan peserta atas partisipasinya sehingga pelaksanaan sertifikasi ini berjalan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada LSP Astekindo yang telah banyak membantu. Harapannya ke depan kerja sama ini semakin ditingkatkan,” tutupnya.

Kegiatan ini diikuti peserta tenaga ahli konstruksi dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, dengan agenda uji kompetensi dan pendampingan asesmen oleh asesor bersertifikat. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).