BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi secara resmi membuka Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepala desa dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara Tahun 2025, yang dilaksanakan di Hotel Victoria Banjarmasin, pada Selasa (21/10/2025).

Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Oktober 2025, bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola potensi desa secara profesional dan mandiri. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha BUMDes yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati menyampaikan apresiasinya.

“BUMDes bukan hanya lembaga ekonomi desa, tetapi instrumen kemandirian dan kedaulatan desa dalam mengelola potensi lokal. Melalui pelatihan ini, kita tidak hanya membahas bagaimana BUMDes berjalan, tetapi bagaimana BUMDes berlari bahkan menjadi motor penggerak kemajuan desa,” ucapnya.

Sementara itu, dalam arahannya Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Ekonomi adalah faktor utama. Ketika ekonomi stabil, maka kemiskinan dan stunting bisa kita tekan. Dengan adanya BUMDes, inilah salah satu perahu bagi kita untuk mencapai kesuksesan ekonomi bersama,” tutur Bupati.

Bupati juga menyoroti potensi besar sektor pertanian di Anjir Muara yang dapat dikelola melalui BUMDes agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

“Kalau padi dari Anjir Muara kita olah sendiri, dikemas dan diberi merek ‘Beras Anjir Muara’, tentu keuntungannya kembali ke masyarakat kita, bukan ke tengkulak luar daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan BUMDes melalui dukungan dana bergulir.

“Ke depan kita akan berikan kesempatan permodalan bagi BUMDes, sekitar Rp200–250 juta per desa. Tapi harus dikelola dengan baik, transparan, dan profesional agar bisnisnya bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala Muhammad Mujiburahman, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati, unsur Koramil 1005-08 Anjir Muara, Kapolsek Anjir Muara, para kepala desa, serta pengurus dan peserta pelatihan BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menegaskan pentingnya peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Kuala yang dihadiri oleh Ketua GOW Barito Kuala Indah Kartini Susilo, Selasa (21/10/2025).

Dalam pidatonya, Wabup Herman Susilo menyoroti bahwa peran GOW sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala di masa depan. Ia berharap melalui rapat kerja ini akan tercetus program-program yang selaras dengan kepentingan dan program pemerintah daerah.

Wabup secara khusus mengajak GOW untuk bersinergi dan menjalankan bersama program-program yang memang harus dipikul bersama oleh pemerintah dan organisasi wanita.

Beberapa isu penting dan tantangan yang di soroti yaitu Penanganan Stunting. Wabup mengharapkan GOW dapat berperan aktif dalam penanganan stunting di Barito Kuala. Kemudian Sosialisasi Program Kerja. GOW juga diharapkan dapat mensosialisasikan misi pemerintah daerah, salah satunya terkait program “Kartu Siap Kerja”.

Mengibaratkan peran Ibu-ibu sebagai “Suara Nurani”, Herman Susilo menekankan bahwa kaum ibu (anggota GOW) diharapkan dapat menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara hati nurani.

Mengakui adanya tantangan, Wabup Herman Susilo mengungkapkan bahwa anggaran daerah mengalami pemotongan yang signifikan. Namun, ia menekankan agar hal ini tidak membuat organisasi berhenti beraktivitas.

“Kita harus mencari solusi,” tegas Wabup. Ia mendorong agar GOW tetap bekerja semampunya dan mewujudkan tindakan aksi nyata meskipun dengan anggaran terbatas. Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pos-pos yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aktif mencari sponsor atau perusahaan yang siap mendukung program dengan dasar, tujuan, dan manfaat yang jelas.

Wabup menutup sambutannya dengan mengajak seluruh anggota GOW untuk selalu menjaga kekompakan, menyadari bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab bersama, serta menjadikan kegiatan seperti Rakerda sebagai ajang silaturahmi untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi melakukan audiensi dengan manajemen PT Pupuk Indonesia di Banjarmasin. turut mendampingi, Plt Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bappeda, serta para Staf Ahli Bupati Barito Kuala, pada Senin (20/10/2025).

Audiensi ini membahas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT Pupuk Indonesia dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, serta mendorong percepatan serapan pupuk sesuai alokasi dari pemerintah pusat.

Manajer Penjualan Pupuk Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara PT Pupuk Indonesia, Nanda, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Barito Kuala mencatat sebanyak 33.747 usulan kebutuhan pupuk.

“Hingga 20 Oktober, penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala tercatat 46% untuk OREA dan 65% untuk NPK. Masih ada sisa alokasi sekitar 10.000 ton pupuk yang akan disalurkan hingga akhir tahun,” ujar Nanda.

Ia juga menambahkan, dari total 57.000 petani yang terdaftar, baru sekitar 36.000 petani atau 36% yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Bahkan, 7.000 petani belum pernah menebus pupuk sejak 2023 hingga 2024. Untuk wilayah Barito Kuala sendiri, tercatat stok 380 ton OREA dan 1.800 ton NPK.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasinya kepada PT Pupuk Indonesia atas dukungan terhadap petani Barito Kuala selama ini. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam memperlancar distribusi pupuk bersubsidi.

