Connect with us

Kalsel

Wabup Batola Sampaikan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 di Rapat Paripurna

Published

on

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati herman Susilo hadiri Rapat Paripurna ke-19, bertempat Ruang Sidang Paripurna DPRD Batola, lantai III, Selasa (24/6/2025).

Herman Susilo, menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, dan penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bupati Barito Kuala dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyampaian dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan dasar dalam menyusun perubahan anggaran secara lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Herman menjelaskan bahwa Pemkab Batola menekankan perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor strategis.

Dengan demikian, KUPA dan PPAS Perubahan 2025 diarahkan agar menjadi panduan yang menjamin penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

“KUPA dan PPAS Perubahan 2025 hanya membuka ruang alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang bersifat benar-benar prioritas, serta tidak dapat ditunda,” tegas Herman.

Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Batola masih mengandalkan dana-dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan terbesar. Hal ini diperkirakan tetap mendominasi struktur pendapatan dalam APBD Perubahan 2025.

Namun pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem dan metode pemungutan, serta memperluas basis objek pajak dan retribusi daerah.

Terkait kebijakan anggaran belanja, Herman menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara belanja daerah juga dituntut mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah dengan indikator yang terukur. Alokasi anggaran juga harus tetap berada dalam koridor rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk pembiayaan daerah, Pemkab Batola mengalokasikan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 guna menutupi kewajiban-kewajiban dalam APBD 2025.

Penggunaan anggaran tersebut tetap difokuskan untuk mendukung pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

“Akhirnya kami menyampaikan nilai APBD Perubahan 2025 dalam rancangan KUPA dan PPAS diperkirakan mencapai Rp1.855.448.111.269,” beber Herman.

Dengan angka tersebut, Pemkab Barito Kuala menekankan urgensi pengelolaan anggaran yang profesional, terencana, legal, dan sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik.

“Kami juga berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan anggaran sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP),” jelas Herman.

“Hal tersebut penting agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kinerja keuangan Pemkab Batola dapat terus dipertahankan,” imbuhnya.

Selanjutnya Pemkab Batola berharap DPRD dapat segera memberikan tanggapan guna menyempurnakan rumusan KUPA dan PPAS.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, para Kepala SKPD, serta perwakilan instansi vertikal dan stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

Kalsel

Bupati Batola Buka Pelatihan BUMDes Anjir Muara 2025

Published

on

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi secara resmi membuka Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepala desa dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara Tahun 2025, yang dilaksanakan di Hotel Victoria Banjarmasin, pada Selasa (21/10/2025).

Pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 21 hingga 23 Oktober 2025, bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus BUMDes dalam mengelola potensi desa secara profesional dan mandiri. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha BUMDes yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati menyampaikan apresiasinya.

“BUMDes bukan hanya lembaga ekonomi desa, tetapi instrumen kemandirian dan kedaulatan desa dalam mengelola potensi lokal. Melalui pelatihan ini, kita tidak hanya membahas bagaimana BUMDes berjalan, tetapi bagaimana BUMDes berlari bahkan menjadi motor penggerak kemajuan desa,” ucapnya.

Sementara itu, dalam arahannya Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Ekonomi adalah faktor utama. Ketika ekonomi stabil, maka kemiskinan dan stunting bisa kita tekan. Dengan adanya BUMDes, inilah salah satu perahu bagi kita untuk mencapai kesuksesan ekonomi bersama,” tutur Bupati.

Bupati juga menyoroti potensi besar sektor pertanian di Anjir Muara yang dapat dikelola melalui BUMDes agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

“Kalau padi dari Anjir Muara kita olah sendiri, dikemas dan diberi merek ‘Beras Anjir Muara’, tentu keuntungannya kembali ke masyarakat kita, bukan ke tengkulak luar daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan BUMDes melalui dukungan dana bergulir.

“Ke depan kita akan berikan kesempatan permodalan bagi BUMDes, sekitar Rp200–250 juta per desa. Tapi harus dikelola dengan baik, transparan, dan profesional agar bisnisnya bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala Muhammad Mujiburahman, Camat Anjir Muara Hajjah Titien Hariyati, unsur Koramil 1005-08 Anjir Muara, Kapolsek Anjir Muara, para kepala desa, serta pengurus dan peserta pelatihan BUMDes se-Kecamatan Anjir Muara. (adv/kb).

Continue Reading

Kalsel

Wabup Batola Dorong GOW Aktif Dukung Pembangunan

Published

on

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menegaskan pentingnya peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Kuala yang dihadiri oleh Ketua GOW Barito Kuala Indah Kartini Susilo, Selasa (21/10/2025).

