BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kota Banjarmasin. Karena itu, Kelurahan Pelambuan bersama seluruh masyarakat berkomitmen untuk mendukung penuh program tersebut.

Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, Kelurahan Pelambuan dan warganya terus berupaya mengutamakan kebersihan serta menjaga keindahan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan alat pemotong rumput kepada 69 Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Pelambuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (12/12/25).

Bantuan diberikan secara bertahap. Pada tahap pertama disalurkan 40 unit alat pemotong rumput kepada 40 RT, dan tahap kedua sebanyak 29 unit kepada 29 RT yang tersisa. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Pelambuan.

Lurah Pelambuan, Junaidi S.Hut, berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu warga dalam membersihkan dan menjaga keindahan lingkungan di wilayah masing-masing.

“Bantuan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengatasi pertumbuhan rumput liar yang sering menjadi masalah di sekitar permukiman,” ujar Junaidi.

Ia menambahkan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bukti nyata dukungan Kelurahan Pelambuan terhadap kerja sama masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, asri, dan sehat.

Sementara itu, Ketua RT 19 Pelambuan, Rachmad, salah satu penerima bantuan pada tahap kedua, menyampaikan terima kasih kepada Lurah Pelambuan. Ia menegaskan bahwa mesin pemotong rumput tersebut akan digunakan dan dirawat dengan baik untuk menjaga kebersihan serta keindahan wilayahnya. (Rahmad).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK menyampaikan apresiasi yang tinggi atas digelarnya kegiatan Doa Bersama untuk Bencana Alam yang dilaksanakan Polda Kalimantan Selatan di Auditorium Polda Kalsel pada Selasa (9/12/2025) Pagi.

Menurut Supian HK, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan empati bersama terhadap masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah mengalami musibah bencana alam.

Ia menilai doa bersama lintas elemen ini penting sebagai bentuk solidaritas kebangsaan sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

“Doa bersama ini adalah wujud solidaritas dan empati. Ketika bencana terjadi, kita sebagai bangsa harus bersatu, saling menguatkan, dan memberikan dukungan moral maupun spiritual.” ujar Supian HK

Kegiatan yang menghadirkan penceramah Dr. H. Das’ad Latif tersebut turut dihadiri pejabat Polda Kalsel dan undangan dari berbagai instansi.

Supian HK mengatakan, inisiatif Polda Kalsel ini patut dijadikan contoh karena tidak hanya mengedepankan tugas keamanan, tetapi juga memperkuat peran sosial dan spiritual di tengah masyarakat.

Ia juga berharap agar melalui kegiatan ini tumbuh semangat kebersamaan untuk saling membantu dan mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tertimpa bencana. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam masa evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana program kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (9/12/2025).

Dalam pembahasan program 2026, salah satu agenda yang menjadi perhatian Komisi III adalah rencana pembangunan stadion internasional. Sejumlah aspek teknis dan perencanaan dibahas bersama secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menjelaskan bahwa jarak lokasi rencana pembangunan stadion menjadi salah satu hal yang harus dievaluasi.

“Pihak PUPR tadi menjelaskan bahwa jarak yang direncanakan kurang lebih 6 km dari bandara. Secara teori, jarak minimal seharusnya 15 km,” ujarnya.

Kimmi, sapaan akrab Mustaqimah menambahkan. Dari hasil pemaparan Dinas PUPR, aspek ketinggian bangunan dan kesesuaian tata ruang dinyatakan aman. Meskipun, beberapa hal teknis lainnya masih perlu pendalaman.

“kata PUPR dalam rapat tadi, terkait ketinggian bangunan dan aspek teknis lainnya aman, Mungkin nanti akan ada RDP atau rapat lanjutan terkait hal tersebut, dan pihak PUPR menyampaikan akan melakukan kolaborasi kembali untuk mendalaminya,” tambahnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam masa evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 serta rencana program kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (9/12/2025).

Dalam pembahasan program 2026, salah satu agenda yang menjadi perhatian Komisi III adalah rencana pembangunan stadion internasional. Sejumlah aspek teknis dan perencanaan dibahas bersama secara mendalam untuk memastikan kelayakan lokasi serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menjelaskan bahwa jarak lokasi rencana pembangunan stadion menjadi salah satu hal yang harus dievaluasi.

“Pihak PUPR tadi menjelaskan bahwa jarak yang direncanakan kurang lebih 6 km dari bandara. Secara teori, jarak minimal seharusnya 15 km,” ujarnya.

Kimmi, sapaan akrab Mustaqimah menambahkan. Dari hasil pemaparan Dinas PUPR, aspek ketinggian bangunan dan kesesuaian tata ruang dinyatakan aman. Meskipun, beberapa hal teknis lainnya masih perlu pendalaman.