“Pemerintah daerah sangat mendukung penuh upaya agar pupuk bersubsidi bisa terserap maksimal oleh petani. Kami ingin agar pertanian di Barito Kuala terus berkembang dan hasilnya meningkat. Jika ada kendala dalam penyaluran, pemerintah siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi,” ujar Bupati Bahrul.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Barito Kuala akan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo, sebagai mitra dalam distribusi pupuk bersubsidi di tingkat desa.
Koperasi Merah Putih di Barito Kuala tercatat berjumlah 201 koperasi yang tersebar di 195 desa dan kelurahan.

“Ke depan, pola distribusi akan kita arahkan agar Koperasi Merah Putih menjadi titik serap pupuk. Kami akan libatkan juga Perusahaan Daerah agar memiliki tanggung jawab penuh, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran,” tambah Bupati.

Kepala Dinas Koperindag Hery Sasmita menegaskan bahwa inisiatif audiensi ini berangkat dari keinginan Bupati untuk mencari solusi atas kendala pupuk bersubsidi yang belum terserap sepenuhnya di kalangan petani.

“Pak Bupati ingin memastikan petani di Barito Kuala tidak lagi kesulitan pupuk bersubsidi. Melalui kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, perusahaan daerah, dan Koperasi Merah Putih, diharapkan serapan pupuk bisa optimal,” ungkapnya.

Usai audiensi, Bupati Barito Kuala menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi akan semakin lancar pada tahun-tahun mendatang.

“Insya Allah, mulai tahun 2026 penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Kami juga berharap kuota pupuk bisa ditambah agar semua petani mendapatkan haknya secara merata,” tutup Bupati.

Manajer Penjualan Pupuk PT Pupuk Indonesia, Nanda, turut menyambut baik langkah koordinatif yang dilakukan Pemkab Barito Kuala.

“Kami sangat mengapresiasi arahan dan masukan dari Bapak Bupati. Semua hasil audiensi akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku demi kepentingan petani di Barito Kuala,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan program pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. (adv/kb).

‎MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala (Batola) H. Bahrul Ilmi secara resmi mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030 di Aula Selidah, Senin (20/10/2025).
‎
‎Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi beserta jajaran pengurus, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, pimpinan SKPD terkait se-Kabupaten Barito Kuala, seluruh camat, serta pengurus PWRI kabupaten dan kecamatan se-Kalimantan Selatan.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
‎“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang telah dikukuhkan sebagai pengurus PWRI Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030,” ujarnya.
‎
‎Bupati juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.
‎“Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya pengukuhan ini. Semoga momentum ini dapat menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, khususnya di antara para pensiunan PNS, serta melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendiri PWRI sebelumnya,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar PWRI Barito Kuala dapat terus aktif berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui semangat kebersamaan dan pengabdian meskipun telah purna tugas. Acara ditutup dengan sesi foto bersama (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan kembali mendapat dukungan politik dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menyatakan komitmennya menjadikan provinsi itu sebagai pusat industri halal nasional.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama RI melalui Komisi VIII DPR RI. Bantuan tersebut antara lain, Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta dan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah untuk 8.500 siswa.

Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat industri halal, mulai dari karakter masyarakat yang religius hingga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Ia menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan itu diyakini mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program-program seperti “Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal”.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, kedatangan rombongan Komisi VIII bukan sekadar agenda reses, tetapi membawa dorongan strategis bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan halal karena diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan keagamaan. Langkah ini diyakini mampu mendorong ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (*)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta Akademi Kebidanan (Akbid) Murung Raya. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Pimpinan UMBJM, Senin (29/9/2025).

Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan PKS antara Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMBJM dengan pihak terkait.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, mewakili Rektor Khudzaifah Dimyanti, Dekan FKIK Hiryadi, tenaga pengajar UMBJM, Kepala Dinas Pendidikan Murung Raya, Putu Suranta, Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Suwirman Hutagalung, Ketua Yayasan Filia Gracia Seprie, serta Direktur Akbid Murung Raya, Hendri.

Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, menyambut positif terjalinnya kerjasama dengan Pemkab Murung Raya. “Semoga kerjasama ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengkajian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Direktur Akbid Murung Raya, Hendri, juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan dukungan UMBJM. “Melalui kerjasama ini, kami berharap ada mata kuliah yang dapat diajarkan langsung oleh dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah, sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran di Akbid Murung Raya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS ini memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Kerjasama ini diharapkan mampu melahirkan sinergi produktif dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Murung Raya,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Semoga MoU dan PKS yang ditandatangani hari ini dapat berjalan baik, memberikan manfaat luas, serta membawa keberkahan bagi seluruh pihak. Mari jadikan momentum ini sebagai tonggak penting untuk mewujudkan masa depan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, unggul, dan menyejahterakan masyarakat secara luas.” ujar Bupati. (asd/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Taekwondo Indonesia (TI) Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta penyegaran bagi wasit dan pelatih di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025).

