MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Rombongan kirab obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan (Kalsel) tiba di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Selasa (28/10/2025) siang.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola, Kalimantan Selatan, Muhammad Haris Isroyani Ssos, ikut menyambut kedatangan Kirap Obor di Bumi Ije Jela.    
Rombongan yang dipimpin Ketua Bidang Organisasi KONI Kalsel H Haris Makkie bersama perwakilan KONI Provinsi Iwan Ismail disambut hangat oleh Bupati Batola H Bahrul Ilmi, Wakil Bupati Herman Susilo, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola, serta jajaran pimpinan SKPD, pengurus KONI Batola, dan instansi terkait di Pelataran Aula Selidah Marabahan.

Dalam prosesi seremonial, Kabid KONI Kalsel H. Haris Makkie menyerahkan langsung obor api Porprov kepada Bupati Batola H Bahrul Ilmi.

Selanjutnya, Bupati menyerahkan obor tersebut kembali kepada perwakilan KONI Kalsel Iwan Ismail untuk diteruskan menuju daerah selanjutnya, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Kotabaru, hingga akhirnya tiba di Kabupaten Tanahlaut sebagai tuan rumah Porprov XII.

Sebelumnya, obor Porprov diserahterimakan dari Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) kepada Kabupaten BaritoKuala sebagai bagian dari rangkaian kirab obor yang melintasi berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan wawancaranya, Bupati Batola H Bahrul Ilmi menyampaikan dukungannya terhadap kontingen Batola yang ikut serta pada Porprov XII.

“Batola sudah menerima obor dari Tanahlaut, artinya kita sudah resmi mengikuti Porprov dengan 32 cabang olahraga. Kita mengirim 332 atlet dan kami mendukung sepenuhnya perjuangan mereka. Mudah-mudahan hasil kerja keras para atlet dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil terbaik, dan kami yakin Batola bisa meraih medali emas dan prestasi lainnya,” ujar Bahrul.

Sementara itu, Wakil Bupati Batola H. Herman Susilo menambahkan bahwa semangat Porprov kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang menjadi momentum untuk menyalakan semangat juang para atlet. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Komisi I DPRD Barito Kuala (Batola) menggelar rapat kerja bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Batola dan seluruh Kepala Desa di Batola, Rabu (22/10/2025).

Bertempat di Aula Gedung DPRD Batola, rapat selain dihadiri langsung Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, juga ikut hadir perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batola.

Di depan wakil rakyat yang hadir, Ketua DPC APDESI Batola, Meri Apriansyah menyampaikan aspirasi mengenai pemberian honorarium sebagai Pengelola Keuangan Desa (PKD) dan Pengelola Aset Desa (PAD), yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Pada aturan tersebut, kata Meri, disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa berhak menerima penghasilan dari sumber lain, termasuk dalam bentuk honorarium.

“Dari 11 kabupaten di Kalimantan Selatan, hanya Barito Kuala yang belum merealisasikannya. Ini saatnya APDESI bersatu memperjuangkan hak-hak perangkat desa,” ujar Meri.

Sebagaimana siaran pers Setwan DPRD Batola, Ketua Komisi I DPRD Batola, Arfah, menyatakan mereka menyambut positif usulan tersebut. DPRD nantinya akan meneruskan hasil pembahasan kepada pemerintah daerah untuk dikaji lebih lanjut sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Kami siap mendukung selama sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. DPRD memiliki fungsi penganggaran, dan kami akan berkoordinasi dengan Dinas PMD, BKD, serta Inspektorat untuk menindaklanjutinya,” kata Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, politik dan ormas tersebut.

Berdasar perhitungan anggaran, kebutuhan tambahan untuk honor perangkat desa di Batola sebesar Rp 5 juta per desa per bulan, atau Rp 60 juta per tahun dikalikan sebanyak 195 desa sehingga diperlukan anggaran sekitar Rp11,7 miliar per tahun.

