MARABAHAN, onlinekoranbarito.com — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2025, bertempat di Aula Bahalap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, H. Zulkipli Yadi Noor, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Satgas Pelayanan Publik, serta 16 SKPD teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Herman Susilo menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi terbaru di bidang perizinan berusaha berbasis risiko. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh SKPD dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut guna menciptakan tata kelola perizinan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala, Eko Purnama Sakti, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada perangkat daerah terkait implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen Investasi Nomor 5 Tahun 2025, khususnya dalam pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai sarana integrasi perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional.

Kegiatan sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Helpdesk OSS DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Adam Indra Wijaya, yang memaparkan secara rinci teknis pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko serta penerapan sistem OSS di tingkat daerah.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang memberikan ruang interaktif bagi peserta untuk memperdalam pemahaman dan membahas langkah tindak lanjut penerapan regulasi tersebut di Kabupaten Barito Kuala.

Ditemui seusai kegiatan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala, Eko Purnama Sakti, menerangkan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memahami arah kebijakan baru dalam sistem perizinan nasional.

“Hari ini kita baru saja melaksanakan sosialisasi terkait PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini merupakan satu-satunya acuan bagi seluruh jenis layanan perizinan yang ada di Indonesia. Karena itu, baik rekan-rekan di SKPD teknis maupun kami di DPMPTSP berkewajiban untuk memahami dan mengerti bagaimana proses perizinan tersebut berlangsung, termasuk kegiatan yang wajib melalui sistem SLH dan adanya ketentuan fiktif positif. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aturan ini dengan sebaik-baiknya,” jelas Eko.

Pada kesempatan yang sama, Helpdesk OSS DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Adam Indra Wijaya, menambahkan bahwa keberadaan sistem OSS diharapkan mampu mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara cepat dan fleksibel.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh instansi teknis dan juga masyarakat dapat memahami bahwa kini telah tersedia kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Prosesnya dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun, asalkan tersedia akses internet dan perangkat yang memadai,” ungkap Adam.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat iklim investasi di daerah. Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Pengadilan Negeri (PN) Marabahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Kantor Pertanahan melaksanakan Sosialisasi Program Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalah Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi (Padu Serasi) di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Padu Serasi dan berlangsung di Kantor Desa Karang Dukuh, Kecamatan Belawang, Senin (3/11/2025).

Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo hadir sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Herman Susilo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Satgas Padu Serasi yang telah berupaya menghadirkan program pelayanan terpadu dalam penyelesaian sertifikat tanah eks transmigrasi di Batola.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Padu Serasi, khususnya dari Pengadilan Negeri Marabahan yang telah menggagas program ini. Upaya ini menjadi langkah positif dalam memperbaiki dan menuntaskan permasalahan sertifikat tanah eks transmigrasi yang selama ini cukup kompleks,” ujar Herman.

Ia menambahkan, persoalan tanah merupakan isu yang sangat sensitif dan sering kali menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah daerah bahkan pusat.

“Masalah tanah ini sangat problematik dan majemuk. Karena itu, kegiatan seperti ini merupakan terobosan jemput bola yang perlu terus dilanjutkan. Kami berharap sebelum pelaksanaan sidang, perangkat desa dapat berperan aktif menyiapkan dokumen dan mendata permasalahan warga agar proses berjalan lancar dan masyarakat memahami prosedur yang ada,” lanjutnya.

Herman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi, termasuk Kantor Pertanahan, Disperkim, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah akan terus mendukung penuh program ini. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi warga dan menjadi langkah awal menuju kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” tutupnya.

Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, perwakilan Disperkim Kabupaten Barito Kuala, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, BPPRD Kabupaten Barito Kuala, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala, Wakil Ketua PN Marabahan, para hakim, panitera, sekretaris PN Marabahan, Camat Belawang, Kepala Desa Karang Dukuh, serta seluruh peserta sosialisasi. (adv/kb).

PELAIHARI, onlinekoranbarito.com -Kontingen Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali menambah 2 medali emas di ajang Porprov XII Kabupaten Tanah Laut (Tala), Senin (3/11/2025).

Kedua medali emas tersebut dipersembahkan oleh cabang olah raga (cabor) atletik lari 200 meter putera atas nama Muhammad Fauzi Rahman dan cabor Kurash atas nama Farah Safa Safera di kelas 63 puteri.

Selain emas, Batola juga berhasil menambah 2 medali perak di cabang lari 200 meter dan anggar. Tak hanya itu cabor sambo menambah 5 perunggu, kurash, bina raga, dan gateball masing-masing mempersembahkan 1 perunggu.