Sebanyak 50 peserta dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan turut berpartisipasi, terdiri dari 10 peserta diklat, 13 peserta penyegaran, dan 27 peserta sosialisasi.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel, Heru Susmianto, yang mewakili Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas SDM olahraga, baik dari sisi atlet, pelatih, maupun wasit, sebagai bagian dari visi mendorong kemajuan olahraga daerah menuju prestasi nasional.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, khususnya dalam menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional dan berkompeten,” ujar Heru dalam sambutannya.

Heru menambahkan bahwa pelatihan semacam ini sangat penting untuk menciptakan keseragaman dalam memahami dan menerapkan regulasi terbaru dalam cabang olahraga, guna menghindari potensi kesalahpahaman dan komplain saat pertandingan berlangsung di Porprov maupun kejuaraan lainnya.

Sementara itu, Ketua TI Kalimantan Selatan, Prigerhani Agustina, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah agar para wasit dan pelatih di daerah tetap mengikuti perkembangan peraturan terbaru dalam olahraga taekwondo, yang sifatnya dinamis dan terus diperbarui oleh federasi internasional.

“Regulasi pertandingan taekwondo terus berkembang. Oleh karena itu, perangkat pertandingan di daerah harus mampu beradaptasi dengan cepat. Dengan demikian, diharapkan taekwondo Kalsel mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional,” ungkap Prigerhani.

Dirinya juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan terbaru bukan hanya bagi wasit, tetapi juga atlet, agar tidak mengalami kebingungan saat mengikuti pertandingan di level yang lebih tinggi. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian satwa laut dilindungi, khususnya penyu. Bukan hanya menindak tegas pelaku perdagangan ilegal, DKP kini lebih menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pelestarian tersebut. (27/9/2025).

Hal ini disampaikan Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, usai memimpin pemusnahan 900 butir telur penyu hasil sitaan di Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan (PBKL). Telur-telur tersebut dinyatakan tidak layak untuk ditetaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak.

Namun bagi Rusdi, langkah pemusnahan bukan semata soal penegakan hukum. “Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi telur penyu demi menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut,” ujarnya.

Penyu merupakan spesies penting dalam ekosistem laut. Namun populasinya terus menurun akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Menurut Rusdi, menghentikan konsumsi telur penyu adalah salah satu langkah paling sederhana namun berdampak besar dalam konservasi.

“Keberhasilan menjaga sumber daya kelautan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat,” tegasnya.

DKP Kalsel memanfaatkan momen pemusnahan telur penyu ini sebagai ajang kampanye konservasi dan edukasi. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Polairud Polri, Polda Kalsel, BPSPL Pontianak, serta instansi terkait lainnya.

Rusdi menggarisbawahi bahwa edukasi publik harus diperluas, terutama kepada masyarakat pesisir yang dekat dengan habitat penyu.

“Kami terus memperluas program edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, DKP Kalsel akan terus meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan satwa dilindungi, menguatkan sinergi antarinstansi dan komunitas konservasi, menyasar generasi muda lewat kampanye penyadartahuan di sekolah dan komunitas.

Di akhir pernyataannya, Rusdi mengajak semua pihak untuk menjadikan upaya ini sebagai bagian dari gerakan besar pelestarian laut Indonesia.

“Semoga upaya ini mendapat keberkahan dan menjadi bagian dari langkah besar menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan komitmen bersama dengan perwakilan Diskominfo dan BAPPEDA 13 kabupaten/kota di Kalsel. Penandatanganan ini menunjukan keseriusan Diskominfo dalam mengawal tiga urusan Diskominfo seperti Komunikasi dan Informatika, statistik, serta persandian dan keamanan informasi.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa Pemprov Kalsel mendorong agar semua pelayanan publik lebih mudah dan cepat di akses oleh masyarakat.

“Salah satunya kita akan melakukan pengawalan pelayanan publik digital melalui semua platform. Ini menjadi tantangan berat bagi kita semua di Dinas Komunikasi dan Informatika,” kata Muslim saat ditemui usai gelar Rakerda bersama Kepala Diskominfo dan perwakilan BAPPEDA 13 kabupaten/kota, Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025).

Ia menambahkan, dalam mengawal tiga urusan tersebut, Diskominfo baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi sejumlah tantangan seperti ketersedian SDM berkompeten.

kemudian infrastruktur jaringan dasar dimana masih ada sekitar 7 sampai dengan 8 persen daerah yang masih blankspot, serta keamanan informasi yang mana ini sudah diantisipasi dengan pembentukan tim CSIRT baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Meskipun begitu kita masih perlu dukungan terhadap akselerasi ketersedian SDM, sarana prasaran dasar, serta kolaborasi baik itu sengan TNI/POLRI, dan BIN agar sistem keamanan informasi kita bisa dikelola dengan baik. Karena tidak semua seranagan siber bisa diatas oleh Diskominfo sendiri,” ujar Muslim.

Muslim berharap, kesepakatan yang ditandatangni lewat komitmen bersama ini bisa menjadi rencana aksi bagi Diskominfo baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawal tiga urusan Diskominfo dan mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang aman, cepat dan efisien bagi masyarakat. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).