PALANGKA RAYA, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (9/12/2025).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan Wakil Gubernur Edy Pratowo, disampaikan bahwa di tengah perkembangan global dan pesatnya teknologi digital, masyarakat menuntut pelayanan birokrasi yang cepat, profesional, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan publik. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sumber daya aparatur yang unggul, inovatif, dan berintegritas.

Wagub menegaskan bahwa manajemen talenta tidak sebatas pengisian jabatan, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan profesional. Hal tersebut menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah maupun Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Heriyus menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Murung Raya terhadap implementasi Manajemen Talenta ASN di daerah.

“Manajemen talenta ini bukan sekadar program, tetapi pondasi untuk menempatkan ASN pada posisi yang benar-benar sesuai dengan potensi mereka. Kami ingin ASN Murung Raya tumbuh, berkembang, dan memberikan pelayanan publik terbaik,” ujar Heriyus.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan segera melakukan pemetaan kompetensi, evaluasi kinerja, serta penguatan kapasitas ASN.

Penerapan Manajemen Talenta ASN diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas. Upaya ini juga menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pembinaan terhadap pelaku usaha masyarakat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor, yang mendorong pemerintah daerah lebih aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut Rejikinoor, sektor usaha masyarakat adalah penggerak utama roda perekonomian lokal. Dengan pembinaan yang terarah, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

“Peningkatan pembinaan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial agar pelaku usaha memperoleh kemudahan akses permodalan, pelatihan manajemen, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan daerah. Rejikinoor juga berharap instansi teknis, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Ketahanan Pangan, dapat lebih optimal menyalurkan program pembinaan dan bantuan produktif.

“Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi agar pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi berkembang secara mandiri,” tegasnya. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat, diharapkan UKM di Kabupaten Murung Raya dapat tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III Tahun 2025, DPRD Kabupaten Murung Raya menghadirkan momen penting: penyampaian hasil reses dari setiap daerah pemilihan. Sorotan tertuju pada Lita Norfiana, juru bicara Tim Reses Dapil I, yang dengan penuh dedikasi menyampaikan suara hati masyarakat Kecamatan Murung dan Tanah Siang Selatan.

Reses yang digelar pada 16 – 21 Oktober 2025 itu bukan sekadar agenda rutin. Menurut Lita, kegiatan ini adalah jembatan hidup antara rakyat dan wakilnya. “Reses adalah kesempatan bagi DPRD untuk benar-benar menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setiap suara yang kami dengar menjadi pijakan dalam pembangunan daerah ke depan,” tegasnya dengan semangat.

Selama enam hari penuh, Tim Dapil I menelusuri desa-desa, menyambangi kehidupan masyarakat dari Muara Jaan hingga Juking Pajang di Kecamatan Murung, dan dari Tahujan Ontu hingga Oreng di Kecamatan Tanah Siang Selatan.

Setiap desa, setiap rumah, menyimpan harapan dan kebutuhan yang berbeda: dari perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, penyediaan penerangan jalan yang masih gelap, hingga fasilitas air bersih yang masih langka.

Tidak hanya itu, masyarakat juga menuntut perhatian serius pada rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, serta pembangunan dan perbaikan rumah ibadah yang menjadi pusat spiritual dan sosial mereka.

Dengan mata berbinar, Lita menegaskan. “Kami akan berjuang agar aspirasi yang kami himpun ini tidak berhenti di sini. Setiap masukan akan menjadi dasar nyata dalam program pembangunan tahun mendatang. Sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah harus semakin kuat demi Murung Raya yang lebih maju dan sejahtera.” tegasnya.

Aspirasi rakyat Dapil I kini tidak lagi sekadar suara mereka menjadi tuntunan nyata bagi arah pembangunan daerah, menegaskan bahwa setiap langkah DPRD harus lahir dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. (adv/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Suasana Gedung DPRD Murung Raya tampak lebih dinamis dari biasanya pada Jumat pagi, 7 November 2025. Para anggota dewan, kepala perangkat daerah, hingga tamu undangan memenuhi ruang paripurna dengan raut serius namun penuh optimisme.

Hari itu, Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang III Tahun 2025 digelar sebuah momentum penting menjelang berlakunya tahun anggaran baru.

