MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala, Zulkipli Yadi Noor, memimpin Rapat Koordinasi Pengurus LPTQ Kabupaten Barito Kuala bersama Panitia Bidang Musabaqah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Selidah, Marabahan, pada Jumat (3/4/2026).

Dalam arahannya, Zulkipli Yadi Noor menekankan komitmen Kabupaten Barito Kuala untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), meskipun menghadapi keterbatasan, khususnya terkait fasilitas penginapan bagi kafilah.

Ia menyampaikan bahwa panitia tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. Informasi dari Pengurus LPTQ, Abdurahman, menyebutkan bahwa solusi penginapan telah disiapkan melalui rumah-rumah warga di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, beberapa kabupaten lain dimungkinkan juga memilih alternatif penginapan di Banjarmasin.

“Panitia tidak membatasi pilihan tersebut, karena masing-masing daerah memiliki cara tersendiri dalam memberikan fasilitas terbaik bagi kafilahnya, guna menjaga kenyamanan dan konsentrasi selama mengikuti perlombaan,” ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Ketua Umum LPTQ berpesan kepada seluruh panitia untuk terus menjaga koordinasi dan memperkuat kolaborasi dalam setiap tahapan persiapan.

“Tidak ada pencapaian besar tanpa koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.

Pelaksanaan MTQ Nasional XXXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 direncanakan akan berlangsung pada 18 hingga 26 Juni 2026, dengan Kabupaten Barito Kuala sebagai tuan rumah. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) bergerak cepat merespons kebijakan nasional terkait fleksibilitas kerja aparatur negara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, memimpin rapat koordinasi terbatas bersama para Asisten, Inspektur, serta jajaran Kepala SKPD terkait di Ruang Rapat Sekda, Kamis (2/4/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN, yang menginstruksikan penerapan skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) mulai 1 April 2026.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan menerapkan pembagian kerja yang seimbang demi menjaga produktivitas.

“Keputusan rapat menetapkan komposisi 50:50, yakni 50 persen pegawai bekerja di kantor (WFO) dan 50 persen bekerja dari rumah (WFH). Meski bekerja dari rumah, ASN wajib mengisi daftar hadir elektronik, mengisi E-Kinerja, dan melaporkan aktivitas kerja secara berkala,” tegas Sekda.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Batola juga mengambil langkah efisiensi ekstrem dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, baik untuk perjalanan dalam maupun luar daerah. Bahkan, akan diterbitkan edaran khusus yang mendorong ASN menggunakan sepeda motor atau sepeda guna mengurangi penggunaan mobil dinas.

Guna memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu, pemerintah menetapkan sejumlah jabatan dan unit layanan strategis tidak diberlakukan WFH. Sektor-sektor ini wajib tetap menjalankan tugas di kantor atau lapangan (100% WFO), antara lain:
• Pejabat Struktural: Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas), Camat, Lurah, dan Kepala Desa.
• Keamanan & Kedaruratan: BPBD dan Satpol PP.
• Layanan Kebersihan: Dinas Lingkungan Hidup (khusus bagian pengelolaan sampah).
• Layanan Publik & Perizinan: Disdukcapil, DPMPTSP, dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
• Kesehatan & Pendidikan: Rumah Sakit, Unit Pelayanan Kesehatan, serta Unit Layanan Pendidikan.
• Pendapatan & Keuangan: Unit Layanan Pendapatan (BP2RD dan BPKAD).

Kebijakan WFH yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini bukan sekadar relaksasi, melainkan bagian dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pola kerja ini, diharapkan seluruh ASN semakin terbiasa dengan digitalisasi layanan publik, sehingga birokrasi menjadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien.

Setiap Kepala SKPD kini diminta segera menyusun daftar pembagian tugas (shift) antara pegawai yang menjalankan WFO dan WFH untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Setara. Kegiatan berlangsung di Aula Bahalap, pada Kamis (2/4/2026).