Aspirasi APDESI dan para kepala desa tersebut mendapat respons positif wakil rakyat. Termasuk Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, yang memastikan kesiapan mengawal aspirasi yang disampaikan.

“Selanjutnya kami meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Batola agar secepatnya menindaklanjuti, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan kepala dan perangkat desa,” tegasnya. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Dukungan atas program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ditunjukan Wakil Ketua DPRD Barito Kuala (Batola) H Harmuni yang hadir dalam upacara Pembukaan TMMD Ke-126 Tahun 2025 Kodim 1005/Barito Kuala di halaman kantor Pemkab Batola, di Marabahan, Rabu (8/10/2025).

Program TMMD resmi dibuka pada pukul 09.05 Wita, dengan upacara yang dipimpin langsung Bupati Batola, Dr H Bahrul Ilmi, SH, MH., sebagai Inspektur Upacara. Ia didampingi Komandan Upacara Kapten Inf Tri Hendro Wijayanto dan Perwira Upacara Kapten Cke (K) Hannah.

“Melalui TMMD, kita berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini juga dapat memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujar Dr H Bahrul Ilmi.

Pada pembukaan juga disampaikan laporan singkat Dandim 1005/Barito Kuala Letkol Inf Andika Suseno. Setelah laporan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pekerjaan TMMD oleh Butola, Dandim 1005, dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Penandatanganan ini diikuti penyerahan alat kerja oleh Bupati kepada pihak pelaksana sebagai simbol dimulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Simbolisasi penyerahan alat kerja pun dilakukan kepada perwakilan personel dan masyarakat, yakni Sertu Rijali, Bripda Masri, dan Sekdes Desa Tumih Saryanto.

Selain Wakil Ketua DPRD Batola Harmuni, acara juga dihadiri perwakilan dari TNI AL, TNI AU, Polri, Kejaksaan, Kemenag, dan berbagai instansi pemerintah daerah. Tokoh masyarakat, agama, dan adat juga hadir menyaksikan momen pembukaan.

Program TMMD akan berlangsung selama 30 hari di Desa Tumih, Kecamatan Wanaraya, dengan target pembangunan fisik seperti perkerasan jalan sepanjang 1.850 meter, pembangunan WC umum, Pos Kamling, renovasi musholah dan rumah tidak layak huni, serta pembuatan tempat mandi air bersih. Kegiatan non-fisik meliputi penyuluhan pertanian, kamtibmas, narkoba, bencana alam, kesehatan, rekrutmen TNI, serta bakti sosial.

“Kegiatan TMMD ini bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan di daerah, intinya lagi meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga kerja kami lebih mudah dan bisa didukung oleh rakyat,” ucap Kasrem 101/Antasari Kolonel Kav Soleh, S.Sos., M.M.

Desa Tumih sendiri dipilih karena dinilai memiliki potensi besar namun masih minim infrastruktur.

“Kebetulan desa tersebut merupakan desa awal trans, kami melihat lokasi tersebut cukup potensial. Karena di sana ada pertanian yang maju dan kami melihat ada beberapa titik yang perlu kita stimulan. Diharapkan ada peningkatan ekonomi, termasuk ada beberapa rumah yang kami rehab, termasuk dengan air masyarakat bisa setidaknya menikmati,” ujar Dandim 1005/Btl Letkol Inf Andika Suseno SIP. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 yang saat ini berlangsung di Kabupaten Barito Kuala (Batola) selama 30 hari hingga 6 November 2025 mendatang, mendapat dukungan penuh DPRD Batola.

Bukan hanya pada pelaksanaan ataupun pembukaan kegiatan. Bahkan sejak masa persiapan, DPRD Batola sudah ikut terlibat aktif.

Hal ini sebagaimana diperlihatkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Batola, M. Haris Isroyani, S.Sos, yang menghadiri kegiatan Paparan Rencana Latihan Kegiatan (Renlatgiat) Dansatgas TMMD ke-126 Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (8/10/2025) silam di ruang Vicon Makodim 1005/BTL.

