BANJARBARU, onlinekoranbarito.com — Pengembangan industri halal di Kalimantan Selatan kembali mendapat dukungan politik dari pusat. Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menyatakan komitmennya menjadikan provinsi itu sebagai pusat industri halal nasional.

Komitmen tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Sudian Noor menyerahkan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama RI melalui Komisi VIII DPR RI. Bantuan tersebut antara lain, Program Inkubasi Bisnis Pesantren senilai Rp800 juta, Bantuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sebesar Rp335 juta dan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah untuk 8.500 siswa.

Menurut Sudian Noor, Kalimantan Selatan memiliki potensi kuat untuk menjadi pusat industri halal, mulai dari karakter masyarakat yang religius hingga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan pemerintah daerah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Ia menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi embrio kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan itu diyakini mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, Sudian Noor juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal. Ia mendorong sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui program-program seperti “Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal”.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Komisi VIII DPR RI.

Menurut dia, kedatangan rombongan Komisi VIII bukan sekadar agenda reses, tetapi membawa dorongan strategis bagi pembangunan daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalimantan Selatan siap memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan halal karena diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen pemerintah daerah, pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan keagamaan. Langkah ini diyakini mampu mendorong ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (*)

BANJARMASIN, onlinekoranbarito.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM) dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta Akademi Kebidanan (Akbid) Murung Raya. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Pimpinan UMBJM, Senin (29/9/2025).

Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan PKS antara Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMBJM dengan pihak terkait.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, mewakili Rektor Khudzaifah Dimyanti, Dekan FKIK Hiryadi, tenaga pengajar UMBJM, Kepala Dinas Pendidikan Murung Raya, Putu Suranta, Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Suwirman Hutagalung, Ketua Yayasan Filia Gracia Seprie, serta Direktur Akbid Murung Raya, Hendri.

Wakil Rektor III UMBJM, Ichwan Setiawan, menyambut positif terjalinnya kerjasama dengan Pemkab Murung Raya. “Semoga kerjasama ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengkajian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Direktur Akbid Murung Raya, Hendri, juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan dukungan UMBJM. “Melalui kerjasama ini, kami berharap ada mata kuliah yang dapat diajarkan langsung oleh dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah, sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran di Akbid Murung Raya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS ini memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Kerjasama ini diharapkan mampu melahirkan sinergi produktif dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Murung Raya,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Semoga MoU dan PKS yang ditandatangani hari ini dapat berjalan baik, memberikan manfaat luas, serta membawa keberkahan bagi seluruh pihak. Mari jadikan momentum ini sebagai tonggak penting untuk mewujudkan masa depan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, unggul, dan menyejahterakan masyarakat secara luas.” ujar Bupati. (asd/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Workshop Literasi Digital dengan tema “Pemanfaatan AI dan Etika Jurnalistik”. Kegiatan merupakan rangkaian dari Komdiphoria, dimana lewat kegiatan ini Diskominfo Kalsel mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan AI ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. (27/9/2025).

Workshop inipun menghadirkan dua pembicara berkompeten yakni Direktur Program ICT Watch, Prasasti Dewi dan Kepala LKBN Antara Kalsel, Taufik Ridwan. Kegiatan inipun mendapatkan antusias dari berbagai kalangan masyarakat dan juga relawan TIK Kalsel.

Ditemui usai workshop, Prasati Dewi mengingatkan kepada seluruh masyarkat agar tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi AI. Menurutnya AI bukanlah suatu teknologi mutlak, dan pasti akan ada perubahan dimasa mendatang.

“Jangan sepenuhnya menyerahkan kepada AI, kita harus punya peran besar dan berpikir kritis. Kita harus kembali kepada fitrah asli kita sebagai manusia yang punya pemikiran dan kebijaksanaan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh orang tua untuk terus memberikam perhatian dan kasih sayang lewat interakasi di keluarga agar anak-anak jauh dari dampak negatif teknologi AI.

“Sebagai orang tua, kita punya tugas untuk mengarahkan anak-anak dalam pemanfaatan AI, agar anak-anak tidak sepenuhnya mengandalkan AI dalam belajar ataupun mengerjakan tugas. Begitu juga dengan para guru, diharapkan memiliki pembekalan terhadap pemanfaatan AI ini,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi peran besar Palang Merah Indonesia (PMI) dalam kiprahnya selama delapan dekade. Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin pada Apel Peringatan HUT ke-80 PMI di Halaman Stadion Pertasi Kencana, Tanah Laut, Rabu (27/9/2025).

Dalam sambutannya, ia menyampaikan selamat ulang tahun kepada PMI yang telah genap berusia 80 tahun. Momentum ini dinilainya sebagai ajang refleksi perjalanan panjang PMI dalam mengabdi untuk kemanusiaan.

“Selama delapan dekade, PMI hadir sebagai organisasi yang selalu siap sedia menolong tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun golongan,” ucap Miftahul Chair.