Dalam pidatonya, Wabup Herman Susilo menyoroti bahwa peran GOW sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala di masa depan. Ia berharap melalui rapat kerja ini akan tercetus program-program yang selaras dengan kepentingan dan program pemerintah daerah.

Wabup secara khusus mengajak GOW untuk bersinergi dan menjalankan bersama program-program yang memang harus dipikul bersama oleh pemerintah dan organisasi wanita.

Beberapa isu penting dan tantangan yang di soroti yaitu Penanganan Stunting. Wabup mengharapkan GOW dapat berperan aktif dalam penanganan stunting di Barito Kuala. Kemudian Sosialisasi Program Kerja. GOW juga diharapkan dapat mensosialisasikan misi pemerintah daerah, salah satunya terkait program “Kartu Siap Kerja”.

Mengibaratkan peran Ibu-ibu sebagai “Suara Nurani”, Herman Susilo menekankan bahwa kaum ibu (anggota GOW) diharapkan dapat menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara hati nurani.

Mengakui adanya tantangan, Wabup Herman Susilo mengungkapkan bahwa anggaran daerah mengalami pemotongan yang signifikan. Namun, ia menekankan agar hal ini tidak membuat organisasi berhenti beraktivitas.

“Kita harus mencari solusi,” tegas Wabup. Ia mendorong agar GOW tetap bekerja semampunya dan mewujudkan tindakan aksi nyata meskipun dengan anggaran terbatas. Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan pos-pos yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aktif mencari sponsor atau perusahaan yang siap mendukung program dengan dasar, tujuan, dan manfaat yang jelas.

Wabup menutup sambutannya dengan mengajak seluruh anggota GOW untuk selalu menjaga kekompakan, menyadari bahwa ini adalah amanah dan tanggung jawab bersama, serta menjadikan kegiatan seperti Rakerda sebagai ajang silaturahmi untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak. (adv/kb).

Continue Reading

Kalsel

Bupati Batola Audiensi dengan PT Pupuk Indonesia Bahas Serapan Subsidi

Published

on

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi melakukan audiensi dengan manajemen PT Pupuk Indonesia di Banjarmasin. turut mendampingi, Plt Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bappeda, serta para Staf Ahli Bupati Barito Kuala, pada Senin (20/10/2025).

Audiensi ini membahas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT Pupuk Indonesia dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani, serta mendorong percepatan serapan pupuk sesuai alokasi dari pemerintah pusat.

Manajer Penjualan Pupuk Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara PT Pupuk Indonesia, Nanda, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Barito Kuala mencatat sebanyak 33.747 usulan kebutuhan pupuk.

“Hingga 20 Oktober, penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala tercatat 46% untuk OREA dan 65% untuk NPK. Masih ada sisa alokasi sekitar 10.000 ton pupuk yang akan disalurkan hingga akhir tahun,” ujar Nanda.

Ia juga menambahkan, dari total 57.000 petani yang terdaftar, baru sekitar 36.000 petani atau 36% yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Bahkan, 7.000 petani belum pernah menebus pupuk sejak 2023 hingga 2024. Untuk wilayah Barito Kuala sendiri, tercatat stok 380 ton OREA dan 1.800 ton NPK.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasinya kepada PT Pupuk Indonesia atas dukungan terhadap petani Barito Kuala selama ini. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan dalam memperlancar distribusi pupuk bersubsidi.

“Pemerintah daerah sangat mendukung penuh upaya agar pupuk bersubsidi bisa terserap maksimal oleh petani. Kami ingin agar pertanian di Barito Kuala terus berkembang dan hasilnya meningkat. Jika ada kendala dalam penyaluran, pemerintah siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi,” ujar Bupati Bahrul.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Barito Kuala akan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo, sebagai mitra dalam distribusi pupuk bersubsidi di tingkat desa.
Koperasi Merah Putih di Barito Kuala tercatat berjumlah 201 koperasi yang tersebar di 195 desa dan kelurahan.

“Ke depan, pola distribusi akan kita arahkan agar Koperasi Merah Putih menjadi titik serap pupuk. Kami akan libatkan juga Perusahaan Daerah agar memiliki tanggung jawab penuh, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran,” tambah Bupati.

Kepala Dinas Koperindag Hery Sasmita menegaskan bahwa inisiatif audiensi ini berangkat dari keinginan Bupati untuk mencari solusi atas kendala pupuk bersubsidi yang belum terserap sepenuhnya di kalangan petani.

“Pak Bupati ingin memastikan petani di Barito Kuala tidak lagi kesulitan pupuk bersubsidi. Melalui kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, perusahaan daerah, dan Koperasi Merah Putih, diharapkan serapan pupuk bisa optimal,” ungkapnya.

Usai audiensi, Bupati Barito Kuala menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi akan semakin lancar pada tahun-tahun mendatang.

