PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – BPJS Kesehatan menjadi salah satu program penting yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian Negara dan Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi menegaskan bahwa BPJS Kesehatan telah banyak membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, keberadaan program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam pembiayaan pengobatan maupun perawatan di fasilitas kesehatan.

“BPJS Kesehatan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti pengobatan gratis dan pelayanan rumah sakit yang berkualitas. Dengan adanya program ini, masyarakat bisa lebih tenang dan fokus pada kegiatan produktif tanpa khawatir soal biaya kesehatan,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, selain memberikan jaminan kesehatan, BPJS juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Program ini memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Pemerintah daerah bersama DPRD Murung Raya juga terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, baik dari kalangan masyarakat umum maupun pekerja informal. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh warga dapat terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

“Program ini merupakan wujud nyata kehadiran Negara dan Pemerintah Daerah dalam menjamin kesehatan rakyat. Saya berharap masyarakat dapat terus aktif menjadi peserta dan memanfaatkan manfaatnya sebaik mungkin,” harap Rumiadi. (asd/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tidak hanya berencana menggelar serangkaian diskusi, tetapi telah menyiapkan peta jalan jelas untuk melahirkan rekomendasi kebijakan strategis.‎

‎Rencana tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam Pembukaan Dialog Nasional perdana yang digelar di Gedung Serbaguna SMSI, Jalan Veteran II, Nomor 7c, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

‎Acara pembukaan ini dihadiri sejumlah tokoh kunci industri media, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Dewan Pembina SMSI Prof. Harris Arthur Hedar, Dewan Pakar SMSI Yuddy Chrisnandi, Prof. Henri Subiakto, serta Hersubeno Arief, serta para pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah yang juga hadir melalui zoom meeting.

‎Kehadiran para tokoh ini menunjukkan pentingnya agenda strategis menuju HPN 2026.

‎Firdaus menjelaskan, agenda strategis ini akan diwujudkan melalui serial dialog selama empat bulan ke depan.

‎”Dialog ini adalah untuk menyongsong Hari Pers Nasional di 2026 mendatang. Rangkaian ini akan terdiri dari 4 sesi. Kita mulai dengan diskusi pada bulan Oktober ini, lalu berlanjut pada November, Desember, dan puncaknya pada Januari 2026,” paparnya.

‎Firdaus menegaskan bahwa target akhir dari seluruh proses ini adalah sebuah kontribusi nyata.

‎”Mudah-mudahan, hasil dari pada dialog atau diskusi dalam 4 sesi ini, nanti pada Februari HPN 2026, akan melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau Dewan Pers,” ujar Firdaus.

‎Rekomendasi ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan aktual di industri media siber.

‎Salah satu tantangan krusial yang akan dibahas adalah fenomena maraknya “media baru”.

‎Firdaus mengangkat persoalan mendasar yang dihadapi platform digital kontemporer.

‎”Media baru ini cukup dikelola sendiri, paling hanya tiga orang,” katanya, menggambarkan model operasional yang berbeda dari media konvensional.

‎Kondisi ini, lanjutnya, memunculkan pertanyaan mendasar tentang posisi dan legitimasi mereka dalam dunia pers.

‎”Lalu nanti pertanyaannya, apakah media baru ini masuk ke ranah jurnalis atau seperti apa? Yang paling penting, apakah nanti media baru ini bisa diterima oleh masyarakat pers?” tutur Firdaus.

‎Melalui serial diskusi yang sistematis ini, SMSI bertekad untuk menjawab tantangan tersebut dan merumuskan rekomendasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga visioner.

‎Fokusnya adalah menciptakan ekosistem media yang adil, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus menjaga marwah jurnalisme Indonesia.

