MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program bantuan Pendidikan. Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menyerahkan secara simbolis beasiswa kuliah luar negeri kepada dua mahasiswa berprestasi. Penyerahan berlangsung di ruang kerja Wabup, Kamis (20/11/2025).

Program beasiswa ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Barito Kuala, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta beprestasi.

Dalam kesempatannya Wabup Herman Susilo menyampaikan apresiasi sekaligus kebanggaannya kepada para penerima beasiswa. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak besar pada kemajuan daerah.

“Kami berharap para penerima beasiswa ini dapat memanfaatkan kesempatan belajar di luar negeri dengan sebaik-baiknya. Ketika kembali nanti, kami ingin mereka menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Barito Kuala dan memanfaatkan keilmuannya untuk kemajuan daerah,” ujar Herman Susilo.

Perwakilan BAZNAS Barito Kuala juga menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Program beasiswa luar negeri menjadi salah satu bentuk konkret kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga zakat untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi generasi muda berbakat.

Pada penyerahan kali ini, beasiswa diberikan kepada dua penerima:
1. Rina Adelia, lulusan Pesantren Darul Hijrah, asal Desa Baliuk, Kecamatan Marabahan. Rina akan melanjutkan pendidikan pada jurusan Syariah Islamiah di Universitas Al Azhar, Fakultas Syariah Islamiah, Kairo, Mesir. Ia dijadwalkan berangkat pada awal Desember 2025.
2. Muhammad Assidiq Noor, warga Kelurahan Ulu Benteng, yang akan melanjutkan S2 jurusan Hadis dan Ilmu Hadis di Universitas Al Azhar, Fakultas Ushuluddin, Kairo. Karena yang bersangkutan masih berada di Kairo, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pihak keluarga.

Keduanya menerima dukungan berupa bantuan keberangkatan, biaya hidup awal, serta kebutuhan administrasi pendidikan sesuai ketentuan program studi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua BAZNAS Barito Kuala H. Ardiansyah, Wakil Ketua Dua Bidang Pendistribusian H. Surya Achdiat, serta Wakil Ketua Tiga Bidang Keuangan dan Pelaporan H. Hazrul Aswad. Penyerahan beasiswa dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Barito Kuala, didampingi jajaran pimpinan BAZNAS.

Mengakhiri kegiatan, Wabup Herman Susilo berpesan agar para penerima beasiswa menjaga nama baik daerah dan menjadi duta positif bagi Barito Kuala di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperluas peluang peningkatan SDM, termasuk membuka lebih banyak akses beasiswa di masa mendatang.

Dengan terselenggaranya program ini, Pemkab Barito Kuala berharap semakin banyak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global dan membawa pulang wawasan baru untuk mendorong pembangunan daerah. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Daerah melalui DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025–2026 dengan agenda Penyampaian Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026, Penyampaian Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Pengukuhan Pengurus Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan 2024–2029.

Acara tersebut dibuka secara resmi sekaligus diisi dengan sambutan oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, yang bertempat di Ruang Sidang Lantai III DPRD Batola, Rabu (19/11/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran dewan atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan penjelasan terkait Raperda APBD 2026 dan Raperda Pengelolaan BMD.

“Sebagaimana kita pahami bersama, penyampaian nota keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD atas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 yang telah kita sepakati beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya masih selaras dengan KUA-PPAS, namun ke depan tetap memerlukan beberapa penyesuaian, baik dari sisi pendapatan maupun alokasi belanja.

“Dalam rancangan yang kita ajukan saat ini, pada saatnya nanti tentu masih memerlukan penyesuaian, baik pada perolehan anggaran pendapatan maupun alokasi anggaran belanjanya. Hal ini perlu saya sampaikan sejak awal agar kita memiliki pemahaman yang sama terhadap proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2026,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan rincian nilai Rancangan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 1,99 triliun. Ujarnya, akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja pembangunan melalui anggaran tersebut.

Selanjutnya, ia memaparkan penjelasan mengenai Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Inisiatif perubahan perda tersebut dilatarbelakangi oleh terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, serta penyesuaian terhadap PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD dan PP Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan BMD.

“Mengingat jumlah perubahan yang cukup signifikan, dari semula 154 pasal dalam perda lama menjadi 28 pasal pada draft baru, kami menilai bahwa pembentukan Peraturan Daerah baru lebih tepat daripada sekadar perubahan. Tujuan utama Raperda ini adalah meningkatkan tertib administrasi aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan BMD sebagai sumber PAD, serta memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah,” jelasnya.