“Insya Allah, mulai tahun 2026 penyaluran pupuk bersubsidi di Barito Kuala akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Kami juga berharap kuota pupuk bisa ditambah agar semua petani mendapatkan haknya secara merata,” tutup Bupati.

Manajer Penjualan Pupuk PT Pupuk Indonesia, Nanda, turut menyambut baik langkah koordinatif yang dilakukan Pemkab Barito Kuala.

“Kami sangat mengapresiasi arahan dan masukan dari Bapak Bupati. Semua hasil audiensi akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku demi kepentingan petani di Barito Kuala,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan program pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. (adv/kb).

Continue Reading

Kalsel

Bupati Batola Kukuhkan Pengurus PWRI 2025–2030

Published

on

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala (Batola) H. Bahrul Ilmi secara resmi mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030 di Aula Selidah, Senin (20/10/2025).

‎Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi beserta jajaran pengurus, Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, pimpinan SKPD terkait se-Kabupaten Barito Kuala, seluruh camat, serta pengurus PWRI kabupaten dan kecamatan se-Kalimantan Selatan.

‎Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan.
‎“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang telah dikukuhkan sebagai pengurus PWRI Kabupaten Barito Kuala Periode 2025–2030,” ujarnya.

‎Bupati juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini.
‎“Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya pengukuhan ini. Semoga momentum ini dapat menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, khususnya di antara para pensiunan PNS, serta melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendiri PWRI sebelumnya,” tambahnya.

‎Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Noor Aidi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar PWRI Barito Kuala dapat terus aktif berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui semangat kebersamaan dan pengabdian meskipun telah purna tugas. Acara ditutup dengan sesi foto bersama (adv/kb).

Continue Reading

Banjarbaru

Komisi VIII Serahkan Bantuan Rp1,1 Miliar, Sudian Noor Dorong Kalsel Jadi Pusat Industri Halal

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan kembali mendapat dukungan politik dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menyatakan komitmennya menjadikan provinsi itu sebagai pusat industri halal nasional.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama RI melalui Komisi VIII DPR RI. Bantuan tersebut antara lain, Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta dan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah untuk 8.500 siswa.

Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat industri halal, mulai dari karakter masyarakat yang religius hingga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Ia menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan itu diyakini mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program-program seperti “Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal”.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, kedatangan rombongan Komisi VIII bukan sekadar agenda reses, tetapi membawa dorongan strategis bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan halal karena diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan keagamaan. Langkah ini diyakini mampu mendorong ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (*)

Continue Reading

Banjarmasin

Dorong Mutu Pendidikan dan Kesehatan, Bupati Murung Raya Teken MoU dengan UMBJM

Published

on

By

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta Akademi Kebidanan (Akbid) Murung Raya. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Pimpinan UMBJM, Senin (29/9/2025).

Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan PKS antara Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMBJM dengan pihak terkait.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, mewakili Rektor Khudzaifah Dimyanti, Dekan FKIK Hiryadi, tenaga pengajar UMBJM, Kepala Dinas Pendidikan Murung Raya, Putu Suranta, Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Suwirman Hutagalung, Ketua Yayasan Filia Gracia Seprie, serta Direktur Akbid Murung Raya, Hendri.

Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, menyambut positif terjalinnya kerjasama dengan Pemkab Murung Raya. “Semoga kerjasama ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengkajian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Direktur Akbid Murung Raya, Hendri, juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan dukungan UMBJM. “Melalui kerjasama ini, kami berharap ada mata kuliah yang dapat diajarkan langsung oleh dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah, sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran di Akbid Murung Raya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS ini memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Kerjasama ini diharapkan mampu melahirkan sinergi produktif dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Murung Raya,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Semoga MoU dan PKS yang ditandatangani hari ini dapat berjalan baik, memberikan manfaat luas, serta membawa keberkahan bagi seluruh pihak. Mari jadikan momentum ini sebagai tonggak penting untuk mewujudkan masa depan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, unggul, dan menyejahterakan masyarakat secara luas.” ujar Bupati. (asd/kb).

Continue Reading

Banjarbaru

Pelantikan PMII Kalsel, Miftahul Chair Tekankan Regenerasi dan Peran Perempuan

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menghadiri pelantikan pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (27/9/2025) malam.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum pembukaan Sekolah Kader Korps PMII Putri (KOPRI), yang bertujuan meningkatkan kualitas kader perempuan di organisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Miftahul Chair menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus baru dan menegaskan pentingnya amanah yang diemban dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan dedikasi demi kemajuan organisasi serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Ia menekankan bahwa PMII merupakan organisasi mahasiswa yang sejak awal telah berperan dalam mengawal nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan serta telah melahirkan banyak tokoh bangsa di berbagai bidang.