Kehadiran Sekwan M. Haris Isroyani, S.Sos pada kegiatan tersebut dalam rangka mewakili Ketua DPRD Barito Kuala yang turut diundang dalam acara paparan tersebut.

Paparan Renlatgiat ini merupakan bagian dari tahapan persiapan pelaksanaan program TMMD ke-126 yang bertujuan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas TMMD menyampaikan rencana kegiatan, sasaran fisik dan nonfisik, serta strategi pelaksanaan yang akan dilakukan di lapangan. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh jajaran terkait melalui fasilitas video conference.

Kehadiran perwakilan DPRD Barito Kuala melalui Sekwan M. Haris Isroyani, S.Sos menunjukkan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap upaya bersama antara TNI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Fokus kegiatan TMMD kali ini adalah pembangunan jalan desa, pembuatan WC umum, serta perbaikan pos kamling dan masjid. Tidak cuma itu, juga ada penyuluhan pertanian, kesehatan, stunting, hingga bakti sosial seperti pasar murah dan pengobatan gratis. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor, Samsat Marabahan menyelenggarakan kegiatan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, yang dirangkai dengan Apel Gabungan dan Gebyar Pajak, di halaman Kantor DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Rabu (1/10/2025).

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, kegiatan dihadiri oleh perwakilan Samsat Marabahan, Sekretaris DPRD M. Haris, serta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Batola.

Pada kegiatan Gebyar Pajak Samsat Marabahan menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan secara langsung di lokasi. Selain itu, disediakan berbagai doorprize menarik bagi para wajib pajak yang melakukan pembayaran di tempat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD M. Haris, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan Gebyar Panutan Pajak ini. Ini adalah bentuk sinergi yang positif antara Samsat dan DPRD dalam mendorong kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Kami, dari lingkungan Sekretariat DPRD, siap menjadi contoh atau panutan dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu,” ujar Haris.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin tumbuh kesadaran kolektif di tengah masyarakat, bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, yang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat secara luas. (adv/kb).

MARABAHAN onlinekoranabrito.com – Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas perundangan dan peraturan, Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan bersama DPRD Barito Kuala (Batola) resmi menjalin kerja sama strategis dalam bidang hukum.

Peresmian ditandai penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, dan Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan kesepakatan, ruang lingkup kerja sama meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, dan pelayanan hukum.

Prosesi penandatanganan turut disaksikan Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kemudian Ketua Bapemperda DPRD Batola Hendri Dyah Estiningrum, Sekretaris DPRD Batola Muhammad Haris Isroyani, serta Kabag Persidangan dan Hukum Sekretariat DPRD Muhammad Yayan.

“Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu ditopang dengan keahlian teknis perancang peraturan,” ungkap Alex dikutip dari web Kemenkum Kalsel.

“Melalui kerja sama tersebut, kami berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD Batola dalam membentuk regulasi yang responsif, berkualitas, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara Ayu mengapresiasi dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel. Terlebih salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD adalah membentuk regulasi bersama pemerintah daerah.

“Kesepakatan yang baru saja ditandatangani membuat DPRD Batola mendapatkan pendampingan teknis yang penting,” sahut Ayu.

Kami, tambahnya, optimistis kualitas peraturan daerah akan meningkat, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Batola.

Adapun kerja sama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian antara Sekretariat DPRD Batola dan Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel.

Perjanjian tersebut berisi fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, termasuk mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Hadir dalam Penandatanganan Komitmen Bersama Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Pemkab Barito Kuala (Batola) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola, legislatif mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menegaskan itu saat hadir di Aula BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Ayu bersama Bupati Batola H Bahrul Ilmi serta jajaran Pemkab, di antaranya Sekda H. Zulkipli Yadi Noor, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD.