Wakil Bupati berharap Raperda tersebut dapat segera diundangkan agar menjadi landasan hukum yang kokoh dan modern dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan Pengukuhan Pengurus Gatriwara Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan 2024–2029, diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Perwakilan Anggota Gatriwara, Ketua I Ny. Wahdah Harmani dan Ketua II Ny. Yulia Dwi Astuti Bahriannoor, yang kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Kuala, para anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para asisten, pimpinan SKPD, kepala bagian, para camat, pimpinan instansi vertikal, kepala BUMN/BUMD, lurah dan kepala desa, Ketua Asosiasi BPD se-Barito Kuala, serta insan media. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga keterbukaan informasi di daerah. Penyampaian komitmen tersebut di sampaikan Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin pada Presentasi Monotoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

Dalam penyampaian presentasi tersebut Syarifuddin turut didamping oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim sebagai leading sektor dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Kalsel.

Menurutnya, KIP di Provinsi Kalsel sudah sangat baik, hal ini terlihat dari tren menurunnya pelaporan sengketa informasi oleh masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi Kalsel.

“Tentunya juga didukung dengan kebijakan dari pimpinan dan kerjasama semua pihak, termasuk Komisi Informasi Provinsi Kalsel yang aktif dan rutin melakukan Monev KIP, asistensi penyusunan laporan tahunan, serta pendampingan Badan Publik Vertikal di daerah,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi ASN di lingkungan Pemprov Kalsel yang terus memberikan inovasi sehingga pelayanan dan keterbukaan informasi publik di Kalsel berjalan dengan baik.

“Pemerintah Provinsi Kalsel selalu berupaya mengedepankan keterbukaan informasi publik ini dengan mempermudah akses informasi kepada masyarakat tentang program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Produksi hortikultura di Kota Banjarbaru mengalami penurunan signifikan akibat cuaca tak menentu dan curah hujan tinggi sejak awal November.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan petani, terutama karena meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada masa tanam.

Menyikapi keluhan tersebut, Balai Pengendalian dan Pengawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan serta agen hayati untuk mengantisipasi serangan hama.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan tanaman mengingat perubahan iklim membawa dampak serius terhadap sektor pertanian di daerah sentra hortikultura tersebut.

“Memasuki musim penghujan ini, kami sudah melakukan sosialisasi dan penyebaran peringatan dini terkait kewaspadaan cuaca. Kami juga baru melaksanakan Sekolah Lapang Iklim bekerja sama dengan BMKG Kalsel untuk membekali petugas POPT di lima kabupaten tentang pengaruh iklim terhadap usaha pertanian,” kata Lestari, Rabu (19/11/2025).

Menurut Lestari, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanaman hortikultura lebih rentan terserang OPT. Karena itu, selain penyuluhan, BPTPH menyalurkan bantuan pestisida ramah lingkungan dan agen hayati agar petani dapat mengurangi risiko kerusakan tanaman.

“Dominasi pertanian hortikultura di Banjarbaru membuat dampak cuaca ekstrem sangat terasa. Maka kami menyiapkan alternatif penanganan melalui penyuluhan lapangan, informasi perkembangan OPT, dan bantuan pestisida ramah lingkungan serta agen hayati,” jelasnya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui Brigade Perlindungan Tanaman di Laboratorium Sungai Tabuk yang menaungi wilayah Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, Banjarbaru dan Banjarmasin. Petani dapat mengajukan permohonan melalui POPT setempat.

“POPT di Banjarbaru bisa mengajukan bantuan melalui brigade Sungai Tabuk maupun langsung ke BPTPH Provinsi Kalsel sesuai kebutuhan wilayah yang terdampak,” ungkapnya.

Dengan langkah cepat ini, BPTPH berharap mampu menjaga stabilitas produksi hortikultura di tengah tantangan cuaca ekstrem, sekaligus membantu petani tetap bertahan pada musim tanam penghujan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel resmi merilis hasil seleksi administrasi pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun 2025. Dari total 89 pendaftar, sebanyak 16 peserta dinyatakan tidak lolos tahap administrasi.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kasubbid Promosi, Ahmad Nur Ardi, menjelaskan bahwa ketidaklolosan peserta umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan mutlak, seperti usia yang melebihi batas ketentuan serta kurangnya pengalaman minimal dua tahun sebagai Pejabat Administrator atau Jabatan Fungsional Madya.