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Kuala ini merupakan langkah krusial dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah. Pembentukan UPTD ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen, serta memberikan kepastian operasional bagi Klinik Utama Setara ke depannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, memberikan penekanan pentingnya kesepakatan mengenai status kelembagaan ini. Menurutnya, proses ini telah melalui perjalanan panjang hingga koordinasi ke tingkat kementerian di Jakarta demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Apapun bentuk lembaganya, tujuan utamanya adalah agar klinik ini bisa maksimal memberikan pelayanan di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan,” ujar Sekda

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Netty Hartati, SKM., MPH, memaparkan materi terkait transformasi Klinik Utama Setara menjadi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan penataan aspek kelembagaan perangkat daerah.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam finalisasi ini antara lain, pertama Status Fasilitas Kesehatan yakni meskipun secara kelembagaan berbentuk UPTD Balai, fungsi pelayanannya tetap beroperasi sebagai Klinik Utama sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Kedua, kerja sama BPJS meliputi Perubahan nomenklatur menjadi UPTD Balai secara redaksional aman dan tidak menghambat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, selama izin operasional klinik dan syarat karedensial tetap terpenuhi.

Ketiga, Persyaratan Tenaga Medis, setiap tenaga medis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku.
Terakhir, Tata Kelola Keuangan yakni Pembentukan UPTD ini juga menjadi syarat awal untuk mendorong penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di masa depan agar pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pelayanan ini lebih fleksibel.

FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan instansi terkait untuk sinkronisasi regulasi, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi Setda Batola, Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan beserta jajaran, Direktur Klinik Utama Setara beserta jajaran. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menerima audiensi dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan, pada Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barito Kuala.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah desa dan dusun yang masih membutuhkan akses listrik.

Manager PLN UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya sharing dan koordinasi terkait dukungan pembangunan listrik desa di Kabupaten Barito Kuala.

Ia menjelaskan bahwa secara rasio desa, wilayah Kota Marabahan telah mencapai 100 persen elektrifikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa dusun yang memerlukan dukungan pembangunan jaringan listrik.

“Pada tahun ini, kami telah melaksanakan pembangunan di tiga dusun di wilayah Tamban, yaitu di Handil Sekata, kemudian di Antar Raya kec. Marabahan, serta di Patih Selera, Kec. Belawang. Pembangunan tersebut telah selesai dilaksanakan dan kami laporkan kepada Bapak Bupati,” ujar Winardi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PLN juga tengah merencanakan pembangunan lanjutan, khususnya di wilayah Tabukan. Melalui audiensi ini, pihaknya berharap adanya komunikasi aktif dengan pemerintah daerah terkait data dan informasi wilayah yang masih belum terjangkau listrik.

“Kami berharap apabila masih terdapat dusun atau daerah yang belum menikmati listrik, dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan dukungan pembangunan yang lebih optimal demi kemajuan Kabupaten Barito Kuala,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program yang diinisiasi oleh PT PLN (Persero) dalam upaya pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah terpencil.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mendukung sepenuhnya gagasan dari PLN. Masih ada beberapa desa atau dusun yang belum terjangkau listrik, dan tentu kami berharap seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat fasilitas listrik secara merata,” ungkap Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah strategis PLN dalam mewujudkan pemerataan layanan kelistrikan di seluruh wilayah.

“Sebagai pemerintah daerah, kami mendukung penuh upaya ini dan berharap program pembangunan listrik desa dapat terus berlanjut serta terwujud dengan baik demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Barito Kuala. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Upaya penanganan persoalan sampah terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Wali Kota Banjarmasin pada Rabu (2/4/2026), yang dihadiri oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Wali Kota Banjarmasin H. M Yamin dan Bupati Banjar H. Saidi Mansyur.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah sepakat bahwa penanganan sampah memerlukan kesiapan anggaran yang matang, termasuk belanja modal serta regulasi yang jelas. Langkah ini dinilai penting guna mencegah timbulnya persoalan sosial di tengah masyarakat akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal.