‎”Ini adalah ikhtiar kolektif kita untuk memastikan bahwa transformasi digital di dunia pers membawa kemaslahatan, bukan hanya disruption. Hasil rekomendasi ini nantinya akan menjadi panduan bersama,” pungkas Firdaus menutup paparannya.***

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar rapat final persiapan rencana studi banding ke FKUB Kota Malang sekaligus kaji tiru ke Bayu Sehat Mandiri (BSM) di Malang, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan, memperkuat kapasitas, serta mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian terpadu bagi pengurus FKUB di Murung Raya.

Rapat persiapan berlangsung di kantor sekretariat FKUB Kabupaten Murung Raya, Selasa (7/10/2025), dipimpin oleh Sekretaris FKUB Murung Raya, Jami, dan dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan yang mewakili Bupati Murung Raya, Waka Polres Murung Raya, serta sejumlah stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Jami menjelaskan bahwa kegiatan kaji tiru ke BSM Malang menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan para pengurus FKUB, terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan pertanian terpadu yang dapat diterapkan di Murung Raya.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibagikan kepada umat masing-masing sehingga mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan bersama,” ujar Jami.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Murung Raya, Marzuki Rahman, selaku Dewan Penasehat FKUB, berharap seluruh unsur FKUB dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

“Kami berharap seluruh Dewan Penasehat bisa hadir secara kelembagaan dan bersama-sama mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas FKUB,” ungkap Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas rencana kaji tiru tersebut.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mendukung penuh kegiatan ini. Diharapkan melalui kunjungan ke BSM Malang, FKUB Murung Raya dapat membawa pulang hal-hal positif yang bisa diterapkan di daerah kita. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, FKUB Murung Raya diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas agama sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan. (asd/kb).

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya melalui Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Dapodik Sekolah yang digelar di Ballroom Hotel G-Sign, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (6/10/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Acara tersebut diikuti oleh sekitar 300 peserta, terdiri dari operator Dapodik dan sejumlah guru dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP se-Kabupaten Murung Raya.

Ketua pelaksana, H. Hairudinor, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para operator Dapodik agar mampu mengelola data pendidikan dengan lebih baik dan profesional.

Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Danang Biyatmoko, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas kerja sama yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Saya pikir ini langkah yang sangat bagus dalam pengembangan inovasi pendidikan digital, terutama di era modern saat ini. Konsep digitalisasi pendidikan, termasuk pembelajaran berbasis proyek (project visual learning), kini banyak dikembangkan di berbagai jenjang pendidikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin menegaskan pentingnya peran operator Dapodik sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data pendidikan di daerah.

“Dengan bimtek dan pelatihan ini, dasar ilmunya sudah kita pahami. Selanjutnya tinggal pengembangan, yang bisa dilakukan dengan belajar dari para ahli atau rekan-rekan yang sudah berpengalaman,” tutur Rahmanto.

Ia menambahkan, seluruh aspek perencanaan, pembangunan, serta sarana dan prasarana pendidikan kini terintegrasi dalam sistem Dapodik. Oleh karena itu, akurasi dan pembaruan data sangat menentukan arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Murung Raya.

“Peran bapak ibu sebagai operator Dapodik sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Anda semua adalah ujung tombak dalam memastikan data pendidikan kita selalu akurat, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas wakil bupati.

Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas tenaga operator Dapodik dalam mendukung transformasi pendidikan digital menuju “Pendidikan Digital Hebat” di Kabupaten Murung Raya. demikian, ujarnya. (asd/kb).

TAMIANG LAYANG, onlinekoranbarito.com – Langit cerah menaungi Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Rabu (8/10/2025) pagi. Di atas lahan seluas satu hektare milik warga bernama Ego Taufan Hidayat, hamparan tanah yang gembur menjadi saksi langkah konkret jajaran Kepolisian Resor Barito Timur dalam mendukung program Swasembada Pangan Nasional 2025.

Kapolres Barito Timur AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., memimpin langsung Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025, sebuah gerakan nasional yang serentak dilaksanakan oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia.

Sebelum cangkul pertama menghujam tanah, seluruh peserta mengikuti Zoom Meeting bersama Markas Besar Polri, yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas langkah Polri yang turut menanamkan kontribusi nyata di bidang ketahanan pangan.