Menurut Ayu, kehadiran dirinya dinilai penting sebagai wujud nyata bahwa DPRD Batola tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga aktif mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Ayu, dukungan DPRD sangat diperlukan agar tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan tepat waktu, konsisten, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami di DPRD ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas daerah,” tegasnya.

Hal itu juga sejalan dengan harapan Gubernur Kalsel, Muhidin bahwa kehadiran para pimpinan daerah memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara konsisten dan berkesinambungan.

Tak lupa, Ayu juga mengapresiasi capaian Pemkab Batola yang berhasil meraih peringkat kedua se-Kalimantan Selatan dalam realisasi TLRHP Semester I Tahun 2025 dengan persentase penyelesaian 96,79 persen.

Menurutnya, capaian itu tidak lepas dari kerja sama erat antara eksekutif dan legislative, sehingga DPRD Batola akan terus berperan aktif dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan berintegritas, serta siap mengawal langkah-langkah pemerintah daerah. (adv/kb)

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan pelatihan upaya penanggulangan dini kebakaran dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Rabu (18/9/2025).

Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD dengan tujuan memberikan pemahaman serta keterampilan dasar dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungan kerja.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai teori dasar penanggulangan kebakaran, cara penggunaan APAR yang benar, hingga simulasi langsung di lapangan.

Narasumber dari instansi terkait memberikan arahan teknis serta praktik langsung agar pegawai lebih siap dan sigap apabila terjadi keadaan darurat.

Sekretaris DPRD Barito Kuala, M. Haris Isroyani, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta meminimalisasi risiko bencana kebakaran di lingkungan perkantoran DPRD.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap seluruh pegawai memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan APAR, sehingga bila terjadi kebakaran dapat ditangani secara cepat sebelum api membesar,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, Sekretariat DPRD Batola berkomitmen untuk terus meningkatkan kedisiplinan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan kerja, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Ketegangan antara petani sawit dengan pihak perusahaan kembali mencuat di Kabupaten Barito Kuala. Ratusan hektare lahan sawit yang menjadi tumpuan hidup warga diduga kini dikuasai oleh pihak lain, hingga membuat petani di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya dan Barambai, harus memperjuangkan haknya lewat jalur hukum.

Di tengah kebuntuan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batola menyatakan siap turun tangan memfasilitasi. Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menegaskan dewan akan membuka ruang mediasi antara masyarakat dengan PT ABS dan Koperasi Unit Desa (KUD) Jaya Utama.

“DPRD Batola siap memfasilitasi permasalahan ini. Kami akan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang menjadi hak mereka,” tegas Ayu dengan suara lantang di ruang rapat DPRD Batola, Rabu (17/9/2025). Sementara itu, kuasa hukum warga Kolam Kanan, Fitra Agustinus, mengaku pihaknya datang ke DPRD bukan hanya membawa aspirasi, tetapi juga harapan besar agar konflik panjang ini bisa menemukan titik terang.

“Kami datang meminta bantuan DPRD, mencari solusi, dan menjembatani persoalan ini. Terimakasih kepada DPRD Batola yang sudah memberi ruang serta berjanji mengagendakan mediasi dengan perusahaan dan KUD,” ujar Fitra. Ia membeberkan, saat ini ada tujuh orang petani yang ia dampingi, dengan lahan sekitar 15 hektare yang kini dikuasai oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kolam Kanan.

Namun ia menegaskan, jumlah itu hanyalah “puncak gunung es”. “Di luar mereka, masih banyak petani lain yang bernasib sama. Hanya saja, mereka belum menyerahkan kuasa hukum kepada kami,” ungkapnya. Konflik sawit yang membelit ini bukan sekadar perkara lahan.

Bagi warga, itu adalah soal kehidupan, masa depan, dan hak yang harus diperjuangkan. Kini, semua mata tertuju pada DPRD Batola yang berjanji akan menjadi penengah, memastikan suara rakyat tidak tenggelam di balik kepentingan segelintir pihak. (adv/kb).