Menurutnya, kiprah PMI di Kalimantan Selatan sangat dirasakan masyarakat, baik dalam penanggulangan bencana, penyediaan layanan darah, maupun edukasi kesehatan. Ia pun menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para relawan PMI yang menjadi garda terdepan membantu masyarakat dengan penuh keikhlasan.

Tahun ini, peringatan HUT PMI mengusung tema “Tebar Kebaikan”. Tema ini, lanjutnya, sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang membutuhkan solidaritas, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong untuk menghadapi tantangan zaman.

“Menebarkan kebaikan bukan hanya tugas PMI, tetapi juga panggilan moral kita semua sebagai warga dunia,” tegasnya.

Miftahul Chair juga mendorong generasi muda agar aktif menjadi relawan PMI. Dengan begitu, nilai kepedulian, solidaritas, dan jiwa kemanusiaan dapat tertanam sejak dini.

“Kami berharap PMI senantiasa menjadi teladan kebaikan sekaligus mitra strategis dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Mengakhiri sambutan, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan relawan PMI yang terus berbakti tanpa mengenal lelah. Ia pun mendoakan agar PMI tetap eksis dan semakin modern dalam menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terbaik Kalsel, khususnya pada tahap sesi presentasi dan wawancara yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025).

Muslim menyampaikan apresiasi kepada para peserta KIM yang telah lolos seleksi awal. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 200 KIM yang aktif di Kalimantan Selatan, tersebar di 13 kabupaten/kota, sehingga seleksi menyisihkan 9 KIM.

Menurutnya, potensi ini harus terus dikembangkan agar semakin banyak KIM baru bermunculan dengan ragam tematik yang bervariasi.

“Tema yang diangkat teman-teman KIM sangat beragam, mulai dari pariwisata, sosial budaya, hingga isu-isu pemerintahan. Hal ini penting agar KIM dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam penyebaran informasi yang menjadi salah satu nilai penting di tengah masyarakat,” ujarnya.

Muslim menegaskan, seleksi KIM terbaik ini bukan sekadar kompetisi, melainkan juga wadah pembelajaran bersama. Nantinya, KIM yang terpilih akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam lomba KIM tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 14–16 November 2025 mendatang.

“Alhamdulillah pada tahun 2024 lalu, Kalsel berhasil meraih salah satu kategori penghargaan di tingkat nasional. Tahun ini kita berharap kembali dapat mengukir prestasi dengan menghadirkan perwakilan terbaik,” katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan apresiasi kepada KIM terbaik di tingkat provinsi sebagai bentuk motivasi, meski tidak semata dinilai dari besarnya penghargaan, melainkan dari semangat dan cinta para anggota KIM terhadap informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada para pembina KIM di kabupaten/kota, juga kepada narasumber dari pusat yang turut mendampingi. Kami berharap kemitraan antara pemerintah dengan komunitas informasi masyarakat ini terus ditingkatkan, sehingga mampu menghasilkan produk informasi yang bermanfaat dan dikenal lebih luas,” tutup Muslim. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Taekwondo Indonesia (TI) Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta penyegaran bagi wasit dan pelatih di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025).

Sebanyak 50 peserta dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan turut berpartisipasi, terdiri dari 10 peserta diklat, 13 peserta penyegaran, dan 27 peserta sosialisasi.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel, Heru Susmianto, yang mewakili Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, M. Fitri Hernadi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas SDM olahraga, baik dari sisi atlet, pelatih, maupun wasit, sebagai bagian dari visi mendorong kemajuan olahraga daerah menuju prestasi nasional.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, khususnya dalam menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional dan berkompeten,” ujar Heru dalam sambutannya.

Heru menambahkan bahwa pelatihan semacam ini sangat penting untuk menciptakan keseragaman dalam memahami dan menerapkan regulasi terbaru dalam cabang olahraga, guna menghindari potensi kesalahpahaman dan komplain saat pertandingan berlangsung di Porprov maupun kejuaraan lainnya.

Sementara itu, Ketua TI Kalimantan Selatan, Prigerhani Agustina, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah agar para wasit dan pelatih di daerah tetap mengikuti perkembangan peraturan terbaru dalam olahraga taekwondo, yang sifatnya dinamis dan terus diperbarui oleh federasi internasional.

“Regulasi pertandingan taekwondo terus berkembang. Oleh karena itu, perangkat pertandingan di daerah harus mampu beradaptasi dengan cepat. Dengan demikian, diharapkan taekwondo Kalsel mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional,” ungkap Prigerhani.

Dirinya juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan terbaru bukan hanya bagi wasit, tetapi juga atlet, agar tidak mengalami kebingungan saat mengikuti pertandingan di level yang lebih tinggi. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian satwa laut dilindungi, khususnya penyu. Bukan hanya menindak tegas pelaku perdagangan ilegal, DKP kini lebih menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pelestarian tersebut. (27/9/2025).

Hal ini disampaikan Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, usai memimpin pemusnahan 900 butir telur penyu hasil sitaan di Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan (PBKL). Telur-telur tersebut dinyatakan tidak layak untuk ditetaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak.