“kata PUPR dalam rapat tadi, terkait ketinggian bangunan dan aspek teknis lainnya aman, Mungkin nanti akan ada RDP atau rapat lanjutan terkait hal tersebut, dan pihak PUPR menyampaikan akan melakukan kolaborasi kembali untuk mendalaminya,” tambahnya. (adv/kb).

Banjarmasin, onlinekoranbarito.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Johansyah, S.E., M.I.P., menghadiri pelantikan Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) se-Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Sabtu (06/12/2025) malam. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN ICDN, Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW ICDN Kalsel. Prosesi pelantikan juga diikuti oleh para pengurus ICDN dari 12 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Hasnuryadi menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia menegaskan bahwa konsolidasi organisasi menjadi langkah awal dalam memperkuat peran ICDN di Kalimantan Selatan.

“Konsolidasi akan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran ICDN di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya persatuan serta pelestarian lingkungan hidup, merujuk pada pengalaman banjir besar 2021 yang menjadi pelajaran penting mengenai kerusakan alam.

Sementara itu, Ketua Umum DPN ICDN, Ir. Dr. Willy M. Yoseph, menegaskan bahwa ICDN merupakan wadah strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus pelestarian kearifan lokal Dayak.

“ICDN adalah tempat menyatukan pemikiran. Kita memperjuangkan SDM Dayak sekaligus menjaga pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan,” katanya.

Usai pelantikan, Johansyah menyampaikan ucapan selamat kepada Hasnuryadi dan mengapresiasi suksesnya acara tersebut.

“Semoga kepemimpinan beliau mampu memperkuat konsolidasi organisasi dan membawa ICDN semakin berperan dalam pemberdayaan masyarakat Dayak,” ujarnya.

Johansyah menilai ICDN memiliki peran penting dalam memperkuat jaringan pemikiran serta identitas budaya Dayak. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi jembatan kolaborasi antarwilayah, termasuk antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

“Kami berharap ICDN mampu menghadirkan gagasan strategis bagi pengembangan SDM dan pelestarian lingkungan,” tambahnya.

Menurut Johansyah, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat kontribusi cendekiawan Dayak dalam pembangunan daerah.

“Kami siap bersinergi mendukung program positif ICDN demi kemajuan masyarakat Dayak dan kesejahteraan warga Kalimantan,” tegasnya. (asd/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Ketua DPRD provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK Apresiasi Kesiapan dapur lapangan untuk makan gratis jelang Haul Akbar Ulama kharismatik Banua M. Zaini bin Abdul Ghani atau akrab disapa Abah Guru Sekumpul 5 Rajab 1446 hijriah yang digagas Kepolisian Daerah (POLDA) Kalsel.

Hal ini disampaikan Supian HK usai menghadiri Demo Dapur Lapangan Brimob Polda Kalsel yang disiapkan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pengajian rutin serta Haul Abah Guru Sekumpul di Kabupaten Banjar.

Acara yang digelar di lapangan tembak Markas Komando (Mako) Brimob Polda Kalsel juma’at (5/12/2025) tersebut, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel membahas teknis partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Gabungan TNI Polri serta seluruh stakeholder untuk mensukseskan kelancaran jelang Haul Guru Sekumpul, yang sekaligus dirangkai dengan persiapan Kalsel untuk mengirimkan bantuan ke daerah – daerah yang tertimpa bencana seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Lebih lanjut Supian HK menyambut baik, upaya Polda Kalsel dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ia menekankan pentingnya peran Polda Kalsel dalam menjaga kelancaran dan ketertibanan masyarakat di wilayah Kalsel jelang gelaran event keagamaan terbesar di Kalsel tersebut.

“Haul Abah Guru Sekumpul ini merupakan agenda rutin yang berpotensi menghadirkan ribuan bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan jemaah dari dalam maupun luar negeri, jadi kami sebagai wakil rakyat, sangat mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mempersiapkan segala keperluan jelang agenda Haul, termasuk Dapur Lapangan yang didemokan kali ini, ungkap Supian HK.

Acara ditutup dengan makan siang bersama, yang dimasak langsung dari dalam truk dapur lapangan Polda Kalsel, dan meminum air langsung dari Ransus Watergen (mobil khusus Penyaringan Air Bersih siap minum) yang dimiliki oleh Polda Kalsel. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekorannbarito.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Rumah Banjar pada Kamis, (4/12/2025) pagi.

Diterima oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, H. Sadam Husin Naparin, S.H. dan H. Taupik Rahman S.H. dirinya menyambut hangat kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batola, Ayu Dyan Lilian Sari Wiryono.