Selain itu, mayoritas peserta gagal karena kurang teliti dalam mengunggah berkas persyaratan ke sistem ASN Karir BKN.

“Dari beberapa dokumen yang diminta, seperti Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2024, masih banyak peserta yang keliru saat mengunggah ke sistem. Ada yang mengunggah SPT tahun 2023 atau hanya bukti potong pajak. Untuk SKP, Panitia Seleksi meminta SKP tahun 2023 dan 2024, namun beberapa peserta hanya mengunggah salah satunya,” jelas Ardi di Banjarbaru, Rabu (19/11/2025).

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi tersebut, Panitia Seleksi menetapkan 73 peserta lolos dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Tahapan selanjutnya akan berlangsung pada 25–28 November, berupa penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui Assessment Center oleh Pusat Penilaian Kompetensi BKN Pusat.

Hari pertama akan dilaksanakan di SMK 1 Martapura, sedangkan hari kedua hingga keempat bertempat di Gedung Idham Chalid. Peserta juga diwajibkan membuat makalah dan mengunggahnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pansel.

Selanjutnya, pada 1–3 Desember, peserta akan mengikuti tahapan terakhir yaitu wawancara dengan Tim Panitia Seleksi.

“Tim Pansel terdiri dari dua pejabat JPTP internal, yaitu Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin dan Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil. Selain itu, dua pejabat eksternal yaitu Rektor UIN dan Kepala BPKP, serta satu unsur profesional yaitu Prof. Hatta, juga turut terlibat,” ujar Ardi.

Pada seleksi terbuka JPTP Provinsi Kalsel tahun ini, terdapat 12 posisi jabatan yang dilelang, terdiri dari enam posisi Eselon IIa dan enam posisi Eselon IIb. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Temu Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) pada 17–18 November 2025 di salah satu hotel Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri atas pengelola KTH kopi dan mete, penyuluh kehutanan, serta pelaksana RHL BPDAS Barito dari wilayah KPH Tabalong, KPH Hulu Sungai, KPH Tanah Laut, dan Tahura Sultan Adam.

Temu usaha ini merupakan tindak lanjut dari hasil penanaman RHL, rehabilitasi DAS, dan penghijauan dengan jenis tanaman mete dan kopi di kawasan hutan yang saat ini telah mulai menghasilkan buah.

Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan dalam giat temu tersebut Dinas Kehutanan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang budidaya kopi dan mete, seperti Sugiharto, sebagai praktisi pengolahan kopi dan Teguh, sebagai praktisi budidaya serta pengolahan mete. Dishut Kalsel, turut menggandeng pihak swasta dari PT Herbo Mandiri Group untuk memberikan materi mengenai peluang pemasaran kopi di Kalimantan Selatan.

“Peningkatan nilai ekonomi hutan merupakan indikator penting dalam pembangunan kehutanan. Berdasarkan data KLHK tahun 2022, Kalimantan Selatan masih memiliki 487.457 hektare lahan kritis. Sejak 2016, upaya rehabilitasi telah dilakukan melalui penanaman seluas 168.086 hektare dan sebagian kawasan tersebut kini menghasilkan komoditas unggulan seperti kopi dan mete. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas KTH sangat penting agar hasil tanaman tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” kata Fathimatuzzahra, Rabu (19/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, Fathimatuzzahra juga mengapresiasi BPDAS Barito yang telah memfasilitasi terlaksananya Temu Usaha KTH Kalsel tahun 2025 untuk mendorong berharap peningkatan kemampuan KTH dalam mengelola komoditas kopi dan mete secara lebih profesional serta mendorong penerapan ilmu yang diperoleh di lapangan masing-masing.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tercipta penguatan kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan mitra usaha dalam pengembangan kopi dan mete di Kalimantan Selatan. Temu Usaha KTH 2025 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas petani, membuka peluang kemitraan, dan memperkuat ekonomi hasil hutan rakyat secara berkelanjutan” ujarnya.

Dalam kegiatan Temu Usaha KTH ini, para peserta diajak berkunjung ke dua lokasi yakni ke Desa Bunglai untuk melihat pengelolaan tanaman mete, serta ke Desa Mandiangin Timur guna mempelajari pengembangan tanaman kopi yang dikelola oleh KTH Hitam Manis. Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik budidaya, perawatan, dan kondisi tanaman di lapangan.

Tidak hanya itu, melalui kegiatan tersebut turut dilakasanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Koperasi Merah Putih Desa Jatisari, Kabupaten Wonogiri.