Di meja pimpinan, Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi memulai rapat dengan nada tegas namun hangat. Didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah, ia menyambut langsung kehadiran Bupati Heriyus, Plt. Sekda Sarwo Mintarjo, Asisten II Setda K. Zen Wahyu, serta jajaran pemerintah daerah.

Di balik suasana formal itu, tersimpan harapan besar. Sebab rapat kali ini tidak sekadar membahas administrasi anggaran, melainkan arah pembangunan Murung Raya pada tahun 2026. Empat agenda utama disodorkan Penyerahan Raperda tentang Rancangan APBD 2026, Raperda inisiatif DPRD mengenai pemberian bantuan keuangan kepada pemangku agama,

Raperda usulan pemerintah daerah tentang insentif dan/atau kemudahan berusaha, Serta penyampaian hasil reses anggota dewan sepanjang Masa Sidang III. Bagi Ketua Rumiadi, dokumen APBD adalah cerminan denyut kehidupan masyarakat Murung Raya.

“Rancangan pendapatan dan belanja daerah bukan sekadar dokumen administrasi keuangan, tetapi mencerminkan komitmen kita bersama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Di dalamnya terdapat harapan serta aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Pernyataannya seperti mengingatkan bahwa angka-angka yang tertulis dalam APBD sejatinya mewakili berbagai kebutuhan: dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rumiadi juga menegaskan peran DPRD untuk menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Menurutnya, kebijakan yang lahir harus benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

“Melalui rapat ini, kami berharap terjalin sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat arah pembangunan Murung Raya ke depan,” katanya. Rapat paripurna itu mungkin akan selesai dalam beberapa jam.

Namun keputusan-keputusan yang dirumuskan hari itu akan berdampak bagi seluruh warga Murung Raya sepanjang tahun mendatang. Di ruang paripurna yang penuh diskusi tersebut, masa depan daerah secara perlahan sedang dirajut. (adv/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Akhirudin, menegaskan pentingnya penggalian dan pengelolaan potensi daerah secara optimal untuk mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.

Menurutnya, Murung Raya menyimpan beragam potensi unggulan yang layak dikembangkan, terutama di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, potensi tersebut diyakini mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi ekonomi masyarakat.

“Potensi ini harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” ujar Akhirudin. Ia menambahkan, pengelolaan potensi daerah tidak bisa berjalan tanpa perencanaan matang serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dengan kolaborasi yang kuat, potensi lokal dapat menjadi peluang usaha produktif yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Akhirudin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Masyarakat perlu dipersiapkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dengan SDM yang unggul, masyarakat akan lebih siap bersaing dan berinovasi di berbagai sektor,” tegasnya.

Akhirudin optimistis, Murung Raya akan berkembang lebih pesat apabila seluruh potensi daerah dikelola secara tepat, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita semua harus bersinergi menjadikan setiap potensi daerah sebagai motor penggerak pembangunan,” pungkasnya. (adv/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax kembali menghantui masyarakat Puruk Cahu dan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Murung Raya. Situasi yang berkepanjangan ini memantik keprihatinan mendalam sekaligus reaksi keras dari Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rejikinoor.

Politisi PPP yang akrab disapa Kinoy itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tak boleh tinggal diam sementara aktivitas ekonomi warga mulai tersendat. Ia mendesak Pemkab Murung Raya segera membentuk tim investigasi khusus untuk mengurai persoalan yang semakin meresahkan tersebut.

“Pemerintah harus cepat bergerak! Bentuk tim investigasi untuk memastikan apa penyebab kelangkaan BBM ini, sebelum kondisi masyarakat makin sulit,” tegas Kinoy. Ia memperingatkan bahwa kelangkaan yang dibiarkan terlalu lama bisa membuka peluang bagi oknum yang mencari keuntungan pribadi di tengah penderitaan warga.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain, menimbun BBM, dan memanfaatkan situasi ini. Ini persoalan serius dan harus diusut tuntas,” tambahnya dengan nada tegas. Menurutnya, krisis BBM bukan hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga merembet ke berbagai wilayah di Murung Raya.

Situasi ini menunjukkan adanya masalah distribusi yang patut dicurigai, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina perlu dilakukan secepatnya. Kinoy berharap Pemkab Murung Raya segera mengambil langkah nyata, tidak hanya memastikan pasokan kembali normal, tetapi juga menindak tegas jika terbukti ada penyimpangan distribusi.