Namun bagi Rusdi, langkah pemusnahan bukan semata soal penegakan hukum. “Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi telur penyu demi menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut,” ujarnya.

Penyu merupakan spesies penting dalam ekosistem laut. Namun populasinya terus menurun akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Menurut Rusdi, menghentikan konsumsi telur penyu adalah salah satu langkah paling sederhana namun berdampak besar dalam konservasi.

“Keberhasilan menjaga sumber daya kelautan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat,” tegasnya.

DKP Kalsel memanfaatkan momen pemusnahan telur penyu ini sebagai ajang kampanye konservasi dan edukasi. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Polairud Polri, Polda Kalsel, BPSPL Pontianak, serta instansi terkait lainnya.

Rusdi menggarisbawahi bahwa edukasi publik harus diperluas, terutama kepada masyarakat pesisir yang dekat dengan habitat penyu.

“Kami terus memperluas program edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, DKP Kalsel akan terus meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan satwa dilindungi, menguatkan sinergi antarinstansi dan komunitas konservasi, menyasar generasi muda lewat kampanye penyadartahuan di sekolah dan komunitas.

Di akhir pernyataannya, Rusdi mengajak semua pihak untuk menjadikan upaya ini sebagai bagian dari gerakan besar pelestarian laut Indonesia.

“Semoga upaya ini mendapat keberkahan dan menjadi bagian dari langkah besar menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia,” pungkasnya. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan komitmen bersama dengan perwakilan Diskominfo dan BAPPEDA 13 kabupaten/kota di Kalsel. Penandatanganan ini menunjukan keseriusan Diskominfo dalam mengawal tiga urusan Diskominfo seperti Komunikasi dan Informatika, statistik, serta persandian dan keamanan informasi.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, bahwa Pemprov Kalsel mendorong agar semua pelayanan publik lebih mudah dan cepat di akses oleh masyarakat.

“Salah satunya kita akan melakukan pengawalan pelayanan publik digital melalui semua platform. Ini menjadi tantangan berat bagi kita semua di Dinas Komunikasi dan Informatika,” kata Muslim saat ditemui usai gelar Rakerda bersama Kepala Diskominfo dan perwakilan BAPPEDA 13 kabupaten/kota, Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025).

Ia menambahkan, dalam mengawal tiga urusan tersebut, Diskominfo baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota menghadapi sejumlah tantangan seperti ketersedian SDM berkompeten.

kemudian infrastruktur jaringan dasar dimana masih ada sekitar 7 sampai dengan 8 persen daerah yang masih blankspot, serta keamanan informasi yang mana ini sudah diantisipasi dengan pembentukan tim CSIRT baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Meskipun begitu kita masih perlu dukungan terhadap akselerasi ketersedian SDM, sarana prasaran dasar, serta kolaborasi baik itu sengan TNI/POLRI, dan BIN agar sistem keamanan informasi kita bisa dikelola dengan baik. Karena tidak semua seranagan siber bisa diatas oleh Diskominfo sendiri,” ujar Muslim.

Muslim berharap, kesepakatan yang ditandatangni lewat komitmen bersama ini bisa menjadi rencana aksi bagi Diskominfo baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawal tiga urusan Diskominfo dan mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang aman, cepat dan efisien bagi masyarakat. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).

BANJARBARU, onlinekoranbarito.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, melalui Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Muhamad Muslim, secara resmi menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria Diskominfo Kalsel 2025 di Banjarbaru, Sabtu (27/9/2025) malam.

Dalam kesempatan itu, Ia menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital serta pengentasan titik blank spot sebagai wujud pemerintahan modern, inklusif, dan merata.

Rakerda dan Komdiphoria ini menghasilkan sejumlah poin strategis, antara lain percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi Satu Data Indonesia, serta penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai garda terdepan keamanan siber di daerah.

Menurut Muhidin, transformasi digital tidak bisa hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui budaya, literasi, kreativitas, dan keterlibatan publik di era digital.

“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata di daerah masing-masing. Pemprov Kalsel siap mengawal dan bersinergi demi mewujudkan pengembangan serta penguatan pemerintahan digital di Banua kita tercinta,” ujar Muhidin melalui Muslim.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga berkomitmen mengentaskan titik blank spot jaringan internet yang masih tersisa sekitar 7 hingga 8 persen wilayah, terutama di kawasan dengan kondisi geografis pegunungan, aliran sungai, dan pesisir laut.

“Kami sudah melakukan inventarisasi titik-titik tersebut agar menjadi prioritas usulan ke pemerintah pusat, sehingga dapat disediakan fasilitas jaringan dasar di wilayah yang masih blank spot,” tambah Muslim.

Pemprov Kalsel menegaskan akan terus mengawal program pengentasan blank spot ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif, modern, dan merata di seluruh Kalimantan Selatan. (adv/kmfksl/Aqmar/kb).