PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, resmi memberlakukan kebijakan work from anywhere (WFA) atau bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 1 April 2026. Kebijakan tersebut mengatur ASN bekerja dari rumah satu kali dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang mengedepankan efisiensi dan modernisasi. Aturan tersebut juga telah dituangkan secara rinci dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Langkah ini diambil sebagai upaya penghematan energi, menyusul tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyatakan siap melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menegaskan pihaknya akan mengikuti skema yang telah ditentukan.

“Pada prinsipnya, pemerintah daerah akan mengikuti apa yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Terkait teknis pelaksanaannya, tentu akan kami sesuaikan dengan kondisi di daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, Rahmanto menilai penerapan WFH di Murung Raya memiliki tantangan tersendiri. Ia menyoroti kondisi geografis dan sosial masyarakat yang berbeda dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Menurutnya, jarak tempuh ASN dari rumah ke kantor di wilayah Murung Raya, khususnya di Kota Puruk Cahu, relatif dekat, hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Kondisi ini berbeda dengan kota besar yang waktu tempuhnya bisa mencapai lebih dari satu jam.

“Sehingga, penerapan WFH di Murung Raya tidak terlalu berdampak signifikan terhadap efisiensi bahan bakar. Namun demikian, pemerintah daerah tetap akan menyesuaikan kebijakan tersebut,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa efisiensi tidak hanya terbatas pada penggunaan bahan bakar, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dalam pelaksanaan pekerjaan yang dinilai masih boros.

Lebih lanjut, Rahmanto memastikan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor-sektor seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta dinas teknis lainnya dipastikan tetap berjalan normal.

Terkait tantangan pelaksanaan, Rahmanto menyebut tidak ada kendala berarti, kecuali untuk wilayah kecamatan yang cukup jauh seperti Uut Murung dan Seribu Riam. Di wilayah tersebut, tidak semua pegawai setiap hari berada di ibu kota kabupaten.

“Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan persentase kegiatan, sehingga efisiensi penggunaan BBM di tingkat kecamatan tetap dapat dilakukan,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno, S.T, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mendorong pembangunan daerah.

Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat.

“Pembangunan daerah akan berjalan optimal jika terjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Semua pihak harus memiliki peran dan tanggung jawab bersama,” ujarnya, jumat (3/4/2026).

Sutrisno menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta semangat gotong royong sebagai modal utama dalam mempercepat pembangunan, baik di sektor infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas, katanya.

Selain itu, Sutrisno mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan agar situasi daerah tetap aman dan nyaman, sehingga mendukung kelancaran berbagai aktivitas pembangunan.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat daerah dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Mahyono, S.Kom, mengajak generasi muda di Kabupaten Murung Raya untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam mendorong kemajuan daerah.

Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan ide-ide segar dan inovatif dalam pembangunan. Karena itu, ia menekankan agar anak muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut ambil bagian dalam berbagai sektor.

“Anak muda harus berani tampil dan berkontribusi. Peran mereka sangat dibutuhkan untuk membawa kemajuan bagi daerah,” ujar Mahyono, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, kontribusi generasi muda dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, mulai dari kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, hingga pemanfaatan teknologi secara positif dan produktif.

Selain itu, Mahyono juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan. Hal itu, dinilai penting agar generasi muda memiliki daya saing yang kuat di tengah tantangan zaman.

“Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, anak muda akan lebih siap menghadapi tantangan serta mampu menciptakan peluang,” tambahnya.

Mahyono mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memberikan ruang dan dukungan bagi generasi muda agar dapat berkembang dan berkreasi.

Ia berharap, dengan semangat dan partisipasi aktif generasi muda, Kabupaten Murung Raya dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Johansyah, S.E., M.I.P., menegaskan pentingnya memprioritaskan putra asli daerah dalam setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dalam membimbing serta memberdayakan masyarakat lokal agar mampu bersaing dan berkembang di daerahnya sendiri.