“Regenerasi kepemimpinan melalui pelantikan hari ini merupakan upaya melanjutkan estafet perjuangan agar PMII tetap relevan di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Miftahul Chair juga mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah Kader KOPRI yang bertujuan membangun kader perempuan PMII yang tangguh, cerdas, dan berdaya. Menurutnya, peran perempuan yang kuat menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa.

Provinsi Kalimantan Selatan sangat membutuhkan generasi muda, khususnya kader PMII, yang tidak hanya kritis tetapi juga mampu memberikan solusi dan kerja nyata. “Mari kita bangun Banua dengan semangat keislaman yang rahmatan lil alamin, semangat kebangsaan yang inklusif, dan semangat kepemudaan yang progresif,” tuturnya.

Pelantikan ini menjadi titik tolak memperkuat konsolidasi, memperluas kontribusi, dan mempererat sinergi antara PMII, pemerintah, dan masyarakat. Dengan semangat baru kepengurusan, diharapkan lahir kader-kader kreatif dan solutif yang siap menjaga nilai luhur bangsa sekaligus menjawab tantangan global. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

Continue Reading

Banjarbaru

Komdiphoria Hari Kedua, Diskominfo Kalsel Fokus Literasi Digital

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Workshop Literasi Digital dengan tema “Pemanfaatan AI dan Etika Jurnalistik”. Kegiatan merupakan rangkaian dari Komdiphoria, dimana lewat kegiatan ini Diskominfo Kalsel mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan AI ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. (27/9/2025).

Workshop inipun menghadirkan dua pembicara berkompeten yakni Direktur Program ICT Watch, Prasasti Dewi dan Kepala LKBN Antara Kalsel, Taufik Ridwan. Kegiatan inipun mendapatkan antusias dari berbagai kalangan masyarakat dan juga relawan TIK Kalsel.

Ditemui usai workshop, Prasati Dewi mengingatkan kepada seluruh masyarkat agar tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi AI. Menurutnya AI bukanlah suatu teknologi mutlak, dan pasti akan ada perubahan dimasa mendatang.

“Jangan sepenuhnya menyerahkan kepada AI, kita harus punya peran besar dan berpikir kritis. Kita harus kembali kepada fitrah asli kita sebagai manusia yang punya pemikiran dan kebijaksanaan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh orang tua untuk terus memberikam perhatian dan kasih sayang lewat interakasi di keluarga agar anak-anak jauh dari dampak negatif teknologi AI.

“Sebagai orang tua, kita punya tugas untuk mengarahkan anak-anak dalam pemanfaatan AI, agar anak-anak tidak sepenuhnya mengandalkan AI dalam belajar ataupun mengerjakan tugas. Begitu juga dengan para guru, diharapkan memiliki pembekalan terhadap pemanfaatan AI ini,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

Continue Reading

Banjarbaru

PMI Diminta Terus Tebar Kebaikan di Usia ke-80 Tahun

Published

on

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi peran besar Palang Merah Indonesia (PMI) dalam kiprahnya selama delapan dekade. Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin pada Apel Peringatan HUT ke-80 PMI di Halaman Stadion Pertasi Kencana, Tanah Laut, Rabu (27/9/2025).

Dalam sambutannya, ia menyampaikan selamat ulang tahun kepada PMI yang telah genap berusia 80 tahun. Momentum ini dinilainya sebagai ajang refleksi perjalanan panjang PMI dalam mengabdi untuk kemanusiaan.

“Selama delapan dekade, PMI hadir sebagai organisasi yang selalu siap sedia menolong tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun golongan,” ucap Miftahul Chair.

Menurutnya, kiprah PMI di Kalimantan Selatan sangat dirasakan masyarakat, baik dalam penanggulangan bencana, penyediaan layanan darah, maupun edukasi kesehatan. Ia pun menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para relawan PMI yang menjadi garda terdepan membantu masyarakat dengan penuh keikhlasan.

Tahun ini, peringatan HUT PMI mengusung tema “Tebar Kebaikan”. Tema ini, lanjutnya, sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang membutuhkan solidaritas, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong untuk menghadapi tantangan zaman.

“Menebarkan kebaikan bukan hanya tugas PMI, tetapi juga panggilan moral kita semua sebagai warga dunia,” tegasnya.

Miftahul Chair juga mendorong generasi muda agar aktif menjadi relawan PMI. Dengan begitu, nilai kepedulian, solidaritas, dan jiwa kemanusiaan dapat tertanam sejak dini.

“Kami berharap PMI senantiasa menjadi teladan kebaikan sekaligus mitra strategis dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Mengakhiri sambutan, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan relawan PMI yang terus berbakti tanpa mengenal lelah. Ia pun mendoakan agar PMI tetap eksis dan semakin modern dalam menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

Continue Reading

Populer