“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga ikut menanam harapan bagi masa depan pangan bangsa,” ujar Presiden dalam arahannya.

Kegiatan di Desa Bambulung ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari Pejabat Utama Polres Bartim, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Camat Pematang Karau, Kapolsek IPTU Ather Diorama, S.H., perwakilan Danramil 1012-06, Kepala BPP Pematang Karau, para Kepala Desa, Kelompok Tani, hingga pelajar SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan.

Sebagai simbol dukungan terhadap kesejahteraan petani, Kapolres Bartim menyerahkan bantuan bibit jagung varietas BISI 18 sebanyak 10 kilogram dan pupuk urea 350 kilogram kepada kelompok tani setempat. Tak berhenti di situ, Polres Bartim juga menyalurkan beras SPHP Bulog sebanyak 36 sak kepada warga Desa Bambulung serta melaksanakan Bhakti Kesehatan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, AKBP Eddy Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukan seremonial semata, melainkan wujud konsistensi Polri dalam mendukung penguatan sektor pertanian daerah.

“Polri hadir untuk menjadi bagian dari solusi. Melalui program ketahanan pangan ini, kami ingin berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat kemandirian pangan, dan mengurangi ketergantungan pada impor,” tutur Kapolres Bartim.

Ia juga berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat petani terus terjaga, sehingga produktivitas jagung di Barito Timur meningkat dan mampu menopang kebutuhan pakan ternak nasional.

Kegiatan penanaman berlangsung penuh semangat dan gotong royong. Para peserta, mulai dari aparat hingga pelajar, tampak antusias menanam benih jagung sebagai simbol tumbuhnya harapan baru bagi ketahanan pangan Indonesia.

Menjelang siang, kegiatan berakhir dengan tertib dan kondusif. Di tengah hamparan tanah yang mulai tertanami, optimisme tumbuh subur  bahwa kerja nyata lintas sektor ini akan berbuah manis bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan bangsa. (isn/kb).

JAKARTA, onlinekoranbarito.com -Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bukan sekadar wadah organisasi, tetapi gerakan kolektif untukmenjaga marwah pers nasional di ranah digital.

Demikian Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Kebijakan Publik yang juga Ketua Dewan Pembina SMSI dalam sambutannya ketika membuka dialog nasional bertema “Media Baru: Peluang dan Tantangannya”.

Dialog nasional yang mengambil tempat di Kantor SMSI Pusat, Jalan Vereran, Jakarta, dan diperluas dengan aplikasi zoom berlangsung Selasa, 7 Oktober 2025.

“Kita ingin memastikan transformasi media berjalan dengan etika, akurasi, dan keberpihakan pada

kebenaran serta kepentingan publik,” kata Harris Arthur Hedar dalam pembukaan dialog.

Hadir sebagai pembicara selain Ketua Umum SMSI Firdaus, juga Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yuddy Chrisnandi, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan pembicara lainnya seperti Dr. Abraham Samad, Prof. Henry Subiakto, Hersubeno Arif, dan Ilona Juwita,

Menurut Ketua Dewan Pembina Harris, SMSI harus terus berupaya:

⁃ Mendorong literasi digital bagi

masyarakat dan ekosistem media,

⁃ Memperjuangkan perlindungan hukum bagi jurnalis dan perusahaan media siber, serta.

⁃ Meningkatkan kompetensi teknologi dan bisnis media.

⁃ Menjaga sinergi dengan pemerintah, Dewan Pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

“ Saya berharap dialog ini melahirkan pemikiran tajam dan rekomendasi konkret, baik untuk SMSI sendiri maupun bagi dunia media siber Indonesia,” tuturnya.

Tentu yang juga sangat penting bagaimana kita menghadapi derasnya konten user generated, algoritma platform global, serta tantangan etik dan hukum. Bagaimana media siber tetap menjadi watchdog demokrasi sekaligus adaptif terhadap perkembangan industri.