“Putra daerah harus menjadi prioritas dalam program pembangunan. Mereka perlu diberi ruang dan kesempatan untuk berkembang serta meningkatkan kualitas hidup,” ujar Johansyah, Jumat (3/4/2026).

Ia menekankan bahwa status sebagai putra daerah tidak hanya sekadar identitas, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak dan langkah konkret dari pemerintah dalam membina masyarakat.

Oleh karena itu, Johansyah menilai pemberdayaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan kesempatan kerja yang adil dan merata.

Dengan langkah tersebut, masyarakat lokal diharapkan mampu menjadi lebih mandiri dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Jika diberdayakan secara optimal, putra daerah akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan Murung Raya,” pungkasnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I, menegaskan pentingnya memprioritaskan putra asli daerah dalam setiap program pembangunan.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam membimbing dan memberdayakan masyarakat lokal agar mampu bersaing dan berkembang.

“Putra asli daerah harus menjadi prioritas dalam program pembangunan. Mereka perlu diberi ruang dan kesempatan untuk berkembang serta meningkatkan kualitas hidup,” ujar Imanudin, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan, status sebagai putra daerah tidak hanya sebatas identitas, tetapi harus tercermin dalam kebijakan serta langkah konkret pemerintah dalam membina masyarakat.

Karena itu, pemberdayaan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga penyediaan kesempatan kerja yang adil.

Dengan langkah tersebut, masyarakat lokal diharapkan mampu menjadi lebih mandiri serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah. demikian, pungkas Imanudin. (asd/kb).

Palangka Raya, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya Heriyus menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di kantor BPK Palangka Raya, Rabu (01/04/2026)

Penyerahan dilakukan langsung kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Keuangan Kalimantan Tengah II Agung Hartono, mewakili Kepala BPK Perwakilan Kalteng Dodik Achmad Akbar.

Turut hadir Pejabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo bersama jajaran Pemkab Mura dan beberapa stakeholder terkait. Proses berlangsung tertib sebagai bagian siklus pemeriksaan reguler.

Heriyus menyatakan LKPD disusun mengacu pada peraturan perundang- undangan demi transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya agar pengelolaan keuangan memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Murung Raya.

Menurutnya, komitmen peningkatan kualitas fiskal daerah terus dijaga melalui tata kelola yang terbuka serta pengawasan internal yang ketat.

Bupati menyebut pemeriksaan BPK sebagai momentum evaluasi dan perbaikan. Pemkab siap menindaklanjuti rekomendasi untuk menyempurnakan sistem keuangan.

Ia mengapresiasi jajaran BPK Kalteng yang menerima dokumen, menegaskan bahwa akuntabilitas publik adalah fondasi kepercayaan masyarakat.

Dengan penyerahan ini, Pemkab Murung Raya berharap LKPD 2025 menjadi dasar perencanaan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menunjukkan keseriusannya dalam menekan angka pengangguran. Hal ini tercermin dalam kegiatan Zoom Penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang digelar, Rabu (1/4/2026), di Aula Setda A Kantor Bupati.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, didampingi Asisten I, Asisten III, Kepala Dinas Kominfo, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Bapperida. Acara dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo.

Dalam pemaparannya, Rahmanto menegaskan bahwa penanganan pengangguran tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan strategi yang terukur dan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperbanyak program padat karya dengan dukungan APBD sebesar Rp466 miliar guna membuka lapangan kerja langsung bagi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Murung Raya menghadirkan inovasi melalui program Kartu Hebat Pra Kerja yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap bersaing di dunia kerja.

Pemerintah daerah juga memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya pada bidang keterampilan menjahit dan tata boga. Program ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memiliki keahlian praktis yang dapat langsung dimanfaatkan.