Ayu Dyan dibersamai oleh Ketua dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Batola, Dinas Kesehatan Kabupaten Batola, serta Biro Hukum dan Biro Organisasi Kabupaten Batola.

“Tujuan kunjungan kami hari ini selain bersilaturahmi ialah ingin berkonsultasi guna menindaklanjuti status Klinik Utama Setara, apakah balai atau klinik,” ujar Ayu Dyan.

Dirinya mengaku banyak mendapatkan informasi dan pandangan, namun untuk menambah pendalaman, pihaknya akan kembali menjadwalkan untuk berkonsultasi ke Biro Hukum dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel.

Sadam Husin berharap status Klinik Utama Setara ini secepatnya mendapatkan titik terang. Hal ini, ujar Sadam Husin agar warga setempat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

“Karena statusnya belum jelas, sehingga saat ini klinik milik pemerintah Kabupaten Batola itu kurang diminati pasien. Sangat disayangkan dengan biaya yang tidak sedikit, masih belum bisa beroperasi secara maksimal,” ujar Sadam Husin.

Lebih lanjut, sebagai DPRD Provinsi Kalsel dari daerah pemilihan Batola, dirinya siap untuk turut mengawal hingga tuntas. Sehingga dengan kejelasan status yang ada, klinik tersebut siap untuk diresmikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Batola. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com –  Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Integrated Terminal Banjarmasin pada Senin, (1/12/2025) pagi. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM jenis pertalite di sejumlah SPBU.

Rombongan sidak dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan turut didampingi pihak kepolisian serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka memastikan penanganan masalah BBM dilakukan secara terpadu.

Selain kualitas, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa SPBU. Mustaqimah menilai fenomena tersebut harus segera disikapi karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

Mustaqimah menekankan perlunya antisipasi dari Pertamina terkait meningkatnya mobilitas masyarakat pada bulan Desember.

“Terlebih kita di bulan Desember ini akan ada 4 agenda yang kemungkinan akan banyak mobilitas kendaraan. Pertama Haul Guru Sekumpul, libur sekolah, perayaan Hari Natal, dan juga Tahun Baru 2026. Kami berharap Pertamina bisa mempersiapkan hal tersebut dengan menambah stok BBM dan memastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai,” ujar Mustaqimah.

Pihak Pertamina menanggapi isu kualitas BBM dan membantah tudingan adanya penurunan mutu pertalite. Mereka menegaskan bahwa seluruh jenis BBM yang didistribusikan telah melalui proses uji kualitas yang ketat.

IT Manager Banjarmasin, Suryandri, memastikan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kualitas BBM. “Secara kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga kami dengan tegas membantah bahwa kerusakan kendaraan diakibatkan karena BBM yang kami distribusikan,” jelasnya.

Terkait kelangkaan BBM, Suryandri menjelaskan bahwa gangguan pasokan terjadi akibat hambatan cuaca yang mempengaruhi kedatangan kapal pengangkut BBM.

“Hal tersebut dikarenakan kapal yang mengangkut BBM ke sini terkendala cuaca sehingga terjadi keterlambatan. Tapi kami akan menyiasati dengan menambah volume muatan BBM untuk menghadapi empat agenda di bulan Desember yang tadi disebutkan,” ujarnya. (adv/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pansus II kembali menggelar rapat kerja membahas Raperda Penyelenggaraan Perdagangan pada Senin, (1/12/2025) di Ruang Komisi II DPRD Kalsel.

Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari proses pendalaman materi yang telah dihimpun dari berbagai kunjungan kerja sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa raperda ini disusun untuk memperkuat sistem perdagangan daerah. Salah satunya agar tidak lagi terdampak secara signifikan seperti saat banjir besar di sejumlah wilayah Kalsel pada tahun 2020.

“Kami ingin Kalimantan Selatan tidak mengalami situasi seperti tahun 2020 ketika banjir mengganggu distribusi di banyak titik,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa zonasi pergudangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar disparitas antarwilayah tidak terlalu jauh dan tidak memicu inflasi di Kalsel.

Pansus II turut membahas penertiban perdagangan ilegal, seperti peredaran baju bekas dan penjualan sawit yang tidak tercatat, yang dinilai dapat merugikan ekonomi daerah dan mengganggu ketertiban pasar.

Yani Helmi menjelaskan bahwa raperda ini bersifat lintas sektor karena mencakup urusan perdagangan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan koperasi sehingga memerlukan kolaborasi multipihak.

“Perda ini memang unik karena melibatkan banyak sektor dan menjadi satu-satunya di Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi masuk dalam muatan raperda untuk menyesuaikan pengaturan perdagangan online dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan penyusunan regulasi yang komprehensif ini, Pansus II berharap Raperda Penyelenggaraan Perdagangan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan Selatan. (adv/kb).