Penambahan medali dari keberhasilan terkini telah meningkatkan akumulasi perolehan Kontingen Batola hingga memasuki hari ke 12 pertandingan sebanyak 76 medali yang terdiri dari 15 emas, 20 perak dan 41 perunggu.

Sementara itu, berdasarkan jadwal pertandingan, hari ini Selasa (4/11/2025), sejumlah cabor yang akan dipertandingkan masing-masing tenis lapangan, tenis meja, bridge, bola basket, gateball, catur softball, e-sport, MMA, golf, sepak takraw, billiard, anggar, dan bola tangan pasir. (adv/kb).

PELAIHARI, onlinekoranbarito.com — Kontingen Kabupaten Barito Kuala (Batola) terus berjuang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Tanah Laut. Hingga Senin (3/11/2025), tercatat sudah ada 12 cabang olahraga (cabor) yang menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan.

Dua belas cabor tersebut meliputi dayung, panahan, balap sepeda, bola basket, gulat, judo, akuatik, tinju, wushu, pencak silat, taekwondo, dan panjat tebing. Meski demikian, peluang Batola untuk menambah pundi-pundi medali masih terbuka lebar, mengingat dari total 60 cabor yang diikuti, masih ada 48 cabor yang saat ini sedang dan akan bertanding.

Pada pembaruan perolehan medali per 3 November 2025, cabang olahraga Sambo meraih 5 perunggu, binaraga 1 perunggu dan bulutangkis berhasil menyumbangkan tiga medali perunggu untuk Batola.

Medali  bulutangkis tersebut diraih melalui:

Ahmat Nur Farid (Tunggal Putra)

Nuur Layla Devi Ramadania (Tunggal Putri)

Revalina / Arafhita PRM (Ganda Putri)

Total medali yang diraih Barito Kuala sebanyak 70 medali terdiri dari 13 emas, 18 perak dan 39 perunggu. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya memperkuat daya saing pelaku industri kecil dan menengah (IKM) daerah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Workshop Wirausaha dan Kerajinan serta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dekranasda se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Banjarbaru, Senin (3/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dekranasda kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, pelaku IKM, dan pengrajin dari berbagai sektor unggulan, termasuk kerajinan khas kain sasirangan yang menjadi identitas budaya Banua.

Ketua Harian Dekranasda Kalsel, Abdul Rahim, usai membuka kegiatan menyampaikan bahwa workshop dan Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring, kreativitas, dan inovasi pelaku usaha di sektor kerajinan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong para pelaku IKM di Kalimantan Selatan agar terus berinovasi. Inovasi adalah kunci agar produk kita memiliki nilai tambah dan mampu bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan mancanegara,” ujar Abdul Rahim.

Ia menambahkan, Dekranasda Kalsel bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan agar para pengrajin memahami pentingnya pengembangan produk yang kreatif dan berorientasi pasar.

“Para IKM dan UKM sudah kita berikan pelatihan agar memahami bagaimana menghasilkan produk yang inovatif. Khususnya pada produk sasirangan yang sudah memiliki indikasi geografis (IG) dan diakui secara hukum sebagai warisan khas Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Selain itu, Abdul Rahim juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara IKM dan Dekranasda di setiap kabupaten/kota agar dukungan dan pendampingan dapat berjalan efektif.

“Kami harap para IKM dapat berkoordinasi dengan Dekranasda di daerah masing-masing. Dekranasda siap menjadi mitra dan pendamping dalam meningkatkan kualitas produk serta memperluas pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional,” tegasnya.

Melalui Rakorda ini, Dekranasda Kalsel juga memperkuat sinergi antar-daerah dalam membangun ekosistem kerajinan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada pada Oktober 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Selatan di 5 kabupaten/kota, pada Oktober 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,11 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,12 pada Oktober 2024 menjadi 109,42 pada Oktober 2025.

“Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,33 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,91 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,66 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,97 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,13 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,05 persen,” kata Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif, Banjarbaru, Senin (3/11/2025).

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Oktober 2025, antara lain: emas perhiasan, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, bawang merah, telur ayam ras, nasi dengan lauk, sewa rumah, tarif rumah sakit, minyak goreng, kopi bubuk, kuebasah, mobil, sekolah dasar, sepeda motor, baju muslim wanita, beras, akademi/perguruan tinggi, pepaya, mie kering instant, pemeliharaan motor, bubur, sigaret kretek tangan, pasta gigi, bumbu masak jadi, ikan tongkol, ikan papuyu, gula pasir, sop, ikan peda, bahan bakar rumah tangga, ikan bakar, ayam goreng, cabai merah, soto, sekolah menengah atas, sigaret putih mesin, seragam sekolah anak, baju muslim pria, gado-gado, dan bakso siap santap.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif parkir, angkutan udara, bwang putih, ikan patin, pisang, terong, semangka, ikan nila, dan sawi hijau.