Bupati Banjar menegaskan pentingnya menghadirkan proyek pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurutnya, program yang dirancang tidak boleh bersifat jangka pendek, melainkan harus mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala mengungkapkan bahwa proses perizinan yang panjang, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menjadi salah satu tantangan dalam percepatan penanganan sampah. Meski demikian, ia menekankan perlunya langkah awal yang konkret agar penumpukan sampah tidak terus terjadi.

Dalam diskusi juga mengemukakan gagasan pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai, sebagaimana konsep yang didorong pemerintah pusat. Sampah diharapkan tidak lagi menjadi limbah semata, melainkan dapat diolah menjadi bahan baku maupun sumber energi yang ramah lingkungan.

Para kepala daerah juga mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk bekerja lebih intensif dalam memetakan titik-titik lokasi permasalahan sampah. Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bahan koordinasi lanjutan, termasuk rencana pertemuan bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian.

Selain itu, dibutuhkan keseriusan seluruh Kepala Daerah dalam mendorong pengembangan “waste to energy” sebagai solusi strategis pengelolaan sampah modern.

Wali Kota Banjarmasin dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar upaya bersama ini dapat mewujudkan daerah yang lebih bersih dan asri. “Ini demi tujuan bersama, agar memberikan dampak yang baik dan positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antar daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dan hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. (adv/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Penandatanganan kontrak pembangunan Jembatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru dengan skema tahun jamak digelar di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (30/3/2026), disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin.

Gubernur didampingi Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Penandatanganan kontrak dilakukan antara Bambang Asmoro dan Yusdiantoro selaku kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib sebagai pengguna anggaran.

Proyek pembangunan jembatan senilai Rp5,9 triliun tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan konektivitas wilayah di Kalimantan Selatan. Pembangunan juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru yang masing-masing berkontribusi sebesar Rp100 miliar melalui APBD daerah.

Gubernur H. Muhidin meminta pihak pelaksana proyek segera memulai pekerjaan agar serapan anggaran dapat berjalan lebih cepat dan pembangunan dapat selesai sesuai target.

“Diharapkan tahun 2028 jembatan penghubung ini benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut merupakan bagian dari visi dan misi pemerintahannya bersama Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli atas komitmen mendukung penyelesaian proyek strategis tersebut.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan kontrak, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rakhman Taufik, Tim Ahli Gubernur Kalsel, jajaran pejabat Pemprov Kalsel, serta pihak terkait lainnya.

Gubernur menjelaskan, jembatan penghubung yang ditargetkan rampung pada 2028 tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, mempercepat arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

Jembatan Pulau Laut memiliki total panjang sekitar 3.750 meter dengan bentang utama cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan bentang tengah mendapat dukungan dana pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun, serta dukungan dari APBD provinsi dan kabupaten.

Pengerjaan proyek dilakukan secara bertahap sejak Januari 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Sejumlah kontraktor besar yang terlibat antara lain PT Adhi WSKT KSO, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Asri Praya KSO, PT Pandji Bangun Persada, serta PT Adhi Karya.

Sementara itu, perencanaan proyek dilakukan oleh PT Pemetaan Engineering System KSO, PT Anugerah Kridpradana, dan PT Widyadaya Bandaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga menyampaikan sejumlah proyek strategis lain dalam visi misinya, seperti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stadion internasional terpadu dengan kawasan hutan lindung, serta pembangunan jalan poros sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru dengan kawasan Banua Anam. (adv/kb)

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Mengawali aktivitas pascalibur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar apel gabungan yang dirangkai dengan Halal Bihalal di halaman Kantor Bupati, Senin (30/03/2026).

Apel perdana tersebut dipimpin langsung Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, serta dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Batola.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk kembali menjalankan tugas dalam kondisi sehat setelah menjalani ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, saya mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nilai-nilai Ramadan dapat terus kita implementasikan dalam kehidupan dan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, momentum Idul Fitri harus dimaknai sebagai titik awal memperkuat etos kerja dan integritas aparatur. Bupati mengingatkan pentingnya membangun kembali ritme kerja dengan semangat baru, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi antarpegawai menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Halal Bihalal diharapkan tidak sekadar menjadi tradisi seremonial, tetapi juga mempererat kebersamaan dan solidaritas di lingkungan kerja.