MoU ini mencakup kerja sama pengembangan tanaman mete mulai dari rantai nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK), pertukaran informasi teknis, pelatihan dan pendampingan, hingga peluang pemasaran dan inovasi produk turunan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar se-Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kasatpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil, Wahyu Setyo Utomo, menyampaikan bahwa salah satu rangkaian kegiatan tersebut yaitu memperkuat proses pengusulan penghargaan Satpol PP dan Damkar tingkat Provinsi tahun 2025.

Wahyu menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk memastikan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan memiliki komitmen dalam mengusulkan penerima penghargaan dengan melengkapi seluruh eviden yang diperlukan.

“Harapannya masing-masing kabupaten/kota dapat mengusulkan penghargaan dengan melengkapi eviden-eviden yang dibutuhkan untuk proses tersebut,” kata Wahyu, Banjarmasin, Rabu (19/11/2025).

Ia menambahkan bahwa Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, telah membentuk tim penilai penghargaan tingkat provinsi. Usulan yang memenuhi kriteria akan diteruskan kepada tim penilai pusat.

Terdapat beberapa kategori penghargaan yang dapat diusulkan, di antaranya Karya Bakti Peduli Satpol PP, dan Karya Bakti Satpol PP. Menurut Wahyu, penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP ditujukan bagi kepala daerah, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Satpol PP melalui dukungan regulasi maupun kebijakan.

Sementara itu, penghargaan Karya Bakti Satpol PP diberikan kepada lembaga Satpol PP yang dinilai memiliki kinerja baik berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.

Mengenai batas waktu pengusulan, Wahyu menyebut bahwa provinsi wajib mengirimkan usulan maksimal 15 Desember 2025 sesuai surat dari Menteri Dalam Negeri.

“Usulan dari daerah akan kita sesuaikan dengan tenggat waktu tersebut dan selanjutnya dinilai oleh tim pusat,” jelasnya.

Adapun pengumuman penerima penghargaan dijadwalkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP dan HUT Pemadam Kebakaran Tahun 2026, atau pada kegiatan lain sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Daerah melalui PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Barito Kuala mengukuhkan Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi sebagai Ibunda Guru PGRI Kabupaten Barito Kuala Masa Jabatan 2025–2030. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua PGRI Kalimantan Selatan, Drs. H. Abdul Rivai, M.AP, dan didampingi oleh Bupati Barito Kuala selaku Penasehat Ibunda Guru PGRI Kabupaten Barito Kuala. Acara tersebut juga dirangkai dengan sambutan oleh Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, yang berlangsung di Aula Selidah, Selasa (18/11/2025).

Dalam sambutannya, Bahrul Ilmi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan di Bumi Ije Jela, Kabupaten Barito Kuala. Ia sekaligus mengucapkan selamat dan sukses kepada Hj. Noor Hayati Bahrul Ilmi yang baru dikukuhkan sebagai Ibunda Guru PGRI Kabupaten Barito Kuala.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai kepala daerah, saya sangat mengapresiasi dan memberikan harapan yang tinggi atas dikukuhkannya Ibunda Guru PGRI pada hari ini, karena Ibunda Guru memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang berdaya dan berkarakter,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Barito Kuala. Jabatan Ibunda Guru PGRI memiliki makna mendalam sebagai simbol keteladanan, pengayoman, serta penggerak semangat dan karakter bagi para tenaga pendidik.

“Peran ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam membangun pendidikan berkarakter di Barito Kuala. Seorang Ibunda Guru bukan hanya menjadi panutan bagi guru, tetapi juga inspirasi bagi peserta didik dan masyarakat. Sebagaimana seorang ibu dalam keluarga, Ibunda Guru adalah sosok yang mengayomi, membimbing, dan menumbuhkan semangat bagi seluruh keluarga besar pendidikan,” katanya.

Bahrul Ilmi juga mengajak para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk senantiasa mengamalkan kode etik guru, meningkatkan komitmen dan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

“Mari kita perkuat sinergitas antara guru, orang tua, dan masyarakat sebagai tiga pusat pendidikan agar anak-anak tumbuh sehat jasmani dan rohani serta dapat belajar dengan optimal. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pendidik, pembimbing, sekaligus teladan bagi generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan atas dedikasi dan komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acara tersebut dihadiri oleh Ibunda Guru Kabupaten Barito Kuala, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua PGRI Perempuan Provinsi Kalimantan Selatan, Penasehat PGRI Kabupaten Barito Kuala, Ketua PGRI Kabupaten Barito Kuala, Ketua PGRI Perempuan Kabupaten Barito Kuala, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, serta Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan resmi melaksanakan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) III Tahun 2025 dengan mengusung tema besar “Strategi & Peran Private Sektor Dalam Meningkatkan PAD Menuju Ketahanan Ekonomi Kalimantan Selatan.”