Lebih lanjut, Pemkab Murung Raya tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan alat berat seperti Hitachi dan Komatsu untuk membuka pelatihan operator alat berat. Langkah ini dinilai penting mengingat potensi sektor pertambangan dan konstruksi di daerah yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

Upaya tersebut mendapat penilaian positif dari pihak kementerian. Program dan strategi yang dijalankan dinilai tepat sasaran serta menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.

Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Murung Raya tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan penguatan kemandirian masyarakat. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri VIII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digelar di Puruk Cahu pada 23–28 Juni 2026.

Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, mengatakan jadwal pelaksanaan telah ditetapkan usai audiensi dan koordinasi antara Pemkab Murung Raya bersama panitia pelaksana dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (31/3/2026).

“Waktu pelaksanaan sudah ditentukan setelah dilakukan audiensi dan koordinasi dengan Pemprov Kalteng,” ujar Dina.

Ia menjelaskan, rombongan Pemkab Murung Raya dan panitia yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, di kantor Setda Provinsi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak provinsi memberikan arahan sekaligus meminta agar dalam waktu maksimal dua minggu segera dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan antara panitia provinsi dan kabupaten guna mematangkan persiapan teknis kegiatan.

“Selain itu, kami juga telah melaporkan kesiapan sebagai tuan rumah. Meski di tengah efisiensi anggaran, kegiatan tetap akan dilaksanakan secara maksimal, khidmat, serta menyambut seluruh kafilah dari kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Sarwo Mintarjo menegaskan bahwa persiapan MTQ Korpri tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, MTQ Korpri bukan sekadar ajang lomba keagamaan, tetapi juga momentum strategis untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia serta kuatnya nilai-nilai religius di Kabupaten Murung Raya.

“Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana promosi daerah, baik dari sisi pariwisata maupun peningkatan ekonomi melalui bazar UMKM selama pelaksanaan,” jelas Sarwo.

Ia menambahkan, sebagai tuan rumah, Murung Raya ingin menampilkan penyelenggaraan yang profesional dengan pelayanan yang ramah serta berstandar baik.

“MTQ Korpri tingkat provinsi ini bukan hanya soal mencari yang terbaik dalam membaca Al-Qur’an, tetapi juga bagaimana kita mampu menunjukkan tata kelola yang baik, keramahan, dan standar penyelenggaraan yang berkelas,” tandasnya.

Audiensi dan koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BKD Provinsi Kalteng Lisda Ariani, Karo Kesra Husaini, Kepala Kantor Kemenag Murung Raya H. Marzuki Rahman, Kepala Dinas P3ADalduk KB Murung Raya Firman Prihatin, serta panitia pelaksana lainnya. (asd/kb).

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, meminta agar pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam perencanaan tahun 2027.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Bapperida, Puruk Cahu, Selasa (31/3/2026).

Menurut Rumiadi, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Laung Tuhup yang meski jalannya mengalami kerusakan, masih dapat dilalui. Namun, di daerah pemilihan (Dapil) III, terdapat wilayah yang hingga kini belum memiliki akses jalan penghubung.

“Contohnya dari Kelurahan Tumbang Lahung menuju Kelurahan Tumbang Kunyi, sampai saat ini belum ada akses jalan,” ujarnya.

Selain itu, Rumiadi juga menyoroti masih adanya warga di Dapil III yang belum menikmati layanan listrik. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Rumiadi menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam Musrenbang RKPD sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tinggal melakukan penajaman program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Ia juga mendorong para pengambil kebijakan untuk aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan dukungan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut telah terbukti berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Awalnya APBD 2026 mereka hanya Rp1,4 triliun, namun setelah melakukan komunikasi, anggarannya meningkat,” jelasnya.

Rumiadi juga mengingatkan agar setiap usulan dalam Musrenbang benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, bukan sekadar keinginan.

“Jika usulan itu merupakan kebutuhan, maka harus diprioritaskan. Namun jika hanya keinginan, harus dijelaskan maksud dan tujuan program tersebut,” tegasnya.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 ini di buka Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, di hadiri sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (asd/kb).