Sementara itu, hasil pantauan ayokalteng.com pada Rabu (26/11) menunjukkan bahwa kelangkaan Pertalite dan Pertamax masih berlangsung. Para pedagang kios pinggir jalan yang biasanya menjual BBM eceran tampak lesu dan nyaris tak berdaya menghadapi minimnya suplai.

Warga pun terus bertanya-tanya, sampai kapan mereka harus bertahan dalam ketidakpastian ini. Hingga kini, belum ada kepastian resmi kapan krisis BBM di Puruk Cahu akan benar-benar berakhir. (adv/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Penguatan sektor pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Karena itu, DPRD Kabupaten Murung Raya menegaskan perlunya dukungan penuh dari pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha pangan berbasis masyarakat.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, mengatakan potensi pangan lokal masih sangat besar untuk dikembangkan. Sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga hortikultura dinilai memiliki peluang yang kuat sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

Menurutnya, pengembangan potensi tersebut harus dilakukan secara merata di seluruh kecamatan. “Potensi daerah kita sangat menjanjikan. Dalam pengembangannya juga harus merata, kalau bisa setiap kecamatan mengembangkannya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Rumiadi menegaskan pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan program yang dikelola sendiri. Usaha-usaha masyarakat yang telah berjalan perlu mendapat perhatian, pendampingan, dan dukungan nyata agar bisa berkembang secara berkelanjutan.

“Beri dukungan dan beri bantuan kepada usaha masyarakat,” tegasnya. Ia meyakini bahwa pelibatan maksimal pelaku usaha lokal akan memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menilai sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal menjadi kunci dalam mengembangkan sektor pangan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem produksi yang lebih kuat dan berdaya saing.

Dengan dukungan, kebijakan, dan pendampingan yang tepat, Rumiadi optimistis potensi pangan daerah dapat berkembang lebih optimal. Hal ini diyakininya akan memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Murung Raya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – DPRD Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H, menyampaikan bahwa dukungan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah daerah dalam membina serta meningkatkan kapasitas aparatur desa. Ia berharap desa-desa di Murung Raya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan pemerintahan yang jujur dan akuntabel.

Menurut Rumiadi, setiap desa harus mampu mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pengelolaan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik, sehingga integritas dan kejujuran harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat desa.

“DPRD mendukung Pemerintah Daerah dorong seluruh desa menjalankan tata kelola yang bersih. Ini juga menjadi langkah nyata untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” ujar Rumiadi, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola desa tidak boleh sekadar menjadi formalitas, tetapi harus menjadi momentum untuk menumbuhkan budaya transparansi, memperkuat integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh desa se-Kabupaten Murung Raya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menggelar Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kecamatan Laung Tuhup. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Murung Raya, Senin, 8 Desember 2025.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin, narasumber dari konsultan perencanaan yaitu Hary Parulian selaku tim leader dan Suhendra sebagai Konsultan Ahli Lingkungan dari PT Centrovisi, Bandung. Turut hadir Kepala Dinas PUPR Murung Raya Paulus Manginte, perwakilan perangkat daerah, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahmanto menyampaikan bahwa Kecamatan Laung Tuhup merupakan kawasan strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari batu bara, perkebunan, pertambangan, hasil hutan kayu, hingga komoditas lainnya.

“Potensi ini bisa menjadi kekuatan bagi Kabupaten Murung Raya, namun juga dapat menimbulkan tantangan apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Rahmanto menegaskan bahwa penyusunan KLHS–RDTR merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Kecamatan Laung Tuhup berjalan terarah, efektif, dan berkelanjutan.

“Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi wilayah, serta karakteristik masyarakat setempat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan tata ruang yang tidak matang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia, termasuk Aceh dan Sumatera.

“Kabupaten Murung Raya ingin memastikan bahwa sebelum menghadapi tantangan serupa, kita telah memiliki landasan perencanaan yang kuat, sesuai harapan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.

Rapat Konsultasi Publik ini menjadi wujud komitmen Pemkab Murung Raya dalam menghadirkan proses perencanaan yang terbuka dan partisipatif. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperkaya diskusi, memberikan masukan konstruktif, serta menyajikan data dan informasi yang relevan bagi penyusunan RDTR–KLHS Kecamatan Laung Tuhup. (asd/kb).