“Melalui momen ini, mari kita saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan. Dengan kekompakan, kita bisa memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Barito Kuala,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir tepat waktu dalam apel perdana pascacuti bersama sebagai bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab.

Kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi bersalam-salaman antara pimpinan daerah dan seluruh peserta apel, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. (adv/kb).

MARABAHAN, onlinekoranbarito.com – Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2027. Mengusung tema “Penguatan SDM dan Peningkatan Investasi serta Infrastruktur Terintegrasi” Musrenbang berlangsung di Aula Selidah, Senin (30/3/2026).

Dalam sambutannya, H. Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat adalah wujud kepedulian terhadap kemajuan daerah.

“Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang RKPD merupakan agenda tahunan untuk menjaring aspirasi dan masukan guna menyempurnakan rancangan pembangunan. Saya berharap kegiatan ini tidak sekadar menjadi formalitas seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan solusi nyata atas permasalahan masyarakat di berbagai bidang,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap program yang disusun nantinya dapat terlaksana secara efektif dan efisien melalui kolaborasi anggaran, baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

“Mari kita bersinergi demi perencanaan pembangunan Barito Kuala yang lebih baik. Sinergitas ini bukan hanya antar-pelaksana pembangunan, tetapi juga menyangkut integrasi sumber pendanaan agar setiap program memberikan dampak maksimal,” tambahnya sebelum mengakhiri sambutan.

Musrenbang ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dan tokoh penting, di antaranya: Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala,Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemkab Barito Kuala, Pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta akademisi dan insan pers.

Diakhiri dengan paparan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Bappenas, sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan sesi diskusi yang dipandu oleh Sekretaris Daerah sebagai moderator. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com — Pengundian Grand Prize tahap pertama Nur Sulaiman Community (NSC) digelar di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Honda Peduli UMKM ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Hasnuryadi Sulaiman bersama istri, Ketua BKOW Kalsel Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi yang juga Penasehat NSC, serta putera-puteri mereka.

Sebelum pengundian dimulai, Wakil Gubernur Hasnuryadi bersama istri menyempatkan diri mengunjungi stand UMKM di area teras Mahligai Pancasila. Keduanya tampak membeli berbagai produk makanan dan minuman yang dipamerkan oleh pelaku usaha binaan NSC.

Hasnuryadi yang juga bertindak sebagai penasihat NSC menyampaikan dukungan penuh terhadap perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan. Menurutnya, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas upaya pelaku UMKM untuk berusaha mandiri melalui usaha masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi berharap kegiatan yang digagas Nur Sulaiman Community dapat terus berjalan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana, Diana Rosiana, menjelaskan bahwa NSC awalnya terbentuk dari kelompok pengajian kaum perempuan yang digagas Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan penyelenggaraan senam bersama yang mendapat perhatian masyarakat, hingga akhirnya turut membina pelaku UMKM bekerja sama dengan berbagai pihak.

Saat ini, UMKM binaan NSC telah mencapai sekitar 60 unit usaha dan masih terus bertambah. Selain itu, NSC juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan, seperti pengajian majelis taklim, khataman Al-Qur’an, senam sehat, hingga aksi sosial lainnya.

Pada kesempatan tersebut, panitia mengundi grand prize utama berupa satu paket umrah yang berhasil dimenangkan oleh Yusi Rahmawati, warga Jalan Pramuka Kompleks Kayu Manis, Banjarmasin.

Selain hadiah utama, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik lainnya seperti kulkas, mesin cuci, kompor gas, rice cooker, kipas angin, setrika, mukena, jilbab, hingga produk perawatan kulit.

Kupon undian diperoleh masyarakat melalui transaksi belanja di stand UMKM, dengan ketentuan setiap pembelian senilai Rp50 ribu mendapatkan satu kupon undian.

Kegiatan juga dimeriahkan berbagai hiburan, mulai dari kesenian Madihin hingga tarian daerah yang menambah semarak suasana acara. (adv/kb)