“Kita harus menjadikan SMSI rumah besar bagi media siber yang kredibel, berdaya, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Akhir kata, saya mengapresiasi kerja keras

panitia, Dewan Pakar, dan seluruh pengurus SMSI atas penyelenggaraan forum penting ini.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat kualitas media siber Indonesia, agar

tetap tangguh, adaptif, namun tidak kehilangan jatidiri dan tanggung jawab sosialnya.

Terkait tema yang dipilih dalam dialog ini, bagi SMSI yang mempunyai ribuan perusahaan media siber, fenomena ini menghadirkan dua sisi.

Pertama peluang besar untuk memperluas jangkauan, mempercepat distribusi informasi,dan memperkuat demokratisasi pengetahuan.

Dan kedua, tantangan serius berupa arus disinformasi, hoaks, polarisasi opini, serangan siber, dan tekanan model bisnis media yang terus berubah.

Sebagai Dewan Pembina, saya memandang, Dialog Nasional ini menjadi momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat kapasitas strategis media siber Indonesia, agar tetap independen, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di era platform digital global. (*)

JAKARTA, onlinekoranbarito.com – Pakar ekonomi politik dan analis kebijakan publik Dr. Ichsanuddin Noorsy menyesalkan pernyataan Gubernur Bali dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang melontarkan pandangan berseberangan dengan kebijakan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).

“Ini bentuk pelecehan terhadap kebijakan presiden dan juga terhadap iklim dan kepastian hukum investasi serta bisa menimbulkan kebingungan publik,” katanya dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Dalam sistem pemerintahan yang sehat, lanjutnya, hierarki kebijakan harus dijaga. Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah kompas utama arah pembangunan. Setiap pejabat negara, baik di pusat maupun daerah wajib tunduk pada keputusan yang telah ditegaskan Presiden.

Namun belakangan publik dibuat bingung oleh sikap dan pernyataan dua pejabat, yakni Gubernur Bali pada 30 Juni 2025 dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub pada 27 September 2025 yang justru melontarkan pandangan berseberangan dengan kebijakan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi pembangunan BIBU.

Keduanya membuka wacana pemindahan lokasi proyek dari Kubutambahan, Buleleng ke Sumberklampok, wilayah yang berada di tengah Taman Nasional Bali Barat. Langkah ini bukan hanya menimbulkan kebingungan publik, tapi juga menebar ketidakpastian di dunia investasi.

Padahal, fakta hukum sudah gamblang. Lokasi BIBU di Kubutambahan telah dikukuhkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025, dan Perpres itu bersifat final dan mengikat.

Tidak ada lagi ruang tawar-menawar atau wacana pemindahan lokasi, sementara pernyataan Gubernur Bali dan Dirjen Perhubungan Udara sama saja dengan bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan presiden.

“Ini bukan sekadar beda pandangan, tapi sudah menyentuh ranah insubordinasi birokrasi yang bisa menghancurkan iklim investasi dan kepercayaan investor,” tegas Ichsanuddin.

Sebelumnya, menurut dia, Dirjen Perhubungan Udara justru pernah menolak lokasi Sumberklampok melalui surat resmi kepada Gubernur Bali tertanggal 23 Desember 2020.

Alasannya jelas, kawasan tersebut tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2009-2029, mengancam Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan sebagian lahannya akan memakai zona konservasi seluas sekitar 64 hektar.

Kini, justru lokasi yang dulu dinilai tidak layak itu dihidupkan kembali, padahal berpotensi menabrak Undang-Undang Konservasi, memicu konflik lingkungan, dan menimbulkan tumpang tindih ruang udara dengan Bandara Blimbingsari di Banyuwangi yang jaraknya hanya dipisahkan Selat Bali.

Visi Presiden: Bali Utara, Poros Pertumbuhan Baru

Pada bagian lain, Ichsanuddin mengingatkan, proyek BIBU Kubutambahan adalah wujud nyata visi besar Presiden Prabowo, menjadikan Bali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk di Sanur pada November 2024, Presiden Prabowo menegaskan ambisinya menjadikan Bali sebagai “The New Singapore” atau “The New Hong Kong.”