Forum strategis ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi dunia usaha sekaligus ruang merumuskan arah kebijakan dan kontribusi sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Rapimprov ini, Kadin Kalsel secara resmi menerima hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan Gedung Kadin yang berlokasi di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel. Pembangunan gedung tersebut juga ditandai dengan peluncuran digital (digital launching) sebagai simbol awal proses pembangunan.

Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara Kadin Kalsel dan pelaku industri, yaitu PT Sinar Nusantara Industries, PT Citicon Nusantara Industries, PT Conch South Cement Kalimantan dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kerja sama ini menegaskan komitmen sektor usaha untuk memperkuat rantai pasok daerah, menyediakan bahan bangunan berkualitas, memperluas pemberdayaan UMKM, dan mendukung efisiensi industri konstruksi di Kalimantan Selatan.

Kadin Kalsel juga resmi meluncurkan inovasi platform LockerSpace, sebuah aplikasi pasar kerja digital yang tersedia 24/7, untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan memperluas akses kesempatan kerja.

Ketua Kadin Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas ruang sinergi yang diberikan kepada Kadin.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov Kalimantan Selatan atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Kadin untuk berperan dalam berbagai posisi strategis di ekosistem ekonomi daerah. Alhamdulillah, Kadin dipercaya untuk duduk sebagai Wakil Ketua Tim Vokasi Daerah, anggota KADEX Kalsel, serta memimpin Komisi Advokasi Daerah KAD bersama Satgas Antikorupsi KPKRI. Ini adalah amanah besar untuk memastikan dunia usaha berjalan sehat, transparan, dan berintegritas,” ujar shinta di Banjarmasin, Selasa (18/11/2025).

Shinta juga menegaskan bahwa Kadin aktif mendukung agenda pemerintah terkait pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri, serta terlibat dalam promosi investasi bersama Bank Indonesia, baik di tingkat nasional maupun regional Borneo.

“Kami turut hadir dalam forum-forum ekonomi di Brunei, Sarawak, hingga Sabah, termasuk penandatanganan MoU dengan Malaysian International Chamber of Commerce Sabah Chapter. Semua ini bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi Borneo dan membuka peluang perdagangan yang lebih luas,” ungkapnya.

Selain itu, Kadin Kalsel juga tengah menginisiasi kembali gelaran Borneo Economic Community 2026 sebagai langkah memperkuat konektivitas dan standardisasi, termasuk pentingnya kesepakatan halal Borneo untuk memajukan produk lintas negara di kawasan tersebut.

Shinta menyoroti tantangan ekonomi tahun 2025 yang diprediksi bergerak dinamis. Ia menegaskan pentingnya pendidikan vokasi sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Pendidikan vokasi adalah cara terbaik mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih berdaya. Ketika vokasi diperkuat dan didukung bansos pemerintah, masyarakat rentan miskin dapat bergeser menjadi masyarakat produktif, bukan hanya dalam berusaha tetapi juga dalam peningkatan wawasan, keterampilan, dan kemampuan bersaing secara ekonomi,” jelasnya.

Melalui Kadin, ia berharap seluruh pemangku kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat mendukung peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja sehingga mampu menarik lebih banyak investor masuk ke Kalimantan Selatan.

Kadin Kalsel juga mendorong hadirnya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha namun tetap berlandaskan tanggung jawab hukum dan lingkungan.

“Kami berharap dunia usaha diberikan ruang pembinaan dan pendampingan sebelum tindakan hukum dijatuhkan. Setiap kebijakan harus melihat dampaknya terhadap lapangan kerja dan ekonomi masyarakat. Perlindungan hukum bagi pengusaha sangat penting agar iklim usaha tetap sehat dan kompetitif,” tegas Shinta.

Dalam Rapimprov ini juga digelar talk show mengenai perlindungan hukum dan keadilan bagi pelaku usaha, sebagai respon terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan edukasi hukum bagi dunia usaha.

Rapimprov III Kadin Kalsel Tahun 2025 mencerminkan tekad bersama untuk menghadirkan ekosistem ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan vokasi, promosi investasi, inovasi digital, serta dorongan kepastian hukum, Kadin Kalsel optimistis dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).