Pada Oktober 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,00 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,14 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,42 persen.

“Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,01 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya tidak memberikan andil baik pendorong maupun penahan inflasi,” kata Mukhanif. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel resmi membuka Pelatihan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Aset yang dilaksanakan di Aula I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (3/11/2025).

Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama lima hari, dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan ASN perwakilan dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Farid Fakhmansyah, yang diwakili oleh Sekretaris BPSDMD Provinsi Kalsel, Muhammad Shahrizal Fauzan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan metode tatap muka (classical) sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas aparatur agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar

Ia menjelaskan, pelatihan ini tidak hanya relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi tindak lanjut dari berbagai regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Beberapa regulasi tersebut di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (yang menggantikan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) harus terus diperkuat agar aset-aset daerah dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintahan,” jelas.

Lebih lanjut, Shahrizal juga mengajak seluruh peserta untuk aktif selama pelatihan berlangsung.

Ia menekankan pentingnya diskusi, berbagi pengalaman, dan membangun jejaring antar-pegawai agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan secara nyata di lingkungan kerja masing-masing.

“Manfaatkan lima hari pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan momentum ini untuk memperbarui pemahaman dan praktik kita dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah demi meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang prima,” pesannya.

Pelatihan ini menjadi bagian dari program BPSDMD Kalsel dalam mendukung peningkatan kompetensi ASN, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026–2031 terus berlanjut. Setelah melalui serangkaian tahapan mulai dari seleksi administrasi hingga uji kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT), dan wawancara, kini proses memasuki tahap verifikasi dan validasi oleh Baznas Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Fahrurazi, menjelaskan bahwa dari total peserta yang mengikuti seluruh tahapan, sebanyak 29 orang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahap verifikasi dan validasi.

“Sesuai hasil seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi secara CAT dan wawancara, akhirnya dari 29 orang peserta dinyatakan lulus untuk mengikuti tahapan verifikasi dan validasi dengan Baznas Republik Indonesia,” ujar Fahrurazi, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dari hasil seleksi tersebut, sebanyak 10 orang dengan peringkat nilai tertinggi kini telah ditetapkan untuk melangkah ke tahap berikutnya.

“Di Jakarta ada 10 orang yang hari ini ditetapkan sesuai dengan peringkat hasil nilai tes mereka. Kepada yang 10 orang ini kami harapkan untuk bersiap-siap, karena nanti dari Baznas Republik Indonesia atau Baznas Pusat akan turun langsung ke Kalimantan Selatan untuk melakukan verifikasi, validasi, dan wawancara lanjutan,” jelasnya.

Fahrurazi menambahkan, hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Baznas RI dalam menentukan rekomendasi akhir. Dari 10 nama tersebut, akan disaring menjadi 5 orang untuk diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin guna diterbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan.

“Selanjutnya dari Baznas RI nantinya akan merekomendasikan 5 orang dari 10 nama tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk ditetapkan sebagai pimpinan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026–2031,” tutupnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) merilis Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang September 2025 terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya (m–to–m).

“TPK September 2025 mencapai 56,27 persen atau naik 6,43 poin dibanding TPK Agustus 2025 yang sebesar 49,84 persen”, ujar Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif, Banjarbaru, Senin (3/11/2025).

Apabila dibandingkan dengan TPK pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu September 2024 yang sebesar 58,24 persen, terjadi penurunan sebesar 1,97 poin (y–on–y).

“Berdasarkan klasifikasi hotel bintang, pada September 2025, TPK tertinggi dicapai oleh klasifikasi hotel bintang 4, yaitu sebesar 59,81 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 36,72 persen,” kata Hanief.

Hanief menyebut, Rata–Rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel bintang di Kalimantan Selatan pada September 2025 adalah sebesar 1,49 malam, mengalami kenaikan jika dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 0,10 malam (m–to–m). Dilihat dari klasifikasi hotel pada September 2025, RLM tertinggi terjadi pada hotel bintang 3 yaitu selama 1,62 malam dan terendah terjadi pada hotel bintang 1 yaitu selama 1,08 malam.

“Dilihat dari kelompok kamar pada September 2025, RLM tertinggi pada hotel nonbintang terjadi pada kelompok kamar >40 yaitu selama 1,05 malam dan yang terendah terjadi pada kelompok jumlah kamar 10–24 yaitu selama 1,01 malam,” kata Hanief. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).