Langkah strategis itu disambut PT BIBU Panji Sakti, selaku pemrakarsa proyek, yang sudah mengamankan komitmen investasi senilai Rp50 triliun dan meluncurkan desain bandara modern di atas laut (offshore).

Proyek ini telah dikaji lintas kementerian serta telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi (BKPM), dan Bappenas sebelum akhirnya dimasukkan ke RPJMN 2025–2029.

Ichsanuddin lebih lanjut mengemukakan, sikap pejabat daerah dan pusat yang tidak sejalan dengan Perpres membuat sejumlah tokoh adat di Bali geram. Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) mendesak Presiden Prabowo segera memulai pembangunan BIBU.

“Kami sudah jenuh dengan wacana. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 sudah jelas: lokasi bandara di pesisir Kubutambahan,” tegas Anak Agung Ngurah Ugrasena, Sekretaris P3SB sekaligus Penglingsir Puri Agung Singaraja sebagaimana dikutip Ichsanuddin.

Nada serupa datang dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Melalui surat resmi bertanggal 29 September 2025, mereka meminta Presiden segera meresmikan peletakan batu pertama pembangunan BIBU.

Ketua Umum FSKN Brigjen Pol (Purn) Dr. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si., Karaeng Turikale VIII menyebut proyek ini strategis untuk memacu pemerataan ekonomi dan memperkuat identitas budaya Bali dalam bingkai kejayaan peradaban bangsa.

Menurut Ichsanuddin, perilaku pejabat yang menentang keputusan Presiden bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga penghancuran sistem pemerintahan, dan ia meminta Presiden Prabowo supaya mengambil langkah tegas untuk menertibkan seluruh elemen birokrasi agar tegak lurus pada Perpres 12/2025.

“Tidak boleh ada ego sektoral yang menabrak keputusan kepala negara. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya melecehkan Presiden, tapi juga mempermalukan Republik di mata dunia investasi,” tegasnya.

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan kembali mendapat dukungan politik dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menyatakan komitmennya menjadikan provinsi itu sebagai pusat industri halal nasional.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama RI melalui Komisi VIII DPR RI. Bantuan tersebut antara lain, Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta dan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah untuk 8.500 siswa.

Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat industri halal, mulai dari karakter masyarakat yang religius hingga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Ia menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan itu diyakini mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program-program seperti “Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal”.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, kedatangan rombongan Komisi VIII bukan sekadar agenda reses, tetapi membawa dorongan strategis bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan halal karena diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan keagamaan. Langkah ini diyakini mampu mendorong ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (*)

PURUK CAHU, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo, memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya di halaman kantor bupati setempat, Senin (6/10/2025).

Dalam arahannya, Sarwo Mintarjo menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Murung Raya. Ia menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja, baik dari segi kehadiran, tanggung jawab, maupun pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Setiap ASN dan tenaga kontrak harus mampu menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam bekerja. Disiplin merupakan kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang optimal,” ujarnya usai apel.

Selain itu, Sarwo Mintarjo juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, suasana kantor yang bersih, tertib, dan nyaman akan berdampak positif terhadap semangat serta produktivitas kerja pegawai.

“Lingkungan kerja yang bersih mencerminkan etos kerja yang baik. Mari bersama-sama menjaga keindahan dan ketertiban kantor agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sarwo juga menekankan agar realisasi anggaran dan kegiatan terus dipacu serta diawasi secara optimal. Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan seluruh program yang telah direncanakan berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

Selain menyoroti kedisiplinan dan kinerja, Sekda Sarwo turut mengingatkan agar jajaran Pemkab Murung Raya tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan.

“Koordinasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan, terutama bagi dinas-dinas teknis, dalam menyampaikan informasi serta melakukan penanganan jika terjadi bencana alam di wilayah Kabupaten Murung Raya,” pungkasnya